Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PENERAPAN PASAL 3 JUNCTO PASAL 18 AYAT (1) HURUF B UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS KORUPSI KAREN AGUSTIAWAN (Studi Kasus Putusan No.15 K/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst) Daniel Hasianto Hendarto; , Ismunarno; Budi setiyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i2.58875

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui kesesuaian Putusan No.15 K/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. dengan penerapan Pasal 3 Undang-undang No. 3 Tahun 2001 Jo. Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditinjau dari prespektif Hukum Pidana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yang termuat dalam Pasal 3 Undang-undang No. 3 Tahun 2001 Jo. Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT.Pertamina (Persero). Apa yang dilakukan oleh Direktur Utama PT.Pertamina semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina, Sesuai dengan Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tetntang Keuangan Negara, yang diperkuat lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006Kata Kunci : BUMN, Korupsi, Pidana AbstractThis research purpose is to examine and determine the suitability of the application of Article 3 of Law no. 3 of 2001 Jo. Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption in Decision No. 15 K/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. viewed from the perspective of Criminal Law.Based on the research conducted, the results show that the elements of corruption as contained in Article 3 of Law no. 3 of 2001 Jo. Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes is not fulfilled in the actions carried out by the President Director of PT Pertamina (Persero). What was done by the President Director of PT.Pertamina solely in the context of developing PT. Pertamina, namely trying to increase oil and gas reserves, where the act was carried out with the aim of prioritizing the interests of the company, which was marked by the absence of elements of fraud, conflicts of interest, acts against the law and intentional mistakes. . Although there are losses received, with Law No.19 of 2003 concerning State Corporation and Law No.17 of 2003 concerning State Finance, which was further strengthened by the decision of the Constitutional Court no. 003/PUU- IV/2006. Keywords: BUMN, Corruption, Criminal

HAK-HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI INDONESIA Ghani Dharuby; , Widodo Tresno Novianto; Budi Setiyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47329

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis hak-hak anak korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Undang-Undang terkait perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deduktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak-hak anak korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun pelaksanaan perlindungan terhadap hakhak anak korban tindak pidana penganiyaan yang mengakibatkan luka berat masih belum optimal khususnya dalam hal penuntutan ganti kerugian akibat tindak pidana yang dialami anak.Kata kunci: Hak Anak; Korban; Luka Berat.AbstractThis research aims to analyze to know, to review, and to explain the rights of child victims of criminal offenses that result in serious injury in Indonesia. This research method is a normative legal research with prescriptive of the study. The research approach used the laws related to the rights of child victims of criminal offenses that result in serious injury such as Criminal Law Code, Child Protection Law, Witnesses and Victims Law, Juvenile Criminal Justice System Law and the Criminal Procedure Code of Indonesia. The type of data used primary data and secondary data. The technique to collect data used library research. Analysis of the used data is deductive analysis technique. This research conclude the rights of child victims of criminal offenses that result in serious injury regulated in Child Protection Law, Witnesses and Vicrims Law, and Juvenile Criminal Justice Law. But the implementation of protection against the rigghts of child victims of crirminal offenses that result in serious injury still not optimal, especially in the case of prosecution for compensation due to criminal acts experienced by children.Keywords: Children’s Right; Victim; Seriously Injured.

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM JURNALIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Nurul Fatihah Manfaati; Budi Setiyanto; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47413

