Garuda - Garba Rujukan Digital

Kepemimpinan Geuchik dalam Meningkatkan pembangunan gampong Alue Krueng Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya(Studi Kepemimpinan Geuchik Miswar dalam pemgelolaan dana gampong) darwin darwin; effendi hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 3, No 2 (2018): Mei 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.637 KB)

ABSTRACT Leadership of a headman (Geuchik) basically refers to how to coordinate the whole needs of people in every decision-making process. Geuchik should also be able to set targets to achieve for society development as well as communicate and channel their aspirations. It is also expected that a Geuchik be able to provide all the needs of the people living in his area. Funding provided by central government for village named dana gampong is very pivotal in speeding up the area development. Miswar, as a Geuchik, was expected to do the same thing. He should be able to actualize the accelerated development. The objective of this research was to know the process of village’s development under the rule of Miswar and to know the benefits gained from dana gampong in Alue Kareng in realizing speed up development.This study employed qualitative descriptive approach. The data were obtained from field and library study. Field study was performed by interviewing informants. Library study, on the other hand, was done by reading books, scripts, journals, rules, and other related references. The results showed that Miswar as a Geuchik always focus on situational, consultative leadership styles. He managed to do all of his duties successfully and well. His success can be seen from the main road reconstruction in several places. Dana Gampong benefited people in Alue Krueng by which road construction that gives easier access for people to travel to their plantation and rice fields. Geuchik Miswar is expected to develop his leadership skills and maintain his working spirit in order to speed up the process of achieving prosperity in Alue Krueng. It is also suggested that Geuchik Miswar and his staff optimally focus on making decision for public service so that the society can be more satisfied with the leadership skills possessed by their leader. . Keywords: Leadership, Development of Hope, Dana Gampong.

STRATEGI PARTAI GARUDA PADA PROSES VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019 ( Studi Kasus DPD Partai Garuda Provinsi Aceh ) Rizky Andyka; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Verifikasi partai politik adalah penelitian atau pemeriksaan terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu. Sebagai partai politik, baru diperlukan perencanaan yang dilakukan oleh partai Garuda DPD Aceh untuk mendukung partai peserta Pemilu 2019 dan menjadi pemenang pada pemilu 2019 di Aceh. Tujuan penulis dalam penelitian ini ingin menjelaskan cara memverifikasi partai Garuda sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2019, menjelaskan strategi partai Garuda mempertanyakan dan menjelaskan bagaimana memasarkan politik partai Garuda sebagai partai politik peserta baru Pemilu tahun 2019 serta menjelaskan apa yang menjadi tujuan dan tantangan dalam proses verifikasi partai Garuda.Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi yang membahas, menggunakan teknik wawancara untuk membahas masalah yang dibahas. Data primer yang diperoleh melalui (wawancara), kemudian data sekunder melalui buku-buku, jurnal, media massa. Kemudian dianalisis menggunakan teori politik, Pemilu dan strategi pemasaran politik. Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual yang diverifikasi dalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal 173 tentang Pemilu, dalam hal strategi partai Garuda menggunakan program bantuan yang mencari kerja yang solutif dalam bidang ekonomi,dalam hal pemasaran partai politik Garuda menggunakan media sosial sebagai sarana partisipasi partai dan menggunakan metode gerilya sunyi. Keuangan / persetujuan partai dan tingkat kesadaran kader partai menjadi tantangan dan tantangan yang terkait dengan partai Garuda DPD Aceh. Kata Kunci: Verifikasi partai, Strategi Pemasaran, Partai Garuda, Pemilu.

