Arif Satria
Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, Indonesia

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

PERSEPSI PESANGGEM MENGENAI HUTAN MANGROVE DAN PARTISIPASI PESANGGEM DALAM PENGELOLAAN TAMBAK MANGROVE RAMAH LINGKUNGAN MODEL EMPANG PARIT Habibi Elhaq, Imam; Satria, Arif
SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 5, No 1 (2011)
Publisher : SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.556 KB)

Abstract

This research was aimed to: (1) analyze perception of the pesanggem about mangrove forest; (2) analyze participation of the pesanggem in an Environmental Friendly Mangrove Embankment Empang-Parit Model Management; (3) analyze the correlation between perception and participation of pesanggem in mangrove embankment management. This research has been conducted by using survey method and supported by qualitative method with in-depth interview and observation. Qualitative method aimed to gain in-depth understanding related to the data which has been obtained from quantitative method. The result shows that most of the pesanggem has positif perception about mangrove forest ecosystem and ecology function of mangrove forest. Most of the pesanggem has negative perception about social-economy function of mangrove forest. Most of the pesanggem has low level participation in planning phase and monitoring phase. Most of the pesanggem has high level participation in implementation phase and benefitted phase.
MOBILITAS SOSIAL NELAYAN PASCA SEDIMENTASI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) (Studi Kasus: Desa Klaces, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah) Agusning Kuwandari, Septi; Satria, Arif
SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 6, No 3 (2012)
Publisher : SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.556 KB)

Abstract

The interaction between human and nature will cause many ecological impacts, such as declining environment quality. The relationship between inland and sea can not be separated each other. The inland damaged will affect coastal areas. Sedimentation in Watershed (DAS) make  ec ol ogi cal  changes , i t’ s accordingly. It can greatly affect the socio-economic conditions of coastal communities. This situation leads the communities to develop strategies adaptation which finally change stratification system and social mobility. Keywords: coastal, sedimentation, social mobility, strategies adaptation, Watershed (DAS)
Konflik Nelayan Di Jawa Timur : Studi Kasus Perubahan Struktur Agraria dan Diferensiasi Kesejahteraan Komunitas Pekebun di Lebak, Banten Annisa, Luluk; Satria, Arif; A Kinseng, Rilus
SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 3, No 1 (2009)
Publisher : SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.556 KB)

Abstract

Pada dasarnya, prinsip pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia telah diatur jelas pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 (dikenal dengan sistem pengelolaan bersifat state property), sehingga sumberdaya perikanan di Indonesia bersifat quasi open access, dimana sumberdaya tidak sepenuhnya dapat diakses karena adanya peraturan yang mengatur. Namun, seringkali aturan dibuat tidak dengan cara partisipatif dan merupakan hasil pertimbangan dari pemerintah pusat tanpa memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat setempat. Akibatnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan justru menimbulkan masalah-masalah baru karena masing-masing pihak memiliki kepentingan, keinginan dan prioritas yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan, keinginan dan prioritas yang ada merupakan sumber pemicu munculnya konflik . Konflik merupakan fenomena yang telah ada sejak dahulu, bahkan sebelum era otonomi daerah, khususnya konflik kenelayanan. Keleluasaan mengeksploitasi sumberdaya perikanan merupakan konsekuensi ciri kepemilikan yang bersifat open acces, maka tidak jarang pemanfaatannya menimbulkan masalah akibat perbedaan kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan pengelolaan sumberdaya perikanan yang dapat meredam dan mencegah konflik sebagai upaya pengelolaan konflik. Salah satu daerah yang mengalami konflik, yaitu di Kecamatan Lekok, Pasuruan, provinsi Jawa Timur. Lekok merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Pasuruan dengan jumlah nelayan terbanyak di Pasuruan. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik pengelolaan konflik, khususnya di daerah Pasuruan
Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah sebagai Solusi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Kasus Awig-awig di Lombok Barat Solihin, Akhmad; Satria, Arif
SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 1, No 1 (2007)
Publisher : SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.556 KB)

