Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum JURNAL GIZI INDONESIA Diponegoro Law Journal Pandecta Law, Development and Justice Review
Amiek Soemarmi
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1   2   3   4 
PARTISIPASI PEREMPUAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA SEMARANG DWI ESTY WIDYASTUTI, Amiek Soemarmi, Retno Saraswati
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.831 KB)

Abstract

Regional House of Representatives (Parliament) is the representative body for realizing the sovereignty of the people in the area. The function of Parliament as an institution representative of all the people in the region is a vehicle for the implementation of democracy in the area that serves as an element of the regional administration.The presence of women legislators of Semarang are limited, making the existence of a large role and influence policy making in parliament should be able to do them. In the context of equality, women should also have had a hand in the formulation of policy, but if the quality of women legislators could not cope with the swift struggle of equality, this will certainly be a bad thing for the struggle.Because, let alone equality policy, a line of women's issues rarely touched. It means that the presence of women legislators is questionable. On this basis, the authors take the title "PARTICIPATION OF WOMEN MEMBERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES IN THE FORMATION OF THE REGULATIONS IN THE CITY SEMARANG", with the question of how the participation of women members of parliament in the formation of local regulations in the city of Semarang, any obstacles encountered in drafting local regulations, and how efforts to completion.Writing this law using Empirical juridical approach, namely Descriptive analytical research specifications, the data used are secondary data and primary data, methods of data analysis using qualitative analysis methods, methods of presenting data through primary data and secondary data obtained through research.Based on these results it can be concluded that the participation of women members of the House of Representatives in the establishment of the Regional District Regulation in Semarang was pretty good, but still need to increase the quality, considering from the beginning until now there has been no local regulations pertaining on women's interests. In the process pembentukkannya, encountered some obstacles, among other differences, time constraints, lack of knowledge and understanding of the duties and functions of Parliament, particularly the lack of experience and knowledge related to the field of assignment parliament. However, these obstacles can be overcome by efforts to develop Human Resource (HR) and increase pofesionalisme and experience.
PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2017 TENTANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL PADA OLAHRAGA AKUATIK Dewi Setyaningsih; Amiek Soemarmi; Untung Sri Hardjanto
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.39 KB)

Abstract

Pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan pencapaian prestasi atlet nasional di tingkat internasional dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional. Pelaksanaan Perpres pada olahraga akuatik meliputi kegiatan a) pengembangan bakat calon atlet, b) seleksi calon atlet dan calon pelatih, c) pelatihan peforma tinggi atlet berprestasi, d) pembinaan kehidupan sosial atlet, e) pembiayaan, dan f) pengawasan dan laporan. Upaya pemerintah melakukan optimalisasi sistem manajemen keolahragaan nasional, serta meningkatkan pendidikan dan kepelatihan sumber daya manusia berkaitan dengan penguatan organisasi pada PRSI sebagai Induk Organisasi Cabang Olahraga yang profesional, transparan, dan akuntabel diharapkan dapat meningkatkan prestasi olahraga akuatik.
PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN BANYUWANGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Annisa Eston*, Untung Dwi Hananto, Amiek Soemarmi
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.424 KB)

Abstract

Pembangunan Nasional dapat dilihat dengan adanya perkembangan dalam bidang pariwisata, karena pariwisata merupakan sektor andalan yang dapat dijadikan sebagai sumber devisa negara. Artinya sektor tersebut telah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam perekonomian bangsa, sekaligus memberikan subsidi yang besar bagi kemajuan suatu daerah. Daerah tersebut yaitu Kabupaten Banyuwangi yang merupakan Kabupaten terluas di Jawa Timur yang berada di ujung timur Pulau Jawa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan potensi pariwisata  Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, serta kendala bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan sektor pariwisata di Banyuwangi. Hasil penelitian menyatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas , Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, dibuktikan dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dapat mewujudkan kinerja yang efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan potensi pariwisata di Kabupaten Banyuwangi.
Co-Authors Agus Priyono, Ery Amalia Diamantina Amalia Diamantina Amalia Diamantina Anjany, Bulan Berlinda Bagus Rahmanda Bambang Eko Turisno Benuf, Kornelius Dewi Rostyaningtyas Dewi Setyaningsih Dian Wijayanto Dimas Imam Rosyadhi Erlyn Indarti Ery Agus Priyono Faris Abrar Firdaus Febrian Rizky Nuari Fitri Ayu Lestari*, Nabitatus Saadah, Muhamad Azhar, Fitri Ayu Lestari*, Hendro Saptono Indarja, Indarja Kornelius Benuf Kornelius Benuf Marjo Marjo Martini Martini Pujiyono Pujiyono R. Suharto Rahmanda, Bagus Rinaldo, Ilham Sarahwati, Khalifah Sophy Satya Adi Kiswara Sekar Anggun Gading Pinilih Sekar Anggun Gading Pinilih, Sekar Anggun Setyawanta, Lazarus Tri Sihombing, Andre Evan Siti Mahmudah SITI MAHMUDAH Siti Malikhatun Badriyah, Siti Tri Noviyanti Untung Dwi Hananto Untung Sri Hardjanto Untung Sri Hardjanto*), Anni Kurniawati Ratna Herawati Vindy Sulistyo Vardhani