A. A. Sri Indrawati
Unknown Affiliation

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEJAHATAN PERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI Desak Made Pratiwi Dharayanti; A. A. Sri Indrawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The paper is titled " Criminal Responsibility Offenders Rape of Men " . The problems discussed regarding the rape of men and accountability of the crime of rape against men . The method used in this paper is the normative study . Article 285 of the Criminal Code only mentions of rape against women only and not to men . There is no clear regulations on rape committed by men and women with male victims and in case of rape against men used Article 289 of molestation . Meaning molestation act is against sexual shame . The element of abuse of Article 289 that a person by force or threat of violence ; force ; perform or tolerate obscene acts . The conclusion that there are no clear regulations on rape victims were male and accountability of the crime of rape against men used Article 289 of molestation.
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DALAM USAHA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL YANG BERKUALITAS Syafi’ Uddin Aditya; A. A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (95.078 KB)

Abstract

The development of criminal law and criminal law reform efforts need to be supported by a comparative study. The comparative study of law is a very important and necessary for the legal and beneficial knowledge to better understand and develop their national criminal law. Therefore, this paper will describe the role and benefits of comparative criminal law for criminal law reform national.
LINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WISATAWAN BERKAITAN DENGAN KENYAMANAN WISATAWAN DI KAWASAN WISATA PENELOKAN KINTAMANI BANGLI Ida Ayu Made Rhisma Dwitahadi; R. A. Retno Murni; A. A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.509 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Wisatawan BerkaitanDengan Kenyamanan Wisatawan Di Kawasan Wisata Penelokan Kintamani Bangli.Permasalahan yang diangkat adalah mengenai faktor penghambat perlindungan hukumatas hak kenyamanan wisatawan dan upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata DaerahBangli untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum atas hakkenyamanan wisatawan di Penelokan Kintamani Bangli ditinjau berdasarkan UndangUndangNomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Adapun penelitian yangdigunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum empiris, denganmenggunakan pendekatan Perundang-Undangan (The Statute Approach), PendekatanKasus (Case Approach) dan Pendekatan Fakta (The Fact Approach). Kesimpulan daripenulisan jurnal ini adalah bahwa mengenai faktor penghambat perlindungan hukumatas hak kenyamanan wisatawan yaitu kurangnya kesadaran dari sumber daya manusia,belum terselesaikannya Pasar Seni Geopark sehingga sanksi yang diberlakukan olehPemerintah Daerah Kabupaten Bangli belum dapat diberlakukan, dengan demikiandiharapkan pedagang acung dan masyarakat setempat dapat bekerjasama denganPemerintah terkait untuk merealisasikan hak-hak para wisatawan tersebut entah ituperaturan yang berlaku di dalam Undang-Undang maupun sanksi yang telah disepakatibersama. Upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli khususnya sebagaipenanggungjawab pengelolaan pariwisata diantaranya: bimbingan dan penyuluhan,memberi perlindungan yaitu dengan menghormati hak-hak wisatawan sesuai denganPasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, membentukpetugas pariwisata yang turut serta dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepadawisatawan dengan pendirian pos-pos informasi yang menangani keluhan wisatawan,dan dengan rutin melakukan sosialisasi setiap tiga kali dalam setahun.
BENTUK PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH TOKO (RUKO) ANTARA PENYEWA RUKO DENGAN PEMILIK RUKO DI KOTA DENPASAR A. A. Gde Pradantya Adhi Wibawa; Ida Ayu Sukihana; A. A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (26.762 KB)

Abstract

Leasing agreement is an agreement by which the party adhered himself to provide acontentment of goods to other party in certain time, with payment of a price afforded by thelatter party. In the cities as the center of government activities, tourism, trade as well aseconomy which led to the growth of diverse businesses and construction of buildings forbusiness place. The building for the place of business must not deviate from the regionalmaster plan and not disturb the environmental preservation. Therefore this paper explainsthe form of the leasing agreement of the store-house between the tenant and the owner. Inaddition, this paper also discusses . The effect of the legal agreement of the store-house(Ruko) made by authentic act and “under hand” act
WEWENANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL OLEH BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMI) Syaichul Adha; A. A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.415 KB)

Abstract

The title of this journal reads “The Authority of Indonesia Financial Service Authority (OJK) Towards Capital Market Alternative Dispute Resolution, Conducted by Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI)”. This writing method uses the normative legal method through statute approach. From the legal writing conclusions below there were found two authority of OJK towards BAPMI. The first authority is capital market consumer and the people protection and the second is receives notification if there is party in dispute that is not performing according to BAPMI Arbitration Decision.
BATALNYA PENGIKATAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PT. SRIKANDI Ni Made Utami Jayanti; I Nyoman Darmadha; A. A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.282 KB)

