Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Jurnal Diskursus Islam Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)
Kurniati
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Kepemimpinan Kepala Sekolah Kurniati
el-Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol 7 No 1 (2021): el-Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Publisher : Prodi Manajemen Pendidikan Islam Institut Parahikma Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of leaders is needed in an organization, this is because leaders who will determine the direction of the organization will be brought to where. Leadership itself is a person's activity in influencing and moving all its members to be able to achieve the stated goals. leadership is understood as the power to move and influence people. The leader in the educational institution is the principal. the principal must be able to mobilize all citizens of the school to achieve educational goals. Educational leadership is carried out at educational institutions, with the aim of influencing all school citizens to carry out their duties and work properly and correctly in accordance with their respective responsibilities which ultimately aims to develop all the potential possessed by students.
Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqy Tentang Fiqh Zakat Di Indonesia Herman; Abdul Halim Talli; Kurniati
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol 8 No 1 (2022): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2022
Publisher : Fakultas Syariah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v8i1.639

Abstract

Muhammad Hasybi adalah seorang otodidak, ia menempu pendidikan hanya birkisar satu tahun lebih di bangku sekolah Al-Irsyad (1926). Namu, melalui pendidikan formal yang singkat tersebut ia mampu menojolkan dirinya menjadi seorang pemikir. Keahlian Hasybi dalam ijtihad ia mampu memperkenalkan diri sebagai intelektul yang tekenal di dunia internasional. Terkait dengan hasil ijtihad Hasybi mennggambarkan keadaan fiqh ke-Indonesiaan dapat dilihat pada ijtihad Hasbi tentang zakat dengan mengacu pada pandangan Abu Hanifah yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama – Hasybi bependapat bahwa mesin-mesin produksi di pabrik besar wajib di zakati. Pandangan ini cukup relevan dengan konteks pembangun negara yang membutuhkan banyak modal. Pendapat Hasybi mengenai zakat diserahkan kepada pemerintah untuk mengelolanya. Sebab, bagi Hasybi zakat tersebut sepaket dengan pengebangan untuk kemakmuran masyarakat, baik non muslim maupun muslim. Oleh karena itu, pungutan zakat seharusnya juga tidak hanya ditujukan kepada kaum muslimin, akan tetapi juga kepada kaum nonmuslim. Kemudian, prinsip zakat, yaitu diambil pada jenis harta yang berkembang, harta yang sudah cukup nishabnya, dan zakat harta.
THE EXISTENCE OF THE MARRIAGE DISPENSATION IN MAJENE RELIGIOUS COURT (Study of Maqasid Shari'ah) Hardiyanti Alimuddin; Kurniati; Asni; Achmad Musyahid
Jurnal Diskursus Islam Vol 10 No 2 (2022): August
Publisher : Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v10i2.30680

Abstract

This field research provides an overview and factual and explains the various relationships of all the data obtained. This research was conducted in Majene and precisely in the working area of the Majene Religious Court. The study is based on an application for marriage dispensation. Instruments used are researchers, observation, interview, and documentation data. The judge's consideration in granting or rejecting the application for marriage dispensation at the Majene Religious Court is the completeness of the administration at the time of applying for marriage dispensation following Perma No. 5 of 2019, and there is no pro; there on marriage as in Article 8 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, while still taking into account the aspects of benefit and mudharatan arising from the granting of the application for marriage dispensation.
Penegakan Hak Buruh oleh Konfederasi Serikat Pekerja Maros; Eksistensi dan Peranan Hisbullah Hisbullah; Sofyan; Mulham Jaki Asti; Kurniati; Misbahuddin
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan VOL 11, NO 2 (2022)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.34034