Abstract

Kebijakan pembangunan perikanan Indonesia di masa lalu banyak mengalami kegagalan, hal ini dikarenakan doktrin common property, sentralistik dan anti pluralisme hukum. Akibatnya, kebijakan seperti ini telah menciptakan permasalahan yang kompleks di masyarakat pesisir, seperti kerusakan ekologi pesisir dan laut, kemiskinan nelayan, konflik dan lain sebagainya.  Sementara itu, kehadiran Undang-Undang (UU) No 22/1999 dan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membuka akses dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan lebih luas telah menciptakan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan. Rekonstruksi peran hak ulayat laut yang ada di masyarakat Lombok Barat bagian Utara, seperti upacara adat sawen merupakan cikal bakal dari ketetapan bersama secara tertulis dalam mengelola sumberdaya perikanan, yaitu Awig-awig. Terbentuknya aturan ini dipengaruhi oleh faktor utama, yaitu konflik. Adapun konflik tersebut disebabkan oleh kondisi ekologi, demografi, lingkungan politik legal, proses distribusi pasar, mata pencaharian dan perubahan teknologi. Sedangkan, proses pembentukannya adalah melalui tahapan informal hingga formal. Sementara dalam tahap revitalisasi awig-awig mempunyai beberapa aturan, yaitu : (1) wilayah tangkapan sejauh 3 mil dari daratan hanya diperuntukan nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional (alat tangkap skala kecil); (2) unit sosial pemegang hak bersifat individual (terbuka); (3) sumber legalitasnya adalah dari upacara adat sawen dan kesadaran masyarakat akan kerusakan sumberdaya perikanan oleh aktivitas pengeboman dan pemotasan; dan (4) pelaksanaan awig-awig ditegakkan secara tegas oleh Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara (LMNLU) yang mempunyai sanksi, pertama denda meteri maksimal Rp 10.000.000,00; kedua pembakaran alat tangkap dan ketiga pemukulan massa namun tidak sampai mati. Pemberlakuan awig-awig sangat efektif dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Lombok Barat bagian Utara, hal ini tercermin dari kian menurunnya kegiatan nelayan yang destruktif, seperti penggunaan bom, dinamit, potasium dan alat-alat yang merusak lainnya.
Zona Tradisional Wujud Desentralisasi Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia: Pemikiran Konseptual Sulistyo, Edi H.S; Basuni, Sambas; Satria, Arif; Hidayat, Aceng
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya sistem desentralisasi pengeloaan sumber daya hutan termasuk pengeloaan hutan konservasi. Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional, pemerintah mengeluarkan PP No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA. Dalam PP ini di antaranya diatur tentang pemberian akses kepada masyarakat setempat untuk memanfaatkan sumber daya Taman Nasional (TN). Kajian ini bertujuan untuk : 1) analisis desentralisasi pengelolaan TN dengan mencermati dimensi hak kepemilikan yang diberikan kepada masyarakat setempat yang diatur dalam PP No. 28 tahun 2011; 2) porsi kekuasaan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada masyarakat setempat dan 3)mengetahui desentralisasi pemanfaatan sumber daya kawasan konservasi di India dan Nepal yang berguna bagi langkah-langkah Indonesia ke depan. Pemanfaatan tradisional di zona tradisional disebut sebagai bentuk desentralisasi, sedangkan tingkatan hak yang dapat diberikan kepada masyarakat setempat di zona tradisional adalah “proprietors”. Pelajaran yang dapat dipetik dari pelaksanaan desentralisasi di India dan Nepal adalah bahwa pemberian hak yang terbatas yaitu access dan withdrawal saja tidak dapat memperbaiki kondisi sumber daya dan juga tidak dapat memperbaiki hubungan antara pemerintah dengan masyarakat setempat.
DAMPAK PELABELAN RAMAH LINGKUNGAN (ECOLABELLING) PERIKANAN BAGI NELAYAN IKAN HIAS Secelia Muswar, Humayra; Satria, Arif
SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 5, No 3 (2011): Jurnal Sodality
Publisher : SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.556 KB)

