Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

3.121

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam STUDIA ISLAMIKA Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies Pandecta IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan AL-Daulah PALASTREN QIJIS (Qudus International Journal Of Islamic Studies) ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman Al-Ahkam Arena Hukum Jurnal Mamangan MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Society Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam HUMANISMA : Journal of Gender Studies Jurnal Yudisial Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin HUMANISMA : Journal of Gender Studies Mamangan Social Science Journal

Salma Salma

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Author-ID : 369409

Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 32 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

The Other Side of the History of the Formulation of Aceh Jinayat Qanun Salma Salma; Almuh Fajri; Taufik Hidayat; Edi Safri
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 22, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v22i1.21000

In the context of fiqh, the provisions of ḥudūd have been agreeable in terms of the actions and punishments. However, some of them are not mentioned in Aceh Qanun No. 6/2014 on Jinayat (Criminal) Law, such as stoning, death sentence, and hand amputation. These three types of punishment were harshly debated during the formulation of the qanun and subsequently abolished. Using the historical legal approach, this study finds out there were some issues that came up during the formulation process. First, the assessment of the local government and people’s readiness to implement those punishments has not been sufficient. Second, stoning, the death penalty, and hand cutting are not in accordance with the Indonesian procedural law. Third, the qanun formulation was affected by the disparity of Islamic legal scholars’ opinions regarding the mentioned penalties. Forth, the discussants in the forum believed that the implementation of Islamic criminal law needs phasing (tadarruj). AbstrakDalam konteks fikih, ketentuan hudud telah disepakati baik jenis perbuatannya maupun sanksi-sanksinya. Akan tetapi, tidak semuanya tercantum sebagai materi hudud dalam Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat, seperti hukuman rajam, hukuman mati dan hukuman potong tangan. Ketiga jenis hukuman ini diperdebatkan dengan sengit selama pembahasan Qanun dan akhirnya ditiadakan. Melalui pendekatan sejarah hukum, diketahui setidaknya ada beberapa faktor problematik yang mewarnai perumusan Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat. Pertama, adanya penilaian internal tentang kesiapan pemerintah dan masyarakat yang belum maksimal untuk melaksanakan hukuman-hukuman itu. Kedua, materi rajam, hukuman mati bagi pelaku riddah dan potong tangan yang tidak sejalan dengan hukum acara yang telah ada sebelumnya. Ketiga, adanya pengaruh perbedaan pendapat ulama (disparitas) dalam konteks fikih tentang hukuman-hukuman itu dalam proses perumusan qanun. Keempat, adanya keyakinan para pembahas bahwa penegakan hukum pidana Islam dalam Qanun Aceh memerlukan pentahapan (tadarruj).

IGNORING FAMILY LAW ADMINISTRATIVE PROCEDURE: Falsifying Death of Spouses for the Registration of New Marriage in Lengayang Muslim Community Salma Salma; Hasanatul Wahida; Muhammad Adib bin Samsudin
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 15, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2022.15101

The exercise of the right to register marriage and divorce frequently has to deal with the complexity of the administrative procedure. Consequently, many marriages and divorces are not registered in state institutions which lead to the next difficulty of registering new marriages for those who unregistered their divorce previously. However, a different fact happens in Lengayang, where local and state authorities collaborated to tackle administrative constraints. This paper sheds light on the shortcut taken by the Lengayang people who falsified the death of their spouses to legally register their new marriages. Data was collected through interviews and document analysis. It is then analyzed qualitatively. This article reveals that the falsification of death was utilized by Lengayang people to wittingly subdue the legal administration. This practice was backed up by the local authorities, such as ninik mamak as a customary institution, wali jorong or wali nagari as the head of the villages. The economy (the high cost), the geography (the distance of the religious court from people's domiciles), and the deadlock of social relationships between spouses foster this falsification.[Pelaksanaan pendaftaran perkawinan dan perceraian seringkali harus berhadapan dengan kompleksitas administrasi. Akibatnya, banyak perkawinan dan perceraian yang tidak dicatatkan di lembaga negara yang mengakibatkan sulitnya pencatatan perkawinan baru bagi mereka yang tidak mendaftarkan perceraiannya sebelumnya. Namun tidak bagi masyarakat Lengayang, di mana otoritas adat (lokal) dan otoritas negara bekerja sama untuk mengatasi kendala administratif tersebut. Tulisan ini menyoroti tindakan administrasi yang dilakukan oleh masyarakat Lengayang yang memalsukan kematian mantan pasangannya untuk mendaftarkan pernikahan barunya secara resmi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen. Data kemudian dianalisis secara kualitatif. Artikel ini mengungkapkan bahwa pemalsuan kematian dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat di Lengayang untuk (secara sadar) menerobos hambatan administrasi hukum perkawinan. Praktik ini didukung oleh penguasa setempat, seperti ninik mamak sebagai kepala suku dan wali jorong atau wali nagari sebagai kepala desa. Mahalnya biaya, jauhnya jarak geografis ke Pengadilan Agama, dan mandeknya relasi (komunikasi) antara suami istri mendorong praktik pemalsuan kematian ini.

