Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)
Yahya Mulyadi
Universitas Suryakancana
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN PPKn DALAM PEMBINAAN SIKAP SOSIAL SISWA DI SMA PLUS AL-ITTIHAD CIANJUR Sri Yanyan Mulyani; Yahya Mulyadi
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara siswa dan guru dalam merubah tingkah laku siswa. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sosial siswa. Berdasarkan tuntutan kurikulum PPKn Tahun 2013 pembelajaran harus efektif. Kenyataan lapangan berdasarkan studi pendahuluan ternyata belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut karena: 1) Siswa belum sepenuhnya memahami dan bisa menerapkan yang sudah dipelajari. 2) Siswa belum bersikap disiplin dan bersikap toleransi. Oleh sebab itu, peneliti dalam rangka penulisan Skripsi ini menelitinya. Metode yang digunakan adalah Metode Deskriptif, dengan teknik pengumpulan data mengunakan angket, wawancara dan observasi. Lokasi penelitian di SMA Plus Al-Ittihad Cianjur. Populasi terdiri atas 624 siswa kelas X dan kelas XI serta satu orang guru mata pelajaran PPKn. Sampel siswa ditarik secara acak, yakni sebanyak 93 siswa (15% dari populasi) dan sampel guru ditarik secara utuh (total sampel). Berdasarkan deskripsi data, penafsiran dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan yaitu: 1) Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam pembinaan sikap sosial siswa terlihat pada kegiatan siswa sehari-hari di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas. 2) Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mampu meningkatkan sikap sosial siswa, di mana peningkatan itu terkait dengan keberhasilan meningkatkan pengetahuan sosial mereka. Disamping itu, ternyata sikap sosial dasar bagi kemunculan perbuatan sosial. 
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN Yahya Mulyadi; Iyep Candra Hermawan; Tjeppy Sulaeman
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 11, No 1 (2021): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manajeman Berbasis Sekolah (MBS) adalah model manajemen yang awalnya dikembangkan oleh Amerika Serikat, di sana dikenal antara lain dengan sebutan School Based Management (SBM). Indonesia mengembangkannya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Pemberlakuan MBS sejalan dengan kebijakan desentralisasi pendidikan memberikan otonomi pengelolaan kepada sekolah. Dalam MBS sekolah dituntut untuk bertanggung jawab optimal sesuai kewenangannya, memberikan pelayanan terbaik pada semua pihak  berkepentingan internal dan eksternal berdasarkan standar yang berlaku, sehingga dapat mencapai keunggulan baik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan maupun hasilnya. Sekolah diberi keleluasaan untuk profesional dalam pengelolaan, yakni menciptakan pemerataan pendidikan, partisipasi masyarakat, kepemimpinan demokratis, efisiensi anggaran, efektivitas kinerja, dan prestasi siswa.
MASALAH PELAKSANAAN KURIKULUM PPKN 2013 DAN UPAYA MENGATASINYA Yahya Mulyadi
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji masalah pelaksanaan Kurikulum PPKn 2013 dan upaya mengatasinya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri  Cianjur. Penelitian menggunakan Pendekatan Naturalistik-Kualitatif dan metodenya memakai Metode Deskriptif-Fenomenologis. Hasil temuan penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan Kurikulum PPKn 2013 belum sepenuhnya berjalan sesuai tuntutan implementasinya. Guru PPKn mengahadapi masalah terkait dengan pelaksanaan sosialisasi kurikulum dan pengelolaan pembelajaran. Ada upaya mengatasi masalah tersebut, baik upaya sendiri guru PPKn maupun bersama sejawatnya. Namun, tampak upaya itu belum optimal,  begitu pula dalam dukungan pihak-pihak berkepentingan.
PERANAN PENDIDIKAN EKSTRAKURIKULER PASKIBRA DALAM PEMBINAAN KARAKTER SISWA DI MA NEGERI 1 CIANJUR Winda Marliani; Yahya Mulyadi; Ilham Fajar Suhendar
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan pada dasarnya merupakan jalan menuju perubahan tingkah laku manusia ke arah yang lebih baik, dan dalam prosesnya ditempuh melalui kegiatan belajar dan atau mengajar, sehingga dengan adanya proses itu antara lain diharapkan dapat membentuk karakter generasi bangsa yang unggul. Dewasa ini, kita merasa seperti mulai kehilangan karakter bangsa yang baik, yang seharusnya menjadi ciri khas bagi bangsa ini. Oleh karena itu, di tengah berbagai permasalahan dan hiruk pikuk kehidupan bangsa, yang diwarnai oleh berbagai penyimpangan dari hakikat kehidupan yang sebenarnya, pendidikan karakter dipandang sebagai upaya jalan keluar. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Peranan Pendidikan Ekstrakurikuler Paskibra dalam Pembinaan Karakter Siswa di Man 1 Cianjur. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, serta teknik penelitian yang dipakai yaitu angket, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Populasi penelitian sebanyak 38 siswa dari kelas X dan kelas XI yang mengikuti ekstrakurikuler Paskibra dan 1 orang guru pembina. Sampel siswa dan guru pembina diambil sebanyak populasinya, sehingga penelitian ini disebut dengan penelitian populasi utuh. Dari hasil penelitian berdasarkan pengumpulan data, penafsiran data, serta pengolahan data, maka kesimpulan penulis yaitu pendidikan ekstrakurikuler Paskibra merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan karakter siswa yang lebih baik, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.