Abstract

Nelayan di Desa Les memiliki spesialisasi dalam menangkap ikan hias sejak tahun 1982 dengan menggunakan potasium sianida, setelah bertahun-tahun terumbu karang rusak parah. Kesadaran nelayan muncul untuk mengubah pola penangkapan ikan mereka menjadi lebih ramah lingkungan. Pada awal 2000, gerakan hijau ini diprakarsai oleh LSM mulai mengubah kondisi sistem perikanan Les. Masyarakat tradisional Bali dan kesadaran nelayan memiliki peran besar untuk mengontrol jalannya perlindungan terhadap perikanan berkelanjutan. Pada tahun 2006, sertifikasi ekolabel diperkenalkan kepada nelayan Desa Les. Itu diterapkan untuk dua tahun (2006-2008). Penelitian ini menganalisis pengaruh yang ekolabel sosial ekonomi bagi nelayan ikan hias. Kata kunci: nelayan ikan hias, ekolabel, perikanan berkelanjutan, Bali, Indonesia
AKSES NELAYAN TERHADAP SUMBER DAYA PESISIR DI KAWASAN PERTAMBANGAN Tantri Wandan Sari, Yossika; Satria, Arif
SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 5, No 3 (2011): Jurnal Sodality
Publisher : SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.556 KB)

Abstract

Pembentukan daerah, yang didirikan dengan menentukan batas-batas yang dapat digunakan untuk mengatur kepemilikan sumber daya alam, adalah cara untuk menghindari konflik sumber daya alam. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis partisipasi nelayan dalam menentukan wilayah pesisir di Kelurahan Cilacap; 2) untuk menganalisis dampak zonasi pesisir pada akses sumber daya alami alam nelayan di Desa Cilacap; dan 3) untuk menganalisis hubungan antara perubahan akses sumber daya alam nelayan dan konflik sumber daya di Desa Cilacap. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) kurangnya partisipasi nelayan dalam menentukan zonasi pesisir; 2) ada beberapa dampak dari zonasi yang mempengaruhi akses sumber daya alam nelayan; dan 3) faktor yang menyebabkan konflik di Desa Cilacap adalah pesisir polusi dari kecelakaan kapal tanker. Konflik di Desa Cilacap, yang disebabkan oleh pencemaran pesisir dari kecelakaan kapal tanker, memberikan baik dampak negatif dan positif bagi nelayan. Beberapa dampak negatif penurunan kepercayaan, masalah moral yang meningkat, dan penurunan produktivitas. Di sisi lain, dampak positif penguatan obligasi dalam kelompok nelayan, nelayan mampu beradaptasi dalam lingkungan, dan peningkatan pengetahuan nelayan lebih baik. Kata kunci: zonasi pesisir, akses sumber daya, konflik.
Zonasi Konservasi untuk Siapa? Pengaturan Perairan Laut Taman Nasional Bali Barat Mahmud, Amir; Satria, Arif; Kinseng, Rilus A.
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 18, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1.795 KB)

Abstract

The zoning is not as usual and natural issues but complicated processes that determines allowed and prohibited activities of resources user. From economic views, zonation could potentially take advantages and disadvantages, and socially it create a conflict as consequence of limited accesses. This research as qualitative research aims to observe zones utilization and it impacts to marine resource users in Bali Barat National Parks (BBNP). The results show that utilization of marine zoning in BBNP is to ecology-biology protection, tourist and fisheries with resources user namely Boarding of BBNP, tourist company and fishers. Zoning results in regulating user activities including limited activities.
ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR BERBASIS CO-MANAGEMENT. KASUS: KADIE LIYA, KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN, KABUPATEN WAKATOBI Wibowo, Mochammad Faizal Arief; Satria, Arif
Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM] Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jskpm.3.2.%p

