Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.765
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PUBLICA Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik (e-JKPP) Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Jurnal Abdimas Serawai International Journal of Science and Society (IJSOC) Comsep : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PASCIDEV: Pasundan Social Science Development
Iwan Satibi
Universitas Pasundan
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Kebijakan:%20Jurnal%20Ilmu%20Administrasi

 1 
MODEL KERJASAMA PELAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS CUSTOMER SERVICE Iwan Satibi
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v10i2.1655

Abstract

Penelitian ini diilhami oleh adanya problem krusial terkait dengan pelayanan publik di kawasan perbatasan yang belum efektif, khususnya yang bersentuhan dengan pelayanan administrative. Performa pelayanan pemerintahan yang ditampilkan saat ini masih terkesan berbasis provider, ketimbang mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat perbatasan. Pada sisi lain, lemahnya kerjasama yang dibangun juga menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan kualitas pelayanan pemerintahan. Menguatnya problem tersebut kemudian berimplikasi pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada diperbatasan, khususnya yang ada di Kabupaten Bengkayang. Beranjak dari peta permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendesain sebuah model kerjasama pelayanan pemerintahan yang berbasis customer service. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian telah mengungkap bahwa pelayanan pemerintahan di kawasan perbatasan, khususnya pelayanan yang bersifat administrative belum sepenuhnya mampu memberikan penguatan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya integrasi pelayanan yang dilaksanakan aparat serta terbatasnya aksesibilitas kawasan perbatasan. Hasil penelitian juga menemukan fakta bahwa kerjasama pelayanan pemerintahan, baik dalam lingkup satuan kerja perangkat daerah, maupun kerjasama dengan negara tetangga, khususnya Malaysia dinilai belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada dikawasan perbatasan dibutuhkan adanya model kerjasama pelayanan pemerintahan secara terintegratif, yang tidak hanya dilakukan secara internal (baca: satuan kerja perangkat daerah), tetapi juga membutuhkan kerjasama antar kawasan dengan negera tetangga. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan di Kawasan Perbatasan sangat ditentukan oleh adanya pergeseran paradigma berpikir (mind set) dari semua pemangku kepentingan untuk menempatkan kawasan perbatasan sebagai “garda terdepan” atau etalase yang mencerminkan performa bangsa ini dimata negara lain, bahkan dunia internasional. Dengan demikian, kawasan perbatasan tidak lagi diposisikan sebagai “halaman belakang” yang dinilai kurang strategis, tetapi benar-benar mendapatkan perhatian yang serius dari semua pemangku kepentingan, khususnya pemerintah.
KONSTRUKSI KONSEP SINERGITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGADAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (STUDI DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT) Iwan Satibi; Ediyanto Ediyanto; Regan Vaugan
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i1.5855

Abstract

Urgensi penelitian ini didasarkan pada fenomena yang mengindikasikan belum efektifnya sinergitas kebijakan diantara berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam pengadaan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kondisi tersebut, kemudian berimplikasi terhadap munculnya disparitas antara kebutuhan dengan kemampuan dalam menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat. Mengingat konsep dan basis teori sinergitas kebijakan publik saat ini, masih terbatas referensinya, maka penelitian ini coba diarahkan untuk mengkonstruksi sebuah konsep sinergitas kebijakan public yang diharapkan dapat memperkaya khasanah konsep dan teori sinergitas kebijakan publik. Dengan demikian, diharapkan dapat menumbuhkan diskursus dan dialetika dalam mengembangkan ilmu, khususnya ilmu kebijakan public. Sejalan dengan konteks tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode Grounded Theory Research. Sedangkan teknik pengumpulan data, dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam, studi kepustakaan, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menemukan konsep sinergitas kebijakan publik yang terkonstruksi dari lima dimensi dan dua puluh indikator, yakni dimensi persamaan persepsi, potensi sumber daya, pola komunikasi, sikap pelaku kebijakan, dan struktur organisasi. Dimensi persamaan persepsi, meliputi; indikator persamaan persepsi tentang tujuan, isi, program dan pelaksanaan. Dimensi potensi sumber daya meliputi; indikator kemampuan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas dan teknologi dalam mensinergiskan kebijakan. Dimensi pola komunikasi, meliputi; indikator kejelasan, kecepatan, ketepatan pola komunikasi, bentuk sosialisasi, model kerjasama, dan kelengkapan informasi. Dimensi sikap pelaku kebijakan, meliputi; indikator responsivitas, konsistensi, dan komitmen pemangku kepentingan. Dimensi struktur organisasi meliputi; indikator pembagian wewenang, dukungan semua pemangku kepentingan dan kejelasan prosedur pelaksanaan kebijakan.
Co-Authors Alamsyah, Kamal - Ariesmansyah, Andre BUDI SETIADI DARYONO Bustomi, Thomas Dewi Maharani Ediyanto Ediyanto Ediyanto Firman Bayu Asmara Harits, Benyamin Iwan Gunawan Lia Muliawaty Prita Andarbeni Prita Andarbeni Regan Vaugan Regan Vaughan Rustandi . Sahudi Sahudi Sahudi Sonjaya, Rasman Ummu Salamah Musaddad Yaya Mulyana Yayan Andri