Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

JAMINAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN Jauhari Jauhari; Firman Freaddy Busroh; Fatria Khairo
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i2.68

Abstract

Abstrak Dimana perkara perceraian yang dilakukan oleh pihak suami atau permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama untuk diberikan putusan yang menyatakan bahwa hubungan suami istri diantara mereka telah putus dengan pertimbangan majlis hakim bahwa yang bersangkutan tidak dapat kembali untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu, muncullah permasalahan baru bahwa mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak memberikan hak istri yang telah diceraikannya seperti pemberian hak ‘iddah atau hak mut’ah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu sumber datanya adalah studi kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis. Hasil dari penelitian bahwa dalam amar putusan majelis hakim ditambahkan kalimat “…yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”. Dengan demikian jaminan pelaksaan pemberian hak-hak perempuan pasca perceraian dapat terlaksana. Kata kunci : Perceraian, Amar Putusan Majelis Hakim dan Hak Istri. Abstract Where the divorce case is carried out by the husband or the application for divorce to the Religious Court to be given a decision stating that the husband and wife relationship between them has been broken with the consideration of the panel of judges that the person concerned cannot return to form a sakinah, mawaddah and rahmah household. Therefore, a new problem arises that the ex-husband does not carry out his obligations, namely not giving the rights of his divorced wife such as the granting of 'iddah rights or mut'ah rights. This research is a library research, that is, the source of the data is library research. The research method used is a juridical normative approach. The result of the research is that in the verdict of the panel of judges the sentence is added "... which is paid before the defendant takes the divorce certificate". Thus the guarantee of the implementation of the granting of women's rights after divorce can be carried out.
Urgensi Contempt Of Court dalam Meningkatkan Wibawa Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Fatria Khairo
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2017: Volume 4 Nomor 1 Desember 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (551.353 KB) | DOI: 10.46839/lljih.v4i1.96

Abstract

Abstrak: Pada tahun 2017 diperkirakan berjumlah lebih dari 15.000 laporan di antara itu terkait dengan tidak dieksekusinya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Di antara putusan TUN menjadi “macan ompong” karena tidak dijalankan oleh pihak yang kalah. Akibatnya wibawa putusan TUN sering rendah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mengapa Pelaksanaan Putusan Pera-dilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara khususnya di peradilan Tata Usaha Negara Pa-lembang adalah disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: 1). Yang menjadi eksekutor di dalam permasalahan ini adalah terletak di tangan tergugat sendiri, dengan kata lain tergugat seharusnya secara legowo melaksakanan pelaksaan putusan peradilan TUN tersebut. 2). Sebagaimana hasil temuan penulis selama mengadakan penelitian bahwa yang terjadi adalah bahwa belum ada aturan yang mengatur permasalahan tentang hasil monitoring dan evaluasi terhadap jalannya pelaksanaan putusan peradilan TUN dilapangan. Sehingga dengan kata lain Pihak Peradilan TUN tidak menge-tahui apakah Putusan tersebut telah dilaksanakan atau tidak, bahkan daeri temuan penulis pelaporan hanya berdasarkan penyampaian tergugat hanya melalui telepon atau pada saat pihak tergugat me-lengkapi berkas untuk pelaksanaan eksekusi putusan tersebut. 3). Kemudian permasalahan dwang-som yang hanya Berkisar Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- 4). Kurangnya kesadaran pejabat negara sebagai tergugat dalam mematuhi aturan hukum atau mematuhi putusan hakim agar tercipta keadilan dan keharominisan hukum 5). Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan Berdasarkan uraian di atas penulis berasumsi bahwa sangat diperlukan penerapan contempt of court karena dari beberapa fakta sosio-logis dapat diketahui bahwa seringkali terjadi tindakan yang merongrong kewibawaan, kehormatan, independensi dan martabat lembaga peradilan terutama dalam kesimpulan ini adalah Urgensi Con-tempt of Court dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Kata kunci: Urgensi Contempt of Court Abstract: In 2017 it is estimated that there are more than 15,000 reports among them related to the non-execution of the decision of the State Administrative Court (PTUN). Among the TUN rulings became "toothless tiger" because it was not run by the losers. As a result the authority of the TUN ruling is often low. There are several factors that cause why the Implementation of Judicial Verdict within the State Administrative Court especially in Palembang State Administrative Court is caused by several things as follows: 1). The executor in this matter is located in the hands of the defendant himself, in other words the defendant should legowoly implement the judicial verdict of the TUN. 2). As the findings of the authors during the research that happens is that there is no rule that regulates problems about the results of monitoring and evaluation of the implementation of judicial decisions TUN field. In other words, the TUN Tribunal does not know whether the Verdict has been executed or not, even the findings of the reporting authors are only based on the responding of the defendant only by phone or when the defendant completes the file for the execution of the verdict. 3). Then dwangsom problem that only ranged Rp. 250.000, - up to Rp. 5,000,000, - 4). Lack of awareness of state officials as defendants in complying with the rule of law or obeying the judge's decision to create justice and legal nuances 5). The absence of a special executive or sanction institution that serves to carry out the decision Based on the above description the authors assume that it is necessary the application of contempt of court because of some sociological facts can be known that often the action that undermines the dignity, honor, independence and dignity of the judiciary, especially in this conclusion is the Urgency of Contempt of Court in the State Administrative Court. Daftar Pustaka Fatria Khairo, Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cintya Press, Jakarta, 2016. Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, Peradilan Bebas dan Contempt of Court, Diadit Media, Jakarta, 2007. Yuslim. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negarasebagaimana yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. http://koran-sindo.com/page/news/16/1/3/Problematika_Eksekusi_Putusan_TUN.
Urgensi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Fatria Khairo
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2017: Volume 3 Nomor 2 Juni 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1143.074 KB) | DOI: 10.46839/lljih.v3i2.54

