Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : KRTHA BHAYANGKARA

The Problems of Cancellation of Aircraft Tickets During the Covid-19 Pandemic from The Point of View of Consumer Protection in Indonesia and in the European Union Sri Wahyuni; Esther Masri; Sufiarina
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 16 No. 1 (2022): JUNE 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v16i1.1010

Abstract

The emergence of the Covid-19 pandemic had a wide impact on various economic sectors, one of the largest sectors being the aviation and tourism sectors. The government has taken a policy of limiting air transportation activities that have an impact on canceled flights. The case that arises is that the canceled tickets are replaced with vouchers, this raises the question of what form of consumer protection is for airline passengers whose tickets are canceled. The method of this research is normative using the approach of laws and regulations from the point of view of the rules in Indonesia and the European Union. From the research conducted by the author, it was found that the consumer protection of airplane passengers has been reduced due to the Covid-19 pandemic.
Analisis Konsekuensi Pengunduran Diri Pekerja Profesional Dalam Perspektif Regulasi Ketenagakerjaan Hendry Frand Tia; Sufiarina
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 2 (2023): AUGUST 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v17i2.2242

Abstract

Hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja merupakan suatu perikatan antara dua belah pihak. Undang-undang yang memberikan kepastian hukum untuk pekerja berkembang cukup lengkap dan rinci untuk perlindungan pekerja bila pemberi kerja memutus hubungan kerja. Tujuan penulisan ini adalah menggali semangat kepastian hukum para pihak (pemberi kerja dan pekerja) bila terjadi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pekerja profesional. Penelitian hukum yang dipakai adalah yurisdis normatif, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian, ditemukan bahwa pekerja profesional masih berlindung pada undang-undang yang seharusnya melindungi buruh kasar., Pekerja profesional menikmati semua manfaat yang ‘an sich’ dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bila perusahaan memutus hubungan kerja dengan pekerjanya, hukum tertulis mengatur berbagai sanksi termasuk sanksi pidana dengan mengharuskan perusahaan membayarkan pesangon. Dengan perspektif asas equality before the law, penulis tidak menemukan pengecualian pengaturan kedudukan hukum pekerja profesional dalam regulasi pengaturan ketenagakerjaan.