Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

2.702

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum JURNAL GIZI INDONESIA Diponegoro Law Journal Pandecta Law, Development and Justice Review

Amiek Soemarmi

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Author-ID : 383955

Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 42 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia Benuf, Kornelius; Agus Priyono, Ery; Mahmudah, Siti; Badriyah, Siti Malikhatun; Rahmanda, Bagus; Soemarmi, Amiek
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 2 (2020): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i2.21777

In the industrial era 4.0 as it is now, the ease and speed of getting something are highly sought after, including the ease and speed of obtaining financial services. Financial Technology (Fintech) is a digital commercial service that offers and provides convenience and speed of financial services. The emergence of Fintech certainly makes it easy for people to get financial assistance. But as a state of law, Indonesia must regulate Fintech's business practices. Including the implementation of Fintech's business, it must be controlled and monitored by existing laws in Indonesia, not just stopping the formation of the rules, but also must be ensured that the rules apply effectively. This study aims to describe the basis for Fintech's business arrangements in Indonesia and will explain the effectiveness of the regulation in society. The writing method used is normative juridical, with a statutory approach, using secondary data by analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the research results, it is known that in Indonesia, Fintech's business is regulated by three institutions, namely the Ministry of Communication and Information, Bank Indonesia, and the Financial Services Authority. Regarding the effectiveness of the rules regarding the implementation of Fintech in Indonesia has not been going well because there are still shortages both in terms of legal structure, a legal substance, and legal culture.

KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA Amiek Soemarmi; Erlyn Indarti; Pujiyono Pujiyono; Amalia Diamantina
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas dan haknya diatur dengan Undang–undang. Implementasi konsep negara kepulauan dalam upaya perlindungan perikanan di Indonesia yang menjadi permasalahan dalam artikel ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi konsep negara kepulauan Republik Indonesia dalam mengatur wilayah pengelolaan perikanan dimana terdapat kapal-kapal ikan asing yang masuk di wilayah perikanan Indonesia mengakibatkan kerugian bagi kapal ikan. Metode pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analisis digunakan dalam penelitian didukung studi kasus konflik wilayah tangkap baik di wilayah tangkap perikanan Indonesia yang berbatasan dengan wilayah pengelolaan perikanan negara lain. Hasil penelitian diperoleh bahwa negara Indonesia mengatur melalui regulasi wilayah penangkapan ikan secara nasional dan internasional melalui perjanjian atau kerjasama dengan negara lain sebagai upaya perlindungan nelayan Indonesia.

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE Siti Mahmudah; Siti Malikhatun Badriyah; Bambang Eko Turisno; Amiek Soemarmi
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pemanfaatan hutan mangrove merupakan hak masyarakat yang dijamin dalam Undang-Undang, yang memerlukan pemberdayaan masyarakat. Pembahasan ini ditujukan untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dengan metode penulisan yuridis normatif, spesifikasi penulisan deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder, analisis kualitatif. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove melalui metode persuasif, edukatif, dan fasilitatif yang terdapat dalam kemitraan usaha dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang dilaksanakan dengan PP No 17 Tahun 2013 dimana dapat dilaksanakan dengan berbagai pola kemitraan. Pola-pola kemitraan tersebut dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir pengelola hutan mangrove, pemilihan pola kemitraan yang akan digunakan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

TEKNOLOGI VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS) SEBAGAI STRATEGI PERLINDUNGAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN DI INDONESIA Amiek Soemarmi; Erlyn Indarti; Pujiyono Pujiyono; Muhamad Azhar; Dian Wijayanto
Masalah-Masalah Hukum Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.49.3.2020.303-313

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Teknologi Vessel Monitoring System (VMS) sebagai strategi perlindungan dan pembangunan industri perikanan di Indonesia. Usaha perikanan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan di antaranya adalah masih adanya praktik illegal fishing dan lemahnya pengawasan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Mengkaji norma – norma hukum dalam peraturan perundang– undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan kebijakan percepatan pembangunan industri perikanan serta dampak penerapan VMS. Hasil penelitian menujukan bahwa pemanfaatan teknologi VMS dapat menciptakan transparansi dalam pengelolaan sumber daya kelautan di seluruh dunia, sehingga bisa mencegah terjadinya praktik kejahatan seperti illegal fishing. Apabila hal ini dilakukan maka industri perikanan Indonesia akan bebas dari kejahatan seperti ilegal fishing dan akan terwujud pembangunan industri perikanan di Indonesia.

LEASING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN KAPAL BAGI NELAYAN KECIL DI KOTA PEKALONGAN Siti Malikhatun Badriyah; Siti Mahmudah; Amiek Soemarmi
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan perikanan tangkap. Meskipun demikian eksplorasi sumber daya laut belum dapat dilakukan secara optimal. Salah satu daerah yang memiliki potensi perikanan tangkap yang besar adalah Kota Pekalongan. Penelitian ini bertujuan mengungkap latar belakang dan implementasi leasing sebagai alternatif pembiayaan kapal bagi nelayan kecil. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed methode yang memadukan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan legal pluralism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perikanan merupakan sektor primer yang menjadi andalan dalam perkembangan perekonomian Kota Pekalongan dan sekitarnya. Kapal merupakan modal utama dalam kegiatan operasional nelayan. Namun demikian masih banyak nelayan terutama nelayan kecil di Kota Pekalongan yang tidak memiliki kapal sendiri karena ketiadaan modal. Leasing sebagai pembiayaan dalam pengadaan modal dapat menjadi alternatif pengadaan kapal bagi nelayan kecil

Paradigm Of Judicial Verdict Amiek Soemarmi; Erlyn Indarti; Pujiyono Pujiyono
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i1.5138

A judge holds a paradigm that greatly influences the way in which reality is perceived. Grasping the meaning of reality will create a relationship between the judge itself, a paradigm follower, with a comprehended reality in which it will create a methodology for the solving the problem of the reality. Unconsciously, the paradigm will affect a judge in applying discretion. The discretion applied by one judge to another will be different. The difference is based on the diversity of its paradigm that will lead to disparity in the judicial verdict. The disparity in judicial verdicts occurs because of the paradigm of a judge embedded in himself. The paradigm of a judge will influence the extent to which discretionary constraints are applied. The diversity of paradigms adopted by judges will make a difference regarding to the limitation in applying discretion resulting the disparities in judicial verdicts. This study uses paradigm study in a qualitative research as the initial determinant where the dynamic variable is not always static. Construtive paradigm will guide the writer in doing the translation of data obtained through interview and other observation methods. ABSTRAKSeorang Hakim menganut paradigma yang sangat mempengaruhi terhadap cara memandang realitas, setelah menangkap makna dari realitas maka akan tercipta hubungan antara hakim itu sendiri selaku penganut paradigma tertentu dengan realitas yang dipahami, dimana keterkaitan itu akan menciptakan metodologi untuk menyelesaukan masalah-masalah terhadap realitas tersebut. Tanpa disadari paradigma tersebut akan mempengaruhi seorang hakim dalam menerapkan diskresi. Diskresi yang diterapkan seorang hakim yang satu dengan yang lainakan berbeda. Perbedaan tersebut dilandasi atas keberagaman paradigma yang dianutnya, perbedaan paradigma tersebut akan terjadi disparitas dalam putusan hakim. Disparitas putusan hakim terjadi karena paradigma seorang hakim yang tertanam pada dirinya sendiri. Paradigma seorang hakim akan mempengaruhi sejauh mana batasan diskresi yang diterapkan, dengan keberagaman paradigma yang dianut hakim akan menimbuklkan perbedaan mengenai batasan penerapan diskresi sehingga menghasilkan disparitas dalam putusan hakim. Penelitian ini menggunakan kajian paradigma dengan menggunakan penelitian kualitatif sebagai penentu awal dimana variabel bersifat dinamis yang tidak selamanya statis. Paradigmna konstruktivisme akan memandu penulis dalam melakukan penerjemahan data yang diperoleh melalui metode wawancara dan pengamatan lainnya.Kata Kunci: paradigma, hakim, putusan hakim.

IMPLEMENTASI TUGAS KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS PERIKANAN TERHADAP KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG DILAKUKAN OLEH NELAYAN KECIL DI KOTA SEMARANG Febrian Rizky Nuari; Amalia Diamantina; Amiek Soemarmi
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (757.991 KB)