Abstract

Co-management is an alternative model of coastal resources management requires multi-stakeholder integration and collaboration to maintain the sustainability of resources. This research aims to analyze implementation of Wakatobi collaborative coastal resource management and influence of internal and external factors to participation level of Liya community. This research is taking place on Kadie Liya, Wangi-Wangi Selatan district, Wakatobi. Method that used in this research is mix methods, combining qualitative and quantitative approach. Quantitative data analysis used simple linear regression test that tested to 45 respondents. The result of this research showed that implementation of Wakatobi collaborative coastal resource management has instructive type, both in decision making, implementation, monitoring and evaluation.  Generally, internal factors have no influence to Liya community level of participation. External factors have influence to community level of participation, especially in PAAP Kadie Liya program.Keywords: co-management, community participation, resources management, stakeholderABSTRAKCo-management merupakan sebuah model alternatif dari pengelolaan sumberdaya pesisir yang mensyaratkan adanya integrasi dan kolaborasi multipihak untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan kolaboratif sumberdaya pesisir Wakatobi dan pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap tingkat partisipasi masyarakat Liya. Penelitian ini berlokasi di Kadie Liya, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix methods, menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kuantitatif menggunakan uji regresi linear sederhana yang diujikan pada 45 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolan kolaboratif sumberdaya pesisir Wakatobi memiliki tipe instructive baik dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Secara umum, faktor internal tidak memiliki pengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi masyarakat Liya. Faktor eksternal berpengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi masyarakat, khususnya dalam Program PAAP Kadie Liya.Kata kunci: co-management, pengelolaan sumberdaya, partisipasi masyarakat, stakeholder
Hubungan Pengembangan Wisata dengan Strategi Nafkah dan Taraf Hidup Rumah Tangga Nelayan Desa Karimunjawa Setyawan, Luki; Satria, Arif
Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM] Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.975 KB) | DOI: 10.29244/jskpm.1.2.167-182

Abstract

The purpose of this study to analyze the correlation of  tourism development with livelihood strategies and living standard of fisherman household of Karimunjawa Village. Type of attraction that developed in Indonesia is ecotourism and tourism. Tourism development are good not only focus on the balance of nature and level of the economy, but also the welfare of local communities. Fisherman are part of the local community in the implementation of coastal tourism and small islands. This study will analyze about tourism and fisher household. This research combined quantitative approach using questioner method and qualitative approach using interview method. The result of this study explained about the development of tourism had affected the livelihood strategy of fisherman household. Implementation of the strategy is not only living as part of efforts to sustain life, but also improve the standard of living of  fishermen household.Keywords: ecotourism, national park, livelihood structure-----------------------------------------------------------------------------------------ABSTRAKPenelitian dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang mencakup dua dusun, yaitu Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Jonggata dan Dusun Ketangge, Desa Sukarara, Kecamatan Pujut. Tujuan penelitian adalah untuk melihat struktur nafkah dan bentuk strategi nafkah rumahtangga penenun. Penelitian ini juga menganalisis pengaruh pemanfaatan lima modal nafkah terhadap resiliensi rumahtangga penenun. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan melalui pendekatan survei dan menggunakan kuesioner. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam. Pendekatan lain yang digunakan adalah melalui observasi lapang di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara modal nafkah terhadap tingkat resiliensi, serta memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat resiliensi rumahtangga penenun di dua dusun. Faktor yang mempengaruhi tingkat resiliensi di Dusun Sade yaitu pinjaman, tingkat alokasi tenaga kerja dan penguasaan keterampilan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat resiliensi rumahtangga penenun di Dusun Ketangge yaitu pinjaman, tingkat lama waktu bersekolah dan tingkat investasi barang.Kata kunci: ekowisata, taman nasional, struktur nafkah