Sosialisasi Calon Presiden dan Wakil Presiden Oleh Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Pada Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kecamatan Baiturrahman);SOCIALIZATION OF PRESIDENTIAL CANDIDATES AND PRESIDENTIAL VOCATIONS ON GENERAL ELECTIONS IN 2019 (Case Study on the Installation of Campaign Props in Baiturrahman District) Hendrayana Hendrayana; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2485.999 KB)

ABSTRAKPemilihan Umum Tahun 2019 untuk pertamakalinya PEMILU dilakukan serentak antara pemilihan presiden dan Pemilihan legislatif. Partai politik dalam pemilihan presiden terbagai dalam dua koalisi yaitu nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin yang diusung dan didukung oleh sembilan Partai Politik dan pasangan Nomor urut 02 Prabowo-Sandi yang diusung dan didukung oleh lima Partai Politik. Karena pemilu dilakukan serentak maka oleh itu partai politik mempunyai tugas ganda dalam hal proses kampanye, disatu sisi partai politik harus mensosialisasikan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partainya dan disisi lain partai politik juga harus mensosialisasikan para calon legislatif dari partainya. Beberapa partai politik mengintruksikan kepada para calon legislatif untuk menempatkan gambar atau slogan Capres dan Cawapres yang didukung oleh partainya. Di kecamatan Baiturrahman kota Banda Aceh terdapat banyak alat praga kampanye calon legislatif yang tidak menempatkan gambar atau slogan Capres dan Cawapres yang didukung oleh partainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan mengapa calon legislatif tidak menempatkan gambar capres dan cawapares yang diusung oleh partainya pada alat praga kampanye, dan untuk mengetahui dampak apakah yang terjadi terhadap partai politik dan capres dan cawapres terhadap diadakanya pemilu serentak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah beberapa partai politik dalam proses sosialisasi dan kampanye memang mengintruksikan kepada legislatif untuk menempatkan gambar atau slogan capres dan cawapres yang didukung oleh partainya di alat praga kampanye, namun demikian tidak semua partai mengeluarkan intruksi yang demikian. Banyaknya isu negatif terhadap calon presiden membuat para Caleg tidak menempatkan gambar capres dan cawapres yang didukung oleh partai pada alat praga kampanye mereka. Disarankan proses pemilu yang serentak untuk dapat dikaji kembali dikarenakan membuat kinerja partai politik menjadi ganda terutama dalam proses kampanye dan menjadi tidak efektif.Kata Kunci : Sosialisasi, Pemilu, Partai Politik, Alat Praga Kampanye. ABSTRACTGeneral election since 2019 for fristly election done simultaneously between general presedent and general legislative party politic in general presidensial devided into of nomer 01 Jokowi Ma’ruf amin a carried and sponsor of nine party politic and partner nomer 02 Prabowo- Sandi a carried and sponsor of five party politic. Because election done general therefore party politic have work double in process campaign, a corner party politic of sosicialization candidate precident and vice candidate it was a party political and on the order also party should the sosialization candidate legilative from party, several political parties an intruduction to candidate legislative put for image or slogan capres and cawapres an sponsor of party, in the sub-district city baiturrahman cities banda aceh there are props campaign candidate legislative not put pictures or slog capres and cawapres a sponsory a party. The in reserach is for find out the reason why candidate legislative not put pictures candidate and vice candidate carried out by his party on campaign maintenance tools, and to find out what the impact has been on political parties and presidential candidates and vice presidential candidates on simultaneous elections. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques in this study were obtained by conducting interview research and documentation. The results of this study are that some political parties in the process of socialization and campaigning have indeed instructed the legislature to place images or slogans of the president and vice-president supported by their parties in campaign guards, but not all parties issued these instructions. The number of negative problems with the presidential candidates made the candidates not place images of presidential and vice-presidential candidates supported by the party on their campaign maintenance tools. It is recommended that the election process be simultaneously reviewed because it makes the performance of political parties multiply, especially in the campaign process and becomes ineffective.Keywords: Socialization, General Elections, Political Parties, Praga Campaign Tools.

