Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.665
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Budi Setiyanto
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
MENELAAH ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI PADA TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG NOMOR 15/PID.B/2015/PN. PDP) Rezky Bagas Pradipta; Winarno Budyatmojo; Budi Setiyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47415

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya Putusan Pengadilan Negeri Padang  Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp mengenai pemerasan dan pengancaman menggunakan sistem elektronik dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penelitian hukum ini adalah penelitian normatif deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis hukum yang digunakan yaitu metode penalaran deduksi. Penggunaan sistem elektronik memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dari dampak negatifnya adalah adanya tindak  kejahatan yang memanfaatkan sistem elektronik. Ini dapat terlihat dalam kasus pemerasan dan  pengancaman yang terjadi di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp, diketahui bahwa perbuatan pemerasan dan pengancaman oleh terdakwa adalah melalui sarana handphone dan menggunakan foto pribadi korban. Terdakwa divonis menggunakan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP. Berdasarkan penelitian ini, terbukti bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pornografi. Memperhatikan adanya asas Lex Specialis Derogat Legi Generali maka dapat dikatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang sebagai ketentuan khusus.Kata kunci : Pemerasan, Pengancaman, Sistem Elektronik, Pornografi AbstractThis study aims to determine whether or not the Padang Panjang District Court Jurisprudence Number  15/Pid.B/2015/PN. Pdp regarding the crime of threat and extortion cases carried out using an electronic system with the provision contained in Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and Law Number 44 of 2008 on Pornography. This legal research is a descriptive normative research. The types of data used include primary and secondary data types. Data collection techniques used were literature study and document study. The legal analysis used is the deduction method. The use of electronic systems has positive and negative impacts. One of the negative impacts is the existence of a crime that utilizes an electronic system. This can be seen in the case of extortion and threats that occur in the city of Padang Panjang, West Sumatra. Based on the Padang Panjang District Court Jurisprudence Number 15 / Pid.B / 2015 / PN. Pdp, it is known that the defendant’s blackmail and threats were carried out by means of a cellphone and using the victim’s personal photo. The defendant was convicted using Article 368 paragraph (1) and Article 369 paragraph (1) of the Criminal Code. In this study, it was evident that the defendant’s actions fulfilled the provisions contained in the Information and Electronic Transactions Law and the Pornography Law. Noting the existence of the Lex Specialis Derogat Legi Generali principle, it can be said that the Padang Panjang District Court Jurisprudence is not in accordance with the provisions in those special laws.Keywords : Crime of Extortion, Crime of Threat, Electronic System, Pornography
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MUTILASI DISERTAI PENJUALAN BAGIAN TUBUH KORBAN DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI PEKANBARU NOMOR 34/PID.B/2015/PT.PBR Hilary Surya Megasakti; Budi Setiyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i2.47731

Abstract

ABSTRAK Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan mutilasi disertai penjualan bagian tubuh korban dalam Putusan Hakim Nomor 34/Pid.B/2015/PT.PBR. Penelitian hukum ini menggunakan metode penulisan hukum normatif. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis membahas menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan undang-undang (Statute Approach). Pada penelitian hukum ini penulis mendapati bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan mutilasi disertai penjualan bagian tubuh korban dalam sistem concurcus realis belum dapat terpenuhi dikarenakan terdapat unsur kejahata­n yang tidak diperhatikan dengan baik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum berupa tidak memperhatikan pasal 181 KUHP, unsur dimana jasad para korban dipotong dan dijual kepada pemilik kedai sebagai daging kambing untuk dikonsumsi. Sehingga penerapan pasal KUHP dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Delfi menjadi kurang tepat karena tidak menerapkan Pasal 181 KUHP terhadap tindak pidana yang jelas telah dipenuhi unsur-unsurnya.Kata kunci : penegakan hukum, mutilasi, concurcus realis.ABSTRACTThis journal was designed to analyze the law enforcement on the premeditated murder with mutilation issue in the Appeal Court of Pekanbaru  Verdict of Number 34/PID.B/2015/PT.PBR. The journal was conducted by employing the normative legal research. Legal research is a process to discover the penal provisions, legal principles and the doctrines of law to answer the legal issues which encountered by collecting secondary data as the source of legal primary and secondary data. The researcher used case approach and statute approach. Through this research, the researcher concluded that the law enforcement of the issue has not been fulfilled as the criminal elements are not being well noticed to strengthen the penal provisions because of criminal act that the defendant do which cut the victim body into a pieces and sale them to the butcher, actually violating criminal law on article 181. So that the application of article in criminal acts committed in cafes by the defendant muhammad delphi be inappropriate because not to apply article 181 Indonesian penal code to crimes which obviously had been fulfilled its elements.Keyword : law enforcement, mutilation, conjunction of more act.
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR (Studi Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN.Pdg.) Maulana Yusuf Afif; Budi Setiyanto; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58938

