Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Urgensi Pembentukan Lembaga Adat Urang Lom Guna Memberikan Perlindungan Suku Lom Wirazilmustaan Wirazilmustaan; Rahmat Robuwan; Rio Armanda Agustian
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2020): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v15i2.1983

Abstract

Bangka Belitung Province have a community called a native population known as the Lom or Urang Lom. Legal recognition of the Urang Lom community in the formation of the Village Customary Institution where Urang Lom still lives is a very important part of the perspective of legal protection. The form of legal protection against the existence of Urang Lom is only limited to the recognition of a traditional institution called Mapur Customary Institution which is under the auspices of the Malay Customary Institution of Bangka. The formal and material legality problem in the formation of the Urang Lom Customary Institution in Gunung Muda and Gunung Pelawan Villages is related to the synergy of the Mapur Customary Institution that has been formed with the Village Customary Institutions based on the Village Law. Gunung Muda Village, and Gunung Pelawan Village made the formation of the Village Customary Institution be difficult because it clashed with the village territorial area.
Dimensi Desentralisasi Analisa Pola Hubungan Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan rahmat robuwan; Wirazilmustaan Wirazilmustaan
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i2.2713

Abstract

This research is motivated by the implementation of decentralization in a country that cannot be separated from mineral resources owned by each region. The arrangements of management of mining become an inseparable part in the editorial discussion of the policy directions and thw arrangements of regarding decentralization. The Regions that have the potential for explorative natural resources are faced with a complicated situation and full of pros and cons when discussing about mining in their area. The revised of the act of regional government certainly contributes to the political of decentralized law and the arranggement of mining. The relationship between the central government and regional governments, especially the provinces in mining management based on the Act of Mineral and Coal must receive special attention, because it has a direct orientation towards the perspective of decentralization. To discuss these issues, conducted by normative legal research method with the statute approach. The authority of the central government in managing mineral and coal mining has a paradigm of decentralization that is felt to be getting stronger. Exceptions to government affairs which by acts are determined as central government affairs are the constitutional basis of legislators as the basis for decentralization
Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Bagi Korban Tinda Pidana Terorisme Jeanne Darc Noviayanti Manik; Rahmat Robuwan; Wirazilmustaan Wirazilmustaan
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2022): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3362

Abstract

Victims of terrorism are not only those affected by terrorist attacks but include those exposed to terrorist ideology. The series of bombings, shootings and stabbings that occurred in the territory of the Republic of Indonesia has resulted in the loss of life regardless of the victim, causing widespread public fear, and property losses, resulting in a wide impact on social, economic, political, and international relations. The method used is Legal Research based on legislation related to each other. The best thing that can be done by the state to maintain the safety and security of citizens from becoming victims of terrorism is to prevent or anticipate that terrorism crimes do not occur. The fulfillment of the rights of victims under Act No. 15 of 2003 at the crisis stage after the crime of terrorism must be taken immediately because the action relates to the safety of the victim. Act No. 5 of 2018 states that the victim of non-criminal terrorism is a person who suffers physical, mental, and/or economic losses resulting from a Terrorism Crime. Victims are direct victims as well as indirect victims of a crime of terrorism. The determination of victims of terrorism can be done directly by investigators, without having to wait for a court decision. Treatment of victims, especially those who must receive medical treatment, psychosocial and psychological rehabilitation.
PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DALAM RANGKA PENGUATAN EKONOMI DESA (PENDAMPINGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN BUM DESA DI DESA LABUH AIR PANDAN) Wirazilmustaan Wirazilmustaan; Rio Armanda Agustian; Rahmat Robuwan
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Vol 7 No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpu.v7i1.1965

Abstract

Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat BUMDesa merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang sangat penting guna membangun perekonomian Desa agar lebih progresif. Melalui BUMDesa, potensi-potensi yang ada di desa diharapkan mampu untuk dikelola secara lebih profesional namun tetap memiliki perspektif nilai kekeluargaan di dalamnya dengan naungan pemerintahan desa sebagai penggerak otonomi pemerintahan di desa khususnya bidang perekonomian yang berkesinambungan. Hal yang sama juga diterapkan di Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai sebuah Desa yang memiliki akses cukup jauh dari perkotaan, Desa Labuh Air Pandan memiliki potensi yang begitu besar. Hal inilah yang harus dikedepankan dengan membangun sinergisitas yang kuat antar Pemerintahan Desa, BUMDesa, serta masyarakat secara utuh sehingga potensi-potensi tersebut mampu dikelola dengan baik yang kemudian menjadi peningkatan perekonomi di Desa Labuh Air Pandan. Hanya saja, diperlukan upaya-upaya yang nyata serta keterlibatan akademisi dalam membangun senergi tersebut. Untuk itu melalui program pengabdian ini, berbagai kegiatan telah dilaksanakan sebagai landasan utama dalam membangun ekonomi desa yang lebih baik lagi melalui BUMDesa di Desa Labuh Air Pandan. Beberapa kegiatan pengabdian yang sudah terealisasi antara lain yakni : penyusunan draft peraturan desa tentang badan usaha, sosialisasi pembangunan ekonomi desa melalui bumdesa, bantuan alat operasional percetakan konblok, pendirian komunitas “desa usaha mandiri”, serta luaran tambahan yaitu masuknya tim pelaksana pengabdian sebagai tenaga ahli pendampingan pembangunan ekonomi desa dan tim seleksi fit and proper test pemilihan pejabat Direktur BUMDesa periode baru sesuai dengan permintaan pihak desa
Implementasi Prinsip Ultra Vires di Indonesia, Inggris, Jerman, Singapura, dan Australia Wirazilmustaan Wirazilmustaan; Charles Simabura
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1242

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan konsep ultra vires dalam hukum perusahaan di Indonesia, Inggris, Jerman, Singapura, dan Australia. Ultra vires mengacu pada tindakan perusahaan yang melewati batas wewenang yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar atau memorandum of association. Setiap negara memiliki kerangka hukum yang berbeda dalam mengatasi masalah ultra vires, dan tulisan ini akan menganalisis perbedaan dan persamaan dalam pendekatan hukum kelima negara tersebut.