Kemenangan Aiyub Abbas - Said Mulyadi Pada Pilkada Serentak Di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Yunda Pharadhisa; Dr. Effendi Hasan, M.A
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 3 (2019): Agustus 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.145 KB)

AbstrakPilkada serentak di Kabupaten Pidie Jaya telah dilaksanakan pada 27 Juni 2018 yang diikuti oleh empat pasangan calon bupati dan wakil bupati yakni Yusri Yusuf-Saifullah, Aiyub Abbas-Said Mulyadi, Muhibbudin M. Husen-M. Yusuf Ibrahim dan M. Yusuf Usman-Anwar Ishak. Pasangan Aiyub Abbas-Said Mulyadi merupakan kandidat incumbent yang di didukung oleh partai politik yakni Partai Aceh (PA), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN, PPP, Gerindra, Demokrat, PDIP, PKS, PKPI, dan PPP kubu Romi berhasil memenangkan pilkada Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018. Hasil rekapitulasi suara bahwa pasangan Aiyub Abbas-Said Mulyadi unggul dengan perolehan suara sebesar 41.115 atau (51,61%). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kemenangan yang melatar belakangi Aiyub Abbas-Said Mulyadi yang dinilai berdasarkan pandangan masyarakat pada Pilkada Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekskriptif kualitatif, menggunakan metode wawancara dan dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perilaku Pemilih di Kabupaten Pidie Jaya dalam Pilkada Tahun 2018 yakni tergolong pada pemilih rasional. Pilihan rasional dimana terdapat faktor-faktor situasional yang mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Keputusan yang dibuat berdasarkan rasional dengan melihat hasil yang dicapai oleh kandidat tertentu dengan mempertimbangkan informasi, prestasi dan popularitas. Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya memilih pemimpin dengan melihat apa yang sudah dicapai oleh pemimpin tersebut di masa pemerintahan sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan pasangan Aiyub Abbas-Said Mulyadi lebih kepada faktor perilaku pemilih, faktor kepemimpinan disaat mereka periode pertama, strategi politik yang digunakan dan marketing politik yang digunakan dalam meraih suara pemilih. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Perilaku Pemilih efektif mempengaruhi pemilih sehingga memenangkan Pilkada di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018.Kata Kunci : Kemenangan, Perilaku Pemilih, Strategi Politik, Kepemimpinan, Pilkada 2018, Kabupaten Pidie Jaya Abstract Simultaneous local elections in Pidie Jaya Regency were held on June 27, 2018 which was attended by four regent and vice regent candidates namely Yusri Yusuf-Saifullah, Aiyub Abbas- Said Mulyadi, Muhibbudin M. Husen-M. Yusuf Ibrahim and M. Yusuf Usman-Anwar Isaac. Aiyub Abbas-Said Mulyadi is an incumbent candidate who is supported by political parties namely Aceh Party (PA), Amanat Nasional Party (PAN), Keadilan Sejahtera Party (PKS), PAN, PPP, Gerindra, Democrats, PDIP, PKS, PKPI, and PPP as Romi's stronghold succeeded in winning the Pidie Jaya Regional election in 2018. The results of the vote recapitulation that the couple Aiyub Abbas-Said Mulyadi were superior with a vote of 41,115 or (51.61%). This study aims to determine the winning factors underlying Aiyub Abbas-Said Mulyadi who were judged on the basis of the community's views on the Pidie Jaya Regional Election in 2018. The method used in this study is qualitative descriptive method, using interview method and literature. The results of this study indicate that Voter Behavior in Pidie Jaya Regency in the Regional Election 2018 is classified as rational voters. Rational choice where there are situational factors that influence people's political choices. Decisions are made based on rational by looking at the results achieved by certain candidates taking into account information, achievements and popularity. The Pidie Jaya District community chose leaders by looking at what the leader had achieved during the previous government. The factors that influence the winning of Aiyub Abbas's couple-Said Mulyadi are more about voter behavior factors, leadership factors when they are in the first period, political strategies used and political marketing used to win voters' votes. From the results of the research that the researcher did, it can be concluded that Voter Behavior effectively influences voters so that they win the elections in Pidie Jaya Regency in 2018.Keywords Winning, Voter Behavior, Political Strategy, Leadership, Regional Election 2018, Pidie Jaya Regency

