Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum JURNAL GIZI INDONESIA Diponegoro Law Journal Pandecta Law, Development and Justice Review
Amiek Soemarmi
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1   2   3   4 
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN PEMALANG Lucky Cakra Ryandi*, Amiek Soemarmi, Untung Dwi Hananto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.441 KB)

Abstract

Tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah Untuk mengetahui tugas dan wewenang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang serta kendala-kendala yang di hadapi saat pelaksanaan otonomi daerah. Tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya sudah terdapat pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Namun. setelah berlakunya aturan mengenai Pemerintahan Daerah yang baru mengalami sedikit perubahan yaitu pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Pemalang tidak lagi menangani kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan ruang laut serta pemanfaatan ruang laut, tetapi lebih kepada pemberdayaan masyarakat pesisir. Namun di samping itu juga masih terdapat beberapa kendala seperti secara umum adanya perbedaan penafsiran dari masyarakat mengenai otonomi daerah dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu melakukan otonomi daerah dan secara khusus kendala yang dihadapi adalah berkaitan dengan program kerja seperti program pengembangan perikanan tangkap, program pengembangan perikanan budidaya, bidang bina usaha dan pemasaran serta  bidang pengembangan potensi kelautan. 
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA BENGKULU Viesy Leora Giarti*, Eko Sabar Prihatin,Amiek Soemarmi
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (741.592 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya. Penelitian yang bersifat desktiptif analitis ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif, yang memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang dinas kelautan dan perikanan Kota Bengkulu. Hasil penelitian yang diperoleh atas pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya adalah  bahwa, Pemerintah Kota Bengkulu masih mengacu pada eraturan Walikota No. 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang selanjutnya diatur melalui Peraturan Daerah No. 199 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu, meskiun telah ada peraturan peralihan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, selama enerapan perwal dan erda tersebut tidak bertentangan dengan UU No.23 tahun 2014. Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki beberapa tugas dan wewenang. Tugas utama Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Kelautan dan Perikanan.
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP Anggun Mayangsari*, Amiek Soemarmi, Untung Dwi Hananto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.309 KB)

Abstract

Penerbitan Izin Usaha Perikanan bagi nelayan merupakan permasalahan baru yang dihadapi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 30/MEN/2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia menjadi kendala bagi nelayan. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris ditambah dengan wawancara dengan narasumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil penelitian diperoleh bahwa tugas dan wewenang dalam penerbitan Izin Usaha Perikanan mengalami hambatan dalam prosedur atau tata cara penerbitan surat izin khususnya bagi nelayan kecil, dimana yang dihadapi permasalahan jarak, cuaca dan pemohon yang buta huruf. Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan harus menemukan solusi dalam Penerbitan Izin Usaha Perikanan tersebut. Diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan informasi mengenai prosedur serta solusi permasalahan Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan terutama di bidang Perikanan Tangkap.
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DI KABUPATEN PATI Okta Pradita Kusuma Putra*, Amiek Soemarmi, Amalia Diamantina
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (515.935 KB)

Abstract

Dalam mewujudkan pelaksanaan program Pemerintah atau urusan perikanan dalam pengolahan hasil perikanan yang dimiliki daerah guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang usaha perikanan, dinyatakan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Hal ini berarti pemerintah daerah (Dinas Perikanan Kabupaten Pati) tidak sekedar melaksanakan ketentuan dari pusat tapi membuat rencana, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasinya sendiri. Permasalahan yang diteliti ini, adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pati, faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat dalam pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pati.Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berdasarkan data primer dengan cara melakukan wawancara mendalam dan sekunder berupa bahan-bahan pustaka hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dimana hasil dari analisis disajikan secara deskriptif.Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati mempunyai tugas kewenangan melaksanakan berbagai urusan perikanan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pati dan membuat program dan strategi yang tepat, sebagaimana hal ini sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati, selain itu berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 29 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang Kelautan dan Perikanan. Kewenangan ini merupakan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Pati sebagai bentuk pelaksanaan asas desentralisasi pada otonomi daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyerahan wewenang ini bertujuan untuk pemberdayaan daerah sebagai proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan sesuai aspirasi masyarakatnya sendiri. Faktor-faktor yang mendukung dalam pengolahan hasil perikanan adalah kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang terkait, keamanan yang terjamin, dukungan dari pihak luar pemberi dana, daya beli masyarakat yang membaik, sedangkan faktor-faktor yang menghambat adalah kurangnya kuantitas personil dan kualitas SDM, kurangnya sumber daya dana dan fasilitas, sikap mental dari pelaku usaha kecil yang kurang kooperatif. Saran dari penelitian ini adalah bahwa dalam melakukan pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan diperlukan kerja sama yang baik antar Dinas/instansi terkait, Pengusaha, pihak penyandang dana usaha, pemerintah pusat.
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI JAWA TENGAH Tri Noviyanti; Ratna Herawati; Amiek Soemarmi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (807.835 KB)

