Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

PERAMPASAN HAK PENDIDIKAN PEREMPUAN DALAM IKATAN PERKAWINAN USIA ANAK DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012) Kartika, Norma Yuni; Darwin, Muhajir; Sukamdi, Sukamdi
Vidya Karya Vol 31, No 2 (2016)
Publisher : Vidya Karya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract. This study aimed to find out the deprivation of womens education right in the bond of child age marriage in the province of South Kalimantan. The design of the study was cross-sectional study using data Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS) in 2012. The right of women education in this study is the educational attainment and achievement of nine-year compulsory education of 15-49 years old women. The age of first marriage is divided into three categories, namely under 18 years, 18-20 years and above 20 years. The population of this study in accordance with the population on the IDHS 2012 in South Kalimantan. Analysis of the data using the percentage distribution and Chi Square test. The highest percentage of women at first marriage age under 18 years, 18-20 years and over 20 years in a row namely ungraduated of primary school (38.81%), ungraduated of junior high school (30.32%) and graduate of junior high school (33.86 %). The highest percentage of first marriage age under 18 years old and 18-20 years old at is similar, namely not achieving the nine years compulsory (93.84% and 71.48%), while the highest percentage age of first marriage of women over 20-year is achieving the nine year cumpolsary (56.65%). Keywords: deprivation, womens education right, marriage age Abstrak. Tulisan ini bertujuan mengetahui perampasan hak pendidikan perempuan dalam ikatan perkawinan usia anak di Provinsi Kalimantan Selatan. Rancangan penelitian cross sectional dengan menggunakan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012. Hak pendidikan perempuan dalam penelitian ini yaitu pencapaian pendidikan dan pencapaian wajib belajar sembilan tahun perempuan 15-49 tahun. Usia perkawinan pertama dibagi tiga kategori, yaitu di bawah 18 tahun, 18-20 tahun dan di atas 20 tahun. Populasi tulisan ini sesuai dengan populasi pada SDKI 2012 di Provinsi Kalimantan Selatan.  Analisis data menggunakan distribusi prosentase dan  uji Chi Square. Prosentase tertinggi usia perkawinan pertama perempuan di bawah 18 tahun, 18-20 tahun dan di atas 20 tahun berturut-turut yaitu tidak tamat SD (38,81 %), tidak tamat SMP (30,32 %) dan Tamat SMP (33,86 %). Usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun dan 18-20 tahun prosentase tertingginya sama, yaitu tidak tercapainya wajib belajar sembilan tahun (93,84 % dan 71,48 %), sedangkan usia perkawinan pertama perempuan di atas 20 tahun tertinggi pada tercapainya wajib belajar sembilan tahun (56,65 %). Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perkawinan usia anak perempuan mayoritas tidak mencapai wajib belajar sembilan tahun. Artinya ikatan perkawinan usia anak telah merampas hak pendidikan perempuan di Kalimantan Selatan.  Kata kunci: perampasan, hak pendidikan perempuan, perkawinan usia anak 
Exploring Typology of Residents Staying in Disaster-Prone Areas: A Case Study in Tambak Lorok, Semarang, Indonesia Amin, Choirul; Sukamdi, S; Rijanta, R
Forum Geografi Vol 32, No 1 (2018): July 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/forgeo.v32i1.5817

Abstract

Studies about population immobility, especially immobility associated with climate change-related disaster, are very limited. As a consequence, the explanation of population immobility in disaster prone areas is still blurred. This study contributes in explaining population immobility by exploring the typology of residents who did not move from disaster-prone areas. The survey was conducted towards the residents of Kampung Tambak Lorok Semarang, which is prone to three disasters simultaneously i.e. sea level rise, land subsidence, and tidal inundation. The study sample was 235 heads of households selected using proportional sampling area technique. Data were collected using a questionnaire consisting of two parts: (1) demographic, social, and economic characteristics of people who did not move from disaster prone areas; and (2) staying intention in disaster prone areas. Data analysis used descriptive analysis by using table and graph of respondent characteristic and relation between respondent characteristic and staying intention in research area. Three (3) typologies have been identified, namely: Type-1 are residents who wishes to stay; Type-2 are residents who still have not decided whether to stay or move; and Type-3 are residents who do not want to stay/want to move. Each of these typologies is described by place of birth, age, length of stay, education, occupation, and income. The understanding of the typology of residents living in disaster prone areas is important as inputs for policy-makers, especially regarding the relocation of people from disaster prone areas to be effective. The results of this study also contribute empirical evidence to the migration theory debate at the micro level, namely that the staying intention is a key element in the black box of immobile decision-making from disaster prone areas.
DIPERLUKAN PENDEKATAN KEBIJAKAN ADAPTIF UNTUK PENGUATAN MODAL UMKM DI KABUPATEN SLEMAN Suci Iriani Sinuraya; Muhadjir Darwin; Yeremias T Keban; Sukamdi Sukamdi
Jurnal Kawistara Vol 8, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (755.1 KB) | DOI: 10.22146/kawistara.33344

