Nurhan
Universitas Islam Indragiri

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI KESYAHBANDARAN DALAM PROSES PENDAFTARAN AKTA HIPOTIK KAPAL Nurhan
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Shipping means to economic wheel, strengthen national unity, in establishing embodiment archipelago insight, enhance and support national defense and security which could further strengthen the relations between nations, in addition to the cruise also act as supporting, driving and driving force for economic growth in Indonesia, shipping business in carrying out those activities would require a large capital. provision of capital carried out by financial institutions, and of course accompanied by a guarantee and one of the security institutions are mortgages. The setting is KUHD ship registration law, Law No. 17 of 2008, Government Regulation No. 51 of 2002, and the Regulation of the Minister of Transportation PM Number 13 Year 2012. Imposition of a mortgage on the vessel carried by the ship mortgage deed by Acting Registrar and Registrar Baliknama ships in the boat is registered and recorded in the master list of the ship concerned
INDENPENDENSI MAHKAMAH PELAYARAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM nurhan
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v6i2.1832

Abstract

Indenpendensi Mahkamah Pelayaran jika dihubungkan dengan Prinsip Negara Hukumbelum dapat dikatakan Indenpendesi karena Mahakamah pelayaran merupakan Lembaga yang berada langsung dibawah Menteri Perhubungan sehingga masih adanya intervensi terhadap proses pemeriksaan; dalam prakteknya sulit dihindarkan adanya intervensi dari pihak lain. Adanya hubungan anggota Mahkamah Pelayaran dengan penegak pihak lain mencakup hubungan yang terlalu akrab dan pribadi, seperti pengusaha pelayaran dan pejabat dilingkungan Kementeian Perhubungan dapat menyulitkan Anggota Mahkamah Pelayaran dalam menjaga obyektifitasnya.
IMPLEMENTASI WEWENANG DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TENAGA KERJA OUTSOURCING DI BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG TEMBILA Syariffuddin; Nurhan
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2056

Abstract

Dasar hukum perburuhan di Indonesia diatur didalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, namun demikian kedudukan buruh di Indonesia masih lemah, khususnya tentang buruh outsourcing. Dasar dari outsourcing yaitu Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permasalahan ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian semua pihak termasuk manajemen BUMN adalah masalah tenaga kerja Outsourcing. Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan ketenagakerjaan di BUMN meminta agar BUMN dapat menangani permasalahan tenaga kerja outsourcing BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
EKSEKUSI JAMINAN HIPOTIK KAPAL YANG BERLAYAR DILUAR PERAIRAN INDONESIA Nurhan; Indra Sakti
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2277

Abstract

Hipotik kapal sebagai salah satu dari perjanjian accessoir dari suatu perjanjian yang mempunyai nilai dan fungsi untuk penyelamatan kredit apabila terjadi kemacetan kredit oleh debitor. Maka untuk menutupi kerugian yang diderita oleh pihak kreditor, maka dilakukan eksekusi hak jaminan kreditor dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana eksekusi jaminan hipotik kapal yang berlayar diluar perairan Indonesia. Sedangkan metodeyang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Eksekusi terhadap kapal yang sedang berada atau berlayar diluar perariaran wilayah Indonesia sangat sulit dilakukan. Bahkan eksekusiatas objek hipotik kapal laut tersbut dapat menimbulkan ketidakpastian. Apalagi dalam peraturan perundang-undang Indonesia tidak ada pengaturan tentang penyitaan benda yang berada diluar wilayah Indonesia, sehingga terdapat pengeksekusian benda yang berada di luar wilayah Indonesiabelum ada dasar hukumnya.