Abstract

Violation of workers' rights in Indonesia is a central issue in labor relations Commonly violations of workers' rights demand the existence of the Confederation of Trade Unions as an organization formed from, by, and for workers both in the company and outside the company, which is free, open, independent, democratic, and responsible to fight for, defend and protect the rights and interests and welfare of workers. For this reason, this research is oriented in the form of normative empirical research that seeks to observe the provisions of laws and regulations from the aspects of the rights and obligations of workers and employers along with law enforcement and direct observations in the Confederation of Maros Trade Unions in their role defending the rights and interests of workers in Maros Regency. The conclusion in this study is that labor relations outline the existence of inseparable rights and obligations as a definite causality, so disputes over rights and obligations between workers and employers require law enforcement that can be pursued outside the court through Bipartite settlements and mediation and litigation settlements through judicial institutions. In addition, the existence of KSPI Maros plays a very important role in industrial relations and efforts to resolve labor rights disputes through Bipartite, mediation and courts.
AKTUALISASI TA’AQQULĪ DAN TA’ABBUDĪ DALAM PENENTUAN BATASAN HUKUM ISLAM Misruki Misruki; Kurniati; Lomba Sultan
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 8 No. 2 (2022): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v8i2.1563

Abstract

Islam adalah agama yang universal dan integral yang ajarannya mencakup segala aspek kehidupan manusia, bahkan lebih luas dari itu bahwa Islam ajarannya bisa dirasakan dan dinikmati oleh tumbuhan, hewan, dan alam semesta. Di antara kesempurnaan ajaran Islam ini adalah adanya teori ta’aaquli dan ta’abbudi, yang dijadikan dasar pengambilan ijtihad oleh para ulama dalam menentukan suatu hukum. Ta’aqquli adalah suatu syariat yang diturunkan oleh Allah SWT yang hikmah, sebab, atau tujuannya bisa dipahami dan dicerna oleh akal dan nalar manusia. Sedangkan ta’abbudi adalah ajaran syariat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya yang hikmah, sebab, atau tujuannya tidak dapat dinalar oleh logika manusia namun bersifat penghambaan. Karena itu ta’abbudi tidak dapat diqiyaskan (dianalogikan) dengan permasalahan lainnya. Dilihat dari jenis hukum Islam, pendekatan ijtihad para ulama biasanya mengacu pada konsep ta’aqquli dan ta’abbudi. Semua hukum punya peluang untuk dicari hikmah dan tujuannya, tapi tidak semua hukum bisa tergali hikmah dan tujuannya. Hal itu karena keterbatasan akal manusia dan juga bertingkatnya pemahaman dan analisa dari para ulama. Oleh sebab itu, penting kiranya menjadikan ta’aqquli dan ta’abbudi menjadi dasar menentukan dan membatasi suatu hukum. Berdasarkan kajian ini diperoleh bahwa aktualisasi kaidah ta’aqquli dan ta’abbudi memiliki beberapa kaidah antara lain ta’aqquli bersifat ibadah yang dapat dinalar dan diketahui hikmahnya, sedangkan ta’abbudi tidak dapat dinalar dan diketahui hikmahnya, hukum dilaksanakan dari maksud dan substansinya, asal dari ibadah adalah haram sampai ada dalil yang mewajibkannya, dan asal dari suatu hukum adalah hingga ada dalil yang mengharamkannya.
Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Fikih dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Syahrul Gunawan; Abdul Rahman R; Kurniati
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum VOLUME 3 ISSUE 2, SEPTEMBER 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.26907