Tradisi Sunat Perempuan di Lampasi Tigo Nagari Salma Salma
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10 No 1 (2016)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Pelaksanaan sunat perempuan di Indonesia selalu diperdebatkan karena adanya perbedaan pendapat tentang hukum maupun tentang penyimpangan pelaksanaannya. Penyimpangan ini misalnya mengangkat klitoris secara sebagian maupun menyeluruh oleh dukun. Atas dasar itu pula Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengajukan usul kepada MUI agar sunat perempuan dihapuskan di Indonesia. MUI tidak mengabulkan usulan tersebut dengan beberapa pertimbangan.Ada kelompok masyarakat yang menggunakan jasa dukun untuk melaksanakansunat dengan kurang memperhatikan standar dan fasilitas kesehatan yang telah memadai seperti di Lampasi Tigo Nagari. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tatacara dukun melakukan sunat terhadap anak perempuan didominasi oleh ritual keagamaan dan sunat hanya sesaat ketika dukun melakukan insisi (luka luar) pada permukaan klitoris dengan ukuran yang sangat kecil.Tujuan sunat pada anak perempuan adalah untuk mengembangkan syiar Islam, mengikrarkan keislaman anak, menanamkan akidah Islamiyah pada anak, mencegah anak berakhlak buruk dan mendidik anak berbakti pada ibu bapak. Alasan masyarakat mengantar anak perempuan mereka pada dukun untuk disunat adalah untuk mendapatkan kepuasan beragama.

Dinamika Penentuan Awal Ramadan di Sumatera Barat Urwatul Wusqa; Salma Salma; Walan Yudhiani
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 14 No 2 (2020)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

This paper aims to explore the understanding of the Muslim community of West Sumatra about the determination of the beginning of the month of Ramadan and its implications for implementing the first day of fasting. The people of West Sumatra are always talked about when determining the first day of Ramadan because they are divided into several groups. As a result, they differ in the implementation of the first day of fasting, the implementation of Eid al-Fitr and Eid al-Adha. This type of research is field research. Data obtained through in-depth interviews with people who can provide important information about the determination of the beginning of this month, including the leader of Naqsabandiyah, Satariyah, person in charge of hisab Muhammadiyah, ru'yah NU, astronomy experts, as well as several congregations from each group. The results showed that determining the start of the month is a very old problem but always becomes new every time Ramadan comes. The problem of determining the initial crescent moon in Indonesia in general and West Sumatra in particular is basically the same but the practice depends on the different ways of understanding the context of the initial crescent of the month. In fact, these differences are very difficult to reconcile because each element remains steadfast in maintaining its sectoral ego.

Extraordinary Women: (Harmony of Ibadah and Aqidah in Inventing the Perfection of Ramadan at the Salat Empat Puluh in Sijunjung) Salma Salma; Jarudin Jarudin
ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Vol. 20 No. 1 (2019)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/esensia.v20i1.1775

The study aimed to analyze the activities and understandings of Muslim women in Sijunjung region accompanying the implementation of Ramadan fasting with salat empat puluh. The Salat empat puluh is the name/term of the activity because it is carried out for 40 (forty) days throughout Ramadan month and added 10 days before or after it. The data were obtained by observing the activity of salat empat puluh in 7 mosques/musallas/suraus in Sijunjung region during Ramadan in 2018 and also by interviewing several imams and women who were the members of the salat empat puluh. The qualitative data analysis was conducted descriptively through reducing, displaying and verification (drawing conclusions). The result of the study showed that the activity was dominantly done by women. These women were at menopause age but economically still very productive. During the days they worked in the fields, farms, and stalls, and in the evening they stayed in mosques or musallas to do salat in congregation, to substitute the congregational salat that were left behind, to read Qur`an, to study fiqh, Qur'an exegesis and to discuss the issues of tauhid. During those 40 days they never left salat in congregation, avoided immoral acts and really brought themselves closer (taqarrub) to Allah. When someone left the salat in congregation and did not replace it in the salat i'adah, then they considered that the salat empat puluh was invalid and no longer had the same value as those who completed it. In those 40 days these women showed the height of their faith and humanity quality in front of God.

