Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT
Djumardin .
Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SIRKUIT MOTOGP DI KAWASAN KEK MANDALIKA Marsoan .; Salim HS; Djumardin .
Jurnal Education and Development Vol 9 No 4 (2021): Vol.9 No.4 2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.827 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dasar hukum terkait pelaksanaan pengadaan tanah sirkuit MotoGP di Kawasan Kek Mandalika, dan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah sirkuit MotoGP di Kawasan Kek Mandalika, serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana langkah penyelesaian pengadaan tanah untuk sirkuit MotoGP di Kawasan Kek Mandalika. Metode Penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan: (1) Pendekatan konsep (conceptual approach); (2) Pendekatan perundang-undangan (statute approach); (3) Pendekatan sejarah (Historis). Hasilnya adalah: (1) Dasar hukum pelaksanaan pengadaan tanah sirkuit MotoGP di Kawasan Kek Mandalika adalah sebagai berikut: (a) UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya; (b) Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; (c) UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (d) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (e) UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus; (f) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; (g) PP No. 2 Tahun 2011 jo. PP No. 100 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus; (h) PP No. 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika; (i) PP No. 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus; (j) Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 jo. Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.; (1) Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah sirkuit MotoGP di Kawasan Kek Mandalika diatur berdasarkan UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus qq. PP No. 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus.; (3 pelaksanaan pengadaan tanah pada KEK KEK Mandalika menemukan kendala dalam hal penyediaan tanah bagi pembangunannya karena KEK Pariwisata bukan termasuk objek kepentingan umum. Upaya dan langkah penyelesaian pengadaan tanah untuk sirkuit MotoGP di Kawasan Kek Mandalika, dilakukan dengan memaksimalkan prinsip due process of law dalam proses pengadaan tanah.
EFEKTIFITAS EKSEKUSI JAMINAN AKTA FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.18/PUU-XVII/2019 Yenni Lailatun; Salim HS; Djumardin .
Jurnal Education and Development Vol 9 No 4 (2021): Vol.9 No.4 2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.421 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh legalitas akta fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 Terhadap Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia, dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan terhadap mekanisme Eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Melalui penelitian hukum empiris terkait dengan efektifitas eksekusi jaminan akta fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi no.18/puu-xvii/2019 tanggal 6 januari 2020. Berdasarkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor: 18/PUU-XVII/2019 maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Keputusan ini memberikan implikasi berbagai pihak yaitu Pengadilan,Notaris, dan masyarakat sendiri dikhawatirkan terjadi itikad tidak baik dari debitur ketika kreditur mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan dan prosesnya lama.
TRANSFORMASI BARANG BUKTI MENJADI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Yosef Wahyu Sucia; Rodliyah .; Djumardin .
Jurnal Education and Development Vol 9 No 4 (2021): Vol.9 No.4 2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (468.564 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah rasionalisasi transformasi barang bukti menjadi alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi dan Bagaimanakah bekerjanya transformasi barang bukti menjadi alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian adalah penelitian normative dengan menggunakan Pendekatan konsep (conceptual approach), Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Analisis Bahan Hukum data yang diperoleh dari hasil studi dokumen, maka selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif. Deskriptif dalam analisis bahan hukum dan data dimaksudkan untuk mengelompokkan dan menyeleksi dari studi kepustakaan menurut proposisi kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori dan asas serta kaidah hukum sehingga diperoleh jawaban atas permasalan yang dirumuskan. Untuk memperoleh pemahaman atas masalah yang terjadi, yaitu terjadi kekaburan norma, sehingga untuk menuntun kearah penafsiran hukum yang tepat perlu digunakan argumentasi hukum yang sesuai dengan ratio legis pembentuk Undang-undang. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Perkembangan produk teknologi informasi sebagai alat bukti elektronik dapat diterima sebagai wilayah perluasan (ekstensifikasi) alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 188 (2) KUHAP, signifikansi ini kemudian pengaturannya dengan memasukkan dokumen elektronik sebagai alat bukti petunjuk kedalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, kedudukan dokumen elektronik menjadi begitu berarti, karena tanpa adanya dokumen elektronik, di tengah perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat dan terus berkembang, maka proses pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi akan sulit dilakukan dan dikembangkan. Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan beberapa kriteria bagaimana suatu dokumen elektronik dapat dijadikan suatu alat bukti.
ANALISIS YURIDIS TERKAIT DIKOTOMI PEJABAT PEMBUAT AKTA AUTENTIK DALAM BIDANG PERTANAHAN DI INDONESIA ( Studi Teoritik Berdasarkan Asas Kepastian dan Kemanfaatan) Lale Fatimi Arbain; Salim HS; Djumardin .
