Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Enjiniring Fakultas Teknik Unhas
Rachmat Santosa
Unknown Affiliation
Engineering

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Kelayakan Ekonomis Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir jika Dibangun di Wilayah Negara Republik Indonesia Rachmat Santosa
Jurnal Penelitian Enjiniring Vol 20 No 1 (2016)
Publisher : Center of Techonolgy (COT), Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.073 KB)

Abstract

Dewasa ini Negara Republik Indonesia sedang mengalami krisis energi, terutama krisis energi listrik. Gonjang-ganjing masalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) baru-baru ini tidak terlepas dari konsumsi BBM yang besar untuk pembangkit-pembangkit tenaga listrik. Salah satu upaya yang dapat diambil untuk mengatasi krisis energi listrik sekaligus memperingan masalah susbsidi BBM adalah dengan membangun beberapa PLTN di wilayah Republik Indonesia. Masalahnya adalah adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap hal-hal yang berbau nuklir yang disebabkan oleh citra negatif dari energi nuklir seperti misalnya energi nuklir tergolong mahal (karena berteknologi tinggi) dan berbahaya (akibat terjadinya kecelakaan reaktor nuklir: Chernobyl di Rusia, Fukushima di Jepang dll). PLTN sendiri terkenal dengan kemampuan pasokan dayanya yang cukup besar, namun pun tak terlepas dari biaya investasi yang tak murah. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah studi kelayakan ekonomis PLTN untuk mengetahui apakah PLTN lebih mahal atau lebih murah secara ekonomis dari jenis-jenis pembangkit lainnya. Itulah sebabnya kami melakukan penelitian ini dengan membatasi diri pada reaktor jenis PWR berbahan bakar uranium dengan kapasitas 1000 MW dan membandingkan dengan salah satu pembangkit konvensional yaitu PLTU Batu Bara. Karena menggunakan sumber energi fosil maka aspek lingkungan juga diperhitungkan dengan cara mengenakan pajak karbon pada PLTU Batu Bara akibat emisi karbon yang dihasilkannya.
Co-Authors