Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PERKARA KORUPSI DI KEPOLISIAN POLRESTA NIAS HAREFA, ARIANUS
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 7 No 5 (2017): Vol.7. No. 5. Nopember 2017
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (939.387 KB)

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indoensia sering menuai jalan buntu dari pihak penegak hukum, hal itu terjadi karena kurangnya alat bukti yang menjadi dasar untuk mengukap suatu tindak pidana korupsi. Salah satu alat bukti yang paling menentukan atau kuat adalah keterangan saksi. Dalam pembuktian tindak pidana korupsi ketarangan saksi sangat sulit didapatkan karena seseorang yang menjadi saksi tidak bersedia memberikan kesaksiannya, disebabkan karena takut dizolimi, diancam, dan diteror secara terus-menerus. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian Polresata Nias terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi, agar seseorang yang manjadi saksi tetap dilindungi hak-haknya oleh hukum. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan dan menginventarivasi data hukum Sekender, kemudian analisis secara kualitatif.             Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Nias dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi dalam tindak pidana korupsi adalah memberikan perlindungan sementara dengan menempatkan saksi disuatu tempat yang aman, memberikan perlindungan berdasarkan surat penetapan/perintah dari pengadilan dan menjaga kerahasiaan identitas para saksi, apabila saksi atau keluarganya benar-benar mendapatkan tekanan/ancaman ataupun teror adalah mengembalikan psikologis saksi dan keluarga kembali pada keadan normal. Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi yaitu; belum tersosialisasinya secara penuh Undang-undang Perlidungan saksi dan korban, masih belum memadainya biaya operasional, keengganan seorang saksi untuk melaporkan kejadian atau ancaman yang dialaminya.

KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH HUKUM KOTA GUNUNGSITOLI HAREFA, ARIANUS
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 4 No 1 (2018): Vol.4. No.1. April 2018
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1505.876 KB)

Seiring dengan perkembangan era globalisasi, membawah dampak terhadap penyalahgunaan narkotika di seluruh kalangan masyarakat kota yang ada di Indonesia, dan khususnya masyarakat kota Gunungsitoli pada umumnya. Sasaran peredaran narkotika tidak terbatas pada orang-orang yang broken home, frustrasi maupun orang-orang yang berkehidupan malam, akan tetapi telah merambah diberbagai kalangan terutama para mahsiswa, pelajar bahkan tidak sedikit kalangan eksekutif dengan berbagai modus operandi dilakukan oleh pelaku. Untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut, memerlukan peran penyidik Polres Nias dalam upaya penanggulangan secara komprehensif terhadap tindak pidana penyelahgunaan narkotika di wilayah hukum kota Gunungsitoli. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendakatan kualitatif. Dari hasil penelitian bahwa pengaturan hukum kewenangan penyidik Polres Nias dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah hukum kota Gunungsitoli adalah telah diatur dalam Pasal 7 samapai dengan Pasal 9 KUHAP, Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan Pasal 73 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menentukan bahwa penyidik kepolisian negara Republik Indonesia dan penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai upaya represif dari penyidik Polres Nias dalam penangan tindak pidana narkotika di wilayah hukum kota Gunungsitoli.

