Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.128
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Yustisia Spektrum Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Jurnal Dinamika Hukum Hasanuddin Law Review Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi JURNAL USM LAW REVIEW Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal JURISTIC (JuJUR) Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Jurnal Kewarganegaraan IBLAM Law Review Jurnal Suara Pengabdian 45 Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi) Notary Law Research
Retno Mawarini Sukmariningsih
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
An Analysis of the Implementation of Diversion in Efforts to Settle Medical Disputes in Indonesia Arista Candra Irawati; Sarsintorini Putra; Retno Mawarini Sukmariningsih; Adhi Putra Satria
Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Vol. 15 No. 4 (2021): Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology
Publisher : Institute of Medico-legal Publications Pvt Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37506/ijfmt.v15i4.17180

Abstract

Based on the legal construction contained in Article 29 of Law Number 36 the Year 2009 concerning Health,it has ordered that health workers suspected of neglecting in carrying out their profession. There is a needfor a settlement preceded by the mediation stage or what is known as the settlement of disputes out of thecourt. The facts in the field show that the handling of medical disputes, especially for doctors who commitnegligence, has not been fully implemented according to the provisions of Article 29 of the Health Law,meaning that the handling is not carried out through the first mediation stage, as in the case experienced bydr. Ayu et al. They had to be brought to court accused of committing medical malpractice because they failedto save the patient during a cito-cesarean operation. Dr. Ayu et al. at that time did not fulfill their rights to getmediation. This is because there has been no further regulation governing the procedures, procedures, andrules for implementing mediation, especially health services. Due to this fact, it becomes an obstacle to theconsistency of mediation efforts as a necessity in solving medical disputes. Law No. 29 of 2004 concerningMedical Practice and Regulation of the Medical Council Number 32 of 2015 concerning procedures forhandling suspected disciplinary violations of Doctors and Dentists do not regulate mediation efforts, so theimplementation of mediation efforts in health services is not optimal.
ALTERNATIF METODE PERSIDANGAN DALAM UJI MATERIIL DI MAHKAMAH AGUNG Retno Mawarini Sukmariningsih
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 12, No 1 (2015): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1705.091 KB) | DOI: 10.35973/sh.v12i1.508

Abstract

Penelitian bertujuan untuk memperoleh sebuah metode persidangan dalam Uji Materiil bagi Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk selanjutnya disingkat (MA). Untuk mencapai tujuan tersebut, pada penelitian ini, digunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Deskriptif karena hasil penelitianPengembangan dari penelitian fundamental yang dibiayai oleh: Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor : 003/K6/KL/SP/2013, Tanggal 16 Mei 2013Dosen Pada Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum UNTAG SemarangIni diharapkan dapar memberikan gambaran menyeluruh yang kemudian menemukan kembali Alternatif Metode Persidangan Dalam Uji Materiil di MAPengamatan penanganan kasus senyata menjadi pijakan untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan perundangan dan alur persidangan. Hasil pengamatan demikian selanjutnya dimanfaatkan untuk memformulasikan metode persidangan yang sesuai dengan ketentuan persidangan dalam peradilan yang menganut asas 2 (dua) tingkat. Pada penelitian ini menghasilkan temuan a) diketahuintya ketidaksinkronan prototipe metode persidangan dalam Uji Meteriil di MA terhadap asas persidangan yang menganut asas 2 (dua) tingkat, (b) dalam persidangan senyatanya pemohon tidak diberikan ruang untuk menyampaikan pembelaannya akibat desain persidangan yang hanya satu arah. Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a) factor dominan yang mempengaruhi adalah permohonan Uji Materiil di MA dianggap hanya persoalan norma-norma hukum yang saling bertentangan sehingga tidak diperlukan persidangan 2(dua) tingkat yang hanya satu arah. b) permohonan uji materiil di MA disebabkan adanya peraturan perundang-perundangan dibawah Undang-Undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diatasnya adalah akibat dari Perbuatan Pembentuka Peraturan Perundang-Undangan yang tidak sesuai dengan peraturan (diartikan hukum) sehingga diperlukan kehadiran pembentuk Peraturan Perundang-Undangan dalam persidangan Uji Materiil di MA untuk menggunakan hak jawab.
LEGITIMASI PERAN FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME (FKPT) DALAM PENCEGAHAN TERORISME DAN KEBIJAKAN PENGATURANNYA Retno Mawarini Sukmariningsih
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 10, No 2 (2013): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.978 KB) | DOI: 10.35973/sh.v10i2.660

