Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains
Imam Haryanto
Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Contamination In Covid-19 Sample – The Iceberg Phenomenon and Pandora Box (Law and Sociology Perspective) Yohanes Firmansyah; Imam Haryanto
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 07 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.363 KB) | DOI: 10.36418/jist.v2i7.199

Abstract

Infeksi Covid-19 telah menyebabkan dampak yang sangat besar di seluruh aspek kehidupan manusia, terutama dalam tatanan sistem kesehatan. Salah satu metode deteksi Covid-19 yang dikenal sebagai alat diagnosis baku (golden standar) adalah pemeriksaan molekuler berbasis amplifikasi asam nukleat. Tetapi kenyataan dilapangan, metode pemeriksaan ini pun rentan untuk terjadi kontaminasi dan menyebabkan kesalahan interpretasi dan diagnosis, serta membawa dampak lanjutan dari segi medis hingga sosial. Jurnal ini membahas tentang laporan kasus terjadinya kesalahan diagnosis akibat kontaminasi pada pemeriksaan molekuler berbasis amplifikasi asam nukleat, serta pertanggungjawaban hukum dari kesalahan tersebut. Penelitian ini berupa laporan kasus dengan metode pendekatan yuridisnormatif dari berbagai sumber primer maupun sekunder. Kejadian kontaminasi pada pemeriksaan molekuler berbasis amplifikasi asam nukleat khususnya pada kasus Covid-19, bukan semata-mata kesalahan dari tenaga kesehatan, tetapi merupakan serangkaian dampak dari permasalahan regulasi rumah sakit, pemerintah, dan masyarakat. Disisi lain, pertanggungjawaban hukum akibat kesalahan dan kelalaian ini tidak dapat dihindari, oleh karena dampaknya yang cukup besar bagi masyarakat di kemudian hari. Infeksi covid-19 tidak hanya berhubungan erat dengan masalah medis. Tapi lebih jauh sangat berhubungan erat dengan masalah sosial dan hukum, serta hubungan sebab akibat antara berbagai faktor menyebabkan konsekuensi hukum dan sosial yang dapat menyerang siapapun yang terlibat, baik tenaga kesehatan, rumah sakit, pemerintah, hingga masyarakat
Sengketa dalam Bidang Pelayanan Medis: Pelayanan yang Diberikan Oleh Dokteroid Paramedis Michelle Angelika S; Imam Haryanto
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 06 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.303 KB) | DOI: 10.59141/jiss.v2i06.343

Abstract

Perbandingan jumlah penduduk di Negara Indonesia dengan jumlah dokter yang ada di Negara Indonesia tidaklah seimbang, dengan kata lain Negara sangat membutuhkan bantuan tenaga kesehatan khususnya dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini mendorong timbulnya praktik dokteroid paramedis dikalangan masyarakat Kegiatan dokteroid yang dilakukan oleh paramedis dapat mengakibatkan kerugian seperti misdiagnosis, salah pemberian obat, multifarmasi, hingga menimbulkan penyakit baru , menyebabkan kecacatan permanen bahkan kematian. Pemberian tugas limpah dapat dijadikan perlindungan hukum dari pemerintah kepada pelaku praktik dokteroid paramedis. Namun perlindungan hukum ini menyalahi UU kesehatan yang mengutamakan profesionalitas dalam kesehatan. Berbeda degan Negara Indonesia, di Negara Australia bagi oknum yang melakukan praktik dokter palsu pelanggar akan dihadapkan pada kemungkinan hukuman maksimal tiga tahun penjara per pelanggaran. Mereka juga menghadapi kenaikan denda maksimum dari $ 30.000 menjadi $ 60.000 per pelanggaran untuk individu dan dari $ 60.000 menjadi $ 120.000 per pelanggaran untuk entitas perusahaan.
Co-Authors Michelle Angelika S Yohanes Firmansyah