Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Analisis Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis
Surya Mukti Pratama
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN PENGAWASAN PERATURAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH DALAM KERANGKA SISTEM OTONOMI DAERAH Surya Mukti Pratama; Hario Danang Pambudhi
Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.5 KB)

Abstract

Kebijakan-kebijakan kepala daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah tidak selamanya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti peraturan daerah (perda) atau keputusan kepala daerah, melainkan acapakali dituangkan pula dalam beragam bentuk peraturan kebijakan (beleidregel). Penelitian normatif ini berusaha untuk mengkaji kedudukan peraturan kebijakan yang dibentuk oleh kepala daerah dan bagaimana format pengawasan yang harus dilakukan terhadap peraturan kebijakan kepala daerah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa peraturan kebijakan merupakan instrumen hukum yang mewadahi kebijakan-kebijakan diskresi kepala daerah yang dibentuk dalam rangka menjalankan urusan pemerintah daerah yang tidak terikat (vrijbeleid). Urusan pemerintahan itu dapat timbul baik dari desentralisasi ataupun tugas pembantuan. Selanjutnya dalam kerangka otonomi daerah, pengawasan terhadap peraturan kebijakan kepala daerah oleh pemerintah pusat perlu dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal (administrative review) yang lebih menitikberatkan pada penilaian segi kemanfaatan (doelmatigheidtoetsing), selain sisi legalitasnya (rechtmateghied). Pengawasan melalui administrative review ini menjadi mekanisme yang dapat diterima dikarenakan kondisi pengujian peraturan kebijakan melalui badan yudisial status quonya menunjukan masih dalam wilayah abu-abu (gray-area).
Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan dalam Hukum Tata Negara Indonesia Surya Mukti Pratama
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 2 No 3 (2021): Tema Hukum Adat
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The legal policy of recognition of indigenous peoples as outlined by the 1945 Constitution requires the government to make customary law a source and inspiration in the development of national law. In the field of private law such as land and inheritance law, customary law has been elaborated a lot into national law. However, constitutional customary law is still not elaborated so that it often seems that it does not make a good contribution to the development of constitutional law in Indonesia. Based on research it is known that constitutional customary law is a formal source of constitutional law that hierarchically falls under the constitutional law act. In fact, some constitutional customary laws have been adopted in positive constitutional law, such as the provisions regarding the indigenous legal alliance, and the concept of the president as the holder of power over the army.
Co-Authors Hario Danang Pambudhi