Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENELITIAN MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender JURNAL HUKUM ISLAM Jurnal Litbang Kota Pekalongan
Shinta Dewi Rismawati
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP POLITIK HUKUM BERBASIS PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA Shinta Dewi Rismawati
Jurnal Hukum Islam Volume 10, Nomor 1, Juni 2012
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the Era of Globalization, human rights has become one of the international political commodities that can be used by international agencies and foreign countries to pressure the regime of a nation. Therefore, Indonesian government as a part of global communities has to establish a legal politics (legal policy) that promotes on the protection of human rights. It is a strategic tool that can be applied for coloring, characterizing, and forming the legal system. This article tries to see the concrete manifestation of the legal politics (legal policy) which has been presented in the form of legal institutions that provide recognition and protection of human rights for the people of Indonesia.
PENGEMBANGAN SMART ECONOMY KOTA PEKALONGAN MELALUI PENERAPAN E-RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Paminto Agung Christianto; Siti Nurhayati; Mujiyono Mujiyono; Sobrotul Imtikhanah; Projo Angkasa; Shinta Dewi Rismawati; Vita Nur Latief
JURNAL LITBANG KOTA PEKALONGAN Vol. 13 (2017)
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54911/litbang.v13i0.55

Abstract

Kota Pekalongan memiliki 11 titik pasar tradisional yang masing-masing pasar memiliki puluhan hingga ratusan kios dan berdasarkan data yang tercatat dalam buku “Pekalongan Dalam Angka Tahun 2016”, jumlah pedagang yang ada sebanyak 4.531 pedagang. Kesulitan yang dialami oleh petugas Dinas Pasar Kota Pekalongan dalam mengelola retribusi pelayanan pasar untuk 4.531 pedagang tersebut adalah karena sistem yang digunakan masih manual yaitu dengan menggunakan karcis dan buku catatan, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan pencatatan atau terjadinya kecurangan dari oknum petugas atau pedagang yang tidak jujur. Kesulitan lain adalah dinas terkait sulit memantau dan mengawasi proses penarikan dan pelaporan dana retribusi pelayanan pasar, sehingga dimungkinkan penerimaan retribusi pelayanan pasar menjadi tidak optimal. Hasil kajian ini berupa rekomendasi kepada Pemerintah Kota Pekalongan dan khususnya dinas pasar kota Pekalongan untuk segera membangun dan menerapkan sistem e-retribusi pelayanan pasar di kota Pekalongan, sehingga proses penarikan dana retribusi pelayanan pasar dapat dipantau dan diawasi dengan mudah yang akhirnya akan berdampak pada optimalnya penerimaan dana retribusi pelayanan pasar yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota Pekalongan.
PEDAGANG PASAR TIBAN DAN MODAL SOSIAL Membangun Tatanan Sosial-Ekonomi Lokal Shinta Dewi Rismawati
Jurnal Penelitian Vol 7 No 2: Nopember 2010
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jupe.v7i2.104

Abstract

After the breaking off of Banjarsari market of Pekalongan City, the small vendors of the market came up and did not give up with the condition. They made an institution called PARTI or PASTI –standing for pasar tiban – to hold a temporary market to make them survive economically. The problems to be answered in this research are what the social capital values that are acknowledged and institutionalized among the vendors; how they struggle to survive; and what factors that support and hamper their struggle. To answer those problems, this research used qualitative approach by observation and in-depth interview to collect data. Key informants were selected purposively using snowball sampling. Data triangulation was used to validate the collected data. The result of this research shows that social capital values i.e. trust, values-norms, participation, and structure based on Islamic values and built up through social interaction between the vendors and their stakeholders can put the society’s economic wheel in motion and also build social structure more effective, efficient, and communicative. The ability strategy done by them to survive and exist is that they are able to maintain their ability in increasing their turnover, number of costumers, capital, and family’s welfare, and their ability to make good relationship among them, and between them and local community and administration. In fact, the existence of temporary market has not only support factors but also hamper factors
HAKIM DAN MEDIASI: Pemaknaan Hakim Terhadap Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan Shinta Dewi Rismawati; Saif Askari; M. Muslih Husein
Jurnal Penelitian Vol 9 No 2: November 2012
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jupe.v9i2.142