Abstract

Kompetensi Absolute dari peradilan tata usaha negara adalah untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Model ideal konsep pembatasan ruang lingkup kompetensi Absolut PTUN di masa yang akan datang adalah dengan langsung melakukan Pembatasan Kompetensi Absolut TUN secara langsung yaitu pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Kata Kunci : Kompetensi Absolut, Peradilan TUN, Pejabat TUN Abstract: Absolute Competence of the state administrative court is to examine, adjudicate and adjudicate disputes arising in the field of state administration between a person or a civil legal entity with a state administrative body or officer resulting from the issuance of a state administrative decision including a civil service dispute and a non- Which is requested by a person until the time limit specified in a legislation whereas it has been the obligation of the agency or the State Administrative Officer concerned. The ideal model of the concept of limiting the scope of absolute competence of the State Administrative Court in the future is by directly restricting the Absolute competence of TUN directly, ie, a limit which is not possible for the Administrative Court to examine and decide upon the dispute. Daftar Pustaka Philipus M. Hadjon, Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Perijinan yang Rawan Gugatan. Makalah Temu Ilmiah HUT PERATUN XII, Medan, 2004. Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, Kumpulan Putusan Yurisprudensi TUN, Cetak Kedua, Jakarta,2005. Rochmat Soemitro, Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Refika Aditama, Bandung, 1998 S.F. Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Libertty, Yogyakarta, 2003. Wicipto Setiadi, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, Rajawali Pers, Jakarta,2001. Yudi Martono Wahyudi, Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia, artikel website PTUN Jakarta.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penulisan Klausula Baku dalam Leaflet Property Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Fatria Khairo
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2016: Volume 2 Nomor 2 Juni 2016
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (965.402 KB) | DOI: 10.46839/lljih.v2i2.65

