Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

ANALISIS PERAN MEDIA SOSIAL TWITTER RUANG GURU SEBAGAI ALTERNATIF SARANA PENDIDIKAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PENGGUNA AKTIF TWITTER RUANG GURU MELALUI #RUANGGURU Aziz Reza Randisa; Yoga Andriyan
Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 4 (2022): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v1i4.46

Abstract

Ruang Guru hadir untuk memberikan sarana pendidikan alternatif di Indonesia dalam bentuk pendidikan secara online melalui aplikasi interaktif yang dilakukan oleh guru dalam bentuk tutorial video dan animasi. Ruang Guru merupakan perseroan terbatas yaitu PT. Ruang Raya Indonesia yang bergerak dibidang pendidikan non formal yang berfokus pada pada layanan berbasis pendidikan. Ruang Guru menjadi perusahaan terbesar di Indonesia yang berfokus dalam layanan berbasis pendidikan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bahwa tweets yang penggunaan #ruangguru cenderung merespon positif dari adanya aplikasi pendidikan ruang guru tersebut, yang di karenakan adanya pembaharuan dalam metode pembelajaran yang diberikan oleh Ruang Guru. #ruangguru berisikan informasi sebagai alternatif pembelajaran dalam mendorong penyediaan sarana pendidikan di Indonesia. Ruang Guru mendapat respon yang baik dari pengguna twitter aktif yang mengikuti akun @ruangguru dalam menyediakan dan memperluas akses pendidikan berkualitas melalui teknologi yang tak terbatas tempat dan waktu. Kata Kunci : Media Sosial, Ruang Guru, Sarana Pendidikan, Twitter, #ruanggu
Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Yoga Andriyan
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 1 (2021): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i1.12847

Abstract

Penyerapan anggaran pada tahun 2019 di Pemerintah Kabupaten Magelang kurang optimal menyebabkan percepatan pembagunan infrastruktur maupun suprastruktur menjadi lambat. Perumusan Anggaran Daerah yang tepat membuat pengelolaan Keuangan Daerah menjadi optimal sesuai dengan kebutuhan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang secara keseluruhan dilaksanakan dengan baik yakni proses pengelolaan keuangan di BPPKAD Kabupaten Magelang mencakup 10 indikator dalam pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: akuntabilitas, value for money, kejujuran dalam mengelola keuangan (probity), transparansi, pengendalian, komprehensif, disiplin, fleksibilitas, terprediksi, dan informasi. Namun dalam proses menentukan rumusan anggaran karena tim peneliti kurang mengkaji mendalam terhadap masalah-masalah yang ada di daerah Kabupaten Magelang, sehingga menyebabkan sisa anggaran kurang terserap dengan optimal. BPPKAD kurang mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dan kesulitan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana sumber-sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Magelang.
EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Di Kota Tual) Yoga Andriyan; Sofyan Muhamad; Yusron Difinubun; Rahmat Hidayat
Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 2 (2022): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/jsip.v3i2.2599

Abstract

This research aims to evaluate the management of village funds in Tual City, in order to work together to oversee the government's commitment to implementing the development agenda and national economic equality, especially in the Maluku Province and generally throughout the Republic of Indonesia. As well as being able to learn from the success of Ponggok Village, Polanharjo District, Klaten, Central Java which is a reference village for the use of village funds for other villages in Indonesia. This research uses qualitative data analysis techniques (model of Miles and Haberman, 1998). namely analyzing through data reduction, data presentation (display data), and Conclusion or Data verification (conclusion drawing/verification). Based on the results of the study, it is known that the management of village funds is in accordance with the established standards, namely by using the minister of finance regulation No. 49 of 2016 and Tual mayor regulation No. 1 of 2016. Suggestions that can be given include that the village government in Tual city should increase socialization about the importance of community participation in village community empowerment programs. The village government must prepare a place for selling the results of the creativity of the village community, in addition, to opening market access, so that the creative results of the village community can increase village income and community income.
Analisis Indeks Pembangunan Manusia dan Leverage pada Ketersediaan dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah Munzir Munzir; Yusron Difinubun; Yoga Andriyan
Financial and Accounting Indonesian Research Vol 2 No 2 (2022): Financial and Accounting Indonesian Research
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetisi politik, indeks pembangunan manusia dan leverage terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan pemerintah daerah se-Sorong Raya. Populasi dan sampel penelitian ini adalah pegawai pada Kantor Sekretariat Daerah se-Sorong Raya. Jenis data penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan Statistical Packages for Social Science (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetisi politik, indeks pembangunan mansuia dan leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan pemerintah daerah se-Sorong Raya
Consumer Goods: Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi oleh Corporate Social Responsibility Munzir Munzir; Yoga Andriyan; Rahmat Hidayat
Jurnal Akuntansi dan Governance Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Akuntansi dan Governance
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/jago.3.2.153-165