STRATEGI BINMAS POLSEK GUNUNGSITOLI ALO’OA DAN POLRES NIAS DALAM MENGHADAPI SOSIALISASI ADAPTASI KEBIASAAN BARU DITENGAH PANDEMI COVID-19 ARIANUS HAREFA
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 2 No 09 (2021): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA (EDISI - APRIL 2021 )
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In the current pandemic condition, the Indonesian National Police have a duty to maintain public security and order, namely; perform law enforcement functions; and provide protection, protection and services to the community in accordance with Article 13 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. To realize this task, the Chief of Police issued a Decree No. Mak / 2 / III / 2020 concerning Compliance with Government Policies in Handling Corona Virus. In carrying out their duties, the National Police in all areas of the Republic of Indonesia will take action against people who are still huddled together, hoarding basic necessities and other people's needs excessively and spreading hoax news. Then take action against various criminal acts caused by the pandemic such as theft, robbery, looting and other criminal acts, but the reality in the field is that there are still many criminal acts and that it seems that the community is not appropriate to these prohibitions, so that a problem arises, namely how is the role or strategy Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'o and Polres Nias in Facing the Socialization of Adaptation of New Habits. To answer these problems, it is necessary to carry out a scientific study in the form of normative legal research, with a statutory approach and an analytical approach. Based on the results of the research, it shows that the role or strategy of the Gunungsitoli Alo'oa Police Department (Nias Police) in dealing with New Habit Adaptation (AKB) amid the Covid-19 Pandemic in the community is to carry out socialization activities through community education about the importance of understanding, awareness and understanding of the community about Adaptation. New habits in breaking the chain of covid-19 spread by following health protocols through implementing a clean lifestyle, namely; wash hands frequently, use masks, avoid crowds and always maintain a minimum distance of 1 (one) meter and maintain cleanliness and discipline yourself. Meanwhile, the efforts made by the Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa (Nias Police) in dealing with New Habit Adaptation (AKB) amid the Covid-19 Pandemic in the community are carrying out activities that intensify the social appeal of Distancing and Physical Distancing, through patrol activities crowded places, both during the day and at night in order to maintain security and public order by checking the social security situation in villages in the jurisdiction of the Gunungsitoli Alo'oa Police, to appeal to the public to adhere to health protocols set by the government in order to accelerate the handling of the Corona Virus pandemic outbreak.

CRIMINAL LAW POLICY THROUGH THE APPLICATION OF CAPITAL PUNISHMENT ON CORRUPTION IN INDONESIA ARIANUS HAREFA
INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTI SCIENCE Vol. 1 No. 05 (2020): INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTISCIENCE - AUGUST EDITION
Publisher : CV KULTURA DIGITAL MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The handling of corruption crimes is still under the sharp spotlight from various circles, including the public, professionals and law enforcement circles themselves. The various aspects of law enforcement discussed, one of which is the issue of just legal reform, "rule of law" in the sense that the role of higher education of law in improving the quality of law enforcement and moral integrity, having faith and knowledge is highly expected. In order to produce quality and integrity law enforcers, efforts are made, namely the formulation of laws by the legislative body, the application of the law by the courts, and the stage of executing decisions by the Public Prosecutor. Quality law enforcement is carried out through new breakthroughs in the criminal law of corruption, namely by applying the death penalty to perpetrators of corruption in certain circumstances. Under certain circumstances, the death penalty for perpetrators of corruption is considered more effective than imprisonment, deprivation or fines and/or penalties in the form of payment of replacement money. Imposing the death penalty for criminal acts of corruption in Indonesia as referred to in Article 2 paragraph (2) of the PTPK Law (derogate specialist) and in Article 10 of the Criminal Code (generalist derogate) where the act is committed under certain circumstances, then by a judge who adjudicate and decide on the case can be used as a guideline, basis, and reason for the weighting of the criminal against the perpetrator with the aim of providing a deterrent effect and frightening other communities so that the same behavior will not be repeated.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PERKARA KORUPSI DI KEPOLISIAN POLRESTA NIAS ARIANUS HAREFA
Jurnal Education and Development Vol 7 No 5 (2017): Vol.7. No. 5. Nopember 2017
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indoensia sering menuai jalan buntu dari pihak penegak hukum, hal itu terjadi karena kurangnya alat bukti yang menjadi dasar untuk mengukap suatu tindak pidana korupsi. Salah satu alat bukti yang paling menentukan atau kuat adalah keterangan saksi. Dalam pembuktian tindak pidana korupsi ketarangan saksi sangat sulit didapatkan karena seseorang yang menjadi saksi tidak bersedia memberikan kesaksiannya, disebabkan karena takut dizolimi, diancam, dan diteror secara terus-menerus. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian Polresata Nias terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi, agar seseorang yang manjadi saksi tetap dilindungi hak-haknya oleh hukum. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan dan menginventarivasi data hukum Sekender, kemudian analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Nias dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi dalam tindak pidana korupsi adalah memberikan perlindungan sementara dengan menempatkan saksi disuatu tempat yang aman, memberikan perlindungan berdasarkan surat penetapan/perintah dari pengadilan dan menjaga kerahasiaan identitas para saksi, apabila saksi atau keluarganya benar-benar mendapatkan tekanan/ancaman ataupun teror adalah mengembalikan psikologis saksi dan keluarga kembali pada keadan normal. Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi yaitu; belum tersosialisasinya secara penuh Undang-undang Perlidungan saksi dan korban, masih belum memadainya biaya operasional, keengganan seorang saksi untuk melaporkan kejadian atau ancaman yang dialaminya.

KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH HUKUM KOTA GUNUNGSITOLI ARIANUS HAREFA
Jurnal Education and Development Vol 4 No 1 (2018): Vol.4.No.1.2018
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Seiring dengan perkembangan era globalisasi, membawah dampak terhadap penyalahgunaan narkotika di seluruh kalangan masyarakat kota yang ada di Indonesia, dan khususnya masyarakat kota Gunungsitoli pada umumnya. Sasaran peredaran narkotika tidak terbatas pada orang-orang yang broken home, frustrasi maupun orang-orang yang berkehidupan malam, akan tetapi telah merambah diberbagai kalangan terutama para mahsiswa, pelajar bahkan tidak sedikit kalangan eksekutif dengan berbagai modus operandi dilakukan oleh pelaku. Untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut, memerlukan peran penyidik Polres Nias dalam upaya penanggulangan secara komprehensif terhadap tindak pidana penyelahgunaan narkotika di wilayah hukum kota Gunungsitoli. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendakatan kualitatif. Dari hasil penelitian bahwa pengaturan hukum kewenangan penyidik Polres Nias dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah hukum kota Gunungsitoli adalah telah diatur dalam Pasal 7 samapai dengan Pasal 9 KUHAP, Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan Pasal 73 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menentukan bahwa penyidik kepolisian negara Republik Indonesia dan penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai upaya represif dari penyidik Polres Nias dalam penangan tindak pidana narkotika di wilayah hukum kota Gunungsitoli.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Arianus Harefa
Jurnal Education and Development Vol 8 No 1 (2020): Vol.8.No.1.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (564.638 KB)

Corruption in Indonesia has become widespread. Its development continues to increase from year to year, both in the number of cases that occur, the amount of state financial losses and in terms of the quality of criminal acts committed more systematically and have entered all aspects of public life. Corruption is an extraordinary crime, so extraordinary handling is also needed and extraordinary measures are also needed. In handling these crimes, adequate law enforcement is needed, namely judges in imposing penalties by giving the heaviest sanctions to the perpetrators. The maximum sentence imposed as a form of deterrent effect both to the perpetrators themselves and to others. Based on this, the purpose of this research is to know and analyze the basis of judges' judgment in dropping criminal decisions under the minimum threat to the perpetrators of criminal acts of corruption. This study uses a type of normative juridical research with an approach to the legislation in force. And the data used are secondary data, with data analysis is descriptive qualitative data analysis. Based on the results of the study showed that the basic consideration of judges in passing criminal decisions under the minimum threat to the perpetrators of corruption is that in proving corruption acts, judges are based on the theory of the negative verification system implied in Article 183 KUHAP (of the Criminal Procedure Code), which before giving a criminal verdict, the judge must consider the legal basis, and the non-juridical basis, and the judge considers the philosophical basis, while the judge in imposing a crime under the minimum threat to the perpetrators of criminal acts of corruption is based on desert theory or proportionality theory, namely penalties or penalties imposed by the judge considers the size of the state financial loss caused by the defendant with the facts that are revealed in court and other matters that are alleviating the actions of the accused during the trial process.