Abstract

Tinjauan Yuridis terhadap Penulisan Klausula Baku dalam Leaflet Property Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan suatu pencantuman klausula baku yang terdapat dalam Leaflet Property dan telah melanggar dari ketentuan Pasal 18 UUPK tentang Larangan Pencantuman Klausula Baku yaitu Pasal 18 ayat (l) huruf c, yang isinya menyatakan, bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen", Pasal 18 ayat (1) huruf g, yang isinya menyatakan, "tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh periaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya", dan Pasal 18 ayat (2), yang isinya, "pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti." Sanksi Hukum terhadap Penulisan Klausula Baku dalam Leaflet Property Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dilihat dalam pasal 62 ayat (l) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang isinya, "pelaku uiaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)." Kata Kunci: Penulisan klausula baku dalam leaflet property Abstratc: Overview Juridical against Writing Clause Baku in Leaflet Property According to Law No.8 of 1999 on Consumer Protection is an inclusion of standard clauses contained in Leaflet Property and has violated the provisions of Article 18 of BFL on Prohibition inclusion of Clause Baku namely Article 18 paraghrap(1) c, stating, "that businesses are entitled to reject the handover to the money paid for the goods and/or services purchased by consumers", Article 18 paragraph(1) letter g, stating,"the subjection of consumer to regulations that form news rules, additional, secondary and/or alteration of the advanced made unilaterally by businesses in the future consumers to use services bought", and article 18 paragraph(2), the contents,"businesses are prohibited include standard clauses taht location or shape is difficult visible or can not be read clearly, or the disclosure of which is difficult to understand."Enforcing the Writing Clause Baku in Leaflet Property According to Law No.8 of 1999 on Consumer Protection can be found in Article 62 paragraph(1) of the Consumer Protection Act the contents, "businesses that violate the provisions referred to in Article 18 shall be punished with imprisonment of five(5) years imprisonment or a maximum fine of Rp.2,000,000.00 (two billion)." Daftar Pustaka Buku-buku : Agus Brotosusilo, makalah "Aspek-Aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia", YLKI-USAID, Jakarta, 1998. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen,PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015. Calina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. chinur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, sinar Grafika, Jakarta, 2009. Eli wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen,Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015. Irvan Mawardi, Dinamika Sengketa Hukum Administrasi (Mewujudkan Electroral Justice Dalam Kerangka Negara Hukum Demokrasi, Rangkang Education, Yogyakarta, 2014. Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Jeffrey P. Davidson, Kiat Pemasaran Ampuh Bagi Bisnis Rumahan,Abdi Tandur , Jakarta, 1996. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat dari Perjanjian Baku (Standar), Binacipta, 1986. R.Subekti, Kata Pengantar Cetakan Kesebelas Irawan Rachmadi-Aneka perjanjian, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum, Konsumen dan Masyarakat, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2015. shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000. St. Remy Syahdeini dalam tulisan Janus Sidabalok, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi Para Pihak dalam perjanjian Kredit Bank,IBI, Jakarta. Peraturan Perundanq-Undangan : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN Tahun 1999 No. 42, TLN No. 3821. Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
Implementation Of Criminal Law For Communities That Conduct Activities Outside The Home During The Covid-19 Pandemic In Indonesia Firman Freaddy Busroh; Fatria Khairo
International Journal of Artificial Intelligence Research Vol 6, No 1.1 (2022)
Publisher : International Journal of Artificial Intelligence Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.169 KB) | DOI: 10.29099/ijair.v6i1.345

Abstract

The Covid-19 pandemic has become a very dangerous infectious disease with so many deaths globally. Through the National Disaster Management Agency, the government then coordinates to suppress disasters resulting from the Covid-19 pandemic by implementing social distancing and physical distancing policies. But unfortunately, there are still many violations among the public in following this policy, such as going out of the house carelessly when there are restrictions. Therefore, it is necessary to have a policy from the government against violators of this regulation. This research will use a statute approach and a conceptual approach. The study results found that the Indonesian government had made various efforts to prevent the spread of Covid-19 and implemented different new laws to prevent the spread of Covid-19. Several government policies that support this effort are the implementation of work from home, social distancing, etc. Finally, there are also criminal sanctions given to people who are not in line with government policies through article 212, article 216, and article 218 of the Criminal Code.
Optimization Of The State’s Role In Facing The 2019 Coronavirus Disease Pandemic From The Perspective Of Emergency Constitutional Law Firman Freaddy Busroh; Fatria Khairo
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 3 (2022): August: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.247 KB) | DOI: 10.35335/legal.v11i3.392

