Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEJAHATAN KORPORASI: PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA Nanda Melani; Shenti Agustini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran korporasi dalam pembangunan bangsa sangat signifikan. Korporasi dapat dikatakan menjadi pilar bagi perekonomian bangsa. Korporasi sangat berpengaruh tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga social, politik dan lainya. Seiring berkembangnya zaman timbul kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. KUHP yang tidak mengenal korporasi sebagai subyek hukum membuka kesempatan bagi oknum untuk memanfaatkan celah hukum tersebut. Adapun peraturan yang mengatur mengenai pertanggung jawaban korporasi yang berlaku sampai saat ini dinilai kurang efektif dan efisien. Ketentuan yang secara jelas mengatur mengenai “corporate criminal liability” masih berada pada tahapan Rancangan KUHP. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa sistem pertanggung jawaban korporasi terdapat beberapa doktrin atau teori dalam menentukan pertanggung jawaban menentukannya. Teori tersebut antara lain “identification doctrine, aggregation doctrine, reactive corporate fault, strict liability dan vicarious liability.” Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai pertanggung jawaban pidana oleh korporasi. Adapun penelitian ini mendukung untuk segera disahkannya Rancangan KUHP sebagai jawaban atas permasalahan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Adapun data data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari tulisan atau karya ilmiah baik berupa buku, jurnal, disertasi maupun literatur lainnya.
THE ROLE OF COMMUNITY COMPLAINTS POSTS IN SETTLEMENT OF ALLEGED CASES OF ENVIRONMENTAL DAMAGE AND POLLUTION Nanda Melani; Ninne Zahara Silviani
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 2 No 1 (2022): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The number of cases of environmental damage and pollution that occurred in Batam has made the Environmental Service (Dinas Lingkungan Hidup/DLH) create a complaint station a forum for the public to be able to report all allegations related to the occurrence of environmental pollution and/or damage. The increasing number of cases of environmental damage and pollution is indicated by the increasing number of complaints reported by the public to the agency and the many obstacles faced by the community. The purpose of this activity, among others, is to find out the requirements for public complaints and provide information about the flow of complaints handling carried out by the DLH Batam City so that the information obtained is accurate enough to make the public more sensitive to the surrounding environment to report any pollution actions. The implementation method in carrying out PKM activities passes through several stages. At the initial stage, PKM preparations were carried out to the relevant agencies. The next stage will be observation and identification of the subject matter and carry out data collection which will be analyzed at the Batam City Environmental Service. The author makes a project output design based on practical workplace conditions. At the last stage the author makes a PKM report. The results of this PKM show information regarding the complain station in the settlement of alleged cases of environmental damage and pollution based on the Regulation of the Minister of the Environment Number 22 of 2017 concerning procedures for managing complaints of alleged environmental pollution/damage and destruction. Forest. The output of the project made by the author is a stage that takes place at the PKM location