Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Jurnal Repertorium
Isharyanto ,
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
MODEL PERATURAN DAERAH TERKAIT PERIZINAN YANG RAMAH INVESTASI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (Studi di Kota Surakarta) Nur Sulistiyaningsih; Isharyanto ,; Lego Karjoko
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17594

Abstract

AbstractThis article examines the model of Local Regulation related to investment-friendly and environmentally-friendly licensing in Surakarta City. This study includes the type of normative legal research using conceptual approach and statue approach. The authors used the primary legal material and secondary legal material obtained by the collection technique were analyzed using the deduction method. The conclusion of this research is that there are some Regional Regulations in Surakarta that impede investment and not environmentally friendly, namely: Local Regulation No. 9 of 2003 on Industrial Business License, Trading Business License and Warehouse Registration Letters (not investment friendly and not environmentally sound) And Regional Regulation No. 5 of 2012 on the Implementation of Advertising. Therefore, the authors offer the construction of an investment-friendly and environmentally-friendly Regional model with the following four indicators: openness for access and testing, local regulations related to regional development planning priorities, able to encourage economic activity, using integrative approach and have long-term perspective. Keywords: Local Regulation, Licensing, Investment, Environment AbstrakArtikel ini mengkaji tentang model Peraturan Daerah terkait perizinan yang ramah investasi dan berwawasan lingkungan di Kota Surakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan dianalisis menggunakan metode deduksi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa dari ada beberapa Peraturan Daerah di Surakarta yang menghambat investasi dan tidak berwawasan lingkungan, yaitu: Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang (tidak ramah investasi dan tidak berwawasan lingkungan) dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. Oleh karena itu, penulis menawarkan konstruksi model Peraturan Daerah yang ramah investasi dan berwawasan lingkungan dengan 4 indikator sebagai berikut: keterbukaan untuk akses dan pengujian, Peraturan Daerah terkait dengan prioritas perencanaan pembangunan daerah, mampu mendorong aktifitas ekonomi, menggunakan pendekatan integratif dan memiliki perspektif jangka panjang.Kata kunci: Peraturan Daerah, Perizinan, Investasi, Lingkungan
KEBIJAKAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN ON-LINE UNTUK MEWUJUDKANE-GOVERNMENT DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR) Haryono ,; Isharyanto ,; Sunny Ummul Firdaus
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i1.18366

Abstract

Abstrak Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian On  Line (SAPK On Line) untuk mewujudkan E-Government di Pemerintah Kabupaten Karanganyar studi kasus di Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif jenis penelitian empiris. Kebijakan SAPK On Line di Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya dilaksanakan karena input  data  Pegawai  Negeri  Sipil  masih  menggunakan  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian (SIMPEG) yang bersifat   dengan format   yang tidak dapat dikonversi ke dalam format SAPK On Line. Sehingga database PNS yang masuk tidak sinkron antara SAPK On Line dengan SIMPEG apabila ada PNS yang mengajukan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji. Terutama dalam hal kenaikan pangkat, ketidak sinkronan database PNS tersebut berakibat tertundanya proses kenaikan pangkatnya. Hal inilah yang menghambat terwujudnya E-Government yang ideal di lingkungan Pemerintah Kabupaten kertas, sedang tujuan dari SAPK On Line yaitu paper less atau mengurangi jumlah kertas dalam setiap pelayanan kepegawaian.Kata Kunci : SAPK On Line, E-Government, Kabupaten Karanganyar
FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAWENGAN DALAM PROSES PENETAPAN PERATURAN DESA Sri Nurhayati; Agus Riwanto; Isharyanto ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17738

