Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ulum Al-Mizan (e-Journal) Jurnal Al Himayah Istinbath : Jurnal Hukum
Titin Samsudin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
BIROKRASI SEBAGAI LAHAN KORUPSI Samsudin, Titin
Al-Mizan Vol 9, No 1 (2013): Juni 2013
Publisher : IAIN Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi merupakan penyakit yang teramat sulit untuk disembuhkan bahkan saat ini, ketika korupsi memasuki wilayah birokrasi telah dikampanyekan sebagai bagian dari bahaya laten. Berbelit-belit, rumit dan panjangnya birokrasi menjadi lahan korupsi untuk menjadikan sesuatu urusan yang memang sudah seharusnya mudah dan cepat tersele-saikan. Dengan menggunakan teori-teori korupsi yang di ajukan oleh Syed Hussein Alatas, William Chambliss, dan Milovan Djilas, maka lebih objektif dan mudah mencari akar masalah dari persoalan korupsi yang selalu menggerogoti tubuh birokrasi. Mengetahui akar masalah dari persoalan  ini, diharapkan dapat memudahkan upaya memberantas korupsi dalam tubuh birokrasi.
PERANAN HAKIM DALAM PENEMUAN HUKUM Samsudin, Titin
Al-Mizan Vol 10, No 1 (2014): Juni 2014
Publisher : IAIN Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan, karena hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan pencari keadilan. Penegakan hukum harus memperhatikan unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu ketiga unsur ini harus mendapat perhatian secara proporsional, sehingga penegakan hukum oleh hakim sangatlah diperlukan, hakim dituntut untuk dapat menjatuhkan putusan secara obyektif dan Putusan obyektif hanya tercapai melalui penemuan hukum (rechtvinding) oleh hakim. Oleh sebab itu Peranan hakim dalam setiap tahap kegiatan penemuan hukum (rechtvinding) untuk menetapkan peristiwa konkrit yang benar-benar terjadi amatlah penting dalam pencapain putusan yang berkualitas.
Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Titin Samsudin
Al-Ulum Vol. 10 No. 2 (2010): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.368 KB)

Abstract

This article addresses the question of marital rape (rape in the household) or a rape that occurs between couples who tied with a legal marriage as a violation of humanrights. The impact of marital rape actions resulted in a huge effect on the victim, both physically and psychologically. There should be a healthy and naturalintercourse which is communicated between the two parties. Principally, a husband should not impose his will to his wife, especially in the matters of sexuality.Imposing the will means inhumanely treating couples and looking at nothing more than the fulfillment of sexual desire. Such deed is classified as an act of rape, namely rapping in marriage or the so-called the “marital rape”.
The Case of Syiqaq in Judges’s Gorontalo Religion Court Perspective Fauzan Nento; Titin Samsudin
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 14 No. 2 (2018): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (542.126 KB) | DOI: 10.30603/am.v14i2.936

Abstract

This study discusses judges' perceptions in the Gorontalo Religious Court regarding the case of syiqaq. This research is a field research with data collection methods such as observation, interviews and documentation. The collected data is processed and analyzed with qualitative descriptive. The results showed that the application of the case of syiqaq in the Religious Courts caused friction of perceptions between Islamic law, marriage law and the Supreme Court Regulations of the Republic of Indonesia, making it controversial in this era. Divorce because syiqaq has the characteristics, which involves two peacemakers from both sides, but in actualization within the Religious Courts institution has changed so that the syiqaq is no longer visible and only becomes one theoretical discourse.
Peranan Mediasi Yudisial dalam Penyelesaian Sengketa di Peradilan Agama Titin Samsudin
Jurnal Al Himayah Vol. 1 No. 1 (2017): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (608.61 KB)

Abstract

Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 mengenai prosedur mediasi di engadilan merupakan usaha merevitalisasi Pasal 130 HIR/154 Rbg hukum acara perdata yang mewajibkan hakim untuk berusaha mendamaikan perkara perdata sebelum sidang pemeriksaan perkara. Aturan tersebut sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan mediasi yudisial di Peradilan.Oleh karena itu setiap perkara perdata tertentu yang akan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan. Hakim menjalankan peran ganda karena tidak hanya menjadi pemutus (adjudicator) sebuah perkara, tetapi juga pendamai (mediator) sebuah sengketa untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian aturan tersebut menghindarkan kontroversi terhadap pelaksanaan mediasi yudisial yang menganggap peran ganda hakim sebagai mediator bisa membahayakan integritas peradilan.
Disfemisme Warganet tentang Komentar di Media Sosial Facebook dalam Tinjauan Semantik dan Hukum Islam Titin Samsudin; Nur Aina Ahmad
Jurnal Al Himayah Vol. 2 No. 2 (2018): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1536.074 KB)

