Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

PEMBERDAYAAN LEMBAGA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG PERTANAHAN Sukresno Sukresno
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.849 KB) | DOI: 10.14710/mmh.41.1.2012.81-91

Abstract

Operation of mediating institutions in order to perform its functions is part of the workings of the legal system that is affected by the component structure, substance and culture. The weakness of these components will affect the operation of mediating institutions are less effective and efficient so that was not optimal in resolving disputes in the area of land. Empowerment of the structure, substance and culture of mediating institutions are absolutely necessary in order to function effectively and efficiently. Problems discussed in this study, first, why the need for the empowerment of mediation in resolving disputes in the area of land, Secondly, why the use of mediation as an effort to institute a dispute settlement in the area of land is not maximized?; And third, how konkritisasi empowerment of mediation to be effective in dispute resolution in land? Above problems are analyzed with a frame of mind the theory of the workings of the legal system, theories of conflict resolution / dispute, the legal effectiveness of the theory and supported the idea and the concept of empowerment. With the legal paradigm constructivisme and socio legal research approaches, the primary and secondary data were processed using contextual understanding of the interpretation, evaluation of reliability and validity of the logical interaction (level of confidence) or credibility. The purpose of this study is to investigate, identify and evaluate the need for empowerment of mediation in dispute resolution in land and look for the cause not the maximum use of the mediation agency; and find a concretization of the effective empowerment of mediation in resolving disputes in the area of land. Establishment of mediation as an alternative dispute resolution in land is the newly born and grow and therefore has not developed into an effective institution. Empowerment of these institutions is absolutely necessary as there are still weaknesses of structural components, the substance and culture. The use of mediation by the institution of the National Land Agency / Office of Land there are problematic aspects that hinder making it less effective in maximizing the settlement of disputes in the area of ??land. Konkritisasi mediation for the empowerment of the structural components include planning, organizing and coaching facilities, infrastructure and human resources. Empowerment of the substance to amend legislation in the area of ??land including the set up and establish justice in land disputes. Empowerment of the culture is to instill traditional values ??in the form of institutional deliberation by entering the APS to formal and informal curriculum, utilizing the mass media, and other outreach programs. Keywords : Empower, Mediation Institution, Dispute of Land Affairs Sector.
KAJIAN KAWASAN HUTAN TEBANGAN DARI PERSPEKTIF PENGELOLAAN HUTAN LESTARI DI PT. HUTAN SANGGAM LABANAN LESTARI, KALIMANTAN TIMUR Riyanto, Heru Dwi; Prakosa, R. Dody; Sukresno, Sukresno
Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.851 KB)