Abstract

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh hakim dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik,Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Jawa Tengah berwenang mengawasi perilaku hakimsesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan dalam mengawasi perilaku hakim dilakukan tidak secara optimal, hal ini dikarenakan adanya hambatan Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah yaitu terbatasnya sumberdaya manusia dan terbatasnya biaya anggaran. Solusinya sikap kerjasama dan profesionalisme antar pegawai PKY Jawa Tengah sertamempersingkat pemantauan persidangan.
IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM MEMBERIKAN LAYANAN PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS Satya Adi Kiswara; Untung Dwi Hananto; Amiek Soemarmi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.913 KB)

Abstract

Implementasi tugas dan fungsi layanan pendidikan berdasarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Boyolali sudah dilaksanakan dengan baik , yang dimana dinas sosial telah menerapkan dan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk pelayanan dan pembinaan pendidikan kepada penyandang disabilitas serta aksesbilitas yang digunakan sebagai bantuan penyandang disabilitas. Penelitian yang dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pelaksanaan kinerja tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Boyolali dalam  program pelatihan serta pendidikan  yang telah diselenggarakan oleh Dinas Sosial bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014  ini seperti pelatihan elektronik, pelatihan menjahit, pelatihan kewirausahaan dan  pendidikan inklusi untuk penyandang disabilitas berjalan dengan baik tetapi masih ada hambatan dan  dapat bermanfaat bagi penyandang disabilitas. Pelaksanaan pelayanan Pendidikan yang telah diberikan kepada penyandang disabilitas memang terdapat kendala seperti guru pembimbing, masih kurang nya aksesbilitas,kurangnya pemeratan program pelatihan difabel serta kurangnya lapangan pekerjaan bagi difabel,.Program-program yang sudah diselenggarakan  serta bantuan berupa aksesbilitas guna untuk membantu penyandang disabilitas beraktivitas dan menunjang keterampilan ,kemampuan yang dikembangkan sudah dilaksanakan dengan baik dan diikuti oleh penyandang disabilitas, memberikan hak pendidikan khusus difabel serta meningkatkan sarana prasarana tempat bagi penyndang disabilitas.
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp), DAN RAJUNGAN (Portunus pelagicus spp) SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN SUMBER DAYA HAYATI LAUT Zakky Fajari*, Amiek Soemarmi, Untung Dwi Hananto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.999 KB)

Abstract

Tujuan penulisan hukum ini untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan serta untuk mengetahui permasalahan yang timbul dengan berlakunya Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp) dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kesimpulan dari penelitian hukum ini ialah Pelaksanaan Peraturan Menteritersebut diatas telah berlaku dan sudah terlaksana dari tanggal 6 Januari 2015di wilayah Indonesia. Tetapi masih ditemui adanya kendala dalam pelaksanaannya, kendalanya adalah para nelayan merasa dirugikan,karena nelayan merasa penghasilannya berkurang. Oleh karena itu Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengkaji, mensosialisasi, dan memberikan mata pencaharian alternatif yang baik untuk nelayan agar terciptanya peningkatan kesejahteraan melalui pelaksanaan isi Peraturan Menteri dengan benar.
TUGAS DAN WEWENANG DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BIDANG PARIWISATA DI KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA Rita Sihombing*, Amalia Diamantina, Amiek Soemarmi
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.162 KB)

