Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON (Studi Kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara Terminal Weru) Ratna Arisandi; Hery Nariyah; Nursahidin Nursahidin
Jurnal Ilmiah Publika Vol 7, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v7i2.4030

Lahan TPAS yang sangat terbatas mengakibatkan menumpuknya sampah-sampah di TPS salah satunya TPS Terminal Weru yang diperuntukkan untuk tempat pembuangan sampah pedagang pasar. Namun, selain pedagang banyak masyarakat Weru yang membuang sampah di TPS tersebut yang mengakibatkan menumpuknya sampah liar di sekitar TPS tersebut. Penelitian ini dilakukan dan bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan dan mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon yang berwenang menangani hal yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah. Studi kepustakaan diperoleh dari referensi buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal, karya ilmiah, internet dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan kualitatif deskriptif. Hasil penlitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon (studi kasus Tempat Penampungan Sampah Terminal Weru) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya dimensi komunikasi, sumberdaya, dan struktur birokrasi belum optimal dan perlu ditingkatkan lagi.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah

PERBANDINGAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (Studi Komparasi di Sekretariat Daerah Kota Cirebon dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi III Cirebon) Iim Rohimatun Nahdiyyah; Moh Taufik Hidayat; Nursahidin .
Jurnal Ilmiah Publika Vol 6, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v6i1.1532

Abstrak Judul Skripsi adalah “Perbandingan Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Pegawai Badan Usaha Milik Negara (Studi Komparasi di Sekretariat Kota Cirebon dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi III Cirebon. Masalah yang penulis kemukakan adalah rendahnya produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil di Kota Cirebon dibandingkan dengan Pegawai Badan Usaha Milik Negara di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi III Cirebon. Hal ini terlihat dari indikasi dalam menyelesaikan pekerjaan sering mengalami kesalahan dan seringnya terjadi keterlambatan dalam pembuatan laporan. Hipotesis penelitian yang penulis ajukan adalah adanya perbedaan yang signifikan antara produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kota Cirebon dengan Pegawai Badan Usaha Milik Negara di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi III Cirebon. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan metode penelitian kombinasi yaitu dengan mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dengan metode kualitatif, adapun model kombinasi yang penulis gunakan adalah model penelitian Concurrent Trianguation Strategy yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama, baik dalam pengumpulan data maupun analisanya, kemudian membandingkan data yang diperoleh sehingga dapat di temukan mana data yang dapat dibandingkan dan dibedakan. Hasil Penelitian membuktikan bahwa produktivitas kerja baik kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kota Cirebon maupun Pegawai Badan Usaha Milik Negara di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi III Cirebon masih belum optimal, dimana keberhasilannya baru mencapai pada tingkatan yang cukup baik. Total skor produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah adalah sebesar 2210 atau 53,1 % sedangkan total skor produktivitas kerja Pegawai Badan Usaha Milik Negara di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi III adalah sebesar 2692 atau 65.7 %. Terdapat perbedaan yang signifikan antara produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kota Cirebon dengan Pegawai Badan Usaha Milik Negara di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi III Cirebon dengan signifikasi sebesar 0,000 atau ≥ (kurang dari ) 0,05. Nilai rata-rata produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kota Cirebon adalah sebesar 34,52 sedangkan nilai rata-rata produktivitas kerja Pegawai Badan Usaha Milik Negara di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi III Cirebon adalah sebesar 42,76. Hipotesis yang penulis ajukan adalah Ho ditolak. dengan kata lain H1 diterima atau H1 benar. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian diterima dan benar.

PROBLEM PENYEBAB RENDAHNYA PENYERAPAN ANGGARAN DI DAERAH Nursahidin .
Jurnal Ilmiah Publika Vol 5, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v5i1.1524