Abstract

Dalam suatu transaksi jual beli akan timbul hubungan antara pihak perusahaan pengembang dengan pihak pembeli. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, pihak perusahaan pengembang dan pihak pembeli membuat suatu perjanjian yang dikenal dengan pengikatan perjanjian jual beli. Salah satu permasalahan yang pernah terjadi yaitu mengenai pihak perusahaan pengembang melakukan pengikatan perjanjian jual beli kepada pihak lain dengan obyek yang sama dengan pihak pembeli pertama. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dengan ini akan dibahas mengenai alasan-alasan batalnya pengikatan perjanjian jual beli dan akta kuasa menjual yang dilakukan oleh PT. Srikandi serta akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan pengikatan perjanjian jual beli tersebut pada pihak pembeli di Perumahan Bukit Residence Jimbaran, Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Pengikatan Perjanjian Jual Beli antara pihak PT. Srikandi dengan pihak Susilawati dapat dibatalkan. Oleh karena pihak PT. Srikandi telah melakukan pengikatan perjanjian jual beli terlebih dahulu kepada pihak Suastini, dengan demikian pengikatan perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh dan diantara pihak PT. Srikandi dengan Pihak Susilawati setelah tanggal 14 Juni 2011 merupakan perbuatan melawan hukum (melanggar hak orang lain) dengan demikian pengikatan perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Akibat hukum dari batalnya pengikatan perjanjian jual beli tanah dan bangunan yaitu adanya ganti rugi materiil maupun immateriil.
PRAKTIK JUAL RUGI (PREDATORY PRICING) PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA I Dewa Gede Riski Mada; A. A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.114 KB)

Abstract

Predatory pricing is the practice of selling goods or services at very low price, intending to drive competitors out of the relevant market, or create barriers to entry for potential new competitors. If competitors or potential competitors cannot sustain equal or lower prices without losing money,then the businesses will be eliminated from the competition or choose not to compete in relevant market.Therefore in this paper will describes the impact of the practice of predatory pricing in business competition, from short term to long term. And also will describes the legal consequences against businesses that engage in the practice predatory pricing.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA TATO PERMANEN DIDESA LEGIAN, KECAMATAN KUTA, KABUPATEN BADUNG Gede Ngurah Prasetya Utama; I Made Sarjana; A. A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.759 KB)

Abstract

Tren tato yang sedang diminati oleh banyak kalangan di Bali menyebabkan banyak pelaku-pelaku usaha yang membuka studio-studio tato khususnya di daerah Legian Kuta-Badung. Maraknya pembukaan usaha dibidang tato ini terkadang tidak diimbangi dengan standar operasional prosedur yang berlaku di Indonesia, baik dalam hal perjanjian antar konsumen dan penyedia jasa tato, maupun perlindungan hukum yang diperoleh oleh konsumen tato jika terjadi pelanggaran terhadap standar yang harus dimiliki oleh penyedia jasa tato. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengkaji mengenai perlindungan Hukum terhadap konsumen pengguna tato permanen di desa Legian kecamatan kuta kabupaten badung dan penyelesaian masalah apabila konsumen mengalami pada saat pembuatan tato. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna tato permanen di Legian kuta Badung adalah berdasarkan teori hukum preventif dan represif, yaitu pencegahan sebelum terjadinya kasus dan tindak lanjut kasus tersebut berdasarkan perjanjian konsumen dan pelaku usaha serta penyelesaian terhadap pelaku usaha apabila konsumen pengguna tato mengalami kerugian pada saat pembuatan tato adalah menyelesaikan dengan cara mediasi yang diserahkan langsung kepada konsumen dan pelaku usaha sehingga mendapatkan hasil sesuai kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha dan berdasarkan tanggung jawab dari kesalahan dan tanggung jawab mutlak.
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN Ni Made Novi Rahayu Widiastari; A. A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.411 KB)

Abstract

This writing focuses on the study of law protection arrangement to ward tourist inaccordance to Indonesian constitution. The research presented in this writing is a normativeresearch based on secondary data (library data). The result of the research shows that eventhough it is still limited and needs describing more detail, law protection toward tourists hasbeen arranged in the constitutions both in the Undang-Undang Number 10 Year 2009 ontourism and the Undang-Undang Number 8 Year 1999 on Consumers Protection.
KEKUATAN HUKUM PUTUSAN SECARA MEDIASI DALAM KASUS ALAT PIJAT (SLIMING DIGIT) YANG MENGALAMI KERUSAKAN DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA DENPASAR Made Dwi Pranata; A. A. Sri Indrawati; Dewa Gede Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (29.038 KB)

Abstract

The title that increase in writing this Journal is the power of law in the mediasion of massage tool case (sliming digis) at BPSK (institution of law) in Denpasar city. The aim in this study is to find the power of letter of peace agreement by mediation in massage tool case (sliming digis) as BPSK Denpasar city. The method used in this study was yuridis empiris method. Accounting to the problem and the aim of this study, the conclusion found that the power of letter of peace agreement by the mediation as BPSK in Denpasar city already final and bond, remember all things that related with resolve the despute by mediation are pure declare base on the parries agreement.