Abstract

This paper examines implementation of micro credit policies of non-bankable Small Medium Enterpries (SME’s) in Sleman Regency in 1999-2000. It explores the impact of dynamic policy changing on rates, collateral, and legal aspects as the requirements to access micro credit program. This study employed a qualitative case study, to describe backgrounds, effectiveness, and policy impacts. The data collecting methods included interviews, obeservations, and focus group discussion (FGD). The participants have been set up. Two category of respondent: decision makers and street-level bureaucrats and (candidate) beneficiary program. The research was conducted in October 2016–December 2017. The results show that policy changing on rate, collateral and legality created impacts on the SME’s interest in accessing the credit. The participants of non-bankable SMEs showed that their interest decreased when there were further requirement to attach credit collateral and legal aspects. Therefore, the bankable SMEs become the groups which leverage the micro credit program. On the contrary, the program did not work effectively to entrepreneurs, the non bankable SMEs as the prime targetted group in Sleman. Meanwhile, the appearence of cooperative as an executing body, to which the nonbankable SMSEs,looking for capital. So, the capital from UPT PDPM should through two steps to to reach the non bankable SMEs. The Recommendation is Sleman Regency using adaptive policy to show their affirmation to non bankable SME’s facing the dynamic situation nowadays.
DINAMIKA KEMISKINAN DI JAWA-MADURA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2002-2007 Ade Ermasari; Sukamdi Sukamdi; Tukiran Tukiran
Majalah Geografi Indonesia Vol 23, No 1 (2009): Majalah Geografi Indonesia
Publisher : Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (921.733 KB) | DOI: 10.22146/mgi.13324

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pada variasi dan pengembangan kemiskinan (angka kemiskinan) di Jawa-Madura berbasis pada kabupaten / kota tahun 2002 hingga 2007, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menjelaskan perubahan kemiskinan. Penelitian ini makro, dengan skala analisis adalah pulau Jawa-Madura secara keseluruhan.  Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data sekunder. Sumber data utama diambil dari Data Dan Informasi Kemiskinan, Tahun 2002 2005/2006, dan 2007  Buku 2: Kabupaten / Kota diterbitkan oleh BPS. Analisis data dalam penelitian ini adalah berbagai seperti tabulasi silang, Chi Square, grafik, peta, dan analisis regresi linier ganda disediakan oleh analisis kuadran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten / kota di Jawa-Madura dari tahun 2002 hingga 2007 tingkat kemiskinan berfluktuasi terutama di pusat dan timur Jawa. Selain itu, ada perbedaan nyata antara tingkat kemiskinan di kabupaten dan kotamadya. Kabupaten cenderung dominan dalam kemiskinan kelas menengah dan kotamadya yang dominan dalam kemiskinan kelas rendah. Walaupun PDRB per kapita secara signifikan faktor berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa-Madura khususnya di kabupaten tahun 2002-2007, mempengaruhi relatif tidak signifikan (R2 selalu di bawah 20 persen). Faktor yang paling berpengaruh adalah persentase orang yang bekerja di sektor informal dengan nilai R2 yang selalu di atas 40 persen pada tahun 2002-2007. Untuk alasan bahwa tingkat pengangguran masalah di Jawa-Madura cukup tinggi, faktor tenaga kerja lebih berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa-Madura pada tahun 2002-2007 (R2 selalu di atas 35 persen) dibandingkan faktor-faktor sosio-ekonomi lainnya , terutama di kabupaten. Sementara itu di kota, faktor ekonomi secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada tahun 2007 saja dan memiliki pengaruh yang paling dalam periode 2005 sampai dengan 2007 (nilai R2 adalah sebesar 7,5 Dan 11,6 persen).  Implikasi kebijakan yang dapat diambil adalah memiliki program program penanganan kemiskinan di Jawa-Madura yang lebih dari tenaga kerja dan bidang ekonomi, terutama dalam mengatasi masalah pengangguran. Selain itu, juga perlu ada peningkatan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja karena persentase pengeluaran pembangunan di tiga bidang ini masih tidak signifikan.  ABSTRACT The research is aimed at obtaining a description on the variation and the development of poverty (the poverty rate) in Java-Madura based on regencies/municipalities year 2002 to 2007, and to find out the factors that may explain the change of the poverty. The research is macro, with the analysis scale is the entire Java-Madura island. The research method used is secondary data analysis. The main data source is taken from Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2002, 2005/2006, and 2007 Buku 2: Kabupaten/Kota published by BPS. The data analysis in the research is various such as cross tabulations, Chi Square, graphics, maps, linier and double regression analysis provided by quadrant analysis. The result of the research shows that the majority of regencies/municipalities in Java-Madura from year 2002 to 2007 has the fluctuated poverty rate especially in the central and the east of Java. Besides, there is a tangible difference between the poverty rate in regencies and in municipalities. Regencies tend to be dominant in the middle class poverty and municipalities are dominant in the low class poverty. Although GDRP per capita is significantly the influential factor to the poverty rate in Java-Madura especially in regencies year 2002-2007, the influence is relatively insignificant (R2  is always below 20 percent). The most influential factor is the percentage of people working in the informal sector with the R2  value is always above 40 percent in year 2002-2007. For the reason that the unemployment rate problem in Java-Madura is quite high, the manpower factor is more influential to the poverty rate in Java-Madura in year 2002-2007 (R2 is always above 35 percent) than the other socio-economic factors, especially in regencies. Meanwhile in municipalities, the economic factor significantly influences to the poverty rate in 2007 only and has the most influence in the period of 2005 to 2007 (R2 value are 7.5 dan 11.6 percent). The  implication  of  the  policy  that  can  be  taken  is  having  programs  on poverty handling in Java-Madura which is more of manpower and economic field, especially  in  coping  with  unemployment  problem.  Aside  from  that,  it  is also necessary to have the budget increase on education, health, and manpower because the percentage on developmental expenditure in the three fields is still insignificant.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Kontrasepsi (Kasus Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang) Seri Aryati; Sukamdi Sukamdi; Dyah Widyastuti
Majalah Geografi Indonesia Vol 33, No 1 (2019): Majalah Geografi Indonesia
Publisher : Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mgi.35474

Abstract

Pemilihan metode kontrasepsi di Kota Palembang memiliki tren penggunaan suntik dan pil KB yang dipilih peserta KB. Suntik dan pil KB paling dominan digunakan oleh wanita usia subur dengan persentase 50% dan 30% dari data BKKBN Kota Palembang 2018, naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Padahal cara yang efektif untuk membatasi kelahiran dengan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti implan, Intra Uterine Device dan Metode Operasi Penelitian ini bertujuan mengetahui distribusi pengggunaan metode kontrasepsi modern menurut metode kontrasepsi jangka panjang maupun jangka pendek serta untuk mengetahui hal yang paling berpengaruh dalam pemilihan metode kontrasepsi modern pada wanita usia subur yang telah menikah. Metode penelitian ini menggunakan survei, observasi dan melakukan wawancara dengan kuesioner. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis univariabel (deskriptif), bivariabel (chi-square and t-test) dan multivariabel (regresi logistik).  Hasil studi menunjukkan bahwa penggunaan suntik KB tetap menjadi tren pemilihan metode kontrasepsi oleh Wanita Usia Subur (WUS) di Kota Palembang. Jenis kelamin anak yang dimiliki pasangan usia subur menjadi faktor dominan yang berpengaruh terhadap pemilihan metode kontrasepsi oleh wanita usia subur. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik multivariat regresi logistik dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Wanita Usia Subur memilih kontrasepsi jangka panjang atau bahkan permanen jika telah mempunyai anak dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin anak yang dimiliki oleh pasangan usia subur merupakan sesuatu nilai yang sangat penting bagi pengambilan keputusan untuk memakai kontrasepsi jangka panjang.
What Do Banks, Rural Credit Institutions, and Regulators Infer from the Current Strengths and Standing of Indonesian SMEs? Jenri Panjaitan; Muhadjir Darwin; Indra Bastian; Sukamdi Sukamdi
Gadjah Mada International Journal of Business Vol 22, No 1 (2020): January-April
Publisher : Master in Management, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/gamaijb.53968

Abstract

This study investigates whether the Indonesian regulators control Indonesian small and medium-sized enterprises (SMEs) with matching or mismatching empowerment strategies, in light of their strengths and current standing. Indonesian SMEs contributed approximately 60.34% to Indonesia’s gross domestic product (GDP) in 2018. In addition, Indonesian regulators have focused on financial support through credit policies and tax incentives. Indonesian SMEs have been standing on organizational readiness and readiness for change, based on their social networks and social cognition. It collected thirteen informants with different expertise and experiences. This study’s results suggest Indonesia’s regulatory body and financial institutions should consider the SMEs’ social cognition and organizational readiness for change. According to the current situation, to empower Indonesian SMEs, we recommend strategies such as achieving knowledge supremacy, creating an economic development board, as in Singapore, formulating comprehensive industry-wide policies, adopting omnibus laws, and implementing a shifting balance strategy. In other words, the Indonesian regulators should implement major reforms, which are similar to glasnost and perestroika in the former Soviet Union. This is to enhance Indonesian SMEs and achieve the goal of the Government of Indonesia (GoI) with respect to the optimal distinctiveness of Indonesia’s future economy. This optimal distinctiveness refers to the GoI’s policies, which focused on knowledge supremacy, an industry-wide regime, and research for empowerment.  
TIPOLOGI MIGRASI: SUATU ALTERNATIF PENGEMBANGAN KONSEP Sukamdi Sukamdi
Populasi Vol 2, No 1 (1991): Juni
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.614 KB) | DOI: 10.22146/jp.10728

Abstract

Using the migration survey done by Population Studies Center Gadjah Mada University, this article tries to find out the possibility in improving the definition of migration. It is based on the idea that migrationis a process. It means that migration can be defined more than dichotomy of the concept of permanent and sirculation. The reason is that the dichotomy tends to ignore the possibility of migrants occupying one or more categories intermediate to the two polar types. By introducing the variable of intention to remain at the destination and the length of migrants stay in the destination, a four fold typology of migrant type can be created: circular migrants, migrants who intend to remain circular, migrants who intend to be permanent and permanent migrants.
ANGKA KELAHIRAN DI INDONESIA Perkembangan Selama Dua Dasa Warsa Terakhir Sukamdi Sukamdi
Populasi Vol 3, No 2 (1992): Desember
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.236 KB) | DOI: 10.22146/jp.11197

Abstract

Using "own children method", the Total Fertility Rate (TFR) in Indonesia based on the 1990 Population Census is lower (3326) than as hadbeen expected. This has resulted in the fast decrease of fertility rate during the last decade. There is a tendency that the decrease of fertility rate in Indonesia is correlated negatively to fertility rate. The lower the fertility rate, the faster the decrease would become. It tends to be a deviation to the usual concept that correlation between fertility rate and its decrease is positive.'This maybe because the fertility rate of Indonesia is still higher than the optimum value.Based on the decreases occurred during the last two decades, it is estimated that Indonesia will soon reach a replacement level after the year 2000. It might be even sooner if the decline of the fertility rate during the period of 1980-1990was applied. Along with the increase of life expectancy, this will rapidly change the population structure.The total fertility rate varied among provinces. There are several provinces which have very low fertility rate and are estimated to continue until the year 2000. They are, for instance,Yogyakarta and Bali. However, there are also provinces having high fertility rates such as Southeast Sulawesi and Irian Jaya. This differentiation infertility rates should be noted in implementing the population policy.
KASUS KELAHIRAN YANG TIDAK DIINGINKAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ANALISIS DATA SDKI 1991 Helly Prajitno Soetjipto; Sukamdi Sukamdi
Populasi Vol 4, No 2 (1993): Desember
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.964 KB) | DOI: 10.22146/jp.11226

Abstract

This study is intended to pursue the previous attempts in examining the relationship between low fertility regime and the case of births which had been delivered unintendedly in Yogyakarta. Using an unweighted sample of 575 married women in the Indonesian Demographic and Health Survey 1991, this study found that 75 cases out of 474 last birth children were bom unintendedly (beyond the range of ideal number of children). Most of the 75 cases were bom by women who have 2 or 3 ideal number of children and by a devoted Family Planning acceptors. Most of the women have limited accesses in education and economic activities. The case of unwantednes were found predominantly among women older than 25 years. Even though only a tentative findings, this study shed some light to the fact that Family Planning program to some extent may contribute to the rate of unwantedness. Apolicy is needed especially in reducing the risk of unwantedness among the low-income women.
PERUBAHAN STRUKTUR DAN PERANAN KELUARGA DALAM PJP II Sofian Effendi; Sukamdi Sukamdi
Populasi Vol 5, No 1 (1994): Juni
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.057 KB) | DOI: 10.22146/jp.11383

Abstract

The achievement of population policy in the last twe decades, infect, has also brought about problems that should be anticipated. Decrease in fertility rate for instance, along with a tendency to live separately from parents and increasing intention to celibacy in turo will result in change of family structure. This change is from extended to nuclear family or even single headed household. It has been accompanied by changing character of parents-children relationship from socio-psychological into economical relationship. In addition, lower mortality rate which also means longer life expectancywould be another problemconcerning aged care. The different pattern of migration among regions or between urban and rural areas, will effect on variation of problems. That means social policies should be implemented by following the variation.