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai urgensi perlindungan jurnalis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dengan studi putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa bahwa penerapan tindak pidana pencemaran nama baik menurut pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE terhadap profesi jurnalis masih menjadi problematika dalam praktek litigasi, dikarenakan pasal 27 ayat (3) UndangUndang ITE bersifat Terlalu luas, sedangkan menurut Undang-Undang Pers persoalan pemberitaan diselesaikan berdasarkan mekanisme UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni pengajuan hak jawab, hak koreksi, atau diadukan ke Dewan Pers. Berdasarkan analisis tersebut, Putusan Hakim Nomor: 42/ Pid.Sus/2019/PN Bir. tidak tepat karena selain seharusnya diselesaikan dengan mekanisme Dewan Pers terlebih dahulu, unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE sebagaimana yang diterapkan oleh Hakim tidak semuanya terpenuhi.Kata kunci : Perlindungan Hukum, Putusan Hakim, Pencemaran Nama Baik, Pers. AbstractThis study aims to examine the urgency of protecting journalists against criminal defamation according to Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law with a study of the Bireuen District Court decision Number 42 / Pid.Sus / 2019 / PN Bir. The research used normative or doctrinal legal research which are prescriptive. The sources of this research are included primary and secondary legal materials. The analysis technique that has been used was the syllogism method which uses deductive thinking patterns. Based on the results of this legal research, it can be concluded that the application of criminal defamation according to article 27 paragraph (3) of the ITE Law on the journalist profession is still problematic in litigation practice, because article 27 paragraph (3) of the ITE Law is too broad, whereas according to the Press Law, reporting problems are resolved based on the mechanism of Law no. 40 of 1999 concerning the Press, namely submitting the right of reply, the right of correction, or a complaint to the Press Council. Based on this analysis, the Judge’s Decision Number: 42 / Pid.Sus / 2019 / PN Bir. is inappropriate because apart from being supposed to be resolved by a Press Council mechanism first, not all of the elements in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law as applied by the Judge are fulfilled.Keywords : Legal Protection, Judge’s Decision, Defamation, Press.

FAKTOR TINDAK PIDANA OVERSTAY WNA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA Yumna Khalikah Khalis; Budi Setiyanto; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47407

AbstrakIzin tinggal diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi yang merupakan suatu lembaga yang mengatur masalah tentang lalu lintas orang asing ke wilayah Negara Republik Indonesia yangdilaksanakan berdasarkan prinsip yang selektif (selective policy). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat, bagi kesejahteraan bangsa, dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk wilayah Indonesia (UU No. 9 Tahun 1992). Dalam hal ini tidak terkecuali Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta yang sepanjang tahun 2019 telah memberikan Izin Tinggal bagi warga negara asing berupa Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) pelayanan tersebut dilaksanakan oleh Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Berikut data pemberian Izin Tinggal selama 3 tahun terakhir yang bersumber dari Laporan Kepala Kantor Tentang Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Studi ini menyatakan hasil berbagai faktor penyebab terjadinyapenyalahgunaan Izin Tinggal antara lain disebabkan oleh sponsor/penjamin, warga negara asing sendiri, dan faktor petugas imigrasi.Kata kunci : Tindak Pidana, Penyalahgunaan Izin TinggalAbstractResidence permits are issued or issued by the Immigration Office, which is an institution that regulates matters concerning the traffic of foreigners to the territory of the Republic of Indonesia which is implemented based on a selective principle (selective policy). Based on this principle, only foreigners who can provide benefits, for the welfare of the nation, and the Republic of Indonesia and the people are not dangerous and order is also not hostile to either the state, or the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution who enter the territory. Indonesia (Law No. 9 of 1992). In thiscase, the TPI Surakarta Class I Immigration Office is no exception, which throughout 2019 has provided residence permits for foreign nationals in the form of Visiting Stay Permits (ITK), Limited Stay Permits (ITAS) and Permanent Stay Permits (ITAP) which are implemented by the Stay Permit Section. and Immigration Status. The following is the data that has provided a residence permit for the last 3 years which is sourced from the Report of the Head of the Office on the Performance of the Class I Immigration Office of TPI Surakarta in 2019. The type of research used in this research is empirical legal research. Empirical legal research is oriented towards primary data (field research results). This study results from various factors causing the Stay Permit service, including those caused by sponsors / guarantor, citizens themselves, and immigration officers factors.Keywords : Crime, Abuse of Residence Permit

Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian denan Kekerasan di Pengadilan Negeri Sleman Widiyani Ratna Furi; Budi Setiyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i1.47716