OPTIMALISASI PERAN OMBUDSMAN ACEH DALAM UPAYA PENCEGAHAN MALADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA DINAS PENDIDIKAN ACEH Zuhra Savitri; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di daerah, Pada Pasal 6 huruf (g) disebutkan mengenai tugas Ombudsman yaitu melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya. Ombudsman Aceh memiliki peran dalam melakukan upaya pencegahan maladministrasi khususnya terkait kepegawaian, hal ini diperlukan karena laporan dugaan maladministrasi kepegawaian terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 laporan maladministrasi kepegawaian mencapai 55 kasus, Dinas Pendidikan Aceh merupakan Instansi terlapor yang mendapat laporan berulang sebanyak 2 (dua) kali terkait dugaan maladministrasi kepegawaian tahun 2017 dengan bentuk penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penyebab dugaan terjadinya maladministrasi kepegawaian pada Dinas Pendidikan Aceh dan mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan Ombudsman pada Dinas Pendidikan Aceh dalam mengoptimalkan perannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data primer diperoleh dari wawancara informan dan data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, skripsi, tesis, perundang-undangan, dan bahan lainnya untuk memberikan informasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyebab dugaan maladministrasi kepegawaian pada Dinas Pendidikan Aceh terkait penundaan berlarut dikarenakan adanya faktor eksternal berupa terjadi mutasi eselon atau perubahan pada struktur organisasi Dinas Pendidikan Aceh yang mengakibatkan proses laporan belum terselesaikan dan dugaan penyimpangan prosedur disebabkan karena adanya faktor internal berupa kurang sejuknya iklim atau hubungan antara guru dan Kepala Sekolah. Secara umum Ombudsman melakukan upaya pencegahan maladministrasi kepegawaian melalui kegiatan sosialisasi berupa seminar pada diklat prajabatan. Secara khusus Ombudsman belum melakukan upaya pencegahan mengenai kepegawaian pada Dinas Pendidikan Aceh, sejauh ini Ombudsman hanya melakukan kegiatan pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik pada Dinas Pendidikan Aceh berupa sosialisasi seperti audiensi maupun silaturahmi, koordinasi, kerjasama dan tindakan pengawasan atau monitoring. Disarankan Ombudsman lebih mengoptimalkan perannya dalam upaya pencegahan maladministrasi kepegawaian guna terwujudnya clean and good governance bukan hanya pada Dinas Pendidikan Aceh tapi juga diseluruh birokrasi yang ada di Aceh. Kata Kunci : Ombudsman Aceh, Upaya Pencegahan, Maladministrasi Kepegawaian Optimizing The Role Of The Ombudsman Aceh In Efforts To Prevent Staff Maladministration In The Aceh Education OfficeABSTRACT, Based on Government Regulation No. 21 of 2011 Concerning the Establishment, Structure and Work Procedure of the Ombudsman Regional Representative, Article 6 (g) mentioned on the tasks that the Ombudsman take steps to prevent maladministration in the implementation of public services in their working area. Ombudsman Aceh has a role in prevention efforts maladministration particularly related to staffing, this is necessary because of alleged maladministration staffing continues to increase. In the 2017 report of 55 cases of maladministration personnel, Aceh Education Agency is an agency reported receiving repeated reports of 2 (two) times of alleged maladministration employment in 2017 with protracted delays and irregularities form procedure. The aim of this study was to determine the cause of the alleged maladministration in Aceh Education Office personnel and know prevention efforts conducted at the Department of Education Ombudsman Aceh in optimizing its role. This study uses a descriptive qualitative approach, primary data obtained from informant interviews and secondary data obtained from documents, books, journals, theses legislation, and other materials to provide information in this study. The results showed that the cause of alleged staff maladministration at the Aceh Education Office was related to protracted delays due to external factors in the form of echelon mutations or changes in the organizational structure of the Aceh Education Office which resulted in unresolved reporting processes and suspected procedural irregularities caused by internal factor less cool climate or the relationship between the teacher and the principal. In general Ombudsman of maladministration staffing prevention efforts through dissemination activities include seminars on Pre-service training. In particular, the Ombudsman has not made efforts to prevent the personnel in Aceh Education Agency, so far the Ombudsman conduct socialization activities such as hearings and gathering, coordination, cooperation and supervision or monitoring measures related to public services at Aceh Education Agency.. Ombudsman suggested further optimize its role in the prevention of maladministration staffing in order to realize clean and good governance not only in the Aceh Education Agency but also throughout the bureaucracy in Aceh. Keywords: Aceh Ombudsman, Prevention, Officer Maladministration

