Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Strategi Implementasi Kebijakan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang Ade Irawan
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v10i2.1652

Abstract

Penelitian ini tentang strategi implementasi perizinan investasi dan badan perizinan terpadu Kabupaten Sumedang. Pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang jika dibandingkan dengan anggaran pemerintah masih relatif kecil. Pertumbuhan PAD mencapai rata-rata 7 persen per tahun. Pihak BPMPT kabupaten Sumedang belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari banyak fenomena yang masih belum memuaskan pengaduan masyarakat atas implementasi perizinan di Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan adalah observasi pendekatan studi kasus kualitatif yang merupakan salah satu bagian dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara atau informan perilaku dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen, jurnal, karya ilmiah dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model implementasi kebijakan diusulkan oleh grindle meskipun telah dilakukan pada aspek isi dan konteks implementasi kebijakan di BPMPT kabupaten Sumedang, terutama dalam budaya kerja.
QUALITY OF IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICES IN THE PUBLIC SERVICE MALL (MPP) IN SUMEDANG DISTRICT Ade Irawan
SAMPURASUN Vol 6 No 1 (2020): Sampurasun Vol. 6 No. 1 - 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.569 KB) | DOI: 10.23969/sampurasun.v6i1.2592

Abstract

This study is to examine Describe and analyze the quality of the implementation of public services by the district government in public services through the Public Service Mall (MPP) in Sumedang Regency. Seeing the supporting and inhibiting factors in the process of public service that refers to KememPan number 31 of 2019, there are still not many maximums from the start of regent regulations that have not yet come out, even though services have started to run, this study will analyze how public services should be carried out in the process of implementing public service systems through Public Service Mall (MPP) in Sumedang Regency. The method used in the activity is a descriptive method through a qualitative approach. With this method and approach, it is expected to be able to describe various problems in their entirety and comprehensively, so that the results of the problem analysis can be used as a basis for understanding phenomena and giving birth to a concept of the quality of public service delivery in Sumedang Regency.
Penguatan Kelembagaan Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Dengan Memanfaatkan Potensi Wisata Di Desa Legok Jawa Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Thomas Bustomi; Soleh Suryadi; Bambang Heru P; Eddy Yusup SP; Heri Erlangga; Ade Irawan
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 3 No. 1 (2021): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v3i1.539

Abstract

Desa Legok Jawa Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran  belum banyak dikenal oleh wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Tetapi, perkembangan Desa sebagai daya tarik wisata mengalami perubahan setelah ada fasilitas nya lapangan Pacuan Kuda bertaraf internasional. Di mana, selama ini potensi Desa daya tariknya mengandalkan keindahan pesisir pantainya, tampak masyarakatnya pun kurang  cepat tanggap terhadap situasi tersebut, sehingga keberadaan potensi alam dan pengelolaannya belum melibatkan secara bersamaan dengan masyarakat sehingga  hasilnya perlu adanya dorongan kelembagaan baik Stakeholder pemerintah daerah maupun Shareholder dalam menggali potensi yang  positif, diharapkan terjadi peningkatan kunjungan wisatawan seiring dengan fasilitas yang ada. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode Focus Group Discussion ( FGD)  secara kelembagaan melibatkan stakeholders dan shareholders yang interaktif serta konstruktif . Hasil dari kegiatan ini, terlihat jumlah peserta yang hadir merepresentasikan tugas pokok organisasinya secara  kelembagaan dibidang kepariwisataa diwilayah adminstratif Kabupaten Pangandaran . Interaksi  peserta mengikuti kegiatan dan kesepahaman peserta secara konstruktif dan konseptual dalam bentuk dokumen rencana aksi. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah dalam  mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang berbasis masyarakat yang berkelanjutan serta memberikan penguatan kelembagaan tentang manfaat kepada pemerintah , dunia swasta dan masyarakat secara bertahap  dapat mendorong peran Good Governance , diperlukan peran aktif kepemerintahan dalam upaya mencari  kolaborasi secara kelembagaan potensi Desa Legok Jawa Kabupaten Pangandaran sebagai potensi Desa Wisata berkelanjutan pada khususnya dan Kabupaten Pangandaran pada umumnya. Kata kunci : Kelembagaan, Kebijakan Pariwisata, Potensi wisata