Abstract

Since the end of 2019, WHO has determined that Covid-19 is a pandemic that attacks the world. This pandemic resulted in a health emergency, which had a bad impact on various sectors, including the financial sector, so the economic situation became unstable. The purpose of this research is to see how the role of the state in overcoming the problems of the Covid-19 pandemic from the perspective of emergency constitutional law. This research will be carried out using statutory, conceptual, and comparative approaches. The data used in this study came from the results of a literature study. The results of this research will be in the face of the covid-19 pandemic, the application of emergency constitutional law is a responsive and progressive step. This function is to provide guarantees and achieve the ideals of the rule of law, which is to provide protection and welfare for the community as the highest law in a country.
State Protection Against Corona Virus Disease 2019 Based On Emergency Constitutional Law Firman Freaddy Busroh; Fatria Khairo
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 4 (2022): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.793 KB) | DOI: 10.35335/legal.v11i4.457

Abstract

The purpose of this study is to find out how the development of Covid-19 in Indonesia impacts people’s lives and how the steps taken by the government to deal with the Covid-19 Pandemic are based on the Study of Emergency Constitutional Law. This research will be carried out using normative legal research methods. The study results found that according to the Indonesian Emergency Constitutional Law, the Indonesian state recognizes emergency conditions with two terms: Dangerous Conditions & Forced Emergencies. Regarding the Covid-19 Pandemic from the perspective of this emergency constitutional law, as well as looking at the policies and legal instruments set by the President, it can be concluded that the President did not categorize Covid-19 in the dangerous category but entered the second terminology, namely Forced Urgency according to the with Article 22 of the 1945 Constitution
Application of Digitalization Through E-Court as Renewal of Administrative Law Procedure in Indonesia Fatria Khairo
International Journal of Artificial Intelligence Research Vol 6, No 1.2 (2022)
Publisher : International Journal of Artificial Intelligence Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29099/ijair.v6i1.2.589

Abstract

Based on Law Number 48 of 2009, justice must be done quickly and cheaply. The embodiment of this law is carried out by implementing Electronic Courts. The State Administrative Court can implement Electronic Court (E-Court) by empowering the already owned resources. This study aims to look at the application of digitization through the implementation of Electronic Courts as a renewal of the State Administration procedural law. The method used in this study is the statute approach and the conceptual approach. The data used in this study comes from the results of previous research and existing legislation in Indonesia. The results of this study found that information technology greatly supports the implementation of E-Court. Partial E-Court can be carried out electronically by issuing a Supreme Court Regulation. As for the full implementation of E-Court, we still have to wait for changes to the procedural law through changes to the State Administrative Court Law
SAKSI A DE CHARGE DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lisa Wahyuni; Fatria Khairo
Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (596.64 KB)

Abstract

AbstrakTidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Permasalahan dalam penelitian ini Siapa saja yang berhak menghadirkan saksi a de charge dalam perkara tindak pidana korupsi. Bagaimana tanggungjawab hukum saksi a de charge dalam mempengaruhi keputusan hakim. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang dilakukan berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung kelapangan untuk mendapat kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penelitian ini. Penelitian menunjukan bahwa, yang berhak menghadirkan saksi a de charge dalam perkara tindak pidana korupsi adalah Menghadirkan Saksi ADe Charge dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah terdakwa atau Penasihat Hukum (PH), saksi a de charge dalam proses persidangan TIPIKOR memiliki kedudukan yang sama dengan saksi a charge. Keterangan dari saksi a de charge merupakan keterangan yang menguntungkan terdakwa pada saat persidangan. Dan Penyidik dapat juga meminta bantuan saksi A Charge dan keterangan seorang ahli hukum guna membuat terang suatu perkara, dan tanggungjawab hukum saksi a de charge dalam mempengaruhi keputusan hakim saksi a de charge dapat membantu terdakwa untuk membuktikan diri bahwa bisa saja terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap diri terdakwa. Keterangan saksi a de charge juga dapat membantu untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu TIPIKOR. Keterangan saksi a de charge yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam sidang TIPIKOR tentu harus berhubungan dengan kasus Tipikor dan juga harus memiliki bobot pembuktian yang kuat yang dapat memberikan pengaruh kepada hakim bahwa memang benar keterangan yang diberikan oleh saksi a de charge benar dan mendukung dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Kata Kunci : A Charge, Saksi, Korupsi AbstractThere is no criminal case that escapes the evidence of witness testimony. Almost all evidence in criminal cases always relies on examining witness statements. At least in addition to proving with other evidence, it is still necessary to prove it by means of witness testimony. The problem in this study is who has the right to present a de charge witness in a corruption case. How is the legal responsibility of a de charge witness in influencing the judge's decision. This research method uses an empirical juridical approach. The juridical method is a method of legal writing which is based on legal theories, literatures and laws and regulations that apply in society. While the empirical method is a method by conducting direct observation or research in the field to get accurate truth in the process of perfecting this research. The research shows that those who have the right to present a de charge witness in a corruption case are to present an Ade Charge Witness in a Corruption Crime Case, namely the defendant or Legal Counsel (PH), the a de charge witness in the TIPIKOR trial process has the same position as witness a. charge. The testimony of a de charge witness is a statement that favors the defendant at the time of trial. And investigators can also ask for help from witness A Charge and testimony from a legal expert to make a case clear, and the legal responsibility of witness a de charge in influencing the judge's decision, witness a de charge can help the defendant to prove himself that the defendant may not have committed the act that was charged. Public Prosecutor (JPU) against the defendant. The testimony of a de charge witness can also help to reveal the truth of a Corruption Crime. The testimony of the a de charge witness that can be used as a means of proof in the TIPIKOR trial must of course be related to the Corruption case and must also have a strong evidentiary weight that can influence the judge that it is true that the information given by the a de charge witness is correct and supports the statement. given by the defendant.
ANALISIS HUKUM TERHADAP SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN NOMOR PRINT-1800/L.6. 16/Eoh.2/12/2021 Andy Wijaya; Herman Fikri; Fatria Khairo
Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): April
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (602.997 KB) | DOI: 10.46839/lexstricta.v1i3.14

