Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pengaruh Biaya Kualitas Terhadap Produk Rusak pada PT Faninda Jaya Meubel Kabupaten Gorontalo Hasanuddin Hasanuddin; Dewi Sartika; Muhammad Anas; Hariatih Hariatih
AkMen JURNAL ILMIAH Vol 18 No 3 (2021): AkMen JURNAL ILMIAH
Publisher : Lembaga Penelitian dan Publikasi Nobel Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37476/akmen.v18i3.1955

Abstract

The analytical method used in this study is path analysis with independent variables: prevention costs (X1), appraisal costs (X2), internal failure costs (X3), external failure costs (X4) and the dependent variable is defective products (Y). This study aims to determine how much influence the cost of quality includes: prevention costs, appraisal costs, internal failure costs, external failure costs to damaged products, both simultaneous and partial effects. By using a sample of 81 employee respondents. The results showed that the cost of quality partially consisting of the variable cost of prevention (X1) had a positive and significant effect on damaged products by 44.3%, the variable cost of assessment (X2) had a positive and significant effect on damaged products by 24.4%. internal failure costs (X3) have a positive and significant effect of 22.1% and external failure costs have a positive and significant effect on damaged products by 31.3% and the simultaneous effects include prevention costs (X1), appraisal costs (X2) , internal failure costs (X3) and external failure costs (X4) positively and significantly on damaged products at PT. Faninda Jaya Furniture is 54.7% while 45.3% is influenced by other variables not examined
ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APARAT DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA (Study di Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima) Hariatih Hariatih; Sukardi Sukardi
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi Vol 4 No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (698.169 KB) | DOI: 10.33627/pk.v4i1.447

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui laporan pertanggung jawaban keuangan Desa Ntoke sesuai prosedur standar akuntansi pemerintah; dan (2) prosedur pelaporan pemerintah Desa Ntoke dalam menyajikan laporan keuangannya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian terdiri dari primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengelolaan dana desa, yakni Kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan toko masyarakat. Sementara sumber data sekunder dokumen-dokumen bagian pemerintahan Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara induktif berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan melalui hubungan tertentu untuk ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) untuk pelaksanaan prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa, pemerintah Desa Ntoke menerapkan prosedur yang sesuai mekanisme sistem pelaporan keuangan dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Walaupun sampai saat ini masih ada kekurangan dari prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa karena sistem yang dipakai tidak sesuai dengan standar akuntansi yang ada, namun pihak pemerintah desa berupaya melakukan dengan semaksimal mungkin dalam menerapkan prosedur yang sesuai dengan tuntutan pemerintah; dan (2) untuk penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangannya belum menerapkan standar akuntansi pemerintahan, karena laporan keuangan untuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh Desa Ntoke hanya dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran yang akan dilaporkan setiap tahun anggaran yang telah direalisasikan.
STUDI TENTANG KINERJA PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BIMA Hariatih Hariatih
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi Vol 4 No 2 (2021): Jurnal Penkomi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi
Publisher : Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (618.653 KB) | DOI: 10.33627/pk.v4i2.561

Abstract

Kinerja lembaga legislatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah capaian hasil aktivitas DPRD sesuai dengan fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja DPRD dalam bidang penggaran dan pengawasan APBD dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja lembaga DPRD tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data penelitian adalah anggota DPRD Kabupaten Bima, Sekretaris DPRD, LSM dan Akademisi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan melalui hubungan tertentu untuk ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kinerja DPRD Kabupaten Bima dalam Bidang Pengaggaran belum mencapai tingkat yang diharapkan, sebagaiman terlihat dalam hal (a) Dalam melaksanakan fungsi anggaran anggota dewan tidak dapat mengoptimalkan proses penyampaian pembahasan dan pengesahan atas rancangan KUA, PPAS, dan RAPBD menurut kerangka waktu, dan konsistensi dengan dokumen oleh perencanaan lainnya dan keberpihakkan pada kepentingan masyarakat; (b) Anggaran daerah sebagai hasil proses perencanaan, selalu terlambat dalam penetapanya; (c) Anggota dewan pada umumnya belum mengerti dan memahami muatan RPJMD. (2) Kinerja DPRD Kabupaten Bima dalam Bidang pengawasan belum mengerti prosedur tugas dan wewenang anggota DPRD, sebagaimana terlihat dalam hal (a) Anggota Dewan, belum fokus pada pengawasan kebijakan, karena rendahnya pengetahuan tentang anggaran pada umumnya; (b) Anggota dewan, belum berperan nyata sebagai wakil rakyat, dalam posisi jika terjadi penyimpangan dari kebijakan atau kesepakatan antara eksekutif. (c) Pengawasan anggota dewan lebih pada pengawasan politis dan kepentingan partainya.