<![CDATA[Latar Belakang: Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1 (2018) menetapkan pengkajian pengendalian resistensi antibiotik di setiap rumah sakit di seluruh Indonesia sebagai salah satu syarat akreditasi rumah sakit. Namun, dalam pelaksanaannya, kerapkali pengendalian resistensi antibiotik mengalami banyak kendala. Tujuan: Menilai persepsi anggota Panitia Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) terhadap hambatan dan kebutuhan rumah sakit dalam menjalankan peran PPRA. Metode: Dilakukan survei potong lintang dengan membagikan kuesioner kepada responden 156 rumah sakit. Responden mengisi kuesioner berupa pertanyaan tertutup pilihan berganda dan memilih satu jawaban yang paling tepat. Analisa dilakuakn secara deskriptif. Hasil: Pada survei ini diperoleh 26.92% dari 156 rumah sakit yang telah menjalankan program PPRA di rumah sakit. 65.38% menyatakan hanya sebagian dokter yang duduk sebagai anggota PPRA mampu melakukan tugasnya. 40.48% dari responden rumah sakit yang telah menjalankan program PPRA mengatakan bahwa tidak adanya sistem implementasi merupakan kesulitan utama dalam menjalankan program PPRA. Sementara 61.90% mengatakan anggota PPRA rumah sakitnya baru setengah mampu melakukan restriksi antibiotik. 93.86% dari 114 responden rumah sakit yang belum menjalankan program PPRA menyatakan saat ini yang paling dibutuhkan adalah konsep yang jelas untuk menjalankan program PPRA. Kesimpulan: Sebagaian besar responden berpersepsi bahwa hanya sebagian dokter yang mampu menjalankan tugas-tugasnya sebagai anggota PPRA di rumah sakit. Kebutuhan terbesar dalam menjalankan PPRA di rumah sakit adalah konsep yang jelas, agar antibiotik dapat diberikan sesuai Panduan Penggunaan Antibiotik (PPAB), program restriksi dan penggunaan antibiotik dapat dilakukan secara benar.]]>
