Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Akhmad Solihin
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah sebagai Solusi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Kasus Awig-awig di Lombok Barat Solihin, Akhmad; Satria, Arif
SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 1, No 1 (2007)
Publisher : SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.556 KB)

Abstract

Kebijakan pembangunan perikanan Indonesia di masa lalu banyak mengalami kegagalan, hal ini dikarenakan doktrin common property, sentralistik dan anti pluralisme hukum. Akibatnya, kebijakan seperti ini telah menciptakan permasalahan yang kompleks di masyarakat pesisir, seperti kerusakan ekologi pesisir dan laut, kemiskinan nelayan, konflik dan lain sebagainya.  Sementara itu, kehadiran Undang-Undang (UU) No 22/1999 dan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membuka akses dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan lebih luas telah menciptakan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan. Rekonstruksi peran hak ulayat laut yang ada di masyarakat Lombok Barat bagian Utara, seperti upacara adat sawen merupakan cikal bakal dari ketetapan bersama secara tertulis dalam mengelola sumberdaya perikanan, yaitu Awig-awig. Terbentuknya aturan ini dipengaruhi oleh faktor utama, yaitu konflik. Adapun konflik tersebut disebabkan oleh kondisi ekologi, demografi, lingkungan politik legal, proses distribusi pasar, mata pencaharian dan perubahan teknologi. Sedangkan, proses pembentukannya adalah melalui tahapan informal hingga formal. Sementara dalam tahap revitalisasi awig-awig mempunyai beberapa aturan, yaitu : (1) wilayah tangkapan sejauh 3 mil dari daratan hanya diperuntukan nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional (alat tangkap skala kecil); (2) unit sosial pemegang hak bersifat individual (terbuka); (3) sumber legalitasnya adalah dari upacara adat sawen dan kesadaran masyarakat akan kerusakan sumberdaya perikanan oleh aktivitas pengeboman dan pemotasan; dan (4) pelaksanaan awig-awig ditegakkan secara tegas oleh Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara (LMNLU) yang mempunyai sanksi, pertama denda meteri maksimal Rp 10.000.000,00; kedua pembakaran alat tangkap dan ketiga pemukulan massa namun tidak sampai mati. Pemberlakuan awig-awig sangat efektif dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Lombok Barat bagian Utara, hal ini tercermin dari kian menurunnya kegiatan nelayan yang destruktif, seperti penggunaan bom, dinamit, potasium dan alat-alat yang merusak lainnya.
Sinergisasi Pengawasan Perikanan di Daerah dalam Mewujudkan Perikanan Berkelanjutan Akhmad Solihin; Hendhi Sugrito Kuncoro; Yopi Novita
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.4.4.434-438

Abstract

Pengawasan perikanan berperan penting dalam mewujudkan perikanan yang berkelanjutan. Penghapusan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal seluruh pengawasan perikanan pada UU No. 23/2014 menciptakan kekosongan tugas dan fungsi pemerintah kabupaten/kota dalam pengawasan perikanan di perairan darat yang baru disadari beberapa tahun berikutnya. Adanya regulasi tersebut menyebabkan hilangnya bidang pengawasan perikanan di Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang berujung pada ketiadaan unit kerja, keterbatasan SDM, dan kurangnya pembiayaan. Oleh sebab itu, pengakuan terhadap peran pemerintah kabupaten/kota terkait pengawasan perikanan di perairan darat menuntut adanya penguatan peran dan sinergisasi antar lembaga dalam menyelenggarakan urusan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Sinergisasi Kelola Perikanan Adat di Papua Barat Akhmad Solihin; Hari Kushardanto; Ray Chandra Purnama
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.5.1.470-474

Abstract

Masyarakat adat dengan keberagamannya diharapkan mampu mendukung praktik-praktik pengelolaan perikanan. Namun demikian, praktik-praktik pengelolaan perikanan berbasis adat lambat laun terkikis oleh kepentingan ekonomi dan heterogenitas masyarakat pesisir. Isu dan permasalahan ini terjadi juga di Provinsi Papua Barat yang juga memiliki nilai-lokal lokal pengelolaan perikanan berbasis adat yang dilaksanakan secara turun temurun. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan perikanan kolaboratif yang dinamakan Kelola Perikanan Adat (KPA).
Penguatan Tata Kelola Perlindungan Buruh Migran Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di Kapal Ikan Asing Akhmad Solihin; Ahmad Mustofa; Cut Desyana
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.5.1.482-486

Abstract

Pekerjaan menjadi buruh migran pada kapal ikan asing masih menjadi tujuan utama pada beberapa wilayah Indonesia, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah pantai utara Jawa. Namun demikian, tingginya minat menjadi buruh migran ABK di kapal ikan asing belum disertai dengan kesiapan Pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap buruh migran tersebut. Selain disebabkan oleh konflik kewenangan antar lembaga penyelenggara, juga disebabkan oleh kapasitas SDM calon buruh migran ABK itu sendiri. Hal ini diperparah dengan lemahnya aturan perlindungan pekerja terhadap buruh migran oleh negara bendera kapal.
Co-Authors Ahmad Mustofa Arif Satria Cut Desyana Hari Kushardanto Hendhi Sugrito Kuncoro Ray Chandra Purnama Yopi Novita