Muhammad Addi Fauzani
Universitas Islam Indonesia

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Problematik Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019) Muhammad Addi Fauzani; Fandi Nur Rohman
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i1.79

Abstract

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa belum diatur secara jelas, keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 belum memberikan solusi. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan dan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Rumusan masalah penelitian ini pertama, Bagaimana penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum penguasa oleh peradilan administrasi di Indonesia?, kedua, Bagaimana problematik dan rekonstruksi penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum penguasa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 oleh peradilan administrasi di Indonesia?, hasil dari penelitian ini yaitu: pertama, penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh penguasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Surat Edaran MA RI No. 4 Tahun, serta Perma 2/2019. Kedua, problematiknya antara lain yaitu pemilihan kata melanggar masih mempunyai makna yang sempit, unsur-unsur perbuatan melawan hukum belum jelas, keterbatasan waktu, dan tidak adanya ukuran ganti kerugian.
URGENSI REKONSTRUKSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA (OPEN LEGAL POLICY) Muhammad Addi Fauzani; Fandi Nur Rohman
Justitia et Pax Vol. 35 No. 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v35i2.2501

Abstract

This research has two problem formulations, First, how the Constitutional Court's construction in giving consideration to "open legal policy"; Second, what is the urgency of the Constitutional Court's reconstruction in giving consideration to"open legal policy"? This research uses a normative juridical study using the statutory and conceptual approach. The results of this study are: First, that is a lack of clarity and consistency from the Constitutional Court in determining benchmarks for open legal policy considerations. Second, there are new concept been proposed: a) applying the doctrine of "political question"; b) The Constitutional Court still tests a norm based on formal and substantial requirements. The advice given is that Constitutional Court should take a position in accordance with the reconstruction proposed in this study.
Rekontruksi Hak Memilih Dalam Prespektif Kaidah Mashlahah Mursalah Di Indonesia Muhammad Addi Fauzani; Aldinto Irsyad Fadhlurahman
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.416 KB) | DOI: 10.18592/jils.v4i2.4152

Abstract

Penelitian ini didasarkan atas fenomena menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Penelitian ini memiliki rumusan masalah, pertama, apa urgensi hak memilih dalam prespektif kaidah mashlahah mursalah di Indonesia?; kedua.  bagaimana konsep rekonstruksi hak memilih dalam prespektif kaidah mashlahah mursalah di Indonesia?. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 (tiga) model pendekatan yang terdiri atas pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa urgensi rekonstruksi hak memilih yaitu: pertama, guna meraih manfaat (jalbul mashalahah) bahwa wakil rakyat yang dipilih di parlemen adalah benar-benar hasil aspirasi rakyat. Kedua, mencegah madharat (dar-ul mafsadah) menurunnya partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara yang dikhawatirkan merusak negara. Konsep rekonstruksi hak memilih dengan menjadikan makna “hak memilih” dalam konstitusi diartikan dengan “negara memberikan aksesibilitas yang layak dalam pemilu” dan mengatur kewajiban memilih dalam pemilu dan pemilihan presiden (pilpres). Sanksi dapat diberikan kepada pelanggar berupa denda proporsional yaitu disesuaikan dengan konsep pajak bagi warga negara yang tidak memilih. Hasil denda dapat dialokasikan untuk operasional pemilu. Saran yang dapat diberikan kepada DPR dan presiden adalah untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak memilih dengan merekonstruksi makna “hak memilih” dalam konstitusi diartikan dengan “negara memberikan aksesibilitas yang layak dalam pemilu” dan mengatur kewajiban memilih dalam Pemilu dan Pilpres.
Klasterisasi Kedudukan Nilai Hukum Islam dalam Negara berdasar Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Muhammad Addi Fauzani; Aldinto Irsyad Fadhlurahman
ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab Vol. 1 No. 2: September 2020
Publisher : Direktorat Pondok Pesntren Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.45 KB)

Abstract

Sulit dipungkiri bahwa kontestasi antara peran negara dan kontribusi nilai hukum Islam menjadi diskursus yang selalu menarik. Terlebih dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki posisi penting sebagai “arbiter” antara Negara dan Hukum Islam. Penelitian ini memiliki rumusan yang menari, pertama, apa saja nilai hukum Islam dalam Negara berdasar Putusan MK?; kedua, bagaimana klasterisasi teori pemberlakuan nilai Hukum Islam dalam Negara berdasar Yurisprudensi Putusan MK? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, pertama, nilai hukum Islam dalam beberapa putusan MK yakni nilai kemaslahatan, nilai maqashid syari’yah (tujuan syariah), nilai sadd az-zari`ah (pencegahan) yang baik secara langsung maupun tidak langsung dirujuk oleh MK. Kedua, klasterisasi teori pemberlakuan nilai Hukum Islam dalam Negara berdasar Yurisprudensi Putusan MK yakni 5 putusan dari 7 putusan MK menggunakan teori eksistensi, 1 putusan MK secara subtansial menggunakan teori eksistensi tetapi secara formal menggunakan teori receptie, sedangkan hanya 1 putusan MK yang menggunakan teori receptie secara murni sepanjang tahun 2007 hingga 2017
The Shifting in the Legal Politics of Regulating the General Principles of Good Governance in Indonesian Legislation Muhammad Addi Fauzani
As-Siyasi : Journal of Constitutional Law Vol 3, No 1 (2023): As-Siyasi
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v3i1.14970