Abstract

AbstractThe Village Consultative Board (BPD) is a representative consisting of village leaders who function to protect the customs, make regulations in the village, accommodate and channel the aspirations of the community and conduct supervision on the implementation of village government. This research is intended to know about the supporting and inhibiting factors of the role of Village Consultative Board in the process of drafting and stipulating the Village Regulation, Case Study in Tawengan Village. The writing of this law employs empirical juridical methods. From the existing data, the Village Regulations are made, more Village Regulations relating to APBDes and LPJ Village Head. Implementation and effectiveness describes institutions that are building and developing Perdes, which Kadesh and BPD have not been able to formulate the Peres Retakdes (Raperdes) that can be received from the side of the design of legislation drafting (law drafting). In fact, most do not yet know firsthand what the Village Rule and its forms are.Keywords: Facto; Role Village Consultative Board (BPD); Village regulations.AbstrakBadan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan yang ada di Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor pendukung dan penghambat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa, Studi Kasus di Desa Tawengan. Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis empiris. Dari data yang ada mayoritas Peraturan Desa yang dibuat, lebih banyak Peraturan Desa yang berkaitan  dengan APBDes dan LPJ Kepala desa. Implementasi dan efektifitas menjelaskan bahwa lembaga-lembaga Desa yang berwenang menjalankan dan  membentuk Perdes, yakni Kades dan BPD belum mampu merumuskan Rancangan Perdes (Raperdes) yang dapat diterima dari sisi teknik perancangan peraturan perundang-undangan (legal drafting). Bahkan, sebagian besar belum tahu secara persis apa itu Peraturan Desa dan bentuk-bentuknya.Kata kunci : Faktor; Peran  BPD; Perdes.
EVALUASI ADMINISTRATIF PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENERBITAN KTP ELEKRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Reza Amin Nugroho; Isharyanto ,; Hartriwiningsih ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i1.18348

Abstract

AbstrakArtikel  ini mengkaji penerbitan KTP Elektronik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah normatif atau doktrinal  yang didukung  data sekunder  berupa  laporan dan  bahan  pustaka.  Jenis data  yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi  pustaka.  Sedangkan  analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, evaluasi adminsitratif Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penerbitan KTP Elektronik berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan  Nomor  24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berjalan efektif, terlihat dari capaian penduduk  wajib  KTP  Elektronik  yang  telah  melakukan  perekaman  data  sebanyak 96 Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi KependudukanKata Kunci : KTP Elektronik, Dokumen Kependudukan, Administrasi Kependudukan, Kependudukan, Penduduk
POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SAAT BERLAKU UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Fine Ennandrianita; Isharyanto ,; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17694

Abstract

AbstractThis paper discusses the legal politics of mineral and coal mining, as well as the authority of the goverment in managing the natural resources of mineral and coal mining. Mineral and coal mining is a non-renewable natural resource, so for the sake of sustainability the government's role in management, coaching and supervision is needed. Major Changes occured since the enactment of law No. 23 of 2014 on Regional Goverment which regulates the distribution of goverment affairs. The existence of the Law makes the authority of the management of mineral and coal mining in the Regional Government of Regency or City to be abolished This research is a prescriptive legal research with a legal approach and a conceptual approach.This paper is a presciptive legal research with approach of law and conceptual approach. The technique of collecting legal materials in this paper is literature study. The technique of analysis of legal materials used is the method of deduction. This paper concludes the existence of disharmonization between sectoral regulations and local government laws in 2014 and the legal consequences of the enactment of the Regional Government Law in the form of (i) institutional change, (ii) personnel handover, funding, facilities and infrastructure, (P3D), (iii) amendment of laws and regulations.Keywords: legal politics, mineral and coal mining, patient, enactment of law No. 23 of 2014 on Regional Goverment AbstrakTulisan ini membahas politik hukum pertambangan mineral dan batubara serta kewenangan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara. Pertambangan mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga demi keberlangsungan diperlukan peran pemerintah dalam hal pengelolaan, pembinaan dan pengawasan. Perubahan besar terjadi sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan. Keberadaan Undang-Undang tersebut membuat kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menjadi hapus. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskiptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum metode deduksi. Hasil tulisan ini menyimpulkan adanya disharmonisasi antara peraturan perundangan sektoral dengan UU Pemda 2014 dan adanya konsekuensi hukum terhadap pemberlakuan UU Pemda berupa (i) perubahan kelembagaan; (ii) serah terima personil, pendanaan , sarana dan prasarana, dan dokumen (P3D); (iii) perubahan peraturan perundang-undangan.Kata kunci: politik hukum, pertambangan mineral dan batubara, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
KEADILAN BERKONTRAK DALAM REFORMULASI HUKUM INFORMED CONSENT BERBASIS KEADILAN SOSIAL Aryoko Abdurrachman; Isharyanto ,; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Handayani
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17596