Abstract

ABSTRAK Hutan alam Indonesia yang dikenal memiliki keanekaragaman jenis, baik sebagai penghasil komoditas hasil hutan kayu maupun komoditas hasil hutan bukan kayu, dengan adanya kegiatan pemanenan hutan, keranekaragaman jenis-jenis tersebut secara langsung maupun tidak, akan terpengaruh. Pengaruh kegiatan pemanenan hutan tersebut adalah berkurangnya atau bahkan sampai hilangnya jenis-jenis penyusun hutan tersebut serta menurunnya produktivitas hutan alam tersebut. Dalam rangka pengelolaan kawasan hutan bekas tebangan sangat diperlukan adanya informasi, guna mendukung upaya monitoring dan evaluasi agar dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi para pengambil keputusan. Beberapa informasi penting tersebut adalah spesies diversitas, indek similaritas, tegakan tinggal, dan struktur tegakan dari kawasan hutan bekas tebangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi kawasan hutan bekas tebangan dalam kaitannya dengan beberapa indikator monitoring kesehatan hutan dalam upaya pengelolaan hutan lestari. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat survei, dengan mengamati dan melakukan pengukuran kondisi lapangan sebagaimana adanya, tanpa memberikan perlakuan-perlakuan tertentu. Parameter yang diamati dan diukur adalah jenis pohon   dan diameter pohon, dengan aspek pengamatan adalah spesies diversitas, indek similaritas, tegakan tinggal, dan struktur tegakan. Hasil pengamatan menunjukkan spesies diversitas di kawasan hutan bekas tebangan masih tinggi, indek similaritas51%, dan tegakan tinggal rata-rata tertinggal lebih kurang 30% dengan jenis komersial Dipterocarpaceae tertinggal 22%,  komersial non  Dipterocarpaceae 30%, dan  non  komersial 43%.  Hasil  penelitian    juga menunjukkan bahwa tegakan tinggal di kawasan hutan bekas tebangan yang didasarkan  kelas diameter 10 cm ≥ D < 20 cm tertinggal 19%, kelas diameter 20 cm ≥  D < 40 cm tertinggal 38%, dan kelas diameter 40cm ke atas tertinggal 40%. Sedangkan untuk struktur tegakan dari hutan perawan menjadi kawasan hutan bekas tebangan telah terjadi perubahan struktur.
KAJIAN KAWASAN HUTAN TEBANGAN DARI PERSPEKTIF PENGELOLAAN HUTAN LESTARI DI PT. HUTAN SANGGAM LABANAN LESTARI, KALIMANTAN TIMUR Riyanto, Heru Dwi; Prakosa, R. Dody; Sukresno, Sukresno
Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Hutan alam Indonesia yang dikenal memiliki keanekaragaman jenis, baik sebagai penghasil komoditas hasil hutan kayu maupun komoditas hasil hutan bukan kayu, dengan adanya kegiatan pemanenan hutan, keranekaragaman jenis-jenis tersebut secara langsung maupun tidak, akan terpengaruh. Pengaruh kegiatan pemanenan hutan tersebut adalah berkurangnya atau bahkan sampai hilangnya jenis-jenis penyusun hutan tersebut serta menurunnya produktivitas hutan alam tersebut. Dalam rangka pengelolaan kawasan hutan bekas tebangan sangat diperlukan adanya informasi, guna mendukung upaya monitoring dan evaluasi agar dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi para pengambil keputusan. Beberapa informasi penting tersebut adalah spesies diversitas, indek similaritas, tegakan tinggal, dan struktur tegakan dari kawasan hutan bekas tebangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi kawasan hutan bekas tebangan dalam kaitannya dengan beberapa indikator monitoring kesehatan hutan dalam upaya pengelolaan hutan lestari. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat survei, dengan mengamati dan melakukan pengukuran kondisi lapangan sebagaimana adanya, tanpa memberikan perlakuan-perlakuan tertentu. Parameter yang diamati dan diukur adalah jenis pohon   dan diameter pohon, dengan aspek pengamatan adalah spesies diversitas, indek similaritas, tegakan tinggal, dan struktur tegakan. Hasil pengamatan menunjukkan spesies diversitas di kawasan hutan bekas tebangan masih tinggi, indek similaritas51%, dan tegakan tinggal rata-rata tertinggal lebih kurang 30% dengan jenis komersial Dipterocarpaceae tertinggal 22%,  komersial non  Dipterocarpaceae 30%, dan  non  komersial 43%.  Hasil  penelitian    juga menunjukkan bahwa tegakan tinggal di kawasan hutan bekas tebangan yang didasarkan  kelas diameter 10 cm ≥ D < 20 cm tertinggal 19%, kelas diameter 20 cm ≥  D < 40 cm tertinggal 38%, dan kelas diameter 40cm ke atas tertinggal 40%. Sedangkan untuk struktur tegakan dari hutan perawan menjadi kawasan hutan bekas tebangan telah terjadi perubahan struktur.
PENERAPAN MODEL ANSWERS UNTUK PENDUGAAN LIMPASAN DAN HASIL SEDIMEN PADA SUB DAS KAWASAN HUTAN PINUS DI GOMBONG, JAWA TENGAH: STUDI PENDAHULUAN Supangat, Agung B.; Sukresno, Sukresno
Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam Vol 5, No 5 (2008): Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPerencanaan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia saat ini masih menggunakan pendekatan model USLE (Universal Soil Loss Equation) dalam penilaian kekritisan lahan.  Kelemahan model ini adalah hanya mampu memperkirakan besaran erosi, dan kurang memperhitungkan kondisi hidrologis secara detail. Oleh karenanya, diperlukan jenis model hidrologi lain yang dapat diterapkan secara lebih tepat dan akurat untuk menutupi kelemahan model yang ada, seperti model ANSWERS (Areal Nonpoint Source Watershed Environment  Response  Simulation).    Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  model  ANSWERS  untuk menduga erosi dan limpasan permukaan di sub DAS kawasan hutan pinus.  Penelitian dilakukan di sub DAS Watujali dan  Silengkong, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen.    Hasil  t-test  menunjukkan bahwa limpasan langsung aktual (Q-act) dan prediksi (Q-prd) tidak berbeda nyata, namun memiliki selisih yang cukup besar. Sub DAS Watujali menunjukkan besarnya nilai Q-prd 576,0 mm; Q-act 494,5 mm; Besarnya erosi tanah perkiraan (E-prd) 1,21 ton/ha; dan erosi tanah aktual (E-act) 2,95 ton/ha. Di sub DAS Silengkong menunjukkan besarnya  Q-prd 938,4 mm; Q-act 845,4 mm; erosi tanah prediksi 10,12 ton/ha; erosi tanah aktual sebesar 6,09 ton/ha.   Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model ANSWERS belum dapat memberikan informasi yang  akurat dalam perencanaan pengelolaan DAS.  Sebelum dilakukan simulasi, disarankan adanya penambahan pasangan data kejadian hujan dan aliran untuk menjalankan model, sehingga hasil kalibrasi dan verifikasi model lebih sempurna. Dalam rangka mengeliminasi pengaruh distribusi curah hujan, disarankan untuk menambah stasiun curah hujan sehingga dapat meningkatkan akurasi data.  Sebagai penutup, studi ini baru merupakan studi awal dalam rangka implementasi model ANSWERS untuk simulasi perencanaan pengelolaan DAS.
KAJIAN KUANTIFIKASI KANDUNGAN KARBON PADA HUTAN TANAMAN JATI Basuki, Tyas Mutiara; Dwi R, Heru; Sukresno, Sukresno
Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKHutan menutupi seperempat bagian dari wilayah daratan di dunia dan memainkan peran yang penting di dalam memelihara lingkungan global seperti pencegahan banjir, pengendalian proses pemadang-pasiran dan penyerapan serta fiksasi CO2 . Hutan telah semakin berkurang yang disebabkan oleh kegiatan tebas dan bakar, penebangan pohon secara berlebihan untuk mendapatkan kayu bakar serta kayu komersil, dan oleh konversi dari tanah-tanah hutan menjadi tanah-tanah pertanian. Bumi kita sekarang terbuka terhadap bahaya dari  pemanasan  global.  Dipercayai  bahwa  sejumlah  besar  CO 2   dan  beberapa  Gas  Rumah  Kaca  lain dilepaskan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi dan membentuk suatu lapisan sekeliling bumi, yang menahan energi matahari dan mengakibatkan peningkatan dari suhu rata-rata. Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan itu telah mendatangkan lebih banyak bencana-bencana alam daripada sebelumnya di berbagai belahan dunia. Memahami situasi demikian, BP2TP-DAS-IBB melakukan studi untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai data guna mengkuantifikasikan kandungan karbon dalam biomassa dengan membuat persamaan allometrik tegakan jati (Tectona grandis LINN) sebagai salah satu jenis unggulan dalam pembangunan hutan tanaman industri. Dalam penelitian ini,  lokasi yang dipilih  adalah hutan tanaman jati pada Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani Cepu, Unit II Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan merupakan pengamatan terhadap kondisi yang ada dan tidak melakukan perlakuan. Metode yang digunakan untuk mengetahui rosot karbon dalam tanaman adalah dengan pendekatan IPCC Guidelines. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa jumlah karbon yang dapat diserap dan disimpan oleh tanaman sama dengan jumlah karbon yang terdapat dalam biomassa tanaman tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  persamaan korelasi  antara  umur  tegakan/tanaman dengan  diameter,  berat  kering  total  biomassa dengan diameter, dan kandungan karbon dengan diameter, memberikan nilai koefisien determinasi yang tinggi. Ini berarti, persamaan-persamaan tersebut dapat digunakan untuk mengestimasi kandungan karbon tegakan/tanman jati.
KAJIAN POTENSI INVESTASI TAMAN BUDAYA SOSROKARTONO KABUPATEN KUDUS Handoyo, Ag. Sunarno; Edris, Mochamad; Sukresno, Sukresno; Ariyanto, Shodiq Eko
Prosiding SNATIF 2017: Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan informatika (BUKU 1)
Publisher : Prosiding SNATIF

