Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI USAHA MIKRO SELARAS DENGAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG Esmara Sugeng; Anik Kunantiyorini
RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Vol 1 No 1 (2016): RISTEK :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang
Publisher : Bapelitbang Kabupaten Batang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55686/ristek.v1i1.4

Abstract

Pedagang kaki lima (PKL) termasuk dalam kategori usaha Mikro, dan juga sebagai bagianintegral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat. Penataan pedagang kaki limadiatu dalam Permendagri No. 41 tahun 2012 juncto Perda Kabupaten Batang No. 6 tahun2014, upaya penataan PKL dilakukan dengan berbagai cara antara lain : pendataan PKL ;pendaftaran PKL; penetapan lokasi PKL ; pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;dan peremajaan lokasi PKL, untuk Penataan PKL upaya yang sudah dilakukan adalahPendataan dan Penegakan aturan sedangkan upaya yang lainnya masih ada yang dalam prosespelaksanaan seperti pendaftaran upaya yang lainnya belum dilaksanakan. Pemberdayaan bagiPKL dalam pelaksanaannya belum optimal upaya yang sudah dilaksanakan adalahpeningkatan sarana dan prasarana yaitu dengan membangu shelter bagi PKL baik di alun-alunBatang maupun membangun kawasan Pujasera di Sebelah Selatan RSUD Kalisari. Kebijakanyang dilakukan oleh Pemerintah daerah bagi PKL belum sepenuhnya dirasakan oleh PKLkarena beberapa upaya yang diamanatkan dalam Perda No. 6 tahun 2014 belum dilaksanakankarena berbagai kendala, oleh karena itu perlu ada terobosan program dalam upaya penataandan pemberdayaan PKL sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda memberikandampak yang positif bagi PKL.
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI USAHA MIKRO SELARAS DENGAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG Esmara Sugeng; Anik Kunantiyorini
RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Vol 1 No 1 (2016): RISTEK :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang
Publisher : Bapelitbang Kabupaten Batang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.614 KB) | DOI: 10.55686/ristek.v1i1.4

Abstract

Pedagang kaki lima (PKL) termasuk dalam kategori usaha Mikro, dan juga sebagai bagianintegral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat. Penataan pedagang kaki limadiatu dalam Permendagri No. 41 tahun 2012 juncto Perda Kabupaten Batang No. 6 tahun2014, upaya penataan PKL dilakukan dengan berbagai cara antara lain : pendataan PKL ;pendaftaran PKL; penetapan lokasi PKL ; pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;dan peremajaan lokasi PKL, untuk Penataan PKL upaya yang sudah dilakukan adalahPendataan dan Penegakan aturan sedangkan upaya yang lainnya masih ada yang dalam prosespelaksanaan seperti pendaftaran upaya yang lainnya belum dilaksanakan. Pemberdayaan bagiPKL dalam pelaksanaannya belum optimal upaya yang sudah dilaksanakan adalahpeningkatan sarana dan prasarana yaitu dengan membangu shelter bagi PKL baik di alun-alunBatang maupun membangun kawasan Pujasera di Sebelah Selatan RSUD Kalisari. Kebijakanyang dilakukan oleh Pemerintah daerah bagi PKL belum sepenuhnya dirasakan oleh PKLkarena beberapa upaya yang diamanatkan dalam Perda No. 6 tahun 2014 belum dilaksanakankarena berbagai kendala, oleh karena itu perlu ada terobosan program dalam upaya penataandan pemberdayaan PKL sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda memberikandampak yang positif bagi PKL.
IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) PADA INDUSTRI BATIK DI PEKALONGAN Siti Asadah Hijriwati; Esmara Sugeng
Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Vol 21, No 2 (2011): Pena September 2011
Publisher : LPPM Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/jurnalpena.v21i2.45

Abstract

IPR is a right that arises as a result of human creative action menghsilkan innovative works that can be applied in human life. As an exclusive rights, Protection of Intellectual Property Rights was originally a form of protection provided by the state of the idea or the handiwork of its citizens, and therefore the rights to the Intellectual Property is fundamentally territorial statehood. Recognition of Intellectual Property Rights protection in a country does not mean the  protection  of Intellectual  Property  Rights in other countries.  Implementation provisions concerning Intellectual Property Rights have been implemented but have not been up this is due because of the perception of a diverse society on the one side are many who regard IPR has  not  been  necessary because  it  would limit a  person  to do  good to fellow humans,  but there are also people who have started realizing the importance of IPRs thus sought to protect the IPR in this regard is Copyright and Trademark Rights. But in the implementation of the IPR there are also constraints that accompany the marketing system that has not been good, often change-change that motif as well as limited capital and human resources.Key words: Intellectual Property Rights, implementation and public perception.
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI USAHA KECIL SELARAS DENGAN TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKALONGAN Esmara Sugeng; Listyo Budi Santoso
Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Vol 20, No 2 (2011): Pena Maret 2011
Publisher : LPPM Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/jurnalpena.v20i2.39

Abstract

 Vendors  included  in  the  category  of  small  businesses,  and  also  as  an  integral  part  of business  which  is  the  economic  activity  of  society.  Vendors  have  the  position,  potential and  strategic  role  to  realize  the  structure  of  the  national  economy  that  increasingly balanced by economic democracy Relative to the street hawkers as a small business need to  be  more  empowered  to  take  advantage  of  business  opportunities  and  address challenges  of  economic  development  in the future.  Arrangement  of street  vendors is  not an  easy task, because it involves the  lives  of  many that can be said to reflect the  life  of "grassroots", so that the handling of policy and strategy requires a comprehensive and full of wisdom and humanity.Key word : small business, Empowerment, spatial 
Social Rehabilitation as Legal Policy Protection for Women Victims of Terrorist Cyber Indoctrination Arief Budiono; Absori Absori; Genta Arya Mohammad; Esmara Sugeng; Wardah Yuspin; Syaifuddin Zuhdi; Rizka Rizka
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol 23, No 1 (2024): PENA JUSTISIA
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.4206

Abstract

Introduction: It is noted that 513 women with Indonesian citizenship traveled to Iraq and Syria after being impacted by cyber indoctrination. Among these women, there are those with a manus minustra (victim) status. Some are trapped in Iraq and Syria overseas as they were brought there by their families when they were still young or were babies. Methods: This research employed the classical dogmatic juridical method with a literary approach. This research was conducted to find the best solution for women as victims of terrorists’ indoctrination who have not committed terror acts or women who migrated to Iraq and Syria when they were still young or were babies. Results and Discussion: Social rehabilitation is only given to indoctrination victims who have not committed terror, as well as women who were trapped in Iraq and Syria because they were brought over by their families when they were still young/babies, thus requiring identification. Social rehabilitation is crucial to prevent equal punishments between victims and offenders. Some countries apply social rehabilitation with various methods and requirements, such as Uzbekistan, Germany, and the United States. Conclusion: Rehabilitation is possible as the providing institutions are experienced in giving social rehabilitation to children of terrorism perpetrators. Social rehabilitation in these three countries was successful with various degrees of success. It is deemed as more successful than punishments as the former prevents victims from obtaining further indoctrination in jails