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan putusan yang menimbulkan disparitas pidana pada Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN.Smn, Putusan Nomor 201/Pid.B /2016/PN.Smn, dan Putusan Nomor 344/Pid.B/2016/PN.Smn pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasar pertimbangan hakim dalam putusannya, maka hakim Pengadilan Negeri Sleman menerapkan pidana sudah sesuai dengan aturan hukum, dan pertimbangan hakim tersebut memiliki dasar pembenaran yang jelas. Karena itu tidak selalu dan tidak semua disparitas pidana dianggap salah dan menyimpang dengan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Yang penting ketika hakim menerapkan pidana harus menggunakan pedoman yang jelas, objektif, dan transparan.Kata kunci : Disparitas Pidana, Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan AbstractThis study aims to determine the considerations of Sleman District Court judges imposing criminal decisions which give rise to disparity of sentencing on Decision of Sleman Distric Court Number 237/Pid.B/2014/PN.Smn, Decision of Sleman Distric Court Number 201/Pid.B/2016/PN.Smn, and Decision of Sleman Distric Court Number 344/Pid.B/2016/PN.Smn in cases of robbery. This research is a descriptive empirical legal research. Type of data used is Primary data and secondary data, with the technique of collecting legal materials used by the author is by interactive analysis models. The results showed that based on the judge's consideration in his decision, the judge of the Sleman District Court applied the crime in accordance with the law, and the judge's consideration had a clear justification basis. Because it is not always and not all disparity of sentencing are considered wrong and deviate from the juridical, sociological and philosophical aspects. What is important when a criminal judge must use coherent, objective and transparent guidelines. Keywords: Disparity of Sentencing, robbery

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK Yuliana Ratnadewi; Budi Setiyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47743

AbstrakPenelitian hukum ini mengkaji penerapan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dan hambatan dalam penerapan diversi tersebut di Kepolisian Resort Klaten. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dapat terwujud melalui upaya diversi untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kepolisian Resort Klaten dan hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana telah mencerminkan konsep restorative justice dan tujuan diversi yang ditetapkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Sedangkan kendala penerapan diversi terdapat kendala internal berupa kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas fasilitas yang memadai dalam menangani kasus lalu kendala ekternalnya belum adanya payung hukum yang mengatur secara khusus tentang diversi dan restorative justice di negara kita.Kata kunci : anak berkonflik dengan hukum, diversi, restorative justiceAbtractThe objective of this legal research is study the problem dealing with the implementation of diversion in solving criminal act of theft by children and the obstacles of the implementation of diversion in Police Resort of Klaten. This research is descriptive empirical law research with qualitative approach. This study uses primary and secondary data types. Mechanical collection of law data that are used by interview, observation and literature study. Data analysis techniques used in this legal research is qualitative. The results of this study indicate that the implementation of restorative justice can be fulfilled through diversion efforts to resolve the criminal act of theft by children in Police Resort of Klaten and this matter was in line with the Act Number 11 of 2012 on Criminal Justice System of Children which is reflected the restorative justice concept and the diversion’s objective that has been settled upon article 6 of Act Number 11 of 2012 on Criminal Justice System of Children which accomplish reconcilement between the victim and the children, solve the criminal act by children case outside of the court, prevent the children from the freedom’s deprivation, encourage the citizens to participate and enforce the children responsibility. Meanwhile, the obstacles of the implementation of diversion is the internal obstacle in the form of the lack of human resources and the less proper facilities in dealing the case, meanwhile the external obstacle is the legal protection unavailability that regulate diversion and restorative justice specifically in our country. Keywords : Juvenile Delinquent, Diversion, Restorative justice

HAMBATAN IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA DAN PECANDU NARKOTIKA DALAM UPAYA MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL Naufal Nabawi Basworo; Winarno Budyatmojo; Budi Setiyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47412