TANTANGAN PARTAI ACEH DALAM PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA KAMPANYE Mushallin Mushallin; Effendi Hasan; Iqbal Ahmady
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPartai Aceh adalah Partai Lokal yang memperoleh kursi DPRA terbanyak sejak Pemilu 2009, namun jumlah perolehan kursi terus menurun, dari 33 kursi pada Pemilu 2009, menurun menjadi 29 kursi pada Pemilu 2014, dan terakhir memperoleh 18 kursi pada Pemilu 2019. Tantangan pemanfaatan media sosial menjadi salah satu alternatif kampanye politik untuk meningkatkan kembali elektabilitas Partai Aceh, mengingat pada Pemilu 2014 dan 2019 sudah memasuki era media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dan strategi pemanfaatan media sosial Partai Aceh sebagai media kampanye. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemanfaatan media sosial Partai Aceh sebagai media kampanye baru disadari oleh Partai Aceh. Pada Pemilu 2019 Partai Aceh tidak memanfaatkan Media Sosial sebagai Media Kampanye. Strategi Pemanfaatan Media sosial mulai dilakukan secara intens dewasa ini menggunakan platfrom Facebook dan Instagram. Kampanye politik yang dilakukan dengan media sosial mulai dari membentuk kesan Partai Aceh di setiap postingan menggunakan bingkai-bingkai yang berkesan warna dan bendera Partai Aceh. Setiap postingan Partai Aceh di Media Sosial berisi berbagai penyampaian informasi kerja-kerja politik Partai Aceh dan Politisi Partai Aceh. Kendala yang dihadapi Partai Aceh dalam pemanfaatan media sosial sebagai media kampanye berupa tantangan Partai Aceh dalam merekrut pemilih pemula yang pada umumnya adalah pengguna Media Sosial, serta tantangan Partai Aceh memanfaatkan peluang Media Sosial itu sendiri. Mulai dari menggunakannya secara kreatif agar diminati oleh pemilih pemula, hingga merekrut influencer sebagai caleg dari Partai Aceh. Hasil penelitian ini menyarankan agar Partai Aceh dan politisi Partai Aceh memanfaatkan media sosial sebagai media kampanye.Kata Kunci : Partai Aceh, Media Sosial, Kampanye Politik.ABSTRACTThe Aceh Party is a local party that has won the most DPRA seats since the 2009 election, but the number of seats has continued to decline, from 33 seats in the 2009 election, declining to 29 seats in the 2014 election, and lastly gaining 18 seats in the 2019 election. Challenges in the use of social media are becoming one of the alternative political campaigns to increase the electability of the Aceh Party, considering the 2014 and 2019 elections have entered the era of social media. This study aims to determine the strategy of using Aceh Party's social media as a campaign media and the obstacles faced. This study uses a qualitative method with a descriptive-qualitative approach. The results of this study indicate that the Aceh Party's strategy of using social media as a campaign media has only been realized by the Aceh Party. In the 2019 Election, the Aceh Party did not use Social Media as a Campaign Media. The strategy of using social media is starting to be carried out intensely today using the Facebook and Instagram platforms. Political campaigns carried out with social media start from forming the impression of the Aceh Party in every post using frames that impress the colors and flag of the Aceh Party. Each Aceh Party post on social media contains various information on the political work of the Aceh Party and Aceh Party politicians. The obstacles faced by the Aceh Party in using social media as a campaign media are the Aceh Party's challenges in recruiting novice voters who are generally Social Media users, as well as the Aceh Party's challenges to take advantage of the opportunities of Social Media itself. Starting from using it creatively to attract novice voters, to recruiting influencers as a legislative candidate from the Aceh Party. The results of this study suggest that the Aceh Party and Aceh party politicians use social media as a campaign media.Keywords: Aceh Party, Social Media, Political Campaign.