Kerapuhan Keutuhan Keluarga Perempuan Bersama Suami Biseksual Salma Salma; Fadly Yunandri; Yecki Bus
HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol 4, No 1 (2020): June 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

This study was based on the existence of wive's divorce after knowing their husband have same-sex sexual orientation. Husband's behavior as homosexual had triggered conflict in their marriage. This normative legal study was carried out by analysing of the decision of Padang Religious Court Number 0783/Pdt.G/2017/PA.Pdg and Number 0266/Pdt.G/2018/PA.Pdg as well as other secondary legal materials such as laws and regulations, Jurisprudence and other related books. The results showed that the husband's homosexual behavior was unknown to the wife since before marriage but they found it after a long time living the marriage life. Wives found their husbands having sexual relations or the husband himself confessed his actions. Based on the legislation, the wife as a disadvantaged person might file for divorce on the grounds that the husband behaves homosexually even though the regulation could only justify by mentioning a constant dispute. In addition, it was impossible for a marriage to be built and be able to achieve its goals when the husband was not only homosexual but also bisexual. Homosexuality itself in Islamic law was part of a heinous act which was severely punished by the culprit.

Al-Jihād al-insānī: Shumūlīyat "al-Muhammadīyah" fi muḥārabat ja'ihat COVID-19 Bakhtiar Bakhtiar; Salma Salma
Studia Islamika Vol 29, No 2 (2022): Studia Islamika
Publisher : Center for Study of Islam and Society (PPIM) Syarif Hidayatullah State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36712/sdi.v29i2.19452

The Covid-19 pandemic has jolted the world, including Indonesia. The transmission is extremely quick, huge, and difficult to identify. Millions of people have been infected, and some have died as a result. Vaccines and medicines that are effective have yet to be discovered. This extraordinary situation deserves exceptional handling from all sides. This research attempts to explain Muhammadiyah’s humanitarian jihad by mobilizing all of its resources using an empirical method and referencing the study of social fiqh-praxis. This study illustrates Muhammadiyah’s humanitarian struggle in sustaining and safeguarding life against the real threat of Covid-19. During the management of Covid-19, their efforts resulted in religious fatwas and humanitarian initiatives by involving all resources. The rise of this humanitarian struggle is the result of a genuine and unprecedented challenge to the soul and integrity of Muhammadiyah. This kind of jihad has ramifications for worship practices, activities, and organizational actions that include the public.

Sumbayang Ampek Puluah as A Media of Religious Emansipation of Women Workers in Sijunjung Jarudin Jarudin; Salma Salma
Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Vol 9, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Accredited 3 (SK Dirjen Ristek Dikti No. 30E/KPT/201
Publisher : LPPM Universitas PGRI Sumatera Barat

This research analyzed the activities and understanding of Muslim women in the Sijunjung area accompanying Ramadan fasting in Sumbahyang Ampek Puluh activities. This religious activity was held in forty days throughout Ramadan Month where 10 days conducted before Ramadhan Month and 30 days in Ramadhan Month. Data were conducted toward observation of Sumbahyang Ampek Puluh activities in 7 Mosques in Sijunjung region during Ramadan Month in 2018 and interviews with several preachers and women of Sumbahyang Ampek Puluh members. Qualitative data analysis was conducted descriptively towards reduction, display and verification. The results show that Sumbahyang Ampek Puluh is dominantly followed by women. These women are at the age of menopause but economically it is still very productive. During the day they work in the fields, gardens, stalls and at night, they stay in the mosque to pray in congregation, pick up the congregational prayers that are left behind, read and study the Qur'an, study Fiqh, interpret the Qur'an and the problems of monotheism, never leave the prayer in congregation, stay away from immoral acts and try to get closer (taqarrub) to Allah like men.

KONSTRUKSI TOLERANSI BERAGAMA DALAM WASIAT WAJIBAH MELALUI PENERAPAN MAQASID AL-SYARI’AH Salma Salma; Agustiar Agustiar
Jurnal Yudisial Vol 15, No 2 (2022): HUKUM PROGRESIF
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v15i2.480

