Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

ABORSI DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM Soediro Soediro
Kosmik Hukum Vol 12, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v12i1.784

Abstract

Persoalan aborsi pada saat ini dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat diperbolehkan apabila merupakan abortus provokatus medicialis. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai abortus provokatus criminalis. Baik dalam hukum Pidana maupun Hukum Islam, aborsi adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, kecuali dalam kondisi yang diperbolehkan oleh medis. Meskipun dalam KUHP tidak terdapat satu pasal pun yang memperbolehkan seorang dokter melakukan abortus atas indikasi medik, sekalipun untuk menyelamatkan jiwa ibu, dalam praktiknya dokter yang melakukannya tidak dihukum bila ia dapat mengemukakan alasan yang kuat dan alasan tersebut diterima oleh hakim. Kata Kunci Aborsi, Hukum Pidana dan Hukum Islam:
IDENTIFIKASI BERBAGAI ALASAN PENYEBAB SUAMI BERPOLIGAMI Soediro Soediro
Kosmik Hukum Vol 12, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v12i2.772

Abstract

Polygamy is not a new law which is the product of Islam as it existed before the arrival of Islam. In times of ignorance even Shoqoliyah community, that society as we know now the Russian state, Yugoslavia, and about this Bolonia have practiced polygamy. Islam came and gave the terms and limitations more clearly in the practice of polygamy.Understanding the terminology referring to polygamy is God's instructions that allow polygamy to four wives provided that fair to them. If you can not do justice, then just one wife (monogamy). This research is a descriptive normative studies using qualitative case study method, which is intended to provide a clear and comprehensive overview of the permission for polygamy by the examination in a court case, with reference to existing norms. Determination of the location of the research undertaken purposively in Navan Religious Courts jurisdiction. Things that underline the petition is granted permission for polygamy is that wife is not able to serve the needs of the most biologically husbands, wives do not have offspring (sterile), the husband of a relationship with another woman and feared happened adultery, the husband has impregnated another woman, the wife rarely gave the inner income to the husband. Key words: Polygamy, Religious Courts.
ASPEK HUKUM PERPAJAKAN DALAM BISNIS DI INDONESIA Soediro Soediro
Kosmik Hukum Vol 11, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i2.808

Abstract

Kondisi dan fenomena bisnis global pada masa sekarang dan masa mendatang akan membawa kesejahteraan dan keadilan bagi manusia terutama pelaku bisnis apabila dapat memahami dan menguasai hukum bisnis secara baik sehingga terwujud adanya rasa keadilan dan kepastian hukum dalam dunia usaha, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public invesment. Wajib pajak menurut UU No. 16 Tahun 2000, tentang Perubahan Ketua UU No. 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Prinsip taat azas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah pergeseran laba atau rugi. Stelsel akrual (accrual basis) atau dasar waktu adalah suatu metode perhitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh atau direalisasi dan biaya diakui pada waktu terjadi atau terhutang. Kata kunci : Pajak, Wajib pajak, Surat-surat Pajak
IMPLEMENTASI UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN KEBEBASAN PERS DI INDONESIA Soediro Soediro
Kosmik Hukum Vol 11, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i1.734

Abstract

Media-massa sering disebut sebagai pilar keempat dalam demokrasi. Koran adalah sumber kekuasaan yang bisa menjadi pengimbang dari kekuasaan-kekuasaan lain, tetapi, kekuasaan cenderung disalahgunakan. (''Power tend to be corrupted''). Pasal 2 UU No 40 tentang Pers menyebutkan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskanprinsip-prinsipdemokrasi, keadilan, dansupremasi okum.Hal iniberartibahwayuridis formal, pers Indonesia adalahmerupakanwujudkedaulatanrakyatuntukmemperolehaksesberitasecaraluas.Namunpadadasarnyaharusmemperhatikanprinsipdemokrasi, keadilan, dansupremasi okum.Dengandemikiantidakbolehadaberita yang berdampakmerusakcitrademokrasi, menodaikeadilan, danjugatidakbolehbertentangandengan okum yang berlaku di Indonesia. Kata Kunci : Implementasi dan Kebebasan Pers
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Pengadilan Agama Magelang Tahun 2009-2012) Soediro Soediro; Dinta Fikrun Najib
Kosmik Hukum Vol 13, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v13i1.767

