Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

STUDI TERHADAP TINDAKAN PENYIDIK DALAM MENANGANI SINDIKAT PENADAHAN ATAS OBJEK JAMINAN HASIL TRANSAKSI FIDUSIA DI POLRESTA MALANG Wardoyo, Yohana Puspitasari; Afandi, Fery Kusnaini
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 27, No 1 (2019): Maret
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.953 KB) | DOI: 10.22219/jihl.v27i1.8964

Abstract

The criminal act of unconscious fiduciary collateral is often experienced by many people, various modes of operation are also carried out. This has become a common secret for law enforcers, especially the police who receive reports too often of alleged criminal offenses. As for the formulation of the problems are: 1) What are the actions of the Investigator to uncover the Penal syndicate for the object resulting from the Fiduciary collateral transaction; and 2) What are the Obstacles of Investigators in handling criminal acts of overcoming objects of fiduciary collateral transaction results. The approach in this study uses a mixed approach, there are conceptual approach and sociological approach. The results of the study: that in carrying out law enforcement criminal acts fiduciary collateral objects in the Malang City Resort Police are very weak, it needs special handling to eradicate criminal offenses that often occur by syndicates or certain groups.
STUDI TERHADAP TINDAKAN PENYIDIK DALAM MENANGANI SINDIKAT PENADAHAN ATAS OBJEK JAMINAN HASIL TRANSAKSI FIDUSIA DI POLRESTA MALANG Yohana Puspitasari Wardoyo; Fery Kusnaini Afandi
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 27 No. 1 (2019): Maret
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The criminal act of unconscious fiduciary collateral is often experienced by many people, various modes of operation are also carried out. This has become a common secret for law enforcers, especially the police who receive reports too often of alleged criminal offenses. As for the formulation of the problems are: 1) What are the actions of the Investigator to uncover the Penal syndicate for the object resulting from the Fiduciary collateral transaction; and 2) What are the Obstacles of Investigators in handling criminal acts of overcoming objects of fiduciary collateral transaction results. The approach in this study uses a mixed approach, there are conceptual approach and sociological approach. The results of the study: that in carrying out law enforcement criminal acts fiduciary collateral objects in the Malang City Resort Police are very weak, it needs special handling to eradicate criminal offenses that often occur by syndicates or certain groups.
Principle of Strict Liability in Narcotics Crimes and Efforts to Protect The Rights of Perpetrators Cony Dehas Ratna Devi; Yaris Adhial Fajrin; Syariful Alam; Yohana Puspitasari Wardoyo
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23026

Abstract

Narcotics abuse cases in Indonesia have been at an alarming level, which causes all levels of society to become targets of victims of narcotics abuse. Efforts to overcome this use two approaches in the narcotics law that regulate it, namely the penal approach and the non-penal approach, which are commonly referred to as the double-track system. As a form of transnational organized crime, narcotics crimes need special efforts to overcome them. Among the many substances of criminal legislation, one of the special measures that can be used is applying the benefits of the existence of the principle of strict liability. The discussion regarding the existence of the principle of strict liability will be the object of study in this paper, namely by using the normative legal research method which prioritizes the study of positive legal provisions and general legal principles. So, it can be found what the strict liability principle is in the teachings of criminal law and the use of the strict liability principle in enforcing criminal law in the field of narcotics in Indonesia. The principle of strict liability can be an option for a new breakthrough in the effectiveness and efficiency of combating narcotics crimes in Indonesia. Although the existence of the principle of strict liability in its implementation provides convenience and practicality for law enforcement officials in carrying out their duties, it also provides an opportunity for injustice. So that the focus of the application of the principle of strict liability is not only used as a means of making it easier but is more used to overcome injustice for the victim or the perpetrator in cases of narcotics abuse so that it will no longer cause an injustice that can injure the basic human rights contained in the paragraph 1 Article 28D of the Indonesia Constitution.Keywords: Narcotics, strict liability, transnational organized crime. Abstrak:Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah berada pada level yang mengkhawatirkan, yang menyebabkan semua lapisan masyarakat menjadi sasaran korban penyalahgunaan narkotika. Upaya penanggulangannya menggunakan dua pendekatan dalam undang-undang narkotika yang mengaturnya, yaitu pendekatan penal dan pendekatan non penal yang biasa disebut dengan sistem jalur ganda. Sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir, kejahatan narkotika memerlukan upaya khusus untuk menanggulanginya. Di antara sekian banyak substansi peraturan perundang-undangan pidana, salah satu upaya khusus yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan manfaat dari adanya prinsip pertanggungjawaban yang tegas. Pembahasan mengenai adanya asas strict liability akan menjadi objek kajian dalam tulisan ini, yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengutamakan kajian ketentuan hukum positif dan asas hukum umum. Sehingga dapat diketahui apa prinsip strict liability dalam ajaran hukum pidana dan penggunaan prinsip strict liability dalam penegakan hukum pidana di bidang narkotika di Indonesia. Prinsip strict liability dapat menjadi pilihan terobosan baru dalam efektivitas dan efisiensi pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia. Meskipun adanya prinsip strict liability dalam pelaksanaannya memberikan kemudahan dan kepraktisan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, namun juga memberikan peluang terjadinya ketidakadilan. Sehingga fokus penerapan prinsip strict liability tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk mempermudah tetapi lebih banyak digunakan untuk mengatasi ketidakadilan bagi korban atau pelaku dalam kasus penyalahgunaan narkotika sehingga tidak lagi menimbulkan kerugian. ketidakadilan yang dapat mencederai hak asasi manusia yang terkandung dalam ayat 1 Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.Kata Kunci: Narkotika; Strict Liability; Kejahatan Terorganisir Transnasional.
PELATIHAN PEMBUATAN AKSESORI BATIK ECOPRINT DI SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 8 DAU MALANG Belinda Dewi Regina; Arinta Rezty W; Yohana Puspitasari Wardoyo
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2020): Volume 1 Nomor 3 Tahun 2020
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v1i3.1033

