Articles
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN DALAM MENGELOLA LIMBAH B3 BATIK ]]>
<![CDATA[Eko Sabar Prihatin, Amiek Soemarmi, Dewi Puji Astuti*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (601.518 KB)
<![CDATA[Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) batik di Kota Pekalongan menjadi tugas dan wewenang Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan data primer yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BLH Kota Pekalongan meliputi perizinan pengelolaan, penyimpanan Limbah B3, dan penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Namun, rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan IPAL menjadi hambatan bagi BLH Kota Pekalongan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN KECIL OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BREBES ]]>
<![CDATA[Amiek Soemarmi, Eko Sabar Prihatin, Ghana Chalid Gandyo*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (515.872 KB)
<![CDATA[Wilayah kelautan dan perikanan di Kabupaten Brebes memiliki potensi perikanan yang diperlukan bagi pemerintah untuk kepedulian terhadap perlindungan hukum bagi nelayan kecil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan hal apa saja yang menjadi kendala dalam upaya perlindungan hukum bagi nelayan kecil di Kabupaten Brebes. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes adalah melakukan Pendaftaran dan pendataan nelayan kecil untuk mendapatkan surat izin penangkapan ikan dan bantuan hukum bagi nelayan, ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah, sesuai Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Rendahnya kesadaran para nelayan kecil untuk mendaftarkan diri ke Dinas Kelautan dan Perikanan berakibat rendahnya pula perlindungan hukum bagi mereka. Hal lain yang dapat dilakukan yaitu dengan pengawasan dan patroli laut untuk mengurangi adanya pelanggaran. Perlu adanya upaya strategis dan signifikan seperti adanya Peraturan Daerah yang memberikan payung hukum bagi nelayan kecil dalam rangka memberikan perilindungan hukum bagi nelayan kecil khususnya di Kabupaten Brebes.]]>
<![CDATA[PROSES PEMILIHAN PERANGKAT DESA DI DESA DALANGAN KECAMATAN TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO ]]>
<![CDATA[Anjany, Bulan Berlinda]]>;
<![CDATA[Indarja, Indarja]]>;
<![CDATA[Soemarmi, Amiek]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (201.98 KB)
<![CDATA[Hasil pengumuman penerimaan calon perangkat desa di Desa Dalangan Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo dinilai tidak transparan karena tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemilihan perangkat desa di Desa Dalangan dan apa hambatan dalam pelaksanaan pemilihan perangkat desa di Desa Dalangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama serta didukung wawancara untuk mengklarifikasi data sekunder, kemudian di analisis melalui analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pemilihan perangkat desa di Desa Dalangan dilakukan melalui beberapa tahapan tes seleksi, diantaranya penyerahan persyaratan administrasi, tes komputerisasi, tes tertulis, dan tes wawancara. Hambatan yang terjadi pada saat proses pemilihan berlangsung adalah terdapat peserta bakal calon perangkat desa yang berasal dari luar domisili desa Dalangan tidak dapat mengikuti seleksi ke tahap selanjutnya karena terkendala alamat yang kurang jelas. Saran dari penulis yaitu untuk mewujudkan keadaan desa yang maju dan sejahtera, Panitia Tim Pengangkatan Perangkat Desa hendaknya lebih pro aktif dalam melaksanakan tugas supaya tidak merugikan pihak yang berkepentingan.]]>
<![CDATA[PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Sihombing, Andre Evan]]>;
<![CDATA[Soemarmi, Amiek]]>;
<![CDATA[Setyawanta, Lazarus Tri]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.569 KB)
<![CDATA[Pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah sudah merancang regulasi perihal Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sedang dalam proses perubahan dikarenakan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang provinsi Jawa Tengah mengatur rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta prosedur hukum yang dilakukan oleh provinsi Jawa Tengah.Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut menurut pedoman teknis penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terbagi menjadi dua bagian yaitu: Pertama Persiapan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dan Kedua, Penyusunan Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan ini adalah belum bisa beraktifitasnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil disekitarnya akibat izin yang belum keluar dari pemerintah provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK ATAS STATUS WARGA NEGARA DALAM PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING DI SINGKAWANG ]]>
<![CDATA[Lita Tyesta, Amiek Soemarmi, Eko Triadi da Praku Purba*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (562.881 KB)
<![CDATA[Pemberlakuan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, dipandang sebagai kemajuan positif sebab mengakomodasikan tuntutan jaman, baik itu kepada ibu maupun anak. Undang-undang tersebut merupakan solusi yang dianggap terbaik untuk memberi jalan keluar terhadap permasalahan terkait dengan status dan kedudukan hak perempuan dan anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Di dalam UU tersebut, menerapkan azas- azas kewarganegaraan universal, yaitu asas Ius Sanguinis, Ius Soli dan Campuran. Artinya, Si anak dapat memilih kewarganegaraan sendiri sesuai dengan apa yang terbaik bagi dirinya. Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hak perempuan dan kedudukan anak hasil perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian didapat pokok-pokok kesimpulan yaitu: Pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan jaminan kewarganegaraan perempuan dan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa perempuan atau ibu diberikan kesempatan untuk mempertahankan kewargaengaraan Indonesianya dan anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Kedua, ketentuan yang mengatur untuk memilih kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran diberikan hanya pada anak yang tercatat atau didaftarkan di Kantor Imigrasi. Sedangkan yang tidak terdaftar tidak mendapatkan hak-hak seperti yang dinyatakan dalan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN PENGATURAN DAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rinaldo, Ilham]]>;
<![CDATA[Diamantina, Amalia]]>;
<![CDATA[Soemarmi, Amiek]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (121.713 KB)