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKajian Potensi Investasi Taman Budaya Sosrokartono pada hakekatnya bertujuan untuk mengembangkan potensi budaya Kabupaten Kudus yang terdiri dari : sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem religi, dan sistem kesenian. Ketujuh sistem tersebut saling berkaitan merupakan satu kesatuan yang semata-tidak dapat dipisahkan. Analisi yang diguanakan adalah analisis SWOT yang berkolaborasi dengan analisis Balanced Scorecard. Mengacu pada tujuh sistem budaya tersebut dapat di identifikasi faktor internal dan eksternal yang terdiri dari : kekuatan/potensi, kelemahan, peluang, ancaman, yang dikolaborasikan dengan perspektif finance, operasional, customer, dan learning proces. Proses berikutnya adalah menentukan posisi strategis dan perencanaan strategis Taman Budaya Sosrokartono. Kesimpulan hasil kajian ini adalah adanya potensi investasi yang terdiri dari tujuh sistem budaya dan dapat direkomendasikan pembangunan sarana dan prasarana sesuai peruntukannya Kata Kunci:investasi, kekuatan, peluang,  strategi.
PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA BORDIR SECARA LISAN ANTARA PELAKU USAHA DENGAN PELANGGAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI Widjiarti, Widjiarti; Sukresno, Sukresno; Suciningtyas, Suciningtyas
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.651 KB) | DOI: 10.24176/sk.v19i2.3231