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat menganalisa mengenai Dasar Pertimbangan Penyelesaian Perkara dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor Print- 1800/L.6.16/Eoh.2/12/2021. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan akan berfokus kepada inventarisasi hukum positif, temuan hukum dalam kasus in concreto, asas dan doktrin hukum. Data-data dalam penelitian ini berasal dari berbagai data hukum primer dan juga sekunder. Data hukum primer dalam artikel ini berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan yang masih relevan dengan subjek pembahasan, seperti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif). Adapun data hukum sekunder berupa berbagai pengertian mengenai hukum dalam data primer. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. 3) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan : (a) Keadilan; (b) Kepentingan umum; (c) Proporsionalitas; (d) Pidana sebagai jalan terakhir; dan (e) Cepat, sederhana dan biaya ringan. Sedangkan faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian perkara yang terdapat dalam surat ketetapan penghentian penuntutan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor Print-1800/L.6./16/ Eoh.2/12/2021 yaitu : 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), 2) Faktor Penegak Hukum, 3) Faktor Sarana Prasarana, 4) Faktor Masyarakat, 5) Faktor kebudayaan. Kata Kunci : Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, Lakalantas Ringan AbstractThis research was conducted with the aim of being able to analyze the Basis for Consideration of Case Settlement in the Decree of Termination of Prosecution of the Musi Banyuasin District Attorney's Office Number Print- 1800 / L.6.16 / Eoh.2 / 12/2021. This research will be carried out using a normative legal approach and will focus on the inventory of positive law, legal findings in cases in concreto, legal principles and doctrines. The data in this study comes from various primary and secondary legal data. The primary legal data in this article comes from various laws and regulations that are still relevant to the subject of discussion, such as Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law and Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, as well as the Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecutions Based on Restorative Justice). The secondary legal data is in the form of various understandings of the law in the primary data. The results of this study found that prosecutors always act based on the law by heeding religious norms, decency, decency, and are obliged to explore and uphold the human values that live in society, and always maintain the honor and dignity of their profession. Prosecutions that are conducted independently for the sake of justice based on law and conscience. 3) The termination of prosecution based on restorative justice shall be carried out on the basis of: (a) Justice; (b) Public interest; (c) Proportionality; (d) Criminal as a last resort; and (e) Fast, simple and light cost. Meanwhile, the factors that are obstacles in resolving the case contained in the decree of termination of prosecution of the Musi Banyuasin District Attorney's Office Number Print-1800 / L.6./ 16 / Eoh.2 / 12/2021 are: 1) The legal factors themselves (Law), 2) Law Enforcement Factors, 3) Infrastructure Factors, 4) Community Factors, 5) Cultural factors.