Abstract

Media sosial menambahkan kamus baru dalam pembendaharaan kita yakni selain mengenal dunia nyata kita juga sekarang mengenal “dunia maya”. Dunia bebas tanpa batasan yang berisi orang-orang dari dunia nyata. Setiap orang bisa jadi apapun dan siapapun di dunia maya. Seseorang bisa menjadi sangat berbeda kehidupannya antara didunia nyata dengan dunia maya, hal ini terlihat terutama dalam jejaring sosial. Facebook sebagai salah satu media sosial dengan pengguna terbanyak di Indonesia, selain digunakan sebagai alat interaksi sosial juga menjadi salah satu alternatif mudah dalam mencari informasi atau berita seputar politik di Indonesia maupun dunia internasional.Bentuk kesukaan dan ketidaksenangan pembaca atau warganet terhadap informasi yang diperoleh atau dibaca pada media sosial facebook dapat dilihat dari reaksi-reaksi pilihan kata atau ungkapan yang digunakan ketika memberikan komentar atau tanggapan terhadap isi berita, termasuk di dalamnya adalah berita-berita bertemakan politik. Facebook Kompas TV sebagai salah satu media informasi online yang banyak memberitakan persoalan-persoalan politik di dalam dan di luar negeri, banyak mengundang reaksi-reaksi berupa komentar yang berisi ugkapan negatif warganet dengan penggunaan pilihan kata bermakna negatif yang merupakan perwujudan dari rasa kesal, marah, pesimis, sindiran, bahkan kebencian. Ungkapan-ungkapan negatif pada komentar-komentar tersebut dikatgeorikan sebagai bentuk ungkapan disfemisme yang kemudian akan dijadikan bahan kajian pada penelitian ini Sebagai agama yang sempurna, ajaran Islam mengajarkan kepada kita para pemeluknya mengenai kesantunan berbahasa. Ada enam acuan yang seyogyanya dijadikan acuan sebagai muslim dalam berbahasa atau berkomunikasi dengan sesama, yaitu prinsip qaulan sadida (berkata yang benar), qaulan ma”rufa (menyejukkan hati atau tidak menyinggung), qaulan baligha (jelas dan tepat), qaulan karima (menggunakan kata-kata mulia), qaulan layyina (berkata dengan lemah lembut). Landasan kesantunan berbahasa tersebut cenderung diabaikan dalam penggunaan bahasa warganet khususnya tergambar pada komentar-komentar warganet dalam menanggapi berita-berita politik di facebook
DINAMIKA HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL Titin samsudin
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2018): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (981.069 KB) | DOI: 10.32332/istinbath.v15i1.1072

Abstract

Abstract The dynamism of Islamic law must have an effect on the process of social interaction. In vice versa, social status that absorbed through interaction between religion and society will have an implication to the social process. social change in society always demands changes in the law, so legal change can lead to social change. Sociologically, the society always changes. The change of a society can be influenced by the way of thinking and the value of existing in society. The more advanced the way of thinking of a society will be more open problematika that happened, The more problematic faced by society hence the settlement demand also getting harder. So it takes a serious effort in solving it. Thus the role of Islamic law in answering all issues that are increasingly growing in the social community is very urgent done. As an illustration and concrete and concrete form of the dynamic of Islamic law. Abstrak Dinamisasi hukum Islam pastilah berpengaruh terhadap proses interaksi sosial. demikian pula sebaliknya status sosial yang terserap melalui interaksi antara agama dan masyarakat akan berimplikasi terhadap proses sosial. perubahan sosial dalam masyarakat selalu menuntut adanya perubahan hukum, demikian pula perubahan hukum dapat menimbulkan perubahan sosial. Secara sosiologis masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh polapikir dan tata nilai yang ada dalam masyarakat. Semakin maju cara berpikir suatu masyarakat maka akan semakin terbuka problematika yang terjadi, Semakin banyak problematika yang dihadapi oleh masyarakat maka tuntutan penyelesaiannya juga semakin berat. Sehingga membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dalam menyelesaikannya. Dengan demikian peranan hukum Islam dalam menjawab semua persoalan yang semakin hari semakin berkembang dalam sosial masyarakat sangatlah urgen dilakukan. Sebagai gambaran dan bentuk konkrit serta nyata dari dinamisnya hukum Islam.
DINAMIKA HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL Titin samsudin
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2018): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v15i1.1072

Abstract

Abstract The dynamism of Islamic law must have an effect on the process of social interaction. In vice versa, social status that absorbed through interaction between religion and society will have an implication to the social process. social change in society always demands changes in the law, so legal change can lead to social change. Sociologically, the society always changes. The change of a society can be influenced by the way of thinking and the value of existing in society. The more advanced the way of thinking of a society will be more open problematika that happened, The more problematic faced by society hence the settlement demand also getting harder. So it takes a serious effort in solving it. Thus the role of Islamic law in answering all issues that are increasingly growing in the social community is very urgent done. As an illustration and concrete and concrete form of the dynamic of Islamic law. Abstrak Dinamisasi hukum Islam pastilah berpengaruh terhadap proses interaksi sosial. demikian pula sebaliknya status sosial yang terserap melalui interaksi antara agama dan masyarakat akan berimplikasi terhadap proses sosial. perubahan sosial dalam masyarakat selalu menuntut adanya perubahan hukum, demikian pula perubahan hukum dapat menimbulkan perubahan sosial. Secara sosiologis masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh polapikir dan tata nilai yang ada dalam masyarakat. Semakin maju cara berpikir suatu masyarakat maka akan semakin terbuka problematika yang terjadi, Semakin banyak problematika yang dihadapi oleh masyarakat maka tuntutan penyelesaiannya juga semakin berat. Sehingga membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dalam menyelesaikannya. Dengan demikian peranan hukum Islam dalam menjawab semua persoalan yang semakin hari semakin berkembang dalam sosial masyarakat sangatlah urgen dilakukan. Sebagai gambaran dan bentuk konkrit serta nyata dari dinamisnya hukum Islam.
Co-Authors Fauzan Nento Nur Aina Ahmad