Abstract

Tentang pelaksanaan perjanjian secara lisan antara pelaku usaha bordir dengan pelanggan dalam hal terjadi wanprestasi, tindakan yang diambil oleh pelaku usaha bordir dalam menyelesaikan pelanggan yang wanprestasi dan kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian secara lisan antara pelaku usaha bordir dengan pelanggan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analistis, metode penentuan sampel dengan non random sampling. Teknik pengumpulan data, dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dengan cara memeriksa dan meneliti data, dengan tujuan untuk menjamin akurasi data dan data tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa ketiga pengusaha bordir yaitu UD. Bimatex Embroidery, UD. Dua Putri dan CV. Barokhah dalam melaksanakan pengerjaan bordir dengan pelanggan menggunakan perjanjian secara lisan. Dari ketiga pengusaha bordir sebagaimana tersebut mempunyai pelanggan yang wanprestasi. Apabila ada pelanggan yang wanprestasi, maka, penyelesaiannya dengan cara pelanggan yang menunggak membayar dengan cara mengangsur, atau dapat juga dengan memberikan harta benda seperti sepeda motor dan mobil untuk membayar kekurangan pembayaran bordir. Adapun kendala yang muncul dalam perjanjian secara lisan antara pengusaha bordir dengan pelanggan adalah pelanggan mengingkari jika dirinya mempunyai hutang kepada pengusaha bordir, pelanggan pindah rumah, pelanggan susah dihubungi dan kurang bukti jika akan melakukan gugatan.
TELAAH UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI KRITIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NAWA CITA) Kasmi’an, Kasmi’an; Subarkah, Subarkah; Sukresno, Sukresno
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.807 KB) | DOI: 10.24176/sk.v19i1.3221

Abstract

Penelitian ini ingin membahas dan menelaah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terkait dengan penerapan nawa cita, khususnya kedaulatan desa dari nawa cita presiden Jokowi-JK. Kedaulatan desa ini erat kaitannya dengan kewenangan atau wewenang yang dimiliki desa. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Adanya kewenangan desa dan belum adanya kejelasan peruntukan dana desa dalam pembagian dana sertastrategi target dan indikator Pembangunan Nasional Indonesia 2014-2019 berdasarkan Visi Misi Presiden Joko Widodo melalui Nawa Cita. Penelitian ini akan membahas tiga permasalahan yaitu apakah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa berpeluang menciptakan kedaulatan dalam pemerintahan desa, sejauhmana pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui implementasi kebijakan Nawa Cita Pemerintahan Jokowi, dan problematika yang timbul beserta alternatif penyelesaiannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dalah yuridis empiris yang mengandung arti pendekatan yang menganalisis hukum bukan sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif saja, tetapi hukