Garuda - Garba Rujukan Digital

Model Triple Helix dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau Asmiddin Asmiddin; Syahril Ramadhan; Kalsum Kalsum
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol 7 No 3 (2021): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Buton

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Triple Helix dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Baubau dan untuk menemukan Model Triple Helix dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena kebutuhan untuk memahami yang lebih detail dan lengkap tentang proses kemitraan triple helix. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan mengorganisir data yang diperlukan, selanjutnya direduksi dengan tidak merubah substansi informasi, kemudian data di sajikan. Data disajikan dengan tetap memperhatikan keabsahan data mulai dari kredibilitas, transfermabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah Kota Baubau dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang menerapkan model triple helix. Upaya peningkatan PAD lebih pada kerjasama dan minim inovasi. Peran pemerintah sangat dominan dalam membuat regulasi, pengendali usaha dan pengarah. Selanjutnya akademisi sebatas melakukan penelitan dan pengabdian masyarakat sedangkan peran sektor bisnis sangat kurang, sektor bisnis berperan sebatas membayar pajak dan retribusi untuk meningkatkan PAD Kota Baubau. Model triple helix peningkatan PAD Kota Baubau bersinergis dalam wilayah kewenangan masing-masing namum pemerintah sangat dominan. Olehnya itu disarankan agar PAD Kota Baubau agar semakin meningkat, pemerintah sebaiknya menyeimbangkan perannya antara melaksanakan dan mengarahkan. Pemerintah juga harusnya lebih meningkatkan tekanan atau dorongan pada pihak ketiga untuk berkontribusi terhadap peningkatan PAD Kota Baubau. Model triple helix seharusnya berdasarkan kewenangan masing-masing helix dan berkolaborasi secara berkesinambungan.

The Effect of Human Resource Development on Employee Performance at the Civil Service and Human Resources Development Agency of South Buton Regency Asmiddin Asmiddin; Syahril Ramadhan; La Ode Hasri
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol 7 No 4 (2021): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Buton

This research aims to find out and analyze the influence of human resource development on the performance of the Personnel and Human Resources Development Agency employees of South Buton Regency. This study uses an explanatory quantitative method, namely research that explains the effect of certain variables on other variables. The population of this study were all civil servants of the Agency for Personnel and Human Resources Development of South Buton Regency, totaling 23 people. The sampling technique used a saturated sample, namely the entire population was used as the research sample. Data were collected through questionnaires and observation. The data analysis technique used descriptive and inferential analysis. The results showed that pHuman resource development has a positive and significant effect onThe performance of the BKPSDM South Buton Regency employees, this is shown through the results of the regression significance test, therefore it is suggested that the promotion section of the service is more transparent and adjusts placement, competence, knowledge, skills, experience, education and training, increased discipline, and speed in working to be enthusiastic to work better according to the main tasks and functions of the brand based on the targets that have been set.

Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan Ahmad Basri; Andi Tenri; Syahril Ramadhan
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 11, Nomor 1, April 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana desa dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data deskritif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan dana desa dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan belum cukup baik, hal ini dapat dilihat pada tahapan perencanaan dana desa yakni terlambatnya jadwal penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) pada setiap tahunnya, penyusunan prioritas perencanaan dana desa belum berorientasi pada penanggulangan kemiskinan dan belum dibentuknya tim verifikasi di tingkat Kabupaten yang bertugas mengevaluasi perencanaan dan pelaporan pengelolaan dana desa. Pada tahapan pelaksanaan, prioritas program dana desa lebih berorientasi kepada pembangunan sarana fisik, sebagian besar Pemerintah Desa belum mempublikasikan prioritas pelaksanaan dana desa pada ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat desa, dan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa belum dilaksanakan secara berkelanjutan. Pada tahapan pengawasan dana desa, masyarakat dan Badan Perwakilan Desa (BPD) cenderung pasif dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Pemerintah Kecamatan pun demikian, hal ini dapat dilihat dari minimnya rapat-rapat fasilitasi yang diinisiasi oleh Camat tentang penggunaan dana desa, serta pihak BPM dan Pemdes yang relatif kurang melaksanakan pembinaan berupa pelatihan/bimbingan teknis tentang pengelolaan dana desa.