Abstract

Pergaulan anak muda saat ini dirasakan semakin bebas baik di desa maupun di kota yang seolah-olah tidak ada aturan. Kondisi seperti ini, membuat mereka gampang terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh agama maupun norma sosial yang berlaku. Seperti hamil di luar nikah yang pada akhirnya memaksa mereka untuk melakukan pernikahan di usia dini. Dalam Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, perkawinan hanya diizinkan bagi pria yang sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun sedangkan wanita 16 (enam belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Namun pada ayat (2) ditentukan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Dasar dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang dari tahun 2009-2012 dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur yaitu adanya kemudlorotan yang harus dihilangkan atau jika ada dua kemudlorotan atau lebih, maka harus diambil yang lebih ringan tingkat kemudlorotannya serta mengacu pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, serta kaidah-kaidah Fiqih. Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya jumlah permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur yaitu karena adanya kekhawatiran dari orang tua dan telah hamil di luar nikah. Kata Kunci: Dispensasi Nikah dan di Bawah Umur.
HUKUM BANK ASI DAN BAYI TABUNG DALAM PANDANGAN ISLAM Soediro Soediro
Kosmik Hukum Vol 14, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v14i1.751

Abstract

Bayi tabung secara eksplisit tidak terdapat di dalam Al Qur’an dan Hadits, sehingga dalam mengantisipasi masalah tersebut, syari’ah islam memberikan kriteria, baik kehalalan atau keharamannya.Pelaksanaan bayi tabung tetap dibolehkan Islam sepanjang prosesnya dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun sperma dan ovum yang diambi berasal dari suami istri yang sah, kemudian ditransfer ke dalam rahim istrinya (bukan yang disebut itu titipan dan sebagainya. Selain itu juga muncul fenomena pendirian bank ASI dan dikhawatirkan akan terjadinya kekacauan nasab sehingga bisa menimbulkan hal yang dilarang yaitu pernikahan dengan saudara sesusu. Dengan demikian jika hal ini dapat dihindarkan misal dengan mengadakan persyaratan yang ketat, serta pendataan yang mendetail, sehingga yang membeli ASI mengetahui ASI-nya berasal dari siapa, maka hukumnya boleh Kata Kunci: Bank ASI dan Bayi Tabung
Juridical Analysis on the Elimination of Race and Ethnic Discrimination in Making Certificate of Inheritance in the Land Registration Process Based on Law Number 40 of 2008 Fita Candra Nurdia; Soediro Soediro; Astika Nurul Hidayah
UMPurwokerto Law Review Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v2i2.8674

Abstract

The classification of the population in Indonesia has occurred since the days of the Dutch East Indies, which is regulated in Article 163 IS. The regulation of population classification is still applied in the making of the Inheritance Certificate for Indonesian citizens, which is now regulated in the Regulation of the State Minister for Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency No. 3 of 1997 concerning the Implementation of Government Regulation no. 24 of 1997 concerning Land Registration. The existence of these regulations creates acts of discrimination that are against Pancasila, legal principles, and laws. This research uses a normative juridical approach, namely by reviewing or analyzing secondary data in the form of literature, journals, and laws and regulations. Based on the results of research in the making of an inheritance certificate, there is still discrimination because it is based on the division of 3 (three) population groups, namely the European group, the Bumiputera group, and the Foreign Eastern group, thus this is not in line with the provisions of Law Number 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial Discrimination and ethnicity because Indonesian citizens are entitled to equal positions before the law.Keywords: Classification, Inheritance Certificate, Discrimination
Wife as Sole Breadwinner in Islamic Law Perspective Andi Wardana Putra Wardana Putra; Soediro Soediro
UMPurwokerto Law Review Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v2i2.9600

Abstract

The obligation to provide a living is an obligation for a husband, but in reality, now the husband's obligation is also carried out by a wife when the husband cannot provide for the family's needs. In married life, it should be, and a husband should be responsible to his family. The husband also has a very dominant role in the welfare and survival of together. What factors cause the wife to be the sole breadwinner and the Islamic Law's View of the wife as the sole breadwinner. This type of research is normative juridical. The normative juridical method is carried out through literature studies that examine mainly secondary data in laws and regulations, agreements or contracts, other legal documents, research results, assessment results, and other references. A literature study is carried out by studying the literature related to the problem under study. Data collection is carried out by library research (library research) to obtain data in documents and writings by searching for statutory regulations, documents, scientific literature, and research by experts. The results showed that several factors cause the wife to be the sole breadwinner, namely economic factors, the influence of the times, lifestyle, self-existence, educational factors, and husbands who are not responsible for making a living. Islamic law does not prohibit wives from earning a living as long as they do not leave Islamic law, even allowing their husbands to make a living for the family, as long as they do not neglect their responsibilities as housewiveKeywords: Wife, Sole Breadwinner, Family, Islamic Law