Abstract

Dalam pelaksanaan pernikahan tentunya wali nikah menjadi salah satu syarat yang wajib dalam hukum Islam oleh karena itu kedudukan wali nikah perlu dikaji secara seksama menurut Abdurrahman Al-Jazari wali nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan dalam keputusan yang baginya menentukan sahnya atau tidaknya akad nikah, tanpa dengan adanya wali maka pernikahan tidak dianggap sah. Ada dua macam pendapat tentang kedudukan walih nikah perbandingan keabsahan wali nikah yang fasik menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i yaitu mazhab Hanafi mengatakan sah nikah dengan wali yang fasik akan tetapi mazhab Syafi’i mensyaratkan wali itu harus adil dan tidak sah wali nikah orang yang fasik. Faktor yang mempengaruhi perbedaan yaitu perbedaan metode istinbāth hukum mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i mengenai wali nikah yang fasik adalah berbeda dalam penetapan kedudukan wali nikah, perbedaan penetapan syarat wali, dalam hal ini keduanya menggunakan dasar sunnah, mazhab Hanafi menggunakan dasar hadis yang lemah, sedangkan mazhab Syafi’i menggunakan dasar hadis yang kekuatan sanad, matan serta rawi yang kuat.
Measuring the Sociological Roots of the Emergence of the Phenomenon of Terrorism in Indonesia Hidayatussalam; Misbahuddin; Kurniati; Abu Sahman Nasim
Formosa Journal of Sustainable Research Vol. 2 No. 1 (2023): January, 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjsr.v2i1.2586

Abstract

This study aims to analyze efforts to measure sociologically the emergence of terrorism in Indonesia, as well as the development of terrorism and its prevention. As well as aiming to see in more detail the formation of the National Counterterrorism Agency (BNPT) has more comprehensive steps in preventing terrorism in Indonesia. This research uses descriptive qualitative. The research approach uses library research which obtains secondary data which includes literature books, laws and regulations, official documents and others. The results of this study indicate that, apart from making arrests, the BNPT also conducts research, coaching and integration of former terrorists into society, with a deradicalization program for both former perpetrators and potential potential perpetrators. Anti-terrorism campaigns are also carried out in schools. In this writing, the writer uses an empirical juridical approach and a sociological approach to understand the culture of society. The results of this paper are that terrorism has many dimensions, namely local dimensions, regional dimensions and global dimensions. To overcome the sociological roots of the emergence of terrorism in Indonesia, to overcome this requires the cooperation of all parties, the government, the community and the international world, because the action to overcome it is not by using repression so that it can violate human rights, but also using a socio-cultural approach by inviting all components including religious leaders so that the seeds of terrorism that exist in society can be minimized, and cutting the roots of its development, the growth of understanding of radicalism in common life
Consequences for Counterfeiting and Distributing of Counterfeit Vaccines under Jināyah and Criminal Law: A Comparative Study Abdul Syatar; Achmad Abubakar; Ahmad Fauzan; Kurniati; Darhan Sutradi Hukpar
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 17 No. 1 (2023)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mnh.v17i1.7654

Abstract

The proliferation of counterfeit vaccinations was producing significant public health problems and was related with legal issues. This article compared the sanctions imposed by Islamic criminal law and national legislation on counterfeiters and distributors of fake vaccines. Several rules and regulations control the use and distribution of vaccinations in Indonesia. In accordance with Articles 196 and 197 of Law Number 36 of 2009 on Health, the criminal act of distributing counterfeit vaccines is punishable by a maximum prison sentence of ten years and a maximum fine of one billion in IDR. As opposed to Article 197, which stipulates a maximum punishment of 15 years in prison and a maximum fine of Rp. 1,500,000,000,000. counterfeiting and distributing counterfeit vaccines are considered serious crimes in both Islamic criminal law and Jināyah. The punishment for these crimes varies depending on the severity of the offense and the harm caused to society. In both systems of law, the punishment can range from fines and imprisonment to the death penalty. It is important to note that these punishments are intended to deter individuals from engaging in these crimes and protect public health and safety. It was believed that the government would increase legislation addressing the punishment of counterfeiters and drug dealers, who can harm the Indonesian national character.
Co-Authors Abdul Halim Talli Abdul Rahman R Abdul Syatar Abu Sahman Nasim Achmad Abubakar Achmad Musyahid Ahmad Fauzan Asni Darhan Sutradi Hukpar F, Feliatra Hardiyanti Alimuddin Hidayatussalam Hisbullah Hisbullah Lomba Sultan Misbahuddin Misruki Misruki Mulham Jaki Asti Sofyan Syahrul Gunawan