Abstract

Setiap pemerintah daerah berupaya keras meningkatkan daerah perekonomiannya sendiri termasuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Pembangunan kepariwisataan dilanjutkan dan ditingkatkan dengan mengembangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi kepariwisataan nasional menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk memperbesar penerimaan devisa, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja bagi daerah setempat, mendorong pembangunan, serta memperkenalkan nilai budaya bangsa. Pengembangan kepariwisataan berada pada era tatanan wilayah administrasi pemerintah daerah yang memiliki Otoritas serta Otonomi Daerah yang mempunyai implikasi luas terhadap pengembangan kepariwisataan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan usaha pengembangan kepariwisataan sebagai salah satu upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dinamis dan bertanggung jawab
FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER TERHADAP ANAK DIDIK SEKOLAH DASAR Dimas Imam Rosyadhi; Untung Sri Hardjanto; Amiek Soemarmi
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (755.587 KB)

Abstract

Pendidikan yang bermutu baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan mutu pendidikan dengan cara penyelenggaraan pendidikan karakter, hal ini sesuai dengan fungsi pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan karakter terhadap anak didik sekolah dasar yaitu melaksakan kegiatan sosialisasi pendidikan karakter, melaksanakan penguatan pendidikan karakter dengan kegiatan outbond, melaksanakan lomba-lomba seperti lomba tata upacara bendera, lomba siswa berkarakter, serta lomba kelas berkarakter, melaksanakan kebijakan bekerja sama dengan lembaga yang berkaitan. Upaya yang dilakukan akan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang telah bekerjasama sebelumnya serta terus mengkoordinasikan dengan berbagai pihak lainnya agar berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan karakter dapat  berjalan sesuai rencana dan tepat.
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SYAHBANDAR DALAM PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR KAPAL PERIKANAN Normalita Eko Putri*, Amiek Soemarmi, Untung Dwi Hananto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.717 KB)

Abstract

Kapal Perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, dengan memiliki dokumen Surat Persetujuan Berlayar tersebut kegiatan penangkapan, pengangkutan dan aktivitas lain dari kapal perikanan dapat berjalan secara aman dan nyamam, dalam penulisan hukum ini terlebih dahulu melihat peraturan perundang-undangan  selanjutnya mengadakan penelitian untuk mendapatkan data Primer melalui obeservasi dan wawancara. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar kapal perikanan dilaksanakan oleh Syahbandar Perikanan  berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 3 tahun 2013 tentang kesyahbndaran di pelabuhan perikanan.Terbatasnya personil Syahbandar Perikanan yang bertugas di Pelabuhan Perikanan merupakan  suatu kendala, karena Peran Syahbandar perikanan itu sendiri begitu penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan kapal perikanan, Kementerian kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perhubungan  melakukan kerja sama guna dapat menyelesaikan masalah kurangnya jumlah personil syahbandar Perikanan di Pelabuhan Perikanan.
Co-Authors Agus Priyono, Ery Amalia Diamantina Amalia Diamantina Amalia Diamantina Anjany, Bulan Berlinda Bagus Rahmanda Bambang Eko Turisno Benuf, Kornelius Dewi Rostyaningtyas Dewi Setyaningsih Dian Wijayanto Dimas Imam Rosyadhi Erlyn Indarti Ery Agus Priyono Faris Abrar Firdaus Febrian Rizky Nuari Fitri Ayu Lestari*, Nabitatus Saadah, Muhamad Azhar, Fitri Ayu Lestari*, Hendro Saptono Indarja, Indarja Kornelius Benuf Kornelius Benuf Marjo Marjo Martini Martini Pujiyono Pujiyono R. Suharto Rahmanda, Bagus Rinaldo, Ilham Sarahwati, Khalifah Sophy Satya Adi Kiswara Sekar Anggun Gading Pinilih Sekar Anggun Gading Pinilih, Sekar Anggun Setyawanta, Lazarus Tri Sihombing, Andre Evan Siti Mahmudah SITI MAHMUDAH Siti Malikhatun Badriyah, Siti Tri Noviyanti Untung Dwi Hananto Untung Sri Hardjanto Untung Sri Hardjanto*), Anni Kurniawati Ratna Herawati Vindy Sulistyo Vardhani