Jurnal Education and Development Vol 9 No 3 (2021): Vol.9.No.3.2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.305 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan unutk menganalisis Politik apa yang melatarbelakangi adanya dikotomi pejabat pembuat akta dalam bidang pertanahan di Indonesia, bagaimanakah Pengaturan Kewenangan Notaris dan PPAT di Indonesia serta bagaimanakah dampak adanya dikotomi pejabat pembuat akata dalam bidang pertanahan terhadap pendaftaran hak atas tanah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. pendekatan yang digunakan antara lain Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Pendekatan Konsep (Conceptual Approach). Pendekatan Kasus (Casse Approach). Pendekatan Analisis (Analitical Approach). Analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik deskripsi. Hasil dari penelitian ini adalah Politik apa yang melatarbelakangi adanya dikotomi pejabat pembuat akta dalam bidang pertanahan di Indonesia adalah karena tanah adalah salah satu asset yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi serta sangat vital bagi kehidupan manusia, karena nilainya tersebut maka banyak pihak ingin mengambil keuntungan dengan adanya transaksi dalam bidang pertanahan, hal itulah yang dilakukan oleh BPN dengan membuat instrument hukum yang melegalkan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk mengesahkan akta dalam bidang pertanahan. Dasar Pengaturan Kewenangan Notaris adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Sedangkan Dasar kewenangan PPAT adalah PP No. 10 Tahun 1961 jo PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 37 Tahun 1998 jo PP No. 24 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dampak adanya dikotomi pejabat pembuat akata dalam bidang pertanahan terhadap pendaftaran hak atas tanah adalah sering terjadi benturan kewenangan di lapangan antara notaris dan PPAT.
PENGAKUAN DAN PEGUATAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT DI KECAMATAN LAMBITU KABUPATEN BIMA Imam Akbar; Arba .; Djumardin .
Jurnal Education and Development Vol 10 No 1 (2022): Vol.10. No.1 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.734 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimanakah keberadaan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat di Desa Sambori, serta bagaimanakah pengakuan dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris/sosiologis dan metode berpikir secara induktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak ulayat atas tanah masih diakui, dikelola dan dikuasai bersama oleh masyarakat melalui sistem kepemimpinan dalam suatu kelembagaan adat. Dalam rangka otonomi daerah, Sejauh ini belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat. Hal tersebut berimplikasi pada tidak adanya pengakuan, jaminan perlindungan serta kepastian hukum pemanfaatan dan pengelolaan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat setempat.
IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERIKATAN JUAL BELI OBJEK TANAH DAN BANGUNAN YANG TIDAK MEMUAT KETENTUAN FORCE MAJEURE Lola Thamara; Salim HS; Djumardin .
Jurnal Education and Development Vol 10 No 1 (2022): Vol.10. No.1 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.886 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum musnahnya sebagian objek tanah dan bangunan dalam perjanjian perikatan jual beli yang tidak memuat ketentuan force majeure dan proses penyelesaian sengketa apabila musnahnya sebagian objek tanah dan bangunan dalam perjanjian perikatan jual beli yang tidak memuat ketentuan force majeure. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) akibat hukum yang ditimbulkan yang tidak memuat force majeure adalah berubahnya hubungan hukum antara para pihak, dimana dalam kasus yang diteliti perjanjian tersebut ditunda (akibat hukum relatif) sampai para pihak sepakat terhadap berbagai perubahan yang ada di dalam perjanjian tersebut. 2) Hukum memberikan perlindungan bagi para pihak dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa dari perjanjian. Para pihak diberikan kebebasan untuk memilih tata cara penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan permasalahan dalam perjanjian yang tidak memuat force majeure, proses penyelesaian sengketa yang diteliti pada kasus musnahnya sebagian objek jual beli tanah dan bangunan dalam perjanjian perikatan jual beli yang tidak memuat ketentuan force majeure diselesaikan melalui jalur musyawarah.
KEKUATAN PERJANJIAN KREDIT PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG SELONG DALAM KAITANNYA DENGAN GUGATAN SEDERHANA (ANALISIS PERKARA NO.11/Pdt.G.S/2021/PN Sel) Muliati .; Zainal Asikin; Djumardin .
Jurnal Education and Development Vol 10 No 2 (2022): Vol. 10 No. 2. 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.414 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah Pengaturan Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana dan apa Dasar Pertimbangan Hakim Didalam Mengadili Dan Memeriksa Sengketa Kredit Macet Pada PT.Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Selong (Analisis Perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sel. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach). Bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih penelitian berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat)”, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/Pn.Sel, Pada Pengadilan Negeri Selong tentang Gugatan Sederhana Perkara Ingkar Janji/Wanprestasi”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Gugatan sederhana atau disebut dengan small claim court, merupakan terobosan baru dalam hukum acara di Indonesia. pengaturan mengenai gugatan sederhana dapat dilihat dalam PERMA No. 04 Tahun 2019 Perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Co-Authors Arba . HS, Salim Imam Akbar Lale Fatimi Arbain Lola Thamara Marsoan . Muliati . Rodliyah . Yenni Lailatun Yosef Wahyu Sucia Zainal Asikin