Abstract

Pembentukan FKPT merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BNPT dalam mencegah terorisme di seluruh Wilayah Indonesia dengan tujuan untuk menghimpun dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terorisme dengan berbasiskan penerapan nilai-nilai kearifan lokal dari masing-masing daerah. Peran FKPT dituntut untuk bisa mengatasi kekacauan dalam upaya melunakkan hati nurani dari masing masing agar tidak lagi merasa perbuatannya benar dalam kehidupan yang nantinya akan menyesatkan diri sendiri.Persoalan terorisme telah menjadi persoalan yang sangat kompleks, sehingga upaya pencegahannya juga tidak sederhana. Faktor kesenjangan social ekonomi yang tajam di Indonesia saat ini merupakan salah satu factor yang dapat menyebabkan tumbuh kembangnya kegiatan teror di Indonesia kurangnya penyelesaian konflik social secara tuntas oleh pemerintah yang juga perlu mendapat perhatian. Upaya yang dilakukan adalah pendekatan ekonomi , mengaktifkan kegiatan positif dari para pemuda dan yang lebih penting adalah membuka forum dialog dan membuka komunikasi dengan siapapun, serta memberikan pemahaman keagamaan yang benar pada anak usia dini (PAUD), karena sejak itulah pembentukan mental terbentuk. Serta tidak bisa ditawar bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasakan pada Pancasila.
PROSPEK MASA DEPAN POLRI DALAM MENGHADAPI TANTANGAN MASA DEPAN Retno Mawarini Sukmariningsih
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 10, No 1 (2013): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1775.925 KB) | DOI: 10.35973/sh.v10i1.509

Abstract

Pemisahan Polri dari struktur ABRI sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, adil, dan sejahtera. Pada masa mendatang yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategi, tantangan yang dihadapi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi semakin kompleks. Ketajaman dalam melihat perkembangan tantangan Kepolisian di bidang penegakan hukum dan dalam menangkap berbagai aspirasi masyrakat yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepolisian merupakan suatu keharusan. Kepekaan (sensitivitas) tersebut lebih diproyeksikan pada peningkatan kewaspadaan dan ketanggapan segera melalui berbagai upaya antisipasi yang efektif dan proaktif. Keberhasilan reformasi Polri bukan hanya ditentukan oleh Polri,tetapi juga oleh peran serta masyarakat terutama elite polotik dalam mewujudkan Polri yang profesional, yang mampu menjawab tantangan masa depan, sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.
AKSEBILITAS PENYANDANG CACAT: DALAM PEMILU DAN DI ERA OTONOMI DAERAH DARI PERSPEKTIF REGULASI Retno Mawarini Sukmariningsih
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 11, No 1 (2014): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1647.698 KB) | DOI: 10.35973/sh.v11i1.510

Abstract

Penerimaan APBN sektor penerimaan pembangunan diperoleh dari penerimaan baik dari sektor ekonomi maupun penerimaan pajak, sementara itu dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara, penyandang cacat juga diwajibkan membayar pajak dan tidak ada pembedaan antara warga negara yang cacat maupun yang tidak, sehingga dari hal tersebut ada kesamaan dalam kewajiban tetapi ketika berbicara hak-hak dari penyandang cacat belum sepenuhnya diperoleh, Lingkungan fisik yang ada baik bangunan maupun ruangan kab/kota juga tidak memberikan aksebilitas atau kemudahan bagi penyandang cacat untuk menuju ke tujuan maupun melakukan aktifitas dan berbagai kegiatan utamanya dalam menyalurkan hak politiknya seperti dalam pemuli legislative yang baru saja dilaksanakan. Sementara warga negara lainnya dengan mudahnya mendapatkan akses itu, kemandirian daerah dalam kerangka ototnomi daerah belum menjamin adanya regulasi tentang Aksebilitas Penyandang Cacat.
ARTI PENTINGNYA KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN DALAM PROSES UJI MATERI UNDANG-UNDANG Retno Mawarini Sukmariningsih
Jurnal Dinamika Hukum Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2013.13.2.215

Abstract

In judicial review, the applicant is Indonesian citizen or legal person in legal standing. The parliament and president could be present in the court. The parliament and president statement needs in judicial review. Because they know about the philosophy of legislation making process. This fact is the reflection of justice in the Constitutional Court decision, legal certainly, and benefit for all parties. The consequence of decision of the constitutional court is: to execute the decision of the constitutional court that binds force legally. The obligation parliament showed on the verdict. Whether accepted or rejected influences to the revision of legislation, based on the constitution of 1945 RI, the parliament and president oblige to revise legislation, in fact the constitutional court had the conditional verdict to declare its decision and to legalize in Indonesian gazette as legal fiction.Keywords   : judicial review, legal standing, ex nune, lex imperpecta.
MEMBANGUN LEGAL BASIS PENGISIAN JABATAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Retno Mawarini Sukmariningsih
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4123.644 KB) | DOI: 10.14710/mmh.44.3.2015.364-371

Abstract

Civil servants management at the Regional Agencies implemented by local governments in accordance with the legislation., The substance of the requirements for filling the positions (Contract Position Determination and Structural), can be set at the level of local regulations. A Civil State Apparatus in addition to unifying the nation primarily as a public servant and qualified professionals. In building the legal basis of structural filling positions, especially at the local level through the establishment of regional regulation is not easy, a fact often creates debate table because political aspects are the dominant rather than normative aspects required in forming the Government Area and the persistence of attitudes like and dislike.
ARTI PENTINGNYA KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN DALAM PROSES UJI MATERI UNDANG-UNDANG Retno Mawarini Sukmariningsih
Yustisia Jurnal Hukum Vol 2, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i3.10170

Abstract

AbstractIn judical review, the applicant are Indonesian citizen or legal entity in legal standing.The parliament and president could be present in the court. The parliament and president statement needs in the judicial review process. Because they know about the philosophy of legislation in law making. This fact is to reflection justice, legal certainly, and utility in the Constitutional Court’s decision for all parties. Its legal consequences are: to execute the decision of the constitutional court that binds force legally. The obligation parliament is prescribed on it. Whether the accepted or rejected petition influences to the revision of legislation, based on the amended 1945 constitution, the parliament and president oblige to rivise legislation, in fact the constitutional court had the conditional verdict to declare its decision and to legalize in Indonesian gazette as legal fiction.Keyword: the important of parliament and president’s evidence, judicial review, The constitutional court.AbstrakDalam Uji Materi undang-undang yang dilakukan oleh lembaga kehakiman yang disebut pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang memenuhi syarat legal standing. Sedangkan pihak yang dapat hadir dalam persidangan adalah DPR dan Presiden . Keterangan DPR dan Presiden menjadi penting dalam Uji Materi Undang-undang, karena kedual lembaga tersebut dianggap mengetahui filosofi dari pembuatan undang-undang yang sedang diuji tersebut. Keterangannya menjadi pertimbangan dalam putusan MK guna mewujudkan putusan yang mencerminkan adanya keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi semua pihak. Konsekuensi yang harus dilakukan oleh termohon  setelah ada putusan MK adalah melaksanakan putusan MK, karena putusan MK merupakan perintah hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat umum, kewajiban yang harus dilakukan DPR dan Presiden setelah keluarnya putusan MK adalah terlihat dalam amar putusannya tolak atau kabul sehingga akan membawa konsekuensi   termasuk revisi atau tidaknya suatu undang-undang, karena berdasarkan ketentuan UUD 1945 bahwa kewajiban untuk merevisi Undang-undang adalah badan pembuatnya yaitu DPR dan Presiden , selain kewajiban penempatan putusan MK, dan pengundangannya dalam Berita Negara.Kata Kunci : pentingnya keterangan DPR dan Presiden, uji materi, Mahkamah Konstitusi
EXAMINING CONSTITUTIONAL AWARENESS AND STRENGTHENING JUDICIAL INTEGRITY Retno Mawarini Sukmariningsih
Yustisia Vol 7, No 3: December 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v7i3.24722