Transparansi pelayanan publik di rumah sakit umum daerah Kabupaten Buton Awaluddin Musaini; Andi Tenri; Syahril Ramadhan
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 11, Nomor 1, April 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan transparansi pelayanan publik di rumah sakit di Buton dan faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pelayanan publik di rumah sakit di Buton. Desain penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pelayanan publik di RSUD Buton kurang terlihat baik di fasilitas kesehatan, kurang melayani pasien, tindakan administrasi kurang hati-hati karena tingkat kedisiplinan yang kurang baik, kemajuan kesehatan. pelayanan menurut cara rumah sakit, bahwa peserta tiba di fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan fasilitas rawat inap, pediyanny perawatan tindakan tenaga medis, persyaratan teknis dan pelayanan administrasi untuk menerima perawatan, pasien harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh rumah sakit. Dalam menentukan persyaratan, teknis dan administrasi harus diminimalkan terlebih dahulu agar akurat atau terkait dengan jenis pelayanan kesehatan yang ditawarkan kepada staf RSUD Buton. Biasanya tidak ada biaya yang dibayarkan kepada pasien atau keluarganya, bahkan jika mereka terdaftar sebagai pasien BPJS dan terungkap bahwa penentuan tarif rawat inap saat ini biasanya tidak didasarkan pada metode perhitungan tarif yang benar. Jangka waktu pelayanan kesehatan mulai dari penetapan atau persyaratan teknis dan persyaratan administrasi sampai dengan selesainya proses pelayanan cukup bagi pasien dan pegawai RSUD Buton. Petugas yang memberikan pelayanan dan pasien yang menangani pengaduan dapat menciptakan citra positif pelayanan kesehatan di rumah sakit di Buton. Standar pelayanan bukan diartikan sebagai tidak adanya prosedur operasi standar dalam memberikan pelayanan kepada pasien, bukan rumah sakit seukurannya yang menstandardisasi kinerja mutu dalam manajemen pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi bagi pasien dan keluarga pasien. Memberikan informasi tentang pelayanan kepada pasien.

Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Buton Selatan Nurdin Mardan; Syahril Ramadhan
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 11, Nomor 1, April 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang telah dikembangkan dan diterapkan oleh masyarakat Buton Selatan. Fokus penelitian ini adalah praktik pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Buton Selatan. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif eksploratori. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data dengan mempergunakan wawancara semi terstruktur dan Focus Group Discussion (FGD). Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Buton Selatan sebagian masih mempraktekkan kearifan lokal dalam kehidupan keseharian. Kearifan lokal tersebut bersifat informal dan lebih mempertimbangkan harmoni dalam penerapannya. Masyarakat Buton Selatan masih mempertahankan kearifan tradisional yang diwariskan dan dijaga secara turun temurun. Masyarakat Buton Selatan mengembangkan kearifan lingkungan dalam pola penataan ruang pemukiman, dengan mengklasifikasi hutan dan memanfaatkannya.Tata ruang terbagi ke dalam lima wilayah adat, yakni: turakia, katampai, ombo, tana bagea, dan tanana koburu. Masyarakat mengklasifikasikan kearifan lokal dengan kategorisasi secara umum pada obyek sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Misalnya, larangan untuk mencuri hasil hutan kayu yang dikenal dengan konsep hutan kaombo atau hutan terlarang. Secara harfiah, kaombo berarti dilarang-pelarangan mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi, baik sanksi melanggar doa-doa kaombo maupun sanksi adat. Kaombo merupakan pranata adat yang ditaati dan masih dijalankan sampai sekarang, sehingga masyarakat tidak berani menebang sembarang pohon di hutan kaombo. Kearifan lokal ini dapat membawa dampak positif bagi perlindungan wilayah perbukitan, pegunungan dan daerah aliran sungai. Kelembagaan kearifan lokal sampai sekarang masih ada. Seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan, hingga saat ini masyarakat Buton Selatan masih melindungi hutan secara adat (kaombo) maupun versi pemerintah.

Kebijakan Pelayanan Orang Terlantar di Area Pelabuhan Murhum Oleh Dinas Sosial Kota Baubau Hasruddin Mukmin; Syahril Ramadhan; Zainul Abiddin
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 11, Nomor 2, Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Penelitian ini bertujuan menguraikan pilihan-pilihan kebijakan apa saja yang telah dilakukan dan belum dilakukan oleh Pemerintah Kota Baubau dalam memberikan pelayanan orang terlantar tersebut. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan kajian dokumen. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data penelitian dilakukan melalui uji keredibilitas, transferabilitas dependabilitas dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukan kebijakan pelayanan orang terlantar di Pelabuhan Murhum yang sudah dipilih untuk dilakukan oleh Dinas Sosial adalah Penanganan Pemulangan Orang Terlantar yang dimuat dalam Dokumen Renstra Dinas Sosial dengan pelaksanaan dalam bentuk fasilitasi keberangkatan orang terlantar ke daerah asal atau daerah tujuannya, menyediakan rumah singgah tunggu keberangkatan (RPTC), memenuhi kebutuhan pakaian, makanan, dan kesehatan orang terlantar sampai mereka diberangkatkan. Penanganan Pemulangan Orang Terlantar berpedoman SOP. Sedangkan kebijakan pelayanan orang terlantar di Pelabuhan Murhum yang dipilih untuk belum dilakukan adalah pembentukan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang pelayanan orang terlantar. Akibatnya pelayanan orang terlantar dari sisi alokasi anggaran dipandang belum optimal sehingga berdampak pada belum memadainya fasilitas sarana prasarana dan tenaga ahli dalam memberikan pelayanan kepada orang terlantar.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search