Abstract

AbstractThis paper discusses necessary contracted justice on informed consent reformulation based on social justice in physician and patient relationships. The necessary begins from the absence of justice for physician and patient in the actualization of Informed Consent. Relevant legislation is not based on justice. This paper is a presciptive legal research with approach of law and conceptual approach. The technique of collecting legal materials in this paper is literature study. The technique of analysis of legal materials used is the method of deduction. This paper concludes a review of Law No. 29 of 2004 on Medical Practice to accommodate the contracted justice in Informed Consent based on social justice. This paper recommended Article 2 of the a quo law the formula is changed to be"Medical Practice is based on the principle of (i) Social Justice; (Ii) Equality; (Iii) Utilization; (Iv) Humanity; And (v) Protection and patient safety." Keywords: contracted justice, informed consent, patient, physicians.  AbstrakTulisan ini membahas kebutuhan keadilan berkontrak dalam reformulasi hukum Informed Consent berbasis keadilan sosial. Kebutuhan beranjak dari absennya keadilan bagi dokter dan pasien pada pemberian informasi dan persetujuan Informed Consent. Peraturan perundang-undangan yang relevan belum berpijak kepada keadilan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskiptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum metode deduksi. Hasil tulisan ini menyimpulkan diperlukan peninjauan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran untuk mengakomodir gagasan keadilan berkontrak dalam reformulasi hukum Informed Consent berbasis keadilan sosial. Tulisan ini merekomendasikan perubahan Pasal 2 undang-undang a quo yang rumusannya diubah menjadi “Praktik kedokteran didasarkan pada asas (i) Keadilan Sosial; (ii) Kesetaraan; (iii) Kemanfaatan; (iv) Kemanusiaan; dan (v) Perlindungan dan keselamatan pasien.” Kata kunci: dokter, informed consent, keadilan berkontrak, pasien.
PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEREMPUAN NARAPIDANA DALAM KEADAAN HAMIL (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta) Aggreini Kresnadari; Isharyanto ,; Supanto ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17760

Abstract

AbstractThis article examines the implementation of the fulfillment of the right to health services for woman  prisoners in a state of pregnancy (case study of women’s class IIB Yogyakarta). This research is legal (judicial) normative, namely by reviewing library materials (literature study). Therefore, the data used in this research is secondary data, which includes the pimary legal materials,secondary, and tertiary. The results of this study indicate that every pregnant female prisoners is fulfilled her right to obtain health service in class  IIB Yogyakarta of Goverment regulation number 32 year 1999 due to the existence of monitoring and evaluation by head of womens’s prisoners class IIB Yogyakarta in order to minimize any barriers that occur in the implementation of the fulfillment of the right to health services for woman who are pregnant.Keywords : implementation of the fulfillment of rights; female prisoners; health servicesAbstrakArtikel ini mengkaji tentang pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi perempuan narapidana dalam keadaan hamil (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta). Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka ( studi kepustakaan). Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap narapidana perempuan yang sedang hamil dipenuhi haknya untuk memperoleh pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Karena adanya monitoring dan evaluasi oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sehingga dapat meminimalisir segala hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi perempuan yang sedang hamil.Kata kunci : pelaksanaan pemenuhan hak; narapidana perempuan; pelayanan kesehatan
POLITIK HUKUM FASILITAS KEIMIGRASIAN BAGI TENAGA KERJA ASING DENGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA Meiliana Wanda Agesa; Lego Karjoko; Isharyanto ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17714

