Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Basic concept of Economic Education At the Level of Supra Structure and Inrastruktur Politics in Indonesia Refika Refika; Lias Hasibuan; Kasful Anwar Us
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 2 No. 1 (2021): February 2021
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v2i1.24

Abstract

This article aims to get an overview of how basic concepts of economics ofeducation at the level of the supra-structure and infra-political structure inIndonesia. In that state of supra structure that includes the legislative, executive,judicial, and other state institutions, the government of Indonesia has made apolicy in writing that stated in the mandate of the constitution the Constitutionof 1945 of the State's obligation in financing education in Indonesia. Educationfunding is contained in Article 31 paragraph (4) of the 1945 Constitution thatthe State prioritize the education budget by 20% from APBN/APBD. If seen in astate of infra-structure that covers the center of the political power of thepeople, contained in elements of social organization, political figures,community leaders, the tools of political communication, and especially apolitical organization or political party is able to affect the workings of theapparatus of the public to express, distribute, translate, convert demands,support and the specific problems associated with the public interest, especiallyin this case the education sector, the government has given freedom inexpressing their opinions. It is proved that the Indonesian State has beenattempted in the give attention to education for its citizens. Because with aquality education will be able to improve economic growth and development ina Country. However, the education budget by 20% is considered not able tomaximize the improvement of the quality of education in Indonesia, so the needfor a new policy in increasing the percentage of the budget for education.
POLITIK DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA Refika Refika; Muntholib Muntholib; Kemas Imron Rosadi
JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Desember 2020 - Mei 2021)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v2i1.434

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana politik dan kebijakan manajemen pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan menganalisis sumber-sumber pustaka terkait politik dan kebijakan manajemen pendidikan. Penelitian ini dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian (jurnal nasional dan jurnal internasional), buku-buku pustaka, dokumen-dokumen atau informasi-informasi yang terdapat dalam internet. Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kebijakan politik di Indonesia sangat menentukan maju mundurnya pendidika di Indonesia, khususnya bagi lembaga pendidikan Islam. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan Islam, tidak luput dari peran kaum muslimin sebagai pemangku kebijakan, oleh karena itu umat Islam mesti berperan dalam perpolitikan. Selain itu, pemerintah dalam membuat kebijakan, hendaklah berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah tidak dapat merealisasikannya sendiri, tapi mesti ada kolaborasi dengan masyarakat (lembaga pendidikan), yaitu peran pimpinan dan tenaga pendidik yang ada di setiap lembaga pendidikan. Pemerintah mesti memperhatikan kualitas dan juga meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, agar mereka bisa fokus mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan anak bangsa.