Abstract

AbstractThis article is for analyzing verdict of produce and distribute pharmacy stuffs without distributing-license crime that firstly observed first with criminal law. This research is a normative-prescriptive law research. The data achieved from primary and secondary data. According to the study and result of research that produce some conclusion about verdict contemplation with Indonesian positive law and law judgement of judge with elements of criminal law. Verdict of produce and distribute pharmacy stuffs without distributing-license crime observed by some regulations that rule of this criminal act. Law judgements of judges in the verdict then observed and appropriated with the elements of criminal law in Indonesia.Keywords: Pharmacy Stuffs, Indonesian Positive Law, Law judgements of judgesAbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis putusan dalam perkara memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dengan meninjau terlebih dahulu dengan hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan mengenai tinjauan putusan dengan hukum positif Indonesia dan tinjauan pertimbangan hukum hakim dengan unsur-unsur hukum pidana. Putusan dari perkara memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ditinjau menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan tindak pidana tersebut. Pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang ada di dalam putusan tersebut kemudian ditinjau dan disesuaikan dengan unsur-unsur yang ada di dalam hukum pidana di Indonesia.Kata Kunci: Sediaan Farmasi, Hukum Positif Indonesia, Pertimbangan Hukum Hakim
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 109/Pid. Sus/2014/Pn.Wat) Rosiani Niti Pawitri; Budi Setiyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40532

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana terhadap jaminan fidusia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan penerapannya melalui pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana terhadap jaminan fidusia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang dipergunakan adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi dokumen. Teknis analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan terkait tindak pidana terhadap jaminan fidusia hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 35 dan Pasal 36. Perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana terhadap jaminan fidusia adalah sengaja melakukan pemalsuan hingga terciptanya sertifikat jaminan fidusia; dan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Selanjutnya, perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates nomor: 109/Pid.Sus/2014/PN.Wat ini pertimbangan hukum oleh hakim dalam tindak pidana terhadap jaminan fidusia yang dilakukan pelaku telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia..Kata Kunci: Tindak Pidana, Jaminan Fidusia, Tindak Pidana Jaminan Fidusia.AbstractThe purpose of this research is to find regulation of fiduciary crimes in the legislations in Indonesia and its application in legal consideration by the judges in the cases of fiduciary crimes. The method used prescriptive doctrinal legal research. Types of legal materials that are used in this paper is a secondary law. Technique used in the collection of legal materials is with the study of documents. Technique of law material data was used sylogism method with deduction reasoning. Based on the result of this research concluded that the crime of fiduciary just regulated by Fiduciary Act No. 42 of 1999 on the Article 35 and 36. Actions of fiduciary crimes are deliberately falsified to created the fiduciary certificate; and transfer the object of fiduciary without written approval from the recipient of the fiduciary. Futhermore, the fiduciary crimes in the transfer the object of fiduciary without written approval from the recipient of the fiduciary at Wates First Intance No. 109/Pid.Sus/2014/PN.Wat these legal considerations by the judges in the fiduciary crimes already in accordance with Fiduciary Act No. 42 of 1999.Keywords: Criminal Act, Fiduciary, Fiduciary Crimes.
Co-Authors ' Supanto , Ismunarno , Sulistyanta , Supanto , Widodo Tresno Novianto Chandra, Daryus Daniel Hasianto Hendarto Deas Markustianto Diana Lukitasari Ghani Dharuby Hanif Muhammad Rifa’i Hilary Surya Megasakti I Wayan Mustika Maulana Yusuf Afif Naufal Nabawi Basworo Nurul Fatihah Manfaati Rezky Bagas Pradipta Risanuri Hidayat Rosiani Niti Pawitri Sabar Slamet Sri Suning Kusumawardani Sunarno Sunarno Tika Andarasni Parwitasari Widiyani Ratna Furi Winarno Budyatmojo Yuliana Ratnadewi Yumna Khalikah Khalis