Judul penulisan dalam penelitian Problem Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran Di Daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian secara deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini didasarkan pada adanya fenomena dimana masih ditemukan adanya beberapa kendala dalam Problem Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran Di Daerah.Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran APBD, Dalam konteks ini, Bank Dunia menyebut negara-negara berkembang termasuk Indonesia punya permasalahan dalam penyerapan anggaran yang disebut “slow back loaded”, artinya penyerapan rendah pada awal sampai tengah tahun anggaran, namun melonjak memasuki akhir tahun anggaran. Kondisi demikian selalu berulang setiap tahun, sehingga hal ini menjadi suatu yang naif. Kenapa kita selalu masuk ke lubang yang sama dalam penyerapan anggaran ini. Apabila dikaji lebih runut, belanja barang /jasa pemerintah daerah selalu melonjak drastis di akhir semester kedua tahun anggaran. Trennya adalah tiga bulan terakhir selalu melonjak dengan sangat tajam. Tentu hal ini bukan peristiwa yang misterius, pasti terdapat faktor penyebabnya. Hal ini sesuai dengan hukum kausalitas; dimana ada akibat, maka ada penyebabnya.Kesimpulan dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyerapan APBD yang diharapkan menjadi motor penggerak roda perekonomian di daerah, ternyata ada fenomina dari tahun ke tahun selalu berulang penyerapannya selalu rendah. Untuk tahun 2015 hingga kuartal II rata-rata hanya terserap 26,4%. Banyak faktor yang menjadi penyababnya, baik bersifat internal maupun eksternal. AbstractTitle of writing in the study of Problem Causes Low Budget Absorption in the Region. This research is a descriptive research type using qualitative research method. This research is based on the existence of a phenomenon where still found some obstacles in the Problem Causes Low Budget Absorption in the Region.Factors Causing Low Budget Absorption APBD, In this context, the World Bank calls developing countries including Indonesia have problems in budget absorption called "slow back loaded", meaning low absorption in the early to mid-year budget, but soaring into the end of the year budget. Such conditions always repeat every year, so this becomes naive. Why do we always go into the same hole in the absorption of this budget. When analyzed more rapidly, local government goods / services spending always jumped dramatically at the end of the second half of the fiscal year. The trend is that the last three months have always jumped sharply. Of course this is not a mysterious event, there must be factors causing it. This is in accordance with the law of causality; where there are consequences, then there is the cause.The conclusion of all the above description can be concluded that the absorption of APBD is expected to be the motor of the economy in the region, there is a phenomenon from year to year always repeated absorption is always low. For the year 2015 until the second quarter on average only absorbed 26.4%. Many factors that become penyababnya, both internal and external.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON Samsul Arifin; Heriyani Agustina; Nursahidin Nursahidin
Jurnal Ilmiah Publika Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v3i2.1499

ABSTRACT This research is a qualitative research using verbal data from respondents' information about the implementation of the teacher certification policy in a position at the Cirebon District Education Office. Data collection techniques use interviews, observation, and documentation. The selection of informants used purposive sampling technique. Data analysis in this study uses qualitative descriptive analysis with data reduction and data display stages.The implementation study is a study of policy studies that lead to the implementation process of a policy. In practice policy implementation is a process that is so complex that it is not infrequently politically charged with the intervention of various interests. This study uses the theory of George C. Edward III. In this theory, the success of a policy implementation is influenced by four factors: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Furthermore, to analyze the implementation of the Teacher Certification Policy in the Office of the Cirebon District Education Office, this research will focus on observing these factors as observable phenomena. Based on the results of the study showed that the implementation of the teacher certification policy in the position in the Cirebon District Education Office, in general, has gone well. In the communication factor, the subfactor of transmission and consistency of information is good, but from the subfactor of clarity, there is a problem. This lack of clarity in information includes the requirements to carry out certification. Furthermore, on the factors of resources, sub-factors of staff, information, authority is effective but the sub-factors of facilities are inadequate. Facilities in the form of facilities and infrastructure, as well as a special budget for the implementation of certification in the Cirebon District Education Office, are insufficient. The factors of the disposition of the implementor include good. The bureaucratic structure factor also supports the implementation of the policy.The Cirebon District Education Office needs to conduct an optimal socialization by empowering principals and teacher supervisors, optimizing the utilization of a database of all public and private teachers in Cirebon District. Furthermore, the Cirebon District local government prioritized funds for implementing teacher certification in positions in the Cirebon District Education Office and providing incentives for implementers as beneficiaries.

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PEMBERDAYAAN APARATUR DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP URGENSI PAUD (RA) SERTA KELEMBAGAAN PAUD DI DESA CIKIDANG KECAMATAN BANTARUJEG KABUPATEN MAJALENGKA Nursahidin Nursahidin; Fahrudin Muhtarulloh
Jurnal ABDI: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/ja.v3n1.p1-5

Peyuluhan yang telah dilakukan ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat/ aparatur desa/ pengelola tentang pentingnya PAUD serta kelembagaannya. Dilihat dari beberapa indikator keberhasilan tujuan khusus ini sudah tercapai, diantaranya aparatur desa menjadi bagian dari pengurus yayasan serta pengelola PAUD akan membentuk yayasan untuk menaungi lembaganya. Tujuan jangka panjang penyuluhan ini adalah (1) meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini. (2) memperkuat kelembagaan PAUD. (3) meningkatkan pengawasan dan pembinaan aparat desa terhadap lembaga PAUD.Target luaran yang diharapkan setelah pengabdian ini dilaksanakan adalah mempublikasikan hasil pengabdian melalui publikasi ilmiah, media masa, maupun yang sejenisnya. Dengan demikian diharapkan hasilnya dapat bermanfaat secara luas. Metode penyuluhan yang digunakan adalah ceramah (presentasi), diskusi (tanya jawab), dan pembinaan.

