Articles
<![CDATA[SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PEMBIARAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Yunus Karisma Ramadhan]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Criminal sanctions for perpetrators of the omission in narcotics crime from prespective of Law No. 35 of 2009 on Narcotics are things that should be known by the whole of society in relation to the obligation to report the occurrence of a crime and society participation to combat and prevent narcotics crime in their neighborhood. Issues that will be discussed is what is sanction for someone who commiting ommision of narcotic crime. The method used is a normative juridical approach, because there is vagueness norm in article 131 Law No. 35 of 2009 on Narcotics about the condition/category of a person who doing omission in narcotic crime. Analysis using way of interpretation and strengthened by the opinion of legal experts. The conclusion is condition/category person considered doing omission narcotic crime when someone is seen directly the occurrence of crime but did not report it to the law enforcement, can be charged with Article 131 Law No.35 of 2009 on Narcotics.]]>
<![CDATA[PENGATURAN RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI ]]>
<![CDATA[Gede Yoga Satrya Wibawa]]>;
<![CDATA[Putu Gede Arya Sumerthayasa]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, April 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The arrangement of Public Service retribution collection in Bali Province is regulated in local regulation of Bali Province No. 2, 2011 concerning Public Service Retribution. The retribution is based on law No. 28, 2009 concerning local tax and retribution that serves as guideline for local government in the implementation local tax and local retribution collection. The statement of problem is about how the arrangement and implementation of health service retribution collection in Rumah Sakit Jiwa Bali Province and how the contribution of health service retribution in Rumah Sakit Jiwa Bali Province to increase provincially generated revenue in the implementation of local autonomy in Bali Province. The research method normative used to discuss those problems. In summarize that the arrangement and implementation of health service retribution collection in Rumah Sakit Jiwa Bali Province is regulated based on Local Regulation Bali Province No.2, 2011 concerning public service retribution. Moreover from reachable of reception of health service retribution shows that Rumah Sakit Jiwa Bali Province increase more than target that is planned by Bali Province Government.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL – BELI APARTEMEN MELALUI PEMESANAN ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Agung Winda Utami Dewi]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (33.121 KB)
<![CDATA[Dengan menggunakan metode penelitian secara normatif, penulisan ini menelisik tentang pengaturan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan perlindungan hukum terhadap konsumen apabila dalam tahap pemesanan dilanjutkan dengan perjanjian pendahuluan, pelaku usaha melakukan ingkar janji. Pengaturan akan Perjanjian Pengikatan Jual Beli diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait Perjanjian Jual Beli pada umumnya, dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah Susun dan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) apartemen melalui pemesanan diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berupa adanya ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen manakala obyek dalam jual beli apartemen ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan konsumen berdasarkan pemesanan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JANGKA WAKTU PEMBAYARAN UPAH KERJA LEMBUR BAGI PEKERJA TETAP ]]>
<![CDATA[Wulan Yulianita]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (47.007 KB)
<![CDATA[Seorang pekerja tetap dapat melaksanakan kerja lembur. Kerja lembur tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan syarat maupun ketentuan, salah satu ketentuannya yakni kerja lembur tersebut harus atas persetujuan antara pekerja dengan pengusaha. Kerja lembur yang telah disepakati merupakan kewajiban bagi pekerja dan setelah pekerja tersebut melaksanakan kewajibannya, pengusaha wajib membayar hak yang berupa upah kerja lembur. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini yakni mengenai tinjauan yuridis terhadap jangka waktu pembayaran upah kerja lembur bagi pekerja. Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk dapat mengetahui dan memahami jangka waktu pembayaran upah kerja lembur bagi pekerja tetap. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, penelitian ini terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan penelitiannya. Jangka waktu pembayaran upah kerja lembur bagi pekerja tetap dapat dibayarkan pada saat pembayaran upah pokok maupun tunjangan yang dibayarkan bulanan sesuai dengan peraturan mengenai upah minimum provinsi dan perjanjian kerja. Perusahaan yang melanggar perjanjian kerja/wanprestasi dapat dikenai sanksi dan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGATURAN KRITERIA FASILITAS PENANAMAN MODAL DIKAITKAN DENGAN PRINSIP MOST FAVORED NATION (MFN) ]]>
<![CDATA[Ni Made Wulan Kesuma Wardani]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (30.396 KB)
<![CDATA[Capital investment is one of the government's measures to improve the national economy. Article 18 of the Investment Law Number 25 of 2007 regulating investment facilities provided to investors is the government's efforts in order to attract investors to invest in Indonesia. In addition, to avoid the negative effect of the investor who will dominate the fields of activity are the same or are public because some of the criteria set forth in the provisions of Article 18 paragraph (3) of the Act. In writing scholarly journals used this type of research is normative research. Investment facilitation with this criterion slightly deviate from the principle of Most Favored Nation (MFN), which requires the government to provide equal treatment to all state investors. This will affect the existence of discrimination by Indonesian objections, causing the investment to invest in Indonesia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI (STUDY KASUS PUTUSAN NO: 722/PDT. G/2014/PN.DPS TENTANG JUAL BELI RUMAH) ]]>
<![CDATA[I Nym Ary Sutrisnoputra]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (48.862 KB)