Edukasi Pembuatan Bookchapter Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen Di Perguruan Tinggi Murnihati Sarumaha; Kaminudin Telaumbanua; Fatolosa Hulu; Baziduhu Laia; Amaano Fau; Impiani Zagoto; Selfi Yanti Bali; Andrian Novialdi; Indah Permata Sari Lase; Tatema Telaumbanua; Agustinus Duha; Yohanna Theresia Venty Fau; Askarman Laia; Darmawan Harefa; Arianus Harefa; Yonathan Sebastian Laowo; Aluiwaauri Tafonao; Yurmanius Waruwu; Kristiurman Jaya Mendrofa; Jurisman Waruwu
KOMMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 2 (2022): KOMMAS: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : KOMMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.454 KB)

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari dosen dalam menulis serta membuat karya dalam bentuk buku. Pengabdian ini dilaksanakan di Universitas Nias Raya, sasaran utamanya adalah dosen yang belum pernah atau pernah memiliki karya berbentuk buku, mencoba untuk membuat karya yang di muat dalam bentuk bookcapter. Metode dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah metode pelatihan yang langsung dilakukan selama satu bulan oleh peserta bersama-sama dalam menghasilan sebuah karya buku chapter. Hasil penulisan bookcapter yang ditulis adalah berbagai metode & pengalaman mengajar dosen di perguruan tinggi yang akan di terbitkan secara nasional oleh penerbit yang memiliki kerja sama dengan penerbit IKAPI.

Perspektif Psikologi Kriminil Terhadap Penyebab Terjadinya Juvenile Delinquency Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Arianus Harefa; Antonius Ndruru
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendangan psikologi kriminal terhadap penyebab terjadinya kenakalan rejama (juvenile delinquency) ditinjau dari aspek kriminologi mengingat tingkat kenakalan anak yang berkonflik dengan hukum di erat pandemi Corona Virus Disease 2019 dengan varian Omicron semakin meningkat. Berkaitan dengan itu, kenakalan anak sebagai bagian dari perbuatan hukum dan wajib berantas melalui penegakan hukum diberikan oleh hakim sebagaiamanan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kenakalan anak. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian tentang perspektif psikologi kriminil terhadap kausalitas juvenile delequency yang berkonflik dengan hukum di tinjau sudut pandangan kriminologi. Penelitian menggukan jenis penelitian kualitatis dengan sifat penelitian hukum normatif serta pendakatan yang digunakan pendakatan peraturan perundang-udangan, sementara data yang digunakan adalah data sekunder dan didukung dengan data primer, sedangkan analisis data yang digunakan adalah deskriptif normatif yang dilakukan secara logis, sistematis, koheren serta dapat diuji kebenarannya secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan perspektif psikologi kriminil terhadap kausalitas juvenile delequency ditinjau sudut pandang Kriminologi adalah pendidik yang utama dan yang pertama dalam mendidik seorang anak dalam masa pertumbuhannya yaitu keluarga. Keluarga yang salah mendidik anak menyebabkan si anak menjadi nakal. Masa anak-anak adalah merupakan masa krisis dalam kehidupan manusia. Karena pada masa ini terjadi kegoncangan jiwa maupun jasmaniah, yang menempatkan seorang itu dalam keadaan yang harus diperhatikan dan mendapat pengarahan dan bimbingan serius dari orangtua supaya si anak tidak lari kearah negatif. Upaya penanggulangan kenakalan anak yang harus dilakukan supaya si anak tidak nakal lagi adalah dengan cara memberi perhatian dan kasih sayang dari orangtua. Tidak hanya itu memberikan pendidikan, pengawasan yang cukup, memberikan bimbingan yang diimbangi dengan pengetahuan moral, dan keagamaan.

Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan Ham Arianus Harefa
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih menuai kontroversial, terutama dalam hal penjatuhan pidana oleh hakim kepada pelaku jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian tentang “Problamatika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia”. Dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis problamatika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan juga pendekatan analitik (analitycal approach). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data sekunder (library research) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier, sedangkan analisis data digunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif, logis, sistematis dan koheren, kemudian terik kesimpulan dari induktif ke deduktif. Berdasarkan hasil pembahasan bahwa problematika penegakan hukum pidana pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, yaitu masih terjadinya interpretas dan konstruksi hukum kepada para penegak hukum (hakim dan jaksa penuntut umum) terkait dengan ancaman pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Sedangkan penerapan pidana mati pada pelaku tindak pidana korupsi jika hanya dikaji secara tekstual, maka bertentangan dengan HAM sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28A ayat (1), 28I ayat (1) UUD Tahun 1945, jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, jo Pasal 3 DUHAM. Namun jika dikaji secara kontektual dengan penafsiran extentif dan teleologis, maka sebenarnya penerapan hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search