Abstract

This study aims to analyze the effect of profitability and leverage on corporate value with the moderating role of CSR. This study employs a quantitative approach with secondary data. The population is a consumer goods company listed on the Indonesia Stock Exchange. With purposive sampling, 87 sample companies were selected. This study uses path data analysis. The results show that profitability has a negative and significant effect on CSR disclosure, while leverage has a negative and insignificant effect on CSR disclosure. Profitability has a positive and significant effect on corporate value, leverage has an insignificant positive effect on firm value, and CSR has a significant negative effect on corporate value. Finally, CSR disclosure is not able to mediate the influence of profitability and leverage on corporate value
Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Karyawan: Kompensasi, Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja Hardiman F. Sanaba; Yoga Andriyan; Munzir Munzir
Financial and Accounting Indonesian Research Vol 2 No 2 (2022): Financial and Accounting Indonesian Research
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja merupakan hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja adalah keberhasilan personel, tim atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategic yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kajian literatur atau literatur review yang menggunakan dua puluh artikel ilmiah yang bersumber dari Mendley dan Scholar Google. Penilitian ini menggunakan metode penilitian literature review dengan pendekatan desktiptif (descriptive literature review). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah kompensasi, motivasi kerja, dan lingkungan kerja. Hasil penilitian menemukan bahwa terdapat (1) kompensasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan, (2) motivasi kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan dan (3), lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Selain itu, tujuan penulisan artikel ini guna membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya
Kewenangan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Mineral dan Batubara Pasca Pemberlakuan UU No 3 Tahun 2020 Adirandi M Rajab; Yoga Andriyan; Sofyan Muhamad
JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 2 No 1 (2022): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasca hadirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, melahirkan beragam masalah dan kontoversi di tengah masayarakat terkhususnya terhadap masyarakat hukum adat. Jika kemudian ditelisik bahwa UU Minerba tidak menyertakan kedudukan masyarakat hukum adat. Mengingat bahwa di dalam pasal 1 ayat 28a pada UU Minerba menjelaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan melingkupi segala ruang hidup masyarakat. Pasal a qou bahwa seluruh cakupan ruang tersebut juga melingkupi ruang hidup masyarakat hukum adat. Eksistensi Hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi tidak jelas pasca permberlakuan UU Minerba No. 3 tahun 2020. Bahwa pemberian IPR pasca pemberlakuan UU Minerba sebagaimana kemudian dituang dalam pasal 67 justru mengamputasi akses dari masyarakat hukum adat dalam pertambangan pada tanah yang bersifat ulayat yang menjadi hak sebagai kewenangan mereka
Eksistensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Yoga Andriyan; Adirandi M Rajab; Rahmat Hidayat; Sofyan Muhamad; Munzir Munzir
JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 3 No 1 (2023): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pentingnya Naskah akademik dalam pembentukan rencana peraturan daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Metode penelitian mengunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan Library research yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Naskah akdemik merupakan hasil kajian yang bersifat ilmiah, yang ditinjau secara sistematis holistic dan futuristic dari berbagai aspek ilmu, yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, diperlukannya naskah akademik dalam rancangan pembentukan peraturan daerah dikarenakan suatu norma atau permasalahn yang hendak dituangkan kedalam rancangan peraturan daeraha diharapkan manciptakan hukum yang lebih baik berdasrkan asas-asas pembentukan peratuan perundang-undangan yang baik
Evaluasi Pelayanan ASN terhadap Tugas Pokok Pegawai di Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota Sorong Folce Elden Palyama; Yoga Andriyan; Moh. Ery Kusmiadi
JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 3 No 1 (2023): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fungsi dari keberadaan ASN ini adalah meliputi tiga hal, antara lain yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa. Jika saat ini manajemen masih berdasarkan kepangkatan dan masa kerja, nantinya pola manajemen berdasarkan tingkat kelas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah ASN di lingkungan Kelurahan Klademak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sudah menunjukan integritas dalam pelayanannya. Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini nantinya adalah agar ASN di lingkungan Kelurahan Klademak dapat menunjukan integritas dalam pelayanannya bekerja dalam masyarakat di Kelurahan Klademak. Manfaat dalam penelitian ini nantinya adalah dapat menjadi bahan materi yang mendukung kinerja ASN di Kelurahan Klademak sebagai ASN yang berintegritas tinggi dan tidak cacat Hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku serta dapat menjadi pelayan yang terbaik bagi masyarakat di lingkungan Kelurahan Klademak secara khusus dan seluruh masyarakat Indonesia secara umumnya
Legalitas Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada Adirandi M Rajab; Yoga Andriyan; Sofyan Muhamad; Edy Supardi
JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 3 No 1 (2023): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legalitas Mahkamah Konstitusi mengenai Kewanangan Memutus Sengketa Pilkada. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yaitu. penelitian kepustakaan, yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep hukum positivis berupa karya penelitian investigasi peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh atau diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara meneliti berbagai literatur, internet dan jurnal. Kemudian hasil materi yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dan ditarik kesimpulan secara induktif dan deduktif. Dalam undang-undang dasar tahun 1945 kewenangan Mahkamah Konstitusi ada empat kewangan Mahkamah Konstitusi yang di berikan oleh undang-undang dasar. Lembaga mana yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangannya sendiri untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.