Agus Setiaman
Departemen Ilmu Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Prosiding Magister Ilmu Komunikasi

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PERDESAAN MELALUI PENDEKATAN ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT SETIAMAN, AGUS; MULYANA, SLAMET; TRESNAWATY, BETTY
Prosiding Magister Ilmu Komunikasi Buku A- Komunikasi Publik Dan Dinamika Masyarakat Lokal
Publisher : Prosiding Magister Ilmu Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.461 KB)

Abstract

Kunci kearah keberhasilan pembangunan adalah keikut sertaan rakyat dalam proses pembangunan, hal ini berarti perspektif atau paradigma tentang pembangunan harus diubah, masyarakat bukan sebagai objek pembangunan melainkan sebagai pelaku-pelaku pembangunan itu sendiri. Kesadaranakan keberadaan rakyat sebagai pelaku sentral dalam menentukan strategi pembanguunan dan dalam perwujudannya. Masyarakat pedesaan dapat dipandang sebagai modal, daya dan potensi pembangunan, oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan hendaknya diarahkan pada usaha pengembangan dan peningkatan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakatnya. Didalam menyatukan dan mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan kepentingan pemerintah, diperlukan sarana di antaranya suatu wadah yang dapat menampung partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Wadah partisipasi masyarakat hendaknya selain dapat menampung dan memenuhi aspirasi maupun inisiatif masyarakat, juga merupakan sarana komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah maupun antarwarga masyarakat itu sendiri, sehingga setiap usaha dan kegiatan masyarakat dapat dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya. Berdasar pola pembangunan yang bersifat Bottom Up ini maka pembangunan pada dasarnya dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam kerangka pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat maka dibentuklah organisasi masyarakat setempat yang berfungsi sebagai lembaga perumus kebijakan pembangunan dan sekaligus sebaga lembaga pelaksana dan pengawas proses pembangunan yang dilaksanakan. Keberadaan lembaga ini menjadi penting dan strategis karena proses pembangunan pada dasarnya ditentukan oleh hasil musyawarah masyarakat desa yang terlembagakan dalam Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).