Garuda - Garba Rujukan Digital

Rekonstruksi Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Junaidi, Muhammad; Sadono, Bambang
Jurnal Selat Vol 5 No 2 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Understanding the discretion or freedom act in countries such laws Indonesia is still have a dilemma due to the position of discretion position as a form of a policy still understood in partial not only the organizers State but also law enforcement. This is what then cause contradiction in the implementation of the State. This study was conducted by the ultimate goal is to provide clarity of the position of the implementation of the discretion in the implementation of the area. In addition to the research also want to analyze the extent of Law No. 23 Year 2014 on the Government the set in the discretion as one of the instrument of public policy. Through the juridical normative this research is expected to see and examines the extent apply the norm and asas that was supposed to be built in the construction of discretion against the implementation of the area. The approach is then do analysis in qualitative with the support of the data secondary consisting of the primary law, the legal tertiary and its laws secondary. The repositioning of discretion in the implementation of local government should certainly put discretion as a manifestation of the whole of the regional administration. The hierarchy of laws and regulations that often become obstacles element in understanding the implementation of discretion needs to be straightened out in accordance with the framework guidelines that the hierarchy of the law only as an element of the means of production in favor of justice, while through politics which is a forerunner to the creation of the essence of the law which aims to achieve fairness, certainty and expediency. 

PERUMUSAN FALSAFAH PEWAYANGAN DALAM NORMA HUKUM Bambang Sadono
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Puppet art, especially the content of his philosophy, is very rich in references to the life of nation and state building are ideal. Puppet raises many pearls of wisdom that is useful in many national and state life.Existence and expression of the philosophy of puppetry, more of the institutionalization of the values of personal and social. Personal and social norms, their enforcement depends on the personal moral awareness or community concerned. Actually be more effective if its institutionalization through legal norms, because the state has the obligation to guard it. But the institutionalization of these values into the philosophy and culture have not been conducted with the maximum norm. To facilitate, to rich culture including philosophy, could be a reference source of civic life, it takes an umbrella and national recognition in the form of legislation. It required a systematic effort to strive for indigenous culture and philosophy of Indonesia, is really the soul of and politics of national law. Keywords : Formulation, Puppet Philosophy, Legal Norms Abstraksi Kesenian wayang, khususnya kandungan filsafatnya, sangat kaya akan tuntunan kehidupan bangsa untuk membangun negara yang ideal. Di dalam kesenian Wayang banyak terkandung kebijaksanaan yang berguna dalam kehidupan berbangsa dan negara. Keberadaan dan ekspresi dari filosofi wayang, lebih dari pelembagaan nilai-nilai pribadi dan sosial. Penegakan norma tersebut tergantung pada kesadaran moral pribadi atau masyarakat yang bersangkutan. Sebenarnya lebih efektif jika melalui pelembagaan dalam norma hukum, karena negara memiliki kewajiban untuk menjaganya. Tapi pelembagaan nilai-nilai ini ke dalam filsafat dan budaya belum dilakukan dengan maksimal. Untuk memudahkannya, budaya yang kaya filsafat, bisa menjadi sumber referensi dari kehidupan masyarakat. Maka dibutuhkan payung hukum dan pengakuan Negara dalam bentuk undang-undang. Untuk itu diperlukan upaya sistematis dalam memperjuangkan budaya, adat dan filosofi Indonesia kedalam sistem politik dan hukum nasional Kata kunci : Perumusan, Falsafah Wayang, Norma Hukum

POLITISASI HAK PENGELOLAAN (HPL) DALAM SISTEM HUKUM PERTANAHAN NASIONAL Bambang Sadono
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

To facilitate the economic development, the government of the New Order era (1966-1998) practised the Agrarian Law politicization. Politicization of the policy include In setting the Management Authority (Hak Pengelolaan-HPL). HPL has no legal basis in accordance with the hierarchy of procedural legislation, and in substance are also contrary to the fundamental purpose of basic regulation. As a result, causes a lot of controversy and problems in practice. Many cases due to HPL, happens every where. The presence of HPL should be straightened out, especially in term of legal system, given the correct legal basis, or eliminated altogether

Rekonstruksi Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Muhammad Junaidi; Bambang Sadono
Jurnal Selat Vol. 5 No. 2 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Pemahaman diskresi atau kebebsan bertindak dalam negara hukum seperti Indonesia masih mengalami dilema akibat posisi dari kedudukan diskresi sebagai wujud pengambilan kebijakan masih dipahami secara parsial bukan hanya penyelenggara Negara akan tetapi juga penagak hukum. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kontradiksi dalam penyelenggaraan Negara. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utamanya yaitu memberikan kejelasan kedudukan terhadap pelaksanaan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu penelitian ini juga ingin mengalisis sejauah mana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pmerintah daerah mengatur keberlakuan diskresi sebagai salah satu instrument pembuatan kebijakan publik. Melalui pendekatan yuridis normative penelitian ini diharapkan melihat dan mengkaji sejauh mana keberlakuan norma dan asas yang seyogyanya perlu dibangun dalam konstruksi dasar diskresi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendekatan tersebut kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan dukungan data secunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum tertier dan bahan hukum secunder. Reposisi diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tentunya harus menempatkan diskresi sebagai wujud utuh penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hierarki perundang-undangan yang acapkali menjadi unsur hambatan dalam memahami implementasi diskresi perlu diluruskan sesuai dengan kerangka pedoman bahwa hierarki hukum hanya sebagai unsur alat produksi mendukung keadilan, sedangkan politiklah yang merupakan cikal bakal terciptanya esensi dari hukum yang bertujuan mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

PRO KONTRA TERHADAP PROSEDUR DAN SUBSTANSIOMNIBUS LAW RANCANGAN UNDANG-UNDANGCIPTA KERJA Sadono, Bambang; Rahmiaji, Lintang Ratri
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

There are at least two main issues concerning the pros and cons of this omnibus law. First is the posedural issue in the process of making laws. Omnibus law should not be solely to support economic growth and facilitate investment. At thesame time other issues must be considered, for example human rights. So that the omnibus law is not merely a technical problem of legal drafting, but is also part of the implementation of the countrys legal politics. This study uses a literature reviewanalysis method. The results of the deepening of the literatureexplain that the reasons for urgent needs, and limited time, the government or the Parliament can not only pursue the efficiency of time and effectiveness of the target, because the making ofthe law must meet the required procedures, so that the authority granted by the constitution is validated. What must be guarded is not to get the idea of finding a breakthrough, not only concerning the substance of the legislation, but also the draftingprocedures, and the systematic system of the legislation, it will cause new complications in the legislative draftingsystem.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search