Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PERSPEKTIF JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan) Jurnal Studi Inovasi
Rini Archda Saputri
Universitas Bangka Belitung
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Rini Archda Saputri
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.301 KB) | DOI: 10.36341/jdp.v2i2.947

Abstract

Indonesia sedang menghadapi tantangan besar terkait kualitas sumber daya manusia dengan prevalensi balita stunting sebesar 30,8% pada tahun 2018. Pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah menetapkan 100 kabupaten/kota prioritas untuk intervensi anak kerdil (stunting). 2 daerah diantaranya adalah Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan stunting pada dua daerah tersebut. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus yang melibatkan para pemangku kepentingan hingga implementer program di tingkat masyarakat (puskesmas) dan desa/kelurahan. Hasil penelitian menujukkan bahwa, selain program-program yang berasal dari pemerintah pusat, Kabupaten Bangka dan Bangka Barat telah memiliki program-program inovasi sendiri dalam upaya percepatan penurunan/penanggulangan stunting di daerahnya. Namun demikian, masih dibutuhkan waktu/proses untuk program-program tersebut dapat terlihat secara nyata pelaksanaannya dan terlihat signifikansi hasilnya. Untuk saat ini, program-program penanggulangan stunting yang telah dilakukan diantaranya adalah; Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Balita dan Ibu Hamil, Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri dan ibu hamiL, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan balita, pemberian vitamin A pada balita, dan pemberian zinc pada kasus diare terutama pada ibu hamil dan balita. Kata Kunci: intervensi, penanggulangan, stunting
Strategi Orang Kuat Lokal dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi pada Pemenangan Calon Legislatif Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bangka) resti aprilia; Rini Archda Saputri; Luna Febriani
Jurnal Studi Inovasi Vol. 1 No. 3 (2021): Jurnal Studi Inovasi
Publisher : Inovbook

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.066 KB) | DOI: 10.52000/jsi.v1i3.37

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang orang kuat lokal dalam pemilu legislatif tahun 2019 (studi pada pemenangan calon legislatif daerah pemilihan bangka). Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi peran orang kuat lokal dan mengetahui bagaimana bentuk hubungan timbal balik atas eksistensi orang kuat lokal di Daerah pemilihan 4. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep Local Strongman oleh Joel S. Migdal yang menjelaskan bahwa dasar terbentuknya Local Strongman ada tiga argumen utama yakni: weblike societies, control sosial dan Weak state. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa orang kuat lokal dilibatkan dalam pemilu tahun 2019 di daerah pemilihan 4 terutama untuk membantu dalam memenangkan pemilu. Orang kuat lokal tersebut mereka adalah dari kalangan tokoh agama dan pengusaha. Adapun peran yang dilakukan oleh orang kuat lokal dalam pemenangan calon legislatif yakni menentukan segmentasi pemilih berdasarkan wilayah, menetapkan target seperti orang tua, kalangan perempuan, orang-orang majelis dan melakukan mobilisasi massa seperti mampu mengumpulkan massa dalam jumlah banyak saat kampanye berlangsung. Dalam hal ini ada juga hubungan timbal balik yang diterima oleh orang kuat lokal ketika mendukung calon legislatif yakni dapat bantuan ekonomi seperti halnya dapat meletakkan anggota keluarga pada jabatan tertentu dan kerjasama yang diperoleh antara orang kuat lokal dan calon legislatif.
Politik Identitas : Strategi Negosiasi Marga dalam Pernikahan Amalgamasi pada Etnis Batak dan Melayu Desri Siagian; Ranto Ranto; Rini Archda Saputri
Jurnal Studi Inovasi Vol. 1 No. 3 (2021): Jurnal Studi Inovasi
Publisher : Inovbook

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.454 KB) | DOI: 10.52000/jsi.v1i3.38

Abstract

Politik identitas merupakan alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau lainya. Dengan tujuan tertentu misalnya, sebagai alat untuk menunjukkan jati diri atau identitas dari suatu kelompok tersebut. Oleh karena itu setiap dalam pernikahan amalgamasi pada etnis Batak terhadap etnis Melayu, negosiasi marga menjadi penentuan dalam identitasnya dikarenakan marga adalah menjadi identitas utama seorang suku Batak dan jati diri yang dibawah sejak lahir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan politik identitas negosiasi marga dalam pernikahan amalgamasi pada etnis Batak dan etnis Melayu di Kota Pangkalpinang serta faktor-faktor yang mempengaruhi negosiasi marga dalam pernikahan pada etnis Batak dan Melayu di Kota Pangkalpinang. Penelitiaan ini menggunakan teori dari Castells yang dikaji dari 3 model yaitu legitimasi identitas, resistensi identitas, dan proyek identitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian berasal dari data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari lapangan bahwa pendekatan komunikasi, pengangkatan marga, dan mangaen boru atau mangaen anak adalah menjadi pola utama dalam politik identitas negosiasi marga dalam pernikahan amalgamasi pada etnis Batak dan Melayu di Pangkalpinang. Adapun faktor yang mempengaruhi negosiasi marga dalam pernikahan pada etnis Batak dan Melayu yaitu, faktor cinta dan faktor relasi kuasa. Oleh sebab itu berdasarkan hasil temuan dilapangan dapat disampaikan bahwa dalam pernikahan amalgamasi ini yang dominan memiliki relasi kekuasaan adalah Etnis Batak.
Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pembentukan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil di Bangka Belitung La Ode Muhamad Muliawan; Komang Jaka Ferdian; Sarpin; Rini Archda Saputri; Bahjatul Murtasidin; Ranto
PERSPEKTIF Vol. 12 No. 1 (2023): PERSPEKTIF, January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v12i1.8548

Abstract

This article aimed to identify the involvement of civil society organizations in the process of local policy arrangement. This descriptive-qualitative research accounted for the analysis of WALHI Bangka Belitung participation in the process of the arrangement of Regional Regulation Number 3 of 2020 concerning Zoning Plans for Coastal Areas and Small Islands of the Bangka Belitung Archipelago Province in 2020-2040. The result suggested that WALHI Bangka Belitung are actively having their contribution in organizing the zoning regulation in the forms of a series of criticisms addressed to the government and parliament through the mass media. However, it is formally recognized as unsubstantial or merely procedural participation. The involvement of elements of civil society in this case is solely in order to get around the procedure for drafting participatory legislation. On the other hand, the result emphasizes the participation of WALHI Bangka Belitung possibly is supported by the availability of political structure opportunities. First, the policy emergence seemingly representing the state’s interest to exploit the sea through tin mining instead of accommodating fishermen or coastal society interests. Second, the requirement of democratic policy arrangement is guaranteed by the Constitution by means of the availability of participation occasion.
Co-Authors Bahjatul Murtasidin Desri Siagian Ferdian, Komang Jaka La Ode Muhamad Muliawan Luna Febriani Ranto Ranto Ranto resti aprilia Sarpin