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang didapati serta upaya apa yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam mengimplementasikan sanksi pidana rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum dengan jenis metode penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian pada Badan Narkotika Nasional. Hasil penelitian ini, diketahui bahwa dalam mengimplementasikan sanksi pidana rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika terdapat beberapa hambatan yang ditemui oleh Badan Narkotika Nasional, seperti dalam problematika dalam peraturan tindak pidana narkotika, kurangnya sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Dalam hal mengupayakan agar rehabilitasi dapat sesuai sasaran dan tujuan disamping hambatan yang ditemukan, Badan Narkotika Nasional tengah berupaya untuk mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, mengedukasi sumber daya manusia yang terdapat di Lembaga Permasyarkatan agar dapat melakukan rehabilitasi, serta meningkatankan anggaran rehabilitasi dan menyusun program-program rehabilitasi sesuai dengan anggaran.Kata Kunci : Implementasi, Rehabilitasi, Tindak Pidana Narkotika. AbstractThis study aims to determine the obstacles encountered and what efforts are made by the National Narcotics Board in implementing criminal sanctions for the rehabilitation of narcotics abusers and addicts. This legal writing uses legal research with the type of empirical research method. Data collection techniques through interviews and literature study. Research location at the National Narcotics Board. The results of this study, it is known that in implementing criminal sanctions for rehabilitation against narcotics abusers and addicts, there are several obstacles encountered by the National Narcotics Board, such as problems in the regulation of narcotics crime, lack of facilities and infrastructure, and financing. In terms of making the rehabilitation work according to the targets and objectives in addition to the obstacles found, the National Narcotics Board is trying to submit a revision of Law Number 35 of 2009 on Narcotics to the president and the House of Representatives, educating human resources in the Penitentiary carry out rehabilitation, as well as increase the rehabilitation budget and prepare rehabilitation programs according to the budget.Keywords : Narcotics Crime, Rehabilitation, Research.

KAJIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN CAPJIKIA YANG TERJADI DI WILAYAH KOTA SURAKARTA DALAM PUTUSAN NOMOR 2/PID.B/2019/PN.SKT Hanif Muhammad Rifa’i; ' Supanto; Budi Setiyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47414

AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum tindak pidana perjudian Capjikia yang terjadi di wilayah kota Surakarta dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/Pn.Skt. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan jenis dan sumber data penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan ialah metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pasal oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus Putusan Nomor : 2/Pid.B/2019/Pn. Skt yang kurang tepat, karena majelis hakim berpedoman dalam menjatuhkan putusannya terkait dengan kasus ini dengan Pasal perjudian yang kategorinya tidak sesuai dengan kronologi kasus yang terjadi. Berdasarkan kronologi kasus yang dituliskan, pelaku menyediakan jasa permainan judi capjikia sebagai mata pencaharian bukan untuk menyediakan jasa judi kepada khalayak umum seperti yang tercantum dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum yang dalam faktanya pelaku memberikan kesempatan untuk permainan judi yang ia jadikan sebagai mata pencahariannya sehingga Pasal 303 ayat (1) ke-2 ini tidak sesuai dengan apa yang di dakwakan dan pasal yang tepat untuk dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan ini menggunakan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur memberikan kesempatan untuk permainan judi yang dijadikan sebagai mata pencaharian lebih memenuhi kategori atau unsur perjudian dalam perkara ini.Kata kunci : Hukum; Tindak Pidana; Perjudian AbstractThis legal research aims to find out the application of Capjikia gambling criminal act which occurred in the Surakarta city area in Decision Number 2/Pid.B/2019/Pn.Skt This study uses normative legal research methods with the nature of prescriptive research. The approach used is the legislation approach and case approach to the types and sources of research data used, namely primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques using library studies. The analysis technique used is the syllogism method that uses deductive thinking patterns.. The results of this study are the application of articles by the Surakarta District Court Judge in deciding Decision Number: 2/Pid.B/2019 Pn. Skt is not quite right, because the panel of judges is guided by the decision rendering related to this case with the gambling article whose category is not in accordance with the chronology of the case. based on the chronology of the case written, the perpetrators provide capjikia gambling game services as a livelihood not to provide gambling services to the general public as stated in Article 303 paragraph (1) of the Criminal Code with the element of providing opportunities for gambling games to the general public. In fact, the perpetrator gives an opportunity for gambling which he makes as his livelihood so Article 303 paragraph (1) item 2 does not correspond to what is alleged so that the right article to be used as a guideline in dropping this decision uses Article 303 paragraph (1) item 1 Criminal Code with an element of providing an opportunity for gambling games which serve as livelihoods is more fulfilling the categories or elements of gambling in this case.Keywords : Law; Criminal Act; Gambling

TINDAK PIDANA PEMBUATAN AKUN PALSU DALAM MEDIA SOSIAL ATAS NAMA ORANG LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 10/PID.SUS/2013.PN.PT) Deas Markustianto; Budi Setiyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i1.40615