Abstract

This sociolegal research was aimed to understrand the judge’s comprehension toward mediation in private lawsuit procession. This comprehension was so urgent in order to understand how pragmatism practice could infiltrate in law court. To do so, I used symbolic interaction approach and model to analyze the data, that snowball-purposively gathered from the Judges. The locus of this study located in Pekalongan District Court (Pengadilan Negeri). The study showed some divergences opinion among judges in understanding the laws/norms/statutes of mediation both, textually and contextually (as they applied the text of norm in their cases). So, it effected on the implementation of enforcement and made them tend to pragmatic in doing mediation as formalistic-routine procedure. The roots of this attitude came from internally factors such pragmatism itself and externally ones, pragmatism among the parties of lawsuit and their advocaats.
MODEL KONSTRUKSI HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Shinta Dewi Rismawati
Jurnal Penelitian Vol 6 No 2: Nopember 2009
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jupe.v6i2.226

Abstract

Pasca pemberlakuan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ternyata tidak otomatis  mengurangi jumlah angka KDRT di wilayah hukum PN Pekalongan. Konstruksi hakim dalam memutus kasus KDRT dalam perspektif legal hermeneutic menjadi poin penting, mengingat putusan hakim memiliki posisi yang sangat strategis sebagai law as a tool of social control dan law as a social engineering. Permasalahan yang diangkat: pertama bagaimanakah konstruksi hukum hakim untuk memutus kasus KDRT di PN Pekalongan dalam perspektif legal hermeneutic; kedua, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi konstruksi hukum hakim  dalam memutus kasus KDRT tersebut?; Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Putusan Hakim PN Pekalongan dalam memutus pekara KDRT telah melakukan 3 tahapan dalam legal hermeneutic, yakni teks, konteks dan kontekstualisasi meskipun sangat sederhana dengan metode interpretasi gramatikal, dan 2). Putusan hakim PN Pekalongan ternyata selain mempertimbangkan faktor-faktor hukum (yuridis) ternyata juga memperhatikan faktor-faktor non hukum, yakni sikap dan penampilan dari terdakwa dan saksi
KARAKTERISTIK KEJAHATAN PEMBUNUHAN DALAM KONSTALASI RELASI GENDER Shinta Dewi Rismawati
Jurnal Penelitian Vol 5 No 1: Mei 2008
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jupe.v5i1.237

Abstract

Kejahatan pembunuhan tidak mengenal jenis kelamin, artinya pelaku dapat berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, akan tetapi ketidakadilan gender dapat memicu kejahatan berbasis gender. Kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh narapidana perempuan memiliki karakteristik tertentu, karena di dalam relasi gender yang tidak adil tersebut memunculkan marginalisasi, sub-ordinat, steorotipe, kekerasaan dan beban ganda terhadap perempuan dalam keluarga dan masyarakat, sehingga dapat mendorong dan memaksa perempuan melakukan kejahatan pembunuhan terhadap korban.
SISTEM PENGUPAHAN DAN PEMBAGIAN KERJA PEREMPUAN BURUH BATIK BERBASIS PUTTING OUT SYSTEM DI KOTA PEKALONGAN (Proses dan Implikasi Marginalisasi Terhadap Perempuan Buruh Batik) Rita Rahmawati; Shinta Dewi Rismawati; Esti Zaduqisti
Jurnal Penelitian Vol 10 No 2: November 2013
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jupe.v10i2.365

Abstract

This research was motivated by the rampant of batik female workers who worked with the Putting Out System (POS) and were marginalized in Pekalongan City. This study was aimed to answer the research questions: what was the marginalization form of women workers through the wage system and division of labor in the production chain based on POS was; the actors who were involved in the process; what factors caused it; and what was implications for women workers, their family and bosses inside production process as well as outside the production process. In-depth interview and observation were used to investigate data. Triangulation of data source and investigating method were also used to validate the investigated data. In addition, Interactive model was used to analyze. The results were: (1) the actors who played a role in the process of marginalization of women workers in Pekalongan batik is the boss, makloon, religious elite (Kyai / Ustazd - ah), and the state; (2) the cause root of that marginalization was manipulated by patriarchal and capitalism ideology; and (3) the implication of that marginalization for woman workers inside production process was that they were positioned as a production machine to make a profit. While the implications outside the production process, they still lived in poverty.
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PUSARAN PEMBANGUNAN DAERAH (Telaah Kritis atas Kendala dan Solusi) Shinta Dewi Rismawati
Muwazah Vol 4 No 1 (2012)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v4i1.152