Abstract

AbstractThis study examines the legal politics of immigration facilities for foreign workers with Indonesian labor law. The Politics of Immigration Law should be based on a Selective Policy that benefits the Indonesian economy. There is still a conflict of norm between immigration regulations and labor regulations. This research is a prescriptive legal research with the approach of law and conceptual approach. Technique of collecting legal material of literature study and technique of analysis of law material of deduction method. This study concludes that there is disharmonization between the rules of immigration law and the labor law regulation concerning the use of foreign workers in Indonesia where, which is more inclined to provide convenience for foreign workers. This study recommends that the government make changes to the regulations on the use of foreign workers so as to create harmonization between the rules of immigration law and labor law.Keywords: legal Politic,  immigration,  foreign worker and manpower AbstrakPenelitian ini mengkaji politik hukum fasilitas keimigrasian bagi tenaga kerja asing dengan hukum ketenagakerjaan Indonesia. Politik Hukum Keimigrasian harus berdasarkan kebijakan selektif (Selective Policy) yang memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia. Masih adanya conflict of norm antara peraturan keimigrasian dengan peraturan ketenagakerjaan.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskiptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum metode deduksi. Penelitian ini menyimpulkan, adanya disharmonisasi antara peraturan hukum keimigrasian dengan peraturan hukum ketenagakerjaan mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dimana, yang lebih condong memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing. Penelitian ini  merekomendasikan agar pemerintah melakukan perubahan peraturan tentang penggunaan tenaga kerja asing sehingga tercipta harmonisasi antara peraturan hukum keimigrasian dengan hukum ketenagakerjaan.Kata Kunci : Politik Hukum,  Keimigrasian, tenaga kerja asing dan ketenagakerjaan.
PENERAPAN PRINSIP KESEIMBANGAN DALAM RAHASIA KEDOKTERAN PASIEN HIV/AIDS DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN INDONESIA Wahyu Indianto; Emmy Latifah; Isharyanto ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17574

Abstract

AbstractThe purpose of the article are to analyze the development of the meaning of the principle of secret balance confidentiality of HIV / AIDS patients and analyze the ideal construction of its application in Indonesia. It is normative research.  Confidentiality does not change as Hippocrates Oath, including HIV/AIDS confidentiality. Application of the HIV/AIDS confidentiality develops in conformity with the development of values in society and medicine. The obligation to keep this secret is not an absolute obligation but a prima facie, until there is a greater obligation to be undertaken such as to protect the sexual partner or to protect the public interest. This principle of balancing is a generally principle. The Balance of Medical Confidentiality is a certainty of protection for humans, in this case health workers /doctors and PLWHA and also must be able to restore the balance of disturbed community order in the original state. The development of the meaning of the balancing of Medical Confidentiality in HIV/AIDS sufferers has taken place in the effort of combating HIV/AIDS embodied in the principles that include Councelling, Consent, Confidentiality, diagnosis Correct Test with the consequence to Conect to health service to Care Support and Teratment (5C). The ideal construction of the balancing HIV confidentiality is an effort to overcome the still-sensitive issues of high stigma and discrimination against PLHIV and the key population which is an obstacle to the decline in HIV / AIDS rates. The existence of punitive and criminal regulations causes barriers to test in health services. It's should be reviewed or deleted in order to reduce the barriers to the reach of health services in HIV/AIDS cases.Keywords: Balancing:, Confidentiality: HIVAbstrak Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisa perkembangan makna prinsip keseimbangan  pasien HIV / AIDS dan menganalisa konstruksi ideal di Indonesia. Penelitian bersifat normatif. Kerahasiaan tidak berubah seperti Sumpah Hippocrates, termasuk kerahasiaan HIV / AIDS. Penerapan kerahasiaan HIV / AIDS berkembang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat dan kedokteran. Kewajiban menjaga rahasia ini bukanlah kewajiban mutlak tapi bersifat prima facie, sampai ada kewajiban yang lebih besar untuk dilakukan seperti melindungi pasangan seksual atau untuk melindungi kepentingan umum. Prinsip keseimbangan ini adalah prinsip umum. Keseimbangan Kerahasiaan Kedokteran merupakan kepastian perlindungan bagi manusia, dalam hal ini petugas kesehatan / dokter dan ODHA dan juga harus mampu mengembalikan keseimbangan ketertiban masyarakat yang terganggu. Perkembangan makna keseimbangan rahasia kedokteran pada penderita HIV / AIDS telah terlaksana dalam upaya pemberantasan HIV / AIDS yang tercakup dalam asas yang mencakup Konseling (Councelling), persetujuan (Consent), kerahasiaan (Confidentiality), test yang benar (Correct Test) dengan konsekuensi dihubungkan ke layanan , dukungan dan terapi (Conect to health service to Care and Treatment). Pembangunan yang ideal untuk menyeimbangkan kerahasiaan HIV adalah upaya untuk mengatasi isu-isu stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dan populasi kunci yang merupakan hambatan bagi penurunan tingkat HIV / AIDS. Adanya peraturan hukum yang bersifat punitif dan kriminal menyebabkan hambatan dalam melakukan tes kesehatan. Ini harus ditinjau atau dihapus untuk mengurangi hambatan terhadap jangkauan layanan kesehatan dalam kasus HIV / AIDS.Kata kunci: Menyeimbangkan; Kerahasiaan; HIV
PEMAJUAN HAK ATAS KESEHATAN REPRODUKSI BAGI PEREMPUAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA SRAGEN Bambang irawan; Isharyanto ,; Hartriwiningsih ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i1.18360