ABSTRAKPengadilan agama adalah lembaga peradilan yang dibentuk negara khusus untuk urusan keperdataan orang Islam di Indonesia. Dalam praktik, ditemukan putusan-putusan yang menunjukkan kepedulian dan keberpihakan hakim agama kepada orang-orang non-Muslim walaupun tidak mencantumkan kata toleransi dalam putusannya. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis nilai-nilai toleransi beragama melalui penerapan maqasid al-syari’ah dalam putusan hakim pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama tentang wasiat wajibah. Sumber data untuk tulisan ini adalah Putusan Nomor 263/P.dt.G/2007/PTA.Sby dan Nomor 21/P.dt.G/2016/PTA.Mks. Kedua putusan tersebut dianalisis menurut teknik analisis isi. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu mengumpulkan, memilah data, menampilkannya dalam naskah dan menarik kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim-hakim pengadilan agama memperlihatkan toleransi beragama yang tinggi terhadap orang-orang non-Muslim. Mereka memutuskan untuk memberikan hak harta terhadap orang-orang non-Muslim walaupun, menurut ketentuan syariat, tidak berhak mendapatkan harta tersebut. Akan tetapi, kata toleransi tidak tercantum dalam putusan tersebut. Para hakim mempertimbangkan perihal toleransi ini berdasarkan unsur-unsur maslahah atau keharusan memelihara lima aspek syariat yaitu: memelihara agama (hifz al-din), memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihara akal (hifz al-‘aql), memelihara keturunan (hifz al-nasl), dan memelihara harta (hifz al-mal). Keharusan memelihara lima aspek penting tersebut dalam putusan-putusan hakim berkaitan erat dengan kepentingan non-Muslim yang tidak bisa diabaikan dari sudut pandang syariat Islam. Kata kunci: islam; maqasid al-syari’ah; non-muslim; toleransi; wasiat wajibah. ABSTRACT The religious court is a judicial institution established by the state specifically for the civil affairs of Muslims in Indonesia. In practice, there are decisions that show the concern of religious judges for non-Muslims, even though the word “tolerance” is not stated explicitly. This paper aims to explore and analyze the values of religious tolerance through the application of maqasid al-shari’ah in the decisions of religious court judges and religious high courts regarding obligatory will. The data source for this article is Decision Numbers 263/P.dt.G/2007/PTA.Sby and 21/P. dt.G/2016/PTA.Mks. The two decisions were analyzed according to content analysis techniques. The actions taken were collecting, sorting data, displaying it in the script, and drawing conclusions. The results of the study show that religious court judges display high religious tolerance towards non-Muslims. They decided to give property rights to non-Muslims even though, according to the provisions of the shari’a, they are not entitled to those assets. However, the word “tolerance” is not included in the decision. The judges consider this matter of tolerance according to the elements of maslahah, or the obligation to maintain five aspects of the shari’a, namely: maintaining religion (hifz al-din), protecting the soul (hifz al-nafs), preserving the mind (hifz al-’aql), preserving offspring (hifz al-nasl), and maintaining property (hifz al-mal). The obligation to maintain these five important aspects in judges’ decisions is closely related to non-Muslim interests, which cannot be ignored from the perspective of Islamic law. Keywords: islam; maqasid al-shari’ah; non-muslims; tolerance; obligatory will.

PRISON ESCAPE VIEWED FROM ISLAMIC LAW PERSPECTIVES (A Case Study at Muara Labuh Prison) Salma Salma; Riki Hamdi; Taufik Hidayat
Arena Hukum Vol. 16 No. 1 (2023)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum2023.01601.1

In Indonesia, there have been numerous cases of people escaping from prison including the Muara Labuh Prison. This research analyze the prison conditions, the cases that occurred there, the motives behind the escape, the responsibility of the warden, and how Islamic law views escape. Data were collected through observation of prison conditions and interviews. Data analysis was performed in several stages, including data reduction, display, and verification techniques, then, narrated using a qualitative approach and Islamic law. The results revealed three cases of inmates escaping from this prison. They have a variety of reasons for this, including an inability to restrain sexual desires, being unable to serve very long sentences, depression, and poor prison security, which is the warden's responsibility. Prison escape is not justified in Islamic law due to the necessity to obey state rules that are not specifically regulated in the Qur'an and Sunnah.

Co-Authors Afifah Djalal Agustiar Agustiar Aliya, Kharisma Almuh Fajri Bakhtiar Bakhtiar Beni Firdaus Elfia Elfia Fadly Yunandri Hasanatul Wahida Jarudin Jarudin Jarudin Jarudin Jarudin Jarudin jarudin, Jarudin Kharisma Aliya Masna Yunita Masna Yunita Muhammad Adib bin Samsudin Najuddin, Ritonga Riki Hamdi Ritonga Najuddin Robi Revianda Safri, Edi Solihin Solihin Syahril Syahril Syahril Syahril Taufik Hidayat Taufik Hidayat Taufik Hidayat Urwatul Wusqa Urwatul Wusqa Walan Yudhiani Yecki Bus Yunita, Masna

Title

Found 32 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 32 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 32 Documents
Search