<![CDATA[Perjanjian jual beli yang terjadi mungkin saja menggunakan obyek milik pihakketiga dalam kaitan dengan kasus ini pihak bank sebagai pihak ketiga yang memegangsertifikat tanah milik penjual (pembeli pertama) sebagai jaminan pembayaran cicilanrumah. itikad baik datang dari pihak pembeli kedua (penggugat) dengan membayarrumah tersebut kepada penjual (tergugat), dan sepakat menanggung sisa cicilan di bankmilik pihak penjual (tergugat), tetapi sertifikat yang disimpan di bank tidak dapat ditarikoleh pembeli (penggugat) walaupun pemenuhan kewajiban telah dilakukan. Peristiwahukum tersebut memunculkan masalah yakni implementasi perlindungan hukumterhadap pihak yang beritikad baik dengan adanya Putusan Nomor722/Pdt.G/2014/PN.Dps dalam perjanjian jual beli dan akibat hukum dari perjanjian jualbeli yang obyek jual belinya milik pihak tergugat dengan adanya Putusan Nomor722/Pdt.G/2014/PN.Dps.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empirisdengan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer dan sekunderdengan teknik studi dokumen dan wawancara serta sumber bacaan yang berkaitandengan permasalahan. Penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling,yaitu purposive sampling dalam penentuan sample penelitian. Adapun keseluruhan datayang telah didapat akan dianalisis secara kualitatif.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Perlindungan hukum terhadappihak yang beritikad baik adalah pertimbangan penggugat sebagai pembeli danmenyatakan sah perjanjian jual beli tersebut. Akibat Hukum dari perjanjian jual beliyang obyek jual belinya milik pihak tergugat, penggugat masih melanjutkanangsurannya maka objek jual beli yang miliknya pihak tergugat dikembalikan padapenggugat.Agar menjamin implementasi perlindungan hukum hendaknya penggugatmenyiapkan bukti-bukti pembayaran pelunasan rumah.]]>
<![CDATA[UPAYA MENANGGULANGI “INVESTASI BODONG” DI INTERNET ]]>
<![CDATA[A. A. Angga Primantari]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (28.635 KB)
<![CDATA[By using normative research methods, this paper probe about "bulging investment" which often happens in the community. Bulging here means companies or goods that are bulging or both. How about investing online setting and knowing attempt to cope with "bulging investment" are the goal in this paper. In Indonesia, the setting of the need for certification and clear information about the goods, contract terms in investing in the Internet are listed in Law Number 11 Year 2008 on Information and ElectronicTransactions. Because of the rampant cases of "Investment bulging", as those who invest should be careful and meticulous as the response to the "investment bulging" on the internet.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGATURAN DAN TUJUAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PENANAMAN MODAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Ratih Kesuma Dewi]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (31.533 KB)
<![CDATA[Corporate social responsibility based on the reason that the company's activities impact the environment and social economic conditions of the community. This paper describes the analysis of arrangements and goal of Corporate Social Responsibility (CSR) on investment in Indonesia. In writing scholarly journals used this type of research is normative research. In Regulation of CSR, there are differences regarding the concept of CSR can be seen from the definition and the scope of CSR and corporate business sectors are required to implement CSR. The purpose of CSR on investment in Indonesia is not only to look for profit, but reduces the unethical business practices and minimize the negative impacts of the business production process to the public that will create a conduciveinvestment climate especially on the environment.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENGATURAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN BANGLI ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ayu Sri Wulandari]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudiarta]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (339.307 KB)
<![CDATA[Tulisan ini berjudul Implementasi Pengaturan Penataan Ruang Di Kabupaten Bangli. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini adalah pelanggaran tata ruang di Kabupaten Bangli salah satunya yaitu banyaknya bangunan permanen yang berfungsi sebagai rumah makan di daerah Desa Batur, Kecamatan Kintamani yang dilakukan masyarakat di sepanjang jalan Kintamani, telah melanggar aturan tata ruang dan melanggar kawasan sempadan jurang serta banyaknya pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan penataan ruang, oleh karena itu harus ada pengaturan lebih lanjut tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain tentang bagaimana jenis pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah Bangli Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi diterbitkannya pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah tersebut. Metode yang digunakan tulisan ini adalah penelitian hukum empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, karena bertitik tolak dari data primer, yaitu data yang di dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Adapun hasil yang diperoleh dalam tulisan ini bahwa pengaturan lebih lanjut tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli yang seharusnya diterbitkan oleh Bupati Bangli belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dikarenakan adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi diterbitkannya peraturan Bupati lebih lanjut. Faktor penghambat yang paling utama antara lain adalah proses legalisasi peraturan daerah yang memakan waktu cukup lama. Kata Kunci : Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kabupaten Bangli.]]>
<![CDATA[PELAKSANAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DI PROVINSI BALI ]]>
<![CDATA[I Gst.Ngr.Gd.Ag. Mariswara]]>;
<![CDATA[Putu Gede Arya Sumerthayasa]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (28.886 KB)
<![CDATA[Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang daripemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yangsifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi darikemungkinan terjadinya resiko sosial terhadap masyarakat. Pemberian dana bantuansosial dari pemerintah terhadap masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 32 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosialyang bersumber dari APBD dan juga Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial Provinsi Bali.Dalam penelitian inimetode yang digunakan adalah yuridis empirs, dimana bertujuan yaitu untukmengetahui dan memahami bagaimanakah proses atau pelaksanaan pemberian danabantuan sosial kepada masyarakat di Provinsi Bali. Adapun kesimpulan dari penelitianini adalah tahapan penyaluran dana bantuan sosial di Provinsi Bali yakni: Perencanaandan Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahan,Pelaporan dan Pertanggungjawabandan juga Monitoring dan Evaluasi.]]>