Abstract

AbstrakArtikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tentang  pemajuan  hak  atas  kesehatan  reproduksi  bagi perempuan narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA  Sragen.Narapidana adalah  seorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang sedang menjalani proses pidananya, walaupun telah melakukan suatu pelanggaran hukum narapidana juga mempunyai suatu hak asasi yang harus di lindungi oleh pemerintah. Akan tetapi pelaksanaan hak  terhadap Narapidanaperempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA  Sragenbelum terlaksana  dengan  baik dan optimal. Kesehatan reproduksi adalah bagian dari satu kebutuhan terhadap kesehatan yang merupakan hak dasar setiap individu baik laki-laki maupun perempuan.Perempuan di lembaga pemasyarakatan mempunyai resiko lebih besar di banding laki-laki untuk terkena penyakit organ reproduksi.Penelitian Hukum ini menggunakan pendekatan yuridis  empiris,Penelitian ini  bersifat  deskriptif analisis yaitu penelitian yang  mendeskripsikan  suatu data kemudian menganalisa data yang di kumpulkan berdasarkan penemuan yang ada di lapangan. Hasil Penelitian ini adalah bahwa perempuan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen belum terpenuhi akan hak kesehatan reproduksi nya,terdapat faktor penghambat terhadap pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi narapidana perempuan di lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen, antara lain: Anggaran belum memadai, SDM:kekurangan tenaga kesehatan missal nya dokter khusus kandungan ataupun bidan, belum ada ahli gizi dalam menentukan angka standar gizi, belum ada nya juru masak yang ahli di bidang memasak makanan, Sarana: fasilitas gedung yang belum layak untuk perempuan, ibu hamil dan menyusui.Pemajuan hak atas kesehatan reproduksi perempuan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragenbelum terpenuhi dan masi mengalami berbagai kendala.Kata Kunci : Kesehatan reproduksi, perempuan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.
Co-Authors Aggreini Kresnadari Agus Riwanto Anastasia Apsari Astutiningsih Aryoko Abdurrachman Diyas Mareti Riswindani Emmy Latifah Fine Ennandrianita Hartriwiningsih , Haryono , I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Handayani Lego Karjoko Maemonah, Maemonah Meiliana Wanda Agesa Nur Sulistiyaningsih Rally Tria Rufaida Reza Amin Nugroho Sri Nurhayati Sunny Ummul Firdaus Supanto , Supriyadi , Wahyu Indianto