Abstract

Abstract : Women's participation in any development process is very important and strategic in the context of policy decisions that is favored of women. The assumption is, that women as members of society is basically have the same chances and opportunities to participate in every stage of development, since women are also the subject of development. However, there are many obstacles and barriers to encourage women to participate actively, for instances: internal or external constraints. Internal herein is relating to personal / individual of the women themselves (aspect of psychologicalpersonality).  Whereas external here is associated with things that are outside of the women themselves (structural and cultural). Thus, the solution is also varies from internal and external as well, such as increasing the capacity building for women and the socialization and education concerning the true concept of gender to the public. Abstrak : Partisipasi perempuan dalam proses pembangunan sangat penting dan strategis dalam konteks keputusan kebijakan yang disukai wanita. Asumsinya adalah, bahwa perempuan sebagai anggota masyarakat pada dasarnya memiliki kesempatan yang sama dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap tahap perkembangan, karena perempuan juga subyek pembangunan. Namun, ada banyak kendala dan hambatan untuk mendorong perempuan untuk berpartisipasi secara aktif, untuk contoh: kendala internal maupun eksternal. Disini internal yang berkaitan dengan pribadi / individu perempuan itu sendiri (aspek psikologis-kepribadian). Sedangkan eksternal sini dikaitkan dengan hal-hal yang di luar dari perempuan itu sendiri (struktural dan kultural). Dengan demikian, solusi ini juga bervariasi dari internal dan eksternal juga, seperti meningkatkan pembangunan kapasitas bagi perempuan dan sosialisasi dan edukasi mengenai konsep gender benar kepada publik.
DISTRIBUSI PERAN STAKEHOLDER TERHADAP PENANGANAN DOMESTIC VIOLENCE DALAM KONTEKS MASYARAKAT MADANI Shinta Dewi Rismawati
Muwazah Vol 4 No 2 (2012)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v4i2.161

Abstract

Abstract : Domestic violence is a human problem, because in it there is a dimension of human rights violations. Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence are limitative have determined the distribution of the roles of each stakeholder in handling domestic violence cases. Stakeholders involved include the government as a representation of the state, NGOs, families, advocates, law enforcement officers, medical workers and clergy personnel. The number of stakeholders involved in the handling of domestic violence menginditifikasikan that domestic violence is a serious human rights crimes. Porposional division of roles between the state and the non-state institutions in the handling of domestic violence shows these regulations relevant to the concept of civil society in Indonesia.Abstrak : Kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan kemanusiaan, karena di dalamnya berdimensi pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah menentukan distribusi peran masing-masing pemangku kepentingan dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pemangku kepentingan yang terlibat termasuk pemerintah sebagai representasi negara, LSM, keluarga, advokat,  aparat penegak hukum, tenaga medis dan rohaniawan. Jumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga mengindetifikasikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan hak asasi manusia. Pembagian porposional peran antara negara dan lembagalembaga non-pemerintah dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan peraturan hukum tersebut relevan dengan konsep masyarakat madani di Indonesia.
PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKEADILAN GENDER (Pendekatan Studi Hukum Kritis Bagi Perlindungan Hak Asasi Perempuan Di Indonesia Pasca Ratifikasi CEDAW) Shinta Dewi Rismawati
Muwazah Vol 3 No 2 (2011)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v3i2.266

Abstract

The ratification of the CEDAW Convention through Law No. 7 of 1984 has konesekuensi depth, because the “spirit” that convention should be followed up by making gender-just legal rules, in other words the state has a moral obligation and legal accountability to promote the protection, promotion and protection of human rights against women. In order to realize the mission, the critical legal studies approach can be used as a means to oversee efforts to protect Women Rights in Indonesia
Co-Authors Christianto, Paminto Agung Esti Zaduqisti M. Muslih Husein Mujiyono Mujiyono Projo Angkasa Rita Rahmawati Saif Askari Siti Nurhayati Sobrotul Imtikhanah Vita Nur Latief