PERANAN PENDIDIKAN POLITIK dalam MATA PELAJARAN PPKN terhadap TINGKAT PARTISIPASI POLITIK SISWA di MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2 CIANJUR Kevin Alexander Wijaya; Yahya Mulyadi; Ilham Fajar Suhendar
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan Politik dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi individu agar dia bisa memperoleh informasi lebih lengkap tentang politik.  Pendidikan politik itu perlu diberikan kepada siswa sejak dini karena mereka yang akan menjadi generasi penerus dan yang akan memberikan suara di masa depan. Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.Dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penelitian melalui angket, wawancara, dan studi dokumentasi yang bersumber dari siswa dan guru sebagai responden. Populasi penelitian ini yaitu siswa kelas 11 MIA, Guru PPKn dan pembina OSIS masing-masing satu orang, ketua OSIS, ketua kelas XI MIA berjumlah 5 orang, wali kelas XI MIA berjumlah 3 orang, dan perwakilan siswa dari tiap kelas masing-masing berjumlah satu orang. Sampel penelitian ini yaitu 25 orang dari tiap masing-masing kelas yang berjumlah 5 orang dari tiap kelasnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendidikan politik dalam mata pelajaran PPKn berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik siswa disekolah karena selalu diadakan pembinaan sikap positif dan pendampingan oleh wali kelas dan dalam pelaksanaan kegiatan politik serta guru PPKn dalam kegiatan pembelajaran memberikan materi tentang politik. Partisipasi Politik tidak hanya dipraktikan dilingkungan berbangsa dan negara saja, melainkan bisa dipraktikan di lingkungan sekolah. Karena dilingkungan sekolah siswa sudah diajarkan tentang demokrasi, karena demokrasi dan partisipasi politik itu tidak dapat dipisahkan.
MANAJEMEN PPKn DI SEKOLAH MENENGAH Yahya Mulyadi
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PPKn merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah berdasarkan Kurikulum 2013 yang saat ini berlaku.  Sebagai mata pelajaran wajib, PPKn harus ditempuh oleh semua siswa. Guru PPKn memiliki peranan dominan dalam merekayasa pembelajaran untuk mencapai tujuan PPKn. Secara kurikuler PPKn memiliki tujuan membentuk siswa menjadi warga negara dan warga dunia yang baik.Guru PPKn dituntut untuk menjalankan manajemen PPKn dengan baik dan benar. Manajemen PPKn adalah urusan aktualisasi fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam perencanaan, guru PPKn adalah pengembang kurikulum nasional menjadi kurikulum operasional untuk siswa dan kelasnya masing-masing. Kurikulum operasional sebagai rencana pelajaran dilaksanakan melalui proses (kegiatan) belajar-mengajar alias pembelajaran. Evaluasi atau penilaian adalah proses menentukan nilai dan makna keberhasilan PPKn berdasarkan standar yang ditetapkan, tidak hanya mengenai hasil belajar siswa tetapi juga melihat efektifitas proses belajar-mengajar dan kelayakan rencana pelajaran.  Kurikulum 2013 menuntut guru PPKn untuk menerapkan Pendekatan Saintifik dalam pembelajaran dan menggunakan Pendekatan Otentik untuk mengetahui hasil belajar siswa. Kata kunci:   Kurikulum PPKn 2013, kurikulum nasional, kurikulum operasional, warga negara dan warga dunia yang baik, manajemen PPKn, pendekatan saintifik, penilaian otentik.
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN yahya mulyadi
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPKn berdasarkan KTSP 2006 mengalami perubahan berdasarkan Kurikulum  2013 menjadi PPKn.  PPKn berbasis karakter, menanamkan pengetahuan-keilmuan PKn; nilai-nilai luhur bangsa Indonesia; dan nilai-nilai kewargaan dunia, mengantarkan siswa untuk menjadi warga negara Indonesia  dan warga dunia yang baik. Dalam membina karakter siswa mata pelajaran lain pun bertanggung jawab secara proporsional, demikian pula pihak lain di sekolah, bahkan pihak luar sekolah juga punya tanggung jawab.Pemberlakuan Kurikulum 2013 menuntut guru PPKn untuk menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran, yang menempuh proses mengamati; menanya; mengolah/menalar; menyimpulkan; dan menyajikan/mengkomunikasikan, serta mengunakan berbagai model pembelajaran yang dapat membuat siswa belajar aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan. Selain itu, siswa belajar tidak hanya di ruang kelas tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat.  Guru PPKn bukan satu-satunya sumber belajar, dan sikap-perbuatan tidak hanya diajarkan secara verbal tetapi melalui contoh dan teladan.
Co-Authors Ilham Fajar Suhendar Iyep Candra Hermawan Kevin Alexander Wijaya Sri Yanyan Mulyani tjeppy sulaeman Winda Marliani