Pemikiran Ali Hasjmy Tentang Konsep Kepemimpinan Politik Perempuan di Aceh zaini safitri; Dr. Effendi Hasan, M.A
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1967.184 KB)

ABSTRAKKondisi masyarakat Aceh yang patriarkhi cenderung melihat laki-laki sebagai senter dalam rumah tangga dan juga dalam kepemimpinan politik, Ali Hasjmy berpendapat bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam politik. Pemikiran Ali Hasjmy ini berbeda dengan pandangan masyarakat Aceh pada umumnya, meyakini laki-laki sebagai pemimpin perempuan baik dalam rumah tangga maupun dalam politik. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menggambarkan kedudukan dan peran kepemimpinan politik perempuan di Aceh dalam pemikiran Ali Hasjmy dan untuk mengetahui korelasi konsep kepemimpinan politik menurut Ali Hasjmy dengan kondisi sosial politik Aceh yang patriarki. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pemikiran politik Ali Hasjmy dan konsep gender. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan dan peran kepemimpianan perempuan dalam politik menurut Ali Hasjmy sama dengan kedudukan dan peran laki-laki, karena perempuan dan laki-laki adalah insan yang sederajat dan kedudukan laki-laki dan perempuan sama dalam politik. Korelasi konsep kepemimpinan perempuan menurut Ali Hasjmy dengan kondisi sosial masyarakat Aceh yaitu pemikiran Politik Ali Hasjmy memberikan perspektif baru dalam memandang kepemimpinan perempuan dalam politik yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Kesimpulan menunjukan bahwa kepemimpinan perempuan dalam pemikiran Ali Hasjmy perempuan dapat menjadi pemimpin politik karena, kepemimpinan merupakan satu peran yang dapat dilakukan laki-laki maupun perempuan, kepemimpinan bukan kodrati yang tidak dapat diubah.Kata Kunci: Pemikiran Politik, Kepemimpinan Perempuan, PolitikCONCEPT OF LEADERSHIP ON POLITICAL BASED ON ALI HASJMY’S POLITICAL THINGKING.ABSTRACTThe patriarchal condition of Acehnese people tends to put the men at the center in a family life and also in a political leadership. However, Ali Hasjmy suggested that women have the same right in politics. This idea of Ali Hasjmy about women seems to be so different compared to how Acehnese people, who happen to be the Muslim majority. They believe that men are the leaders for women either in family life or politics. The aim of this study is to illustrate the position and role of women leadership in politics in Aceh in Ali Hasjmy point of view. This study also to define the correlation betweenpolitical leadership concept based on Ali Hasjmy point of view and patriarchal socio-political condition in Aceh. To analyze these issues in this study, the researcher utilizes the political theory of Ali Hasjmy and the gender concept. The result of the study shows that the position and role of women political leadership as it is mentioned by Ali Hasjmy is equal as the men political leadership because men and women are two equal creatures in politics. As for the correlation between women leadership according to Ali Hasjmy and the social condition of Acehnese people are as a new political perspective of women political leadership which has been dominated by men. It may be concluded that women leadership of Ali Hasjmy suggests that women can be a political leader as well because leadership is such a role that can be done by both men and women. Leadership is not something absolute that can not be changed. Keywords: Political view, women leadership, politics

PELAYANAN PUBLIK DIKANTOR BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI BANDA ACEH (Suatu Kajian terhadap Pelaksanaan Pengujian Produk) Fathia Fernanda; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 3, No 2 (2018): Mei 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.727 KB)

