Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQIH HAK ATAS KEPEMILIKAN TANAH Shohib Muslim; Hairus; Rokiyah
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 7 No. 1 (2021): Juli 2021
Publisher : STIS MIFTAHUL ULUM LUMAJANG PRESS (STISMU PRESS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses land ownership rights in fiqh and positive law in Indonesia. The results of the study conclude that. Based on the results of the analysis, it can be concluded: first, UUPA No. 5/1960 explained the control over the earth, water, space, including the natural resources contained therein by the state. Based on the right of control on land, property rights can be given/controlled by individuals (people) and legal entities that have the authority to use the land according to the type of land rights. Second, in the perspective of fiqh, the land is limited and cannot be developed, such as other factors of production, then the regulation needs to be precisely regulated. Regulations regarding ownership and other rights to land, such as usufructuary rights, building use rights, and so on, become very important. Keywords; Rights, land ownership, fiqh, positive law
Desain Pemilu Multi Partai Sederhana (Kritik terhadap Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik) Rokiyah Rokiyah; M. Iwan Setiawan
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol 8 No 2 (2022): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.135 KB) | DOI: 10.35326/pencerah.v8i2.1976

Abstract

Tujuan penelitian ini mendesain perwujudan pemilu dengan multi partai sederhana di Indonesia melalui kritik terhadap mekanisme verifikasi partai politik yang selama ini sudah dilakukan namun tetap tidak membuat peserta pemilu menjadi sederhana justru semakin bertambah. Amandemen terhadap UU No.2 Tahun 2011 terkait PARPOL & UU No.7 Tahun 2017 perihal pemilu sebagai jendela awal agar menyederhanaan partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partai politik yang tidak merhasil memposisikan kadernya di DPR RI tidak bisa maju kembali untuk ikut serta pemilu di tahun selanjutnya apabila tidak ikut serta dengan partai politik lainya maupun merubah identitas dengan partai politik baru.
PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI GURU TENTANG PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN PANEL SWITCHGEAR DI SMK TUREN-KAB. MALANG Sigi Syah Wibowo; Wijaya Kusuma; Rokiyah; Budi Eko Prasetyo; Epiwardi
Jurnal Pengabdian Polinema Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Pengabdian Polinema Kepada Masyarakat
Publisher : UPT Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33795/jppkm.v7i2.41

Abstract

SMK Negeri I Kepanjen- Kabupaten Malang . khususnya Program Studi Teknik elektronika yang sedang mengembangkan modul praktek guna mempersiapkan dan menambah jumlah modul untuk anak didiknya khususnya siswa SMK. Untuk sasat ini yang keinginan untuk mengembangkan modul praktek khususnya berkaitan dengan PLC. Berdasarkan metode yang diterapkan maka dapat dicapai hasil antara lain : Metode materi, dan peragaan yang dilaksanakan dapat efektif mencapai tujuan yang diinginkan, jika dikaitkan dengan keterbatasan waktu pelaksanaan.Peserta pelatihan Teknik Perancangan dan pemrograman PLC Untuk Pengajar Program Studi Teknik Instalasi Tenaga Elektronika di SMKN I Kepanjen Kabupaten Malang perserta pelatihan dapat melihat langsung peralatan yang dipasang. Peserta pelatihan dapat terampil melakukan praktek Teknik Perancangan dan pemrograman PLC secara sederhana dengan baik dan standart. Peserta pelatihan dapat mengatasi sendiri , jika ada permasalahan atau kerusakan praktek Teknik Perancangan dan pemrograman PLC Peserta dapat menikmati secara langsung hasil dari praktek Teknik Perancangan dan pemrograman PLC
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Ane Fany Novitasari; Rokiyah Rokiyah; Shohib Muslim
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 5, No 1 (2022): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2518.978 KB) | DOI: 10.33474/yur.v5i1.13818

Abstract

The obligation of a producer is not only to produce consumer needs, but to create and maintain a healthy business atmosphere is also part of the producer's duty. In fact, many food products cause people to get sick. This is because the perpetrators are negligent in producing food, but there are also business actors who deliberately make mistakes so that they can get a lot of profit. The purpose of this study is to analyze the accountability of business actors to consumers related to food products. This study uses a normative juridical method. The results of the study indicate that Article 2 of Law Number 8 of 1999 includes five principles which include the principle of benefit, the principle of justice, the principle of balance, the principle of security and consumer safety, and the principle of legal certainty. The responsibility of business actors to consumers regarding food safety is by making demands against food business actors who produce and sell dangerous food, namely by proving the guilt of the business actor with the principle of responsibility.
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Ane Fany Novitasari; Rokiyah Rokiyah; Shohib Muslim
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 5 No 1 (2022): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v5i1.13818

Abstract

The obligation of a producer is not only to produce consumer needs, but to create and maintain a healthy business atmosphere is also part of the producer's duty. In fact, many food products cause people to get sick. This is because the perpetrators are negligent in producing food, but there are also business actors who deliberately make mistakes so that they can get a lot of profit. The purpose of this study is to analyze the accountability of business actors to consumers related to food products. This study uses a normative juridical method. The results of the study indicate that Article 2 of Law Number 8 of 1999 includes five principles which include the principle of benefit, the principle of justice, the principle of balance, the principle of security and consumer safety, and the principle of legal certainty. The responsibility of business actors to consumers regarding food safety is by making demands against food business actors who produce and sell dangerous food, namely by proving the guilt of the business actor with the principle of responsibility.
PEMBERDAYAAN KOPERASI PONDOK PESANTREN SEBAGAI WUJUD EFEKTIVITAS KEMANDIRIAN EKONOMI Shohib Muslim; Rokiyah Rokiyah; Hudriyah Mundzir
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 2 No. 2: Februari 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis pemberdayaan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) sebagai pendidikan sosial dan ekonomi santri. Penelitian menggunakan metode Participatory Learning and Action (PLA), pengumpulan data melalui, wawancara, pengamatan langsung, Focus Group Discussion (FGD) dan dokumentasi. Pemilihan informan secara purposive sampling yaitu ketua, pengurus dan anggota Kopontren. Lokasi penelitian di Pondok Pesantren MIftahul Huda Malang. Penelitian menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukan (1) Pengurus Kopontren memiliki tekad dan semangat yang tinggi untuk membenahi kepengurusan, keanggotaan dan mengembangkan unit usaha sebagai pendidikan sosial serta ekonomi bagi kemandirian santri. (2) Kopontren membutuhkan dukungan dari pimpinan pondok pesantren dan partisipasi semua santri untuk menjadi anggota dan kader Kopontren. (3) Kopontren membutuhkan program pemberdayaan seperti penyuluhan, pelatihan dan pendampingan tentang manajemen kelembagaan, kepengurusan, keanggotaan dan keuangan.