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENGOLAHAN DATA DESA DI LINGKUNGAN KECAMATAN BANTARUJEG KABUPATEN MAJALENGKA Nursahidin Nursahidin; Fahrudin Muhtarulloh; Editya Nurdiana
Jurnal ABDI: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/ja.v3n1.p6-10

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan aparat desa dalam mengolah data desa. Hal ini kebanyakan disebabkan oleh faktor usia aparat desa dan fasilitas komputer yang masih terbatas di kantor desa. Oleh karena itu, kami bermaksud melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa pada lingkungan Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka berupa pemberian pelatihan dan pendampingan pengolahan data kependudukan dan lainnya dengan menggunakan software SPSS bagi Aparatur Desa. Kegiatan ini bertujuan untuk rangka meningkatkan kompetensi Perangkat Desa dirasa sangat penting dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan penguasaan mengakses informasi melalui dunia internet dan pembimbingan pengolahan data menggunakan software pengolahan data terkini. Disamping sebagai tugas Dosen yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, tentang kewajiban melakukan Pengabdian kepada Masyarakat, hasil Pengabdian ini diharapkan dapat bermanfat dalam membantu mewujudkan Pemerintah Desa yang professional, efisien dan efektif, bertanggungjawab serta meningkatnya pelayanan publik khususnya dalam hal penyediaan data, penyajian data dan pembaharuan data kependudukan maupun data lainnya.

The Challenges of Lifelong Education for Empowering the Elderly in The Community Suryadi Suryadi; Nursahidin Nursahidin; Yusmanto Yusmanto; Reza Gusmanti
SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Vol 10, No 4 (2022): SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS): Publishing November 2022
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/spektrumpls.v10i4.119630

The empowered elderly is the elderly who live in a civil community condition, namely a condition of the elderly who believe in their ability to create a better life and are aware of their rights and obligations in social life. The condition of empowering the elderly will be realized if the elderly get an education to be more empowered. The research objective was to determine the concept of lifelong education for the empowerment of the elderly in the community. This research was a literature review to find a lifelong learning model for lifelong education for the elderly's empowerment. By reviewing various literature or books and research reports from various journals, information was obtained about implementing lifelong education to empower the elderly in Indonesia. The research results indicated that lifelong education was not limited to adult education and the like but included and formed a unity in all education stages as a totality. Indeed, lifelong education is carried out by every human being born into this world. Lifelong education is a continuous effort of every individual to equip himself through education (increasing knowledge). Learning strategies in lifelong education for the empowerment of the elderly include the use of approaches, methods, techniques, demonstration forms, qualified learning resources, and students' management to realize educational interactions between educators and students, between students and between students, environment, and evaluation of the process. Keywords: Lifelong Education, Empowerment, Elderly

E-Government Implementation in the Village General Administrative Electronic System (SEDULUR) Program Hery Nariyah; Nursahidin Nursahidin; Darwanto Darwanto; Agus Purwanto; Ade Setiadi; Moh Sutarjo
IJEBD (International Journal of Entrepreneurship and Business Development) Vol 6 No 2 (2023): March 2023
Publisher : LPPM of NAROTAMA UNIVERSITY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29138/ijebd.v6i2.2085

Purpose: E-government is one of the government's efforts to develop the implementation of electronic-based government activities in order to improve the quality of service to various parties effectively and efficiently. In the context of implementing e-government in Cirebon City, Cirebon City is carrying out a smart city or smart city movement with its vision of realizing Cirebon as a creative, innovative, synergistic and competitive smart city in 2028. Lots of programs have been implemented as supporters of the realization of the smart city movement in the city of Cirebon. Research with the title "Implementation of E-government in the Village Public Administration Electronic System Program (SEDULUR) in Kalijaga Village, Harjamukti District, Cirebon City", has a formulation of the problem of how to implement the sedulur program in Kalijaga Village, Harjamukti District, Cirebon City. Design/methodology/approach: This research uses a case study method with a qualitative approach that is descriptive. Determination of informants using purposive sampling. The theoretical foundation used is the Balanced E-government Scorecard theory with five dimensions in it, the five dimensions are: benefits, efficiency, participation, transparency, and change management. Findings: Based on the research that has been done, it is concluded that the implementation of e-government in Kalijaga Village, Harjamukti District, Cirebon City with case studies of the sedulur program has not been optimal in its implementation, this is because the sedulur program still wants to be developed so that later all people can access it without having to contact the head of the RW First of all, it's just that the budget was diverted during the Covid-19 pandemic which hampered the development of the Sedulur program. Practical implications: The efforts that have been made are with Harjamukti District supporting government programs related to people who are aware and obedient of paying taxes so that revenue-sharing funds (DBH) from these taxes can be allocated for the development of the sedulur program. Paper type: Research paper

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search