Fathia Fernanda, Effendi Hasan(fathiafernanda88@gmail.com, effendihasan@unsyiah.ac.id) Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala ABSTRAK Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh sosialisasi persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat apabila ingin melakukan pengujian. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kualitas Pelayanan Publik terhadap pelaksanaan kegiatan pengujian produk di Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara langsung informan yang sudah ditetapkan yang berkitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan Pengujian Produk di Kantor Balai Riset Standardisasi Industri Banda Aceh (Baristand Industri Banda Aceh) telah menerapkan asas transparansi, partisipatif, akuntabilitas dan keseimbangan hak serta kewajiban, nmaun demikian belum sepenuhnya merumuskan kebijakan untuk meningkat kinerja pelayanan publik. Dalam melaksanakan pengujian telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium yang mengacu kepada ISO 17025-2008 untuk memastikan hasil pengujian dapat dipertanggung jawabkan dan telah mendapat Pengakuan dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Nomor Register LP-800-IDN dan Standar Prosedur Operasional (SOP) Pelayanan Publik. Kesimpulan, Kualitas Pelayanan Publik pengujian produk di Baristand Industri Banda Aceh telah memenuhi persyaratan pelayanan minimal yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik pengujian produk di Baristand Industri Banda Aceh yaitu pada seputar dana operasional yang masih minim dan pemahaman masyarakat tentang persyaratan layanan masih rendah sehingga mempengaruhi kinerja dalam kualitas pelayanan pengujian produk, selain itu permasalahan SDM yang belum memadai yang berakibat masih pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sesuai perencanaan dan berakibat terhadap kepuasan pelanggan.Kata Kunci : Pelayanan Publik, Kualitas, Pengujian Produk.ABSTRACTThe implementation of Public Service at the Office of Research and Industrial Standardization of Banda Aceh requirements of socialization that must be fulfilled by the community if they want to conduct testing. The purpose of this study is to analyze the quality of Public Service on the implementation of product testing activities at the Research and industrial standardization of Banda Aceh. The data required in this research was obtained through the field research. Field research was conducted by direct interviews of informants that have been appointed and related to this research. The results show that Product Testing Services at the Office of Research Center for Industrial Standardization of Banda Aceh (Baristand Industries Banda Aceh) have applied the principles of transparency, participation, accountability and balance of rights and obligations, but not yet fully formulate policies to improve the performance of public services. In carrying out the test has applied Laboratory Quality Management System which refers to ISO 17025-2008 to ensure the test results can be accountable and has received Recognition from the National Accreditation Committee (KAN) with the Register Number LP-800-IDN and Standard Operating Procedures (SOP) Public Services . Conclusion, the Quality of Public Services product testing at Baristand Industries Banda Aceh has met the minimum service requirements required by Law Number 25 Year 2009 and Standard Operating Procedures (SOP) that have been set and the constraints that faced in the implementation of public service product testing at Baristand Industries Banda Aceh Aceh is the operational funds which is still minimum and the lack of public understanding of the terms of service so it affects the performance in the quality of product testing services, in addition to the insufficient human resources that impact the work that can not be completed as planned and affect the customer satisfactionKeywords: Public Service, Quality, Product Testing.

Analisis Proses Penganggaran APBA Berbasis Aplikasi e-Rencana (Studi Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif pada Keterlambatan APBA 2018) Muhammad Ridho; Effendi Hasan; Iqbal Ahmady
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Proses perencanaan dan penganggaran di Aceh, khususnya dalam penetapan dan pengesahan APBA seringkali terjadi ketelambatan. Penyebab utama dari keterlambatan tersebut adalah koordinasi dan kepentingan politik. Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, adalah dengan diterapkannya kebijakan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis teknologi, yaitu e-Rencana. Penerapan e-Rencana sejak APBA 2017, tetap menuai keterlambatan. Terutama pada penetapan APBA 2018 yang akhirnya di-Pergubkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor keterlambatan serta pengaruh e-Rencana terhadap integrasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses penetapan dan penganggaran APBA pada tahun 2018. Teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut adalah konsep integrasi politik dan teori proses fungsional oleh Harold Laswell. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor keterlambatan APBA pada tahun anggaran 2018 yang berupa koordinasi buruk internal Pemerintah Aceh dan kepentingan politik dalam DPRA tidak dapat dibendung oleh sistem informasi berbasis elektronik. Aplikasi e-Rencana diimplementasikan tidak sesuai tujuan awal, yaitu penginputan data jauh hari sebelum Musrenbang, KUA-PPAS dan RAPBA. Transparansi anggaran pun tidak terlaksana sebagaimana amanah Pergub No. 44 tahun 2016 tentang e-Rencana. e-Rencana tidak cukup memadai untuk mengatasi permasalahan antara Eksekutif dan Legislatif dalam proses penganggaran APBA sehingga tidak mampu untuk menjadi solusi dalam mengatasi keterlambatan pengesahan APBA antara Pemerintah Aceh dan DPRA karena masalah koordinasi dan kepentingan politik. Kata Kunci : Keterlambatan pengesahan, APBA 2018, e-Rencana.

