Deaf Wahyuni Ramadhani
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

REVITALISASI NILAI PANCASILA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN DI INDONESIA Deaf Wahyuni Ramadhani
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.738 KB) | DOI: 10.25273/citizenship.v5i1.1149

Abstract

Kegiatan ekspor dan impor sangat berhubungan erat dengan tindak pidana penyelundupan. Kebijakan pemerintah terkait bidang kepabeanan yaitu dengan disyahkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian dirubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 (UU Kepabeanan), merupakan sikap antisipatif yang menjangkau dimensi strategi, substantif, dan esensial di bidang perdagangan internasional, yang diharapkan mampu menghadapi tantangan globalisasi dan perdagangan internasional.  Tujuan dari penulisan artikel ini adalah mengkaji apakah arti penting revitalisasi nilai Pancasila dalam upaya pemberantasan tindak pidana di bidang kepabeanan di Indonesia?. Kajian dilakukan menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan yang bersumber dari, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal ilmiah. Setelah melalui dari hasil kajian maka ditemukan suatu kesimpulan bahwa masih tingginya angka penyelundupan di Indonesia merupakan suatu gambaran bahwa bidang ekonomi di Indonesia masih miskin nilai sehingga harus ditata dengan politik nilai keadilan sosial. Hukum memiliki tugas yang berat untuk menanamkan pemahaman pada pengusaha dan aparat akan nilai keadilan sosial. Dengan menjadikan nilai keadilan sosial sebagai karakter bagi mereka.
Mengungkap Jaringan dan Taktik Baru: Peran Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat dalam Memerangi Kejahatan Perjudian Online Cyta Sucy Marrismawati; Hendra Suherman; Deaf Wahyuni Ramadhani
Jurnal Litigasi Amsir Vol 11 No 2 (2024): Februari
Publisher : Faculty of Law Andi Sapada Institute of Social Sciences and Business

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Article 27 Paragraph (2) jo. 45 Paragraph (2) of the ITE Law regulates Online gambling. The handling of Online Gambling is the authority of Ditreskrimsus. Research Objectives To analyze the role of Ditreskrimsus in law enforcement on online gambling crimes. And To explore the obstacles encountered by Ditreskrimsus in enforcing the law on online gambling crimes. This type of research uses a socio-legal approach. The results of the study to The Directorate of Criminal Investigation of the West Sumatra Regional Police have played a good role in enforcing the law of online gambling; the obstacles encountered by the Ditreskrimsus of the West Sumatra Regional Police in enforcing the law on online gambling crimes are internal and external constraints.