Abstract

Malang terkenal dengan kota wisatanya yang terletak di Jawa Timur. Malang memiliki sebuah kebudayaan yang mendunia yaitu Topeng Panji. Topeng ini merupakan ikon yang ada di Malang, oleh karena itu banyak ditemui kaos, miniatur serta hiasan lain dengan motif Topeng Panji, akan tetapi tidak ditemui karya batik ecoprint motif Panji. Oleh karena itu tim pengabdian ingin membuat sebuah pelatihan batik berupa pembuatan aksesoris khas Malang kepada bapak dan ibu guru Sekolah Dasar Muhammadiyah 8 DAU Malang. Pengabdi mengadakan pelatihan batik di Sekolah Dasar Muhammadiyah 8 DAU Malang ini karena banyak ditemui bahan dalam membuat batik dari daun-daunan. Target luaran ini nantinya melatih berkreatifitas, memberi keterampilan dan wawasan tentang batik ecoprint. Luaran dalam kegiatan ini berupa aksesori kalung batik. Metode ini yaitu pelatihan membatik ecoprint. Kegiatan ini mempunyai empat langkah yaitu persiapan, tahap sosialisasi membatik, tahap produksi, serta tahap evaluasi. Persiapan disini, observasi, yaitu wawancara, dan penandatanganan kerjasama, serta sosialisasi kegiatan. Sosialisasi membatik berupa pemaparan materi batik ecoprint. Selanjutnya proses produksi batik ecoprint. Terakhir evaluasi kegiatan dengan observasi serta wawancara ke bapak dan ibu tentang membatik. Pelatihan ini menjadikan bapak dan ibu lebih kreatif serta mempunyai keterampilan membatik ecoprint dengan motif topeng panji sebagai ikon Malang dan dijadikan menjadi sebuah aksesoriscantik bermotif Topeng Panji.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG URGENSI PENDAFTARAN HKI PADA GURU SD MUHAMMADIYAH 8 DAU Yohana Puspitasari Wardoyo; Belinda Dewi Regina; Arinta Rezty W
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v2i1.1515

Abstract

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen. Guru dapat mengembangkan kreativitasnya dalam melaksanakan transfer knowledge kepada para siswa untuk mempermudah proses belajar mengajar salah satunya dengan menciptakan suatu karya sebagai media pembelajaran. Adapun karya yang dapat dihasilkan oleh guru antara lain membuat modul, buku pelajaran, poster, bahkan membuat kreasi karya seni seperti lagu, tarian, motif seni batik, seni rupa, drama musikal dan lain sebagainya. Namun dibalik kreativitas tersebut tidak pernah terpikirkan oleh guru bahwa karya yang dihasilkan sesungguhnya merupakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Terdapat beberapa macam peraturan yang mengatur HKI salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pengabdian dilakukan pada guru SD Muhammadiyah 8 Dau, Kabupaten Malang oleh itu diperlukan penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Pendaftaran Hak Cipta Atas Suatu Karya.
PELATIHAN BATIK TEKNIK ECOPRINT DALAM PEMBUATAN AKSESORI FASHION KHAS KABUPATEN MALANG Arinta Rezty Wijayaningputri; Belinda Dewi Regina; Yohana Puspitasari Wardoyo
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v2i1.1516