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Pati dalam Perkara Nomor 10/Pid. Sus/2013/PN.Pt. Di dalam perkara ini, Hakim memutus Terdakwa dengan Pasal 28 Ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu atas ujaran kebencian terhadap masyarakat islam di Kabupaten Pati. Namun dalam putusan tersebut Hakim dianggap tidak tepat menerapkan hukumnya, karena tidak memperhatikan motif Terdakwa dan keadilan bagi Korban. Penelitian ini juga merupakan penelitian normatif atau doktrinal dengan sifat preskriptif dan terapan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder, kemudian dibaca, dipelajari dan dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum sebagai pendukung dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah analisis terhadap Putusan Hakim yang tidak sesuai dengan kronologis perbuatan Terdakwa dan fakta-fakat yang terungkap dalam persidangan. Selanjutnya dalam penelitian ini, juga menguraikan dan membuktikan bahwa ada peraturan lain yang lebih tepat dan sesuai untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu menggunakan ketentuan perbarengan tindak pidana (Concursus).Kata Kunci: Akun Palsu, UU ITE, ConcursusAbstractThis research aims to examine the Judgment of the District Court of Pati in Case Number 10 / Pid. Sus / 2013 / PN.Pt. In this case, the Judge dismissed the Accused with Article 28 Paragraph (2) of Law Number 11 Year 2008 regarding Information and Electronic Transactions (UU ITE) in accordance with the Public Prosecutor’s indictment of hate speech against the Islamic community in Pati Regency. However, in the judgment, the judge is considered improper to apply the law, because it does not pay attention to the motive of the Defendant and justice for the Victim.This research is also a normative or doctrinal study with prescriptive and applied properties. The type of data used is secondary data with the technique of collecting legal materials used by the author is by document studies or library studies conducted by collecting legal materials both primary and secondary, then read, studied and analyzed to answer the legal issues as supporters in research. The result of this research is the analysis of Judge’s Decision which is not in accordance with the chronology of the Defendant’s actions and the facts revealed in the hearing. Furthermore, in this research, it will describe and prove that there are other regulations that are more appropriate and appropriate to be imposed on the Defendant on the basis of a criminal act of Concursus.Keywords: Counterfeit Account, Constitution of Information and Electronic Transactions (UU ITE), Concursus

PERAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA , Supanto; Tika Andarasni Parwitasari; , Sulistyanta; Winarno Budyatmojo; , Ismunarno; Budi Setiyanto; Sabar Slamet
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58968

AbstrakKegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada para guru dan siswa di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah para siswa melakukan penyalahgunaan narkotika. Maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan para generasi muda termasuk para siswa sekolah, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Oleh karena itu, untuk mencegah semakin banyaknya pengguna narkoba di kalangan pelajar, maka perlu dilakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika. Metode kegiatan pengabdian ini berbentuk penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilanjutkan dengan dialog interaktif seputar narkoba antara para siswa dengan tim penyuluh hukum yakni para Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Narkoba dari segi agama sudah pasti adalah sesuatu yang haram, dan dari segi masa depan sebuah bangsa, narkoba adalah senjata paling ampuh untuk menghancurkan sebuah negara. Diharapkan dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini, semakin banyak pelajar yang memiliki wawasan tentang bahaya narkoba.Kata kunci : Undang-Undang Narkotika, narkoba, pelajar, penyuluhan hukumAbstractThis community service activity is to socialize Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics to teachers and students at SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. This activity aims to prevent students from abusing narcotics. The rise of narcotics abuse among the younger generation, including school students, both as users and as dealers. Therefore, to prevent the increasing number of drug users among students, it is necessary to socialize the dangers of narcotics abuse. The method of this service activity is in the form of legal counseling on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which is followed by an interactive dialogue about drugs between students and the legal advisory team, namely the Lecturers of the Criminal Section of the Faculty of Law, Sebelas Maret University. Drugs in terms of religion are definitely something that is forbidden, and in terms of the future of a nation, drugs are the most powerful weapon to destroy a country. It is hoped that with this legal counseling activity, more students will have insight into the dangers of drugs.Keywords: Narcotics Law, drugs, students, legal counseling

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search