Pengaruh Politik Etnis Minoritas Yang Terdiskriminasi Dalam Pilkada Di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Lisdar Payung; Dr. Effendi Hasan, M.A
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.476 KB)

ABSTRAKUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan kepala daerah telah dijelaskan bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termakjub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah, sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, adapun pemilihan kepala daerah sejak pemekaran dari kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2007 sudah melakukan tiga kali pemilihan daerah yang berturut-turut dimenangkan oleh kaum suku Singkil yang berpenduduk asli di Kecamatan Rundeng, dengan judul skripsi pengaruh politik etnis terhadap minoritas yang terdiskriminasi dalam pilkada di kecamatan rundeng kota subulussalam Berdasarkan rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimanakah pengaruh politik etnis minoritas yang terdiskriminasi dalam pilkada di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi politik etnis minoritas yang terdiskriminasi dalam pilkada di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam. Adapaun penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Jika dilihat hasil dari penelitian ini yaitu adanya berpengaruh buruk terdahap suatu kehidupan suku minoritas dan kurangnya perhatian dari pihak penguasa yang berdampak pada kesengajangan sehingga terjadinya konflik terhadap pihak minoritas, Sebagai kesimpulan dapat dikatakan diskriminasi tehadap kaum minoritas khususnya suku jawa, gayo dan aceh diketahui adanya pengaruh politik etnis suku minoritas yang terdiskriminasi dalam pilkada. Maka perlu ditemukan solusi yang lebih komprehensif dengan memperbaiki sistem pemilu dan meningkatkan evaluasi secara subtansi dengan memperbaiki praktek demokrasi agar tidak mencederai nilai dan norma lokal. Karena suatu demokrasi bergantung bagaimana memahami dan memperbaiki praktek demokrasi menjadi lebih baik untuk menciptakan ketertiban politik dalam pemilu.Kata kunci: Politik Etnis, Politik Identitas, Diskriminasi, Kesukuan, Pilkada, Kepala Daerah. ABSTRACT Law Number 7 of 2017 concerning regional head elections has been explained that in order to guarantee the achievement of national ideals and goals as amazed in the opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia the Republic of Indonesia needs to be held in general elections to elect members of the legislative assembly, members of the representative regions, presidents and vice presidents, and to elect members of regional representative councils, as a means of realizing popular sovereignty to produce democratic people's representatives and government based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as for the election of regional heads since the division of the district Aceh Singkil in 2007 had made three regional elections in a row won by the indigenous Singkil tribe in Rundeng Sub-district, with the title thesis on the influence of ethnic politics on discriminated minorities in the elections in the Rundeng sub-district of subulu city salam Based on the formulation of the first problem, how is the political influence of ethnic minorities discriminated against in the elections in Rundeng Subulussalam City and what are the factors that influence the ethnic minority politics that are discriminated in the elections in Rundeng Subdistrict, Subulussalam City. As for this study using a qualitative method. If seen from the results of this study, there is a bad influence on the lives of a minority ethnic group and a lack of attention from the authorities that has an impact on the suffering, resulting in conflicts against minorities. In conclusion, discrimination can be said against minorities, especially the Javanese, Gayo and Aceh tribes, the influence ethnic minority ethnic politics that are discriminated against in the elections. Then it is necessary to find a more comprehensive solution by improving the electoral system and increasing evaluation substantially by improving democratic practices so as not to harm local values and norms. Because a democracy depends on how to understand and improve the practice of democracy it is better to create political order in elections. Keywords: Ethnic Politics, Identity Politics, Discrimination, Ethnic, Election, Regional Head.

Title

Found 73 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 73 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 73 Documents
Search