Abstract

Prior to the enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, the regulation of the General Principles of Good Governance (AAUPB) was abstract in nature. With the explicit mention of AAUPB in this new Administrative Law, it is intriguing to examine it from a legal and political perspective and consider its legal consequences. This article aims to analyse the form legal political shift in the regulation of AAUPB in Indonesia and the resulting legal consequences. This study is normative juridical research using a legislative approach. The findings reveal that, first, the shift in the legal politics of AAUPB in Indonesia occurred with the issuance of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. The Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration shifted the legal politics of AAUPB, as there is a normativization in the form of AAUPB regulation in the article. Secondly, the legal consequences of the shift in the legal politics of AAUPB in Indonesia are as follows: a) the status of the principle becomes a concrete legal norm; b) it facilitates courts in judging an action of administrative officials; c) it eases the control of administrative actions; d) it simplifies public control; e) it emphasises the need for supervision of official actions; f) it guarantees civil rights through the enforcement of AAUPB; g) it prevents governmental arbitrariness.
The Shifting in the Legal Politics of Regulating the General Principles of Good Governance in Indonesian Legislation Muhammad Addi Fauzani
As-Siyasi : Journal of Constitutional Law Vol 3, No 1 (2023): As-Siyasi
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v3i1.14970

Abstract

Prior to the enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, the regulation of the General Principles of Good Governance (AAUPB) was abstract in nature. With the explicit mention of AAUPB in this new Administrative Law, it is intriguing to examine it from a legal and political perspective and consider its legal consequences. This article aims to analyse the form legal political shift in the regulation of AAUPB in Indonesia and the resulting legal consequences. This study is normative juridical research using a legislative approach. The findings reveal that, first, the shift in the legal politics of AAUPB in Indonesia occurred with the issuance of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. The Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration shifted the legal politics of AAUPB, as there is a normativization in the form of AAUPB regulation in the article. Secondly, the legal consequences of the shift in the legal politics of AAUPB in Indonesia are as follows: a) the status of the principle becomes a concrete legal norm; b) it facilitates courts in judging an action of administrative officials; c) it eases the control of administrative actions; d) it simplifies public control; e) it emphasises the need for supervision of official actions; f) it guarantees civil rights through the enforcement of AAUPB; g) it prevents governmental arbitrariness.
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMEKARAN DAERAH PROVINSI DI PAPUA Muhammad Addi Fauzani
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 3 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i3.1164

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dibentuknya 4 undang-undang tentang pemekaran provinsi di Papua pada tahun 2022. Sayangnya, tujuan pemekaran daerah tidak selalu sesuai dengan tujuan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis politik hukum pembentukan undang-undang tentang pemekaran provinsi di Papua pada tahun 2022. Kedua, merumuskan ketentuan pemekaran daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, politik hukum menunjukkan: a) keinginan untuk peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan pelayanan publik; b) kecenderungan untuk homogenitas, kesamaan etnis dan wilayah adat yang sebelumnya terbagi ke dalam 7 wilayah adat menjadi 6 Provinsi; c) terdapat alokasi fiskal bagi daerah otonomi baru; dan d) terdapat jabatan yang harus diisi. Konstelasi politik tergolong dalam legalisme otokrasi, di satu sisi dikhawatirkan akan berakibat pada kegagalan pemekaran daerah, di sisi lain akan cocok apabila dihadapkan dengan Pemerintah Daerah yang kompleks atau bermasalah, sehingga memungkinkan Pemerintah Pusat yang lebih berperan. Kedua, rumusan ketentuan pemekaran daerah yang sesuai dengan UUD NRI 1945 yakni dengan mempertimbangkan prinsip desentralisasi asimetris; prinsip partisipasi publik, dan akselerasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui penerapan proper governance serta sistem evaluasi. 
Legalitas dan Praktek Pembentukan Undang-Undang Secara Cepat di Indonesia (Studi terhadap Pembentukan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) Muhammad Addi Fauzani; Dian Kus Pratiwi; Ahmad Ilham Wibowo
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19, No 4 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2022
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v19i4.968

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: pertama, legalitas pembentukan undang-undang secara cepat di Indonesia dan kedua, problematika praktek pembentukan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan secara cepat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama secara normatif, pembentukan undang-undang secara cepat tidak dikenal dalam sistem legislasi di Indonesia. Ketiadaan pengaturan mekanisme pembentukan undang-undang secara cepat dalam legislasi di Indonesia mengakibatkan terdapat ketidakjelasan terhadap pembentukan suatu undang-undang apakah dikategorikan sebagai pembentukan undang-undang secara cepat ataukah tidak. Kedua, terdapat ketidaksesuaian praktek dan prosedur dalam pembentukan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dibentuk secara cepat. Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari tahapan perencanaan, penyusunan,pembahasan dan pengesahan. Solusi yang dapat ditawarkan yakni perlu diatur mengenai mekanisme pembentukan undang-udang secara cepat agar apabila terdapat pembentukan undang-undang yang dibutuhkan dibentuk secara cepat tetap sesuai dengan prosedur yang ada.