Abstract

This article is aimed to review constitutional awareness and decision-strengthening practice in judicial institutions. As it turns out in practice, however, the legal decisions are still debatable in reality. The practice of abuse of authority in the judiciary tends to damage the pillars of the judiciary and result in a decline in trust and certainly the authority of the judiciary against society. It is a normative legal research (doctrinal research). The approach used is qualitative analysis and the application of legislation. The results of research indicate that the strengthening of the judge’ decision can be started from the quality of decision through a comprehensive and mind-opened dimension, so that it is necessary to increase the pattern of development not only by the judges but also by all relevant stakeholders such as the Secretariat General and the Registrar Apparats. The focus of development is not only about knowledge but also it was conducted from all aspects such as mental and spiritual development that conducted continuously. The consequences of providing sufficient budget to realize it and in its implementation are conducted with full responsibility.
MEMBANGUN MODEL BASIS PENGGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL BAGI UMKM DALAM MASA PANDEMI COVID-19 Elisabeth Liu; Retno Mawarini Sukmariningsih
Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v6i1.3191

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis model ideal penggunaan teknologi digital bagi UMKM dalam masa pandemi Covid-19 di NTT, serta menganalisis kebijakan pemerintah dalam rangka memfasilitasi UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 telah membatasi mobilitas masyarakat yang berdampak pada mata pencaharian, khususnya UMKM di NTT yang mengalami penurunan penjualan secara signifikan. Dalam situasi ini, pemerintah dituntut cepat untuk membuat terobosan yang berkaitan dengan kebijakan terkait pengembangan UMKM. Model transaksi dan pola pikir pelaku UMKM yang masih tradisional membuat UMKM semakin sulit bertahan dalam pandemi ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, teknologi digital harus dikembangkan agar UMKM dapat meningkatkan produktivitasnya. Penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana membangun model ideal penggunaan teknologi digital bagi UMKM dalam masa pandemi Covid-19? (2) bagaimana kebijakan pemerintah dalam rangka memfasilitasi UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi? Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Untuk dapat memanfaatkan teknologi digital, akses internet dan literasi digital menjadi suatu keharusan. Kolaborasi antara individu, komunitas dan pemerintah diperlukan untuk memfasilitasi infrastruktur, akses internet dan pendampingan agar UMKM dapat memperluas pasarnya dengan pemasaran digital dan pembiayaan digital.
Co-Authors Agus Nurudin Agus Wibowo Agus Widodo Anggraeni Endah Kusumaningrum Aniek Tyaswati Wijilestari Arista Candra Irawati Ceprudin Ceprudin Ceprudin Ceprudin, Ceprudin David Maharya Ardyantara Dian Ade Nugroho Edy Lisdiyono Eko Nursanty Eko Nursanty Elisabeth Liu Endah K, Anggraeni Erlangga Alif Mufti Hadi Karyono Iman Fadhilah Indro Harianto Inti Englishtina Ivan Agusta Jady Zaidi Hassim Kunarto Liliana Tedjo Saputra M. Riyanto Markus Suryo U Markus Suryo Utomo Mashari Mugan, Mualim Ontran Sumantri Riyanto RR Widyorini Indrasti W Rr. Widyorini Indriasti W Sarsintorini Putra Satria, Adhi Putra Siti Mariam Siti Mariyam Sri Mulyani Sri Mulyani Sri Subekti Sri Wahyuni Sri Wahyuni Syaifuddin Syaifuddin