<![CDATA[Balikpapan, which is located near to the administrative area of the new capital in Indonesia, Penajam Paser Utara and Kutai Kartanegara, has caused an impact especially in the land sector. The impact is the number of migrants from outside Kalimantan who came and even settled in Balikpapan by buying land or houses. It has a further impact on land registration administration activities which are expected to increase. Therefore one of the efforts of the Balikpapan Local Government in Land administration was creating a License to Open State Land (IMTN). Based on the Balikpapan Local Government Regulation No. 1 of 2014 about License to Open State Land, the certificate of IMTN cannot be issued if there is a rebuttal from the third party, therefore the community is less protected from the land seals they previously owned. The existence of the IMTN procurement aims to ease land administration in Balikpapan, but in reality land administration activities are still not running efficiently due to several obstacles. The method used in this research is Normative-Empirical using library data sources and interview and observation activities. This journal aims to find out what provisions can facilitate the land registration system in the procurement of License to Open State Land (IMTN) in force in Balikpapan and find out how land registration are implemented after the enactment of the IMTN procurement policy. Keywords: Land; Administration; IMTN AbstrakBalikpapan yang berdekatan dengan daerah administrasi ibukota baru Indonesia, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, menyebabkan adanya dampak yang timbul khususnya di bidang pertanahan. Dampak tersebut adalah banyaknya pendatang dari luar Pulau Kalimantan yang berdatangan bahkan menetap di Kota Balikpapan dengan membeli tanah atau rumah. Hal ini berimbas pula terhadap kegiatan administrasi pendaftaran tanah yang diperkirakan akan semakin meningkat. Maka dari itu salah satu upaya pemerintah Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan adalah pengadaan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka tanah Negara, Surat Keterangan Izin Membuka Tanah Negara tidak dapat terbit jika terdapat sanggahan dari pihak ketiga, maka dari itu masyarakat kurang mendapat perlindungan terhadap segel tanah yang mereka miliki sebelumnya. Adanya pengadaan IMTN bertujuan untuk memudahkan penyelenggaraan administrasi pertanahan di Kota Balikpapan, tetapi pada kenyataannya kegiatan administrasi pertanahan masih tidak berjalan dengan efisien dikarenakan adanya beberapa hambatan. Metode yang digunakan yaitu penelitian Normatif-Empiris dengan menggunakan sumber data kepustakaan dan kegiatan wawancara serta observasi. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan apa saja yang dapat memudahkan sistem pendaftaran tanah dalam pengadaan IMTN yang berlaku di Balikpapan dan mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah setelah diberlakukannya kebijakan pengadaan IMTN. Kata kunci: Pertanahan; Administrasi; IMTN]]>