Abstract

Dalam pelatihan Batik ecoprint tahun ini, sasaran utama adalah pendidik SDM 8 DAU di Kabupaten Malang. Mereka merupakan pendidik hebat dalam melestarikan budaya setempat khususnya Malang serta sebagai modal dalam berwirausaha. Hal ini dimaksudkan untuk mengajarkan kepada anak didiknya mempersiapkan mereka untuk lebih kreatif dan diharapkan pendidik mampu menciptakan kemandirian usaha dengan mendirikan unit usaha kecil. Batik ecoprint sendiri merupakan pembuatan batik berbahan dasar alam seperti daun-daunan. Batik ecoprint memiliki banyak kegunaan yaitu tidak mencemari lingkungan serta melatih kepekaan warna dalam pembuatannya. Selain hal diatas, kurangnya pengetahuan tentang HKI terkait motif teknik ecoprint yang dihasilkan bapak dan ibu pendidik. Oleh karena itu, tim pengabdian masyarakat UMM memberikan pelatihan pembuatan batik Ecoprint sekaligus melakukan pendampingan pendaftaran Hak Kekayaan Atas Intelektual atas motif Batik yang dihasilkan melalui Dirjen HAKI (direktorat Jenderal Hak Kekayaan Atas Intelektual) sebagai bukti kepatuhan terhadap hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan. Metode yang digunakan yaitu pelatihan dengan lima tahap dan didalamnya terdapat metode pembuatan batik Ecoprint serta metode pembuatan produk. Adapun motif yang digunakan pada batik tersebut terdiri dari berbagai jenis daun-daunan yang menyerupai benda-benda yang bias dijadikan benda dengan ciri khas Kabupaten Malang serta bisa digunakan sebagai motif Batik teknik Ecoprint. Melalui pelatihan dan pendampingan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan jiwa wirausaha Bapak Ibu SD Muhammadiyah 8 DAU, sehingga Malang akan dipenuhi batik ecoprint hasil produksi sendiri yang sudah dihasilkan.
KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN, DAN KEADILAN TERHADAP PERKARA PIDANA ANAK Sulardi Sulardi; Yohana Puspitasari Wardoyo
Jurnal Yudisial Vol 8, No 3 (2015): IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v8i3.57

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini merupakan kajian Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 210/Pid.Sus/2014/PN.Blt mengenai tindakan asusila yang mana pelaku dankorban merupakan anak di bawah umur. Majelis hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada tiga terdakwa masing-masing selama dua tahun tiga bulan, denda masing-masing sebesar enam puluh juta rupiah, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan Wajib Latihan Kerja selama tiga bulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam menegakkan hukum mengutamakan tiga aspek yaituyuridis (kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan). Menurut majelis hakim penjatuhan pidana terhadap para terdakwa bukan untukpembalasan dendam melainkan suatu bentuk pemberian bimbingan dan pengayoman serta suatu terapi kejut. Melalui penjatuhan pidana tersebut diharapkan para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa datang dan perasaan malu yang dihadapi keluarga terdakwa dapat dimaknai sebagai sebuah sanksi moral. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 penjatuhanpidana terhadap pelaku anak tidak berbeda dengan pelaku dewasa, salah satunya dengan pidana penjara. Namun, dalam kasus ini mengingat pelaku masih dibawah umur hendaknya perkara ini bisa diselesaikan di luar pengadilan yaitu melalui diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.Kata kunci: sistem peradilan anak, keadilan, kepastian, kemanfaatan. ABSTRACTThis is an analysis of Court Decision Number 210/Pid.Sus/2014/PN.Blt concerning a crime of an immoral act where both defendant and victim are minors. The panelof judges, in the verdict, sentenced the three defendants 2 years and 3 months in prison respectively, and a total of sixty million in fines, which if not paid, the defendants would have to undergo Mandatory Work Activity for three months. This analysis employs the descriptive analytical method. The results show that the judges seemed to give emphasis to three aspects: the juridical (legal certainty), the sociological (purposiveness), and philosophical aspects (justice) in law enforcement efforts. According to the panel of judges, the sentence imposed on the defendants are not intended as vengeance for the criminal act but supposed to be a form of guidance and protection as well as a shock therapy. Through sentencing, the defendants hopefully would not repeat the wrongdoings in the future and the shame to their families should be regarded as a moral sanction. Pursuant to Law Number 3 of 1997, imposing criminal sentence to minors is no different from adult offenders, and one of the sentences is imprisonment. However the defendants are minors, and in this case, it should be resolved amicably out of court through a diversion as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System. Keywords: juvenile justice system, justice, legal certainty, purposiveness.
Pelaksanaan Pencatatan Hak Kekayaan Intelektual Batik Tulis Berbasis Pendidikan Karakter Belinda Dewi Regina; Innany Mukhlishina; Yohana Puspitasari Wardoyo
Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 5 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Mathla'ul Anwar Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30653/002.202051.292