Kegiatan penangkapan ikan merupakan salah satu kegiatan perikanan yang harus diawasi oleh pengawas perikanan. Masyarakat juga dapat diikutsertakan dalam membantu kegiatan pengawasan perikanan yang tergabung dalam suatu kelompok yaitu Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (POKMASWAS). Tujuan dilakukanya penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh POKMASWAS terhadap kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil di Kota Semarang dan apa saja kendala yang dihadapi oleh POKMASWAS dalam mengawasi kegiatan penangkapan ikan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh POKMASWAS ini berupa pemberian informasi, laporan, dan pengaduan kepada Dinas Perikanan Kota Semarang tentang adanya dugaan tindak pidana perikanan dan kendala yang dihadapi oleh POKMASWAS ini yaitu, masih adanya rasa takut dalam mengawasi kegiatan perikanan tersebut, dan adanya keterbatasan sarana dan prasarana.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG KEWARGANEGARAANNYA DIPEROLEH MELALUI NATURALISASI Faris Abrar Firdaus; Amalia Diamantina; Amiek Soemarmi
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (906.749 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses naturalisasi di Indonesia serta hak dan kewajiban apa saja yang diperolehnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative dengan bahan hukum primer dan sekunder, juga spesifikasi deskriptif analitis, dengan pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik wawancara yang ditujukan kepada Ibu Nurul Istiqoma selaku Kepala analisis & pertimbangan pewarganegaraan, dan Bapak Sudaryanto Abdul selaku Kepala Subdirektorat Pewarganegaraan Ditjen AHU Kemenkumham. Hasil penelitian ini dalam pengaturannya terdapat tiga cara melakukan permohonan naturalisasi sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, pada Pasal 8 permohonan dilakukan dengan cara naturalisasi biasa, Pasal 19 permohonan dilakukan dengan cara perkawinan campuran antar kewarganegaraan, dan Pasal 20 dilakukan atas dasar rekomendasi lembaga terkait yang dipertimbangan DPR dan presiden karena jasa pemohon atau kepentingan negara. Hak dan Kewajiban warga negara Indonesia hasil perolehan naturalisasi sama dengan warga negara Indonesia asli, Namun, terdapat pembatasan terkait hak politiknya yaitu tidak memperoleh hak untuk dipilih sebagai calon presiden dan wakil presiden. Saran dari penulis yaitu peraturan mengenai hak dan kewajiban warga negara hasil perolehan naturalisasi dapat ditambahkan atau dipertegas secara tertulis dalam bahan revisi undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah) Nestiti Aroma Puspita*, Untung Sri Hardjanto, Amiek Soemarmi
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.157 KB)

Penulisan hukum ini menjelaskan kode etik profesi polri dan komisi kode etik polri yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Secara normatif diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Komisi Kode Etik Polri, sehingga kode etik profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri. Tujuannya untuk mengetahui proses sidang yang dilakukan Komisi Kode Etik Polri bagi anggota polisi yang melakukan pelanggaran kode etik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data yang terkumpul diolah menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian terkait pelaksanaan Komisi Kode Etik Polri berwenang melakukan pemeriksaan dipersidangan, membuat pertimbangan, dan memutus perkara yang dilakukan oleh pelanggar. Pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian mendapat sanksi tegas melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri. Hambatan yang dialami Komisi Kode Etik Polri yaitu sidang sering tertunda karena kesibukan dari anggota Komisi Kode Etik Polri, saksi yang dipanggil banyak yang tidak memenuhi panggilan, dan terbatasnya penyidik pelanggar Komisi Kode Etik Polri.

WEWENANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MENGATUR IZIN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN PATI Ibnu Bela Yuliawan*, Amiek Soemarmi, Dwi Purnomo
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (532.397 KB)

Kabupaten Pati salah satu Kabupaten/Kota yang sebagian besar masyarakat yang bermata pencaharian pengusaha, nelayan, bakul, pedagang, dan pembuat produk olahan.Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam mengatur izin usaha perikanan di Kabupaten Pati serta permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perizinan usaha perikanan serta solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan usaha perikanan harus mempunyai izin terlebih dahulu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pelaksanaan Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Pati diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya.Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan dan penerbitan perizinan usaha perikanan dilakukan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tidak lagi mempunyai wewenang untuk mengatur dan menerbitkan izin usaha perikanan hanya memberikan sosialiasasi agar pelaku usaha perikanan mematuhi aturan yang berlaku dan bagaimana meningkatkan hasil perikanan di Kabupaten Pati.

Co-Authors Agus Priyono, Ery Amalia Diamantina Amalia Diamantina Amalia Diamantina Anjany, Bulan Berlinda Bagus Rahmanda Bambang Eko Turisno Benuf, Kornelius Dewi Rostyaningtyas Dewi Setyaningsih Dian Wijayanto Dimas Imam Rosyadhi Erlyn Indarti Ery Agus Priyono Faris Abrar Firdaus Febrian Rizky Nuari Fitri Ayu Lestari*, Nabitatus Saadah, Muhamad Azhar, Fitri Ayu Lestari*, Hendro Saptono Indarja, Indarja Kornelius Benuf Kornelius Benuf Marjo Marjo Martini Martini Pujiyono Pujiyono R. Suharto Rahmanda, Bagus Rinaldo, Ilham Sarahwati, Khalifah Sophy Satya Adi Kiswara Sekar Anggun Gading Pinilih Sekar Anggun Gading Pinilih, Sekar Anggun Setyawanta, Lazarus Tri Sihombing, Andre Evan Siti Mahmudah SITI MAHMUDAH Siti Malikhatun Badriyah, Siti Tri Noviyanti Untung Dwi Hananto Untung Sri Hardjanto Untung Sri Hardjanto*), Anni Kurniawati Ratna Herawati Vindy Sulistyo Vardhani

Title

Found 42 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 42 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 42 Documents
Search