<![CDATA[Kekayaan sumber daya alam perikanan dan kelautan yang dimiliki Negara Indonesia merupakan karunia Tuhan yang patut disyukuri. Sudah seharusnya Negara mampu mengelola dan memanfaatkannya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini dibatasi 3 rumusan masalah yaitu: Bagaimana perkembangan pengaturan pengawas perikanan?, Bagaimana pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan?, dan Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugasnya?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah Pengawas Perikanan pertama kali diatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengawas Perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan. Hambatan yang dihadapi oleh Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan sumber daya perikanan di Indonesia adalah kurangnya armada Kapal Pengawas Perikanan , kurangnya sumber daya manusia yang memadai, kurangnya efek jera yang ditimbulkan kepada para pelaku tindak pidana perikanan, serta kurangnya partisipasi dari kesadaran negara lain dalam memerangi Illegal Fishing.]]>
<![CDATA[TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM UPAYA PENGELOLAAN PULAU TIKUS DI PROVINSI BENGKULU ]]>
<![CDATA[Sarahwati, Khalifah Sophy]]>;
<![CDATA[Soemarmi, Amiek]]>;
<![CDATA[Pinilih, Sekar Anggun Gading]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (203.424 KB)
<![CDATA[Pengelolaan kawasan Pulau Tikus oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dilaksanakan menurut fungsi manajemen yaitu pertama perencanaan, diatur melalui pendekatan pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor daerah. Kedua pemanfaatan, dilakukan dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar didekatnya. Ketiga pengawasan dan pengendalian, untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah Pulau Tikus secara terpadu dan berkelanjutan dilakukan pengawasan dan pengendalian. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Pulau Tikus adalah, aktivitas pemanfaatan oleh manusia, illegal fishing, pemanfaatan dan pengelolaan belum optimal, belum ada lembaga aktif yang mengelola sumber daya laut Pulau Tikus, keterbatasan dana, dan fenomena perubahan iklim.]]>
<![CDATA[TUGAS DAN WEWENANG DINAS KELAUTAN PERIKANAN DALAM PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN DI PROVINSI LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Indarja, Amiek Soemarmi, Georgius Panji*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (533.119 KB)
<![CDATA[Provinsi Lampung memiliki potensi untuk budidaya perairan darat yang hampir semua Kabupaten dan Kota memilikinya dan menghasilkan kurang lebih 200.000 ton per tahun dan juga potensi perikanan laut yang hampir seluruh wilayahnya di intasi garis pantai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi, pelaksanaan pengelolaan perikanan darat maupun perikanan laut dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dalam usaha perikanan darat dan perikanan laut di Provinsi Lampung. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan penguraian secara deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data empiris dan data yang berasal dari bahan pustaka. Hasil dari penelitian adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung berperan dalam pelestarian ekosistem pesisir laut. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya adalah kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap serta terjadinya abrasi dan juga erosi pantai serta rusak nya ekosistem laut akibat penangkapan ikan dengan bahan peledak. Belum terintegrasinya sistem produksi dari hulu dan hilir, serta masyarakat masih menjadikan laut sebagai tempat sampah mereka baik sampah rumah tangga dan sampah pabrik. Perikanan budidaya terbentur dengan banyak nya virus seperti virus telek putih untuk udang dan juga ada virus myo.]]>
<![CDATA[TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PERIKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DI PROVINSI JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Amiek Soemarmi, Retno Saraswati, Wisnu Purba Anggara*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (599.969 KB)
<![CDATA[Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi perikanan yang melimpah diantaranya, potensi perikanan air tawar, potensi perikanan air laut, potensi budidaya laut, potensi budidaya pesisir, dan potensi ekosistem habitat viral. Pengawas perikanan dibentuk untuk melindungi agar usaha perikanan di perairan Indonesia dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya tanpa harus menimbulkan efek negatif. Penelitian ini dibatasi 2 rumusan masalah yaitu:Bagaimana tugas dan wewenang pengawas perikanan dan hambatan-hambatan yang dihadapi pengawas perikanan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di Provinsi Jawa Tengah? Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama. Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan mempunyai 12 wewenang. Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah penambahan jumlah pengawas perikanan, membangun kapal pengawas perikanan baru, dan mengikutkan pengawas perikanan untuk mengikuti bimbingan teknis. Hambatan yang ditemui antara lain kurangnya jumlah pengawas perikanan, Provinsi Jawa Tengah hanya memilik1 kapal pengawas perikanan, selain itu jumlah penyidik perikanan yang terbatas.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI TUGAS KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS PERIKANAN TERHADAP KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG DILAKUKAN OLEH NELAYAN KECIL DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Febrian Rizky Nuari]]>;
<![CDATA[Amalia Diamantina]]>;
<![CDATA[Amiek Soemarmi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (757.991 KB)
<![CDATA[Kegiatan penangkapan ikan merupakan salah satu kegiatan perikanan yang harus diawasi oleh pengawas perikanan. Masyarakat juga dapat diikutsertakan dalam membantu kegiatan pengawasan perikanan yang tergabung dalam suatu kelompok yaitu Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (POKMASWAS). Tujuan dilakukanya penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh POKMASWAS terhadap kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil di Kota Semarang dan apa saja kendala yang dihadapi oleh POKMASWAS dalam mengawasi kegiatan penangkapan ikan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh POKMASWAS ini berupa pemberian informasi, laporan, dan pengaduan kepada Dinas Perikanan Kota Semarang tentang adanya dugaan tindak pidana perikanan dan kendala yang dihadapi oleh POKMASWAS ini yaitu, masih adanya rasa takut dalam mengawasi kegiatan perikanan tersebut, dan adanya keterbatasan sarana dan prasarana.]]>