Abstract

IMPLEMENTATION OF RECORDING OF INTELLECTUAL PROPERTY OF BATIK WRITING BASED ON CHARACTER EDUCATION. Pujon Kidul Tourism Village located in Malang Regency has unspoiled potential and is suitable for educational tourism. Activities undertaken in tourism education are vegetable picking, animal husbandry, milk processing, outbound, rice field cafes, and handicrafts that can improve the lives of the local residents. One of the business opportunities that the Pujon Kidul community has begun to develop is batik, but there are still only a few people who have batik knowledge and character, they only make it without knowing the meaning of the resulting motif. The motifs that are widely used in batik are images of dragonflies, mountains, rice, and huts as a natural feature of the tourism village. During this time the community is very worried that there will be attention, extinction, appreciation from others for the batik motifs that have been produced. Therefore, the UMM community service team asked for assistance from the Tourism Village to support the assistance of Intellectual Property Rights on Batik motifs produced by the Pujon Kidul Tourism Village through the Director General of Intellectual Property Rights. So that it can foster the entrepreneurial spirit of the village community marked by the village community. which produces written batik based on character education and distributes tourism areas, therefore the tourist area will facilitate written batik produced by the people of Pujon Kidul Village, which has their natural beauty.
PEMBERDAYAAN GURU SEKOLAH DASAR DALAM IMPLEMENTASI LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN BERORIENTASI KEARIFAN LOKAL Beti Istanti Suwandayani; Yohana Puspitasari Wardoyo; Ferranza Auliya Tiza; Nanda Melinia Safitri; Khofifah Pawaranca Hadi; Alfinda Handayani; Uci Nurul Hidayati
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1: Januari 2022
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of the global era affects the development of local wisdom in the region. This is reinforced by the declining literacy data in Indonesia. The purpose of this activity is to provide assistance to teachers as agents of change for the superior generation. Participants in this activity were elementary school teachers at SD Muhamamdiyah 8 Dau, Malang Regency. The methods used include lectures, discussions, simulations and mentoring. The result of this activity is an increase in the quality of understanding cultural literacy and citizenship. Increasing the use of technology in developing learning media and implementing cultural literacy and citizenship through learning by producing products in the form of posters and reference books for students. The book is packaged in two versions, namely an e-book version that students can read at home, while the hard book version that students read when carrying out face-to-face learning is limited at school. From this mentoring activity, the teacher participants at SD Muhammadiyah did a very good process. Starting from recognizing cultural literacy and citizenship, digging data and producing findings, processing data to pouring ideas into local wisdom products.
PENERAPAN KETENTUAN FORCE MAJEURE TERHADAP PERJANJIAN KERJA DI MASA PANDEMI COVID-19 Yohana Puspitasari Wardoyo; Muhammad Luthfi; Feranza Auriya Tiza; Khofifah Pawaransa Hadi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 20 No 1 (2022): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v20i1.602

Abstract

Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Untuk Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020 dan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ) berdampak pada produksi barang dan jasa. menurun, yang juga terkait dengan nasib pekerja di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerja. Rumusan masalah yang diangkat adalah 1. Apa implikasi Pandemi Covid-19 bagi Pekerja/Buruh, 2. Apakah tepat pengusaha memberhentikan pekerja dengan alasan force majeure di tengah Pandemi Covid 19? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Hasil dan pembahasan bahwa Implikasi Pandemi Covid-19 bagi Pekerja/Buruh menyebabkan 15,6 persen pekerja di Indonesia terkena PHK, bahkan 13,8 persen tidak mendapatkan pesangon. Pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon merupakan bentuk kesepakatan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. PHK di tengah pandemi Covid-19 dengan alasan fore meajure atau kondisi siap pakai Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata jo Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah beralasan dan benar secara hukum. . Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena tindakan paksa dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perjanjian pemberhentian dengan alasan penjaminan harus dituangkan dalam perjanjian kerja yang menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Kedua, tidak berlaku untuk perjanjian kerja seperti pandemi Covid-19 yang berdampak pada pengusaha dan pekerja. Kata Kunci : Force Majeure, Perjanjian Kerja, Pandemi Covid-19