Sudarsono Soedomo
Department of Forest Management, Faculty of Forestry, Bogor Agricultural University, Academic Ring Road, Campus IPB Dramaga, PO Box 168, Bogor, Indonesia 16680

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

DAMPAK KEBIJAKAN MAKROEKONOMI DAN FAKTOR EKSTERNAL EKONOMI TERHADAP LAJU DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN ALAM: STUDI KASUS DEFORESTASI UNTUK PERLUASAN AREAL TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN SERTA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN DEGRADASI HUTAN ALAM AREAL KONSESI Astana, Satria; Sinaga, Bonar M.; Soedomo, Sudarsono; Simangunsong, Bintang C.H.
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di subsektor kehutanan, pengurangan emisi CO2 dapat diwujudkan dengan mempertahankan dan mengkonservasi hutan alam yang tersisa dan/atau meningkatkan hutan tanaman yang ada dengan mereboisasi kawasan hutan yang terdegradasi. Efektivitas kebijakan tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal hutan. Dalam penelitian ini, faktor eksternal hutan yang dianalisis dibatasi pada: (1) kebijakan makroekonomi dan (2) faktor eksternal ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan makroekonomi dan faktor eksternal ekonomi terhadap laju deforestasi dan degradasi hutan alam. Menggunakan model ekonometrika, hasil analisis mengindikasikan bahwa laju deforestasi dan degradasi hutan alam dipengaruhi oleh kebijakan makroekonomi dan faktor eksternal ekonomi. Dalam hal ini, suku bunga merupakan saluran transmisi kebijakan dan faktor eksternal ekonomi yang signifikan dan karenanya dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan insentif-disinsentif yang efektif untuk mengendalikan laju deforestasi dan degradasi hutan alam.
Penggunaan Konsep Rules-In-Use Ostrom Dalam Analisis Peraturan Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Suwarno, Eno; Kartodihardjo, Hariadi; Kolopaking, Lala M; Soedomo, Sudarsono
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setelah penetapan wilayah KPHL/KPHP oleh Menteri Kehutanan, tahap selanjutnya adalah pembentukan dan operasionalisasi organisasi KPHL/KPHP oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan kewajiban tersebut berjalan tersendat dkarenakan terkendala oleh sejumlah hambatan, antara lain oleh peraturan yang kurang memiliki daya dorong dan menyulitkan daerah pada saat implementasinya. Dalam Kerangka Kerja Analisis dan Pengembangan Kelembagaan (IAD-Framework) Ostrom, terdapat konsep aturan-aturan yang digunakan (rules in use) yang dapat digunakan untuk menganalisis isi peraturan dalam hubungannya dengan struktur situasi aksi yang terbentuk pada saat peraturan diimplementasikan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas penggunaan konsep rules in use untuk menemukan kelemahan-kelemahan substansial dari peraturan pembentukan organisasi KPHL/KPHP pada tingkat provinsi. Analisis dilakukan terhadap PP No. 6/2007 jo. PP No. 3/2008, Permendagri No. 61/2010, dan PP No. 41/2007, dengan metode analisis substansi peraturan dan umpan balik dari proses implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan konsep rules in use Ostrom cukup efektif untuk menemukan kelemahan-kelemahan isi suatu peraturan.
Development of Private Forests on Java Island: What Can We Learn? Soedomo, Sudarsono
Journal of Rural Indonesia [JORI] Vol. 2 No. 1 (2014)
Publisher : Journal of Rural Indonesia [JORI]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In this paper I report the results of my observations about the development of small-scale private forests on Java Island. During my travels to various villages on the Island of Java, I observed a lot of small-scale private forests. I also interviewed several forest owners. Clarity of land rights, the high demand for timber leading to attractive prices, adequate road network, changes in demographic structure in rural areas, forestry extension, and other sources of income are the six factors that support the development of small-scale private forests. Difficult situation that is often faced by the farmers is the need for quick cash that had to be met from selling the trees that have not reached optimal growth. Farmers from Kulonprogo District - Yogyakarta overcome the difficulty by forming cooperatives in cooperation with the credit union, while the farmers from District of Blora received microcredit from the government to combat the difficulty. Another impediment to the development of small-scale private forest is the government rule, like the SKAU, which is actually perverse incentive. © 2014 Journal of Rural Indonesia [JoRI] IPB. All rights reserved.Keywords: small-scale private forest, secure tenure right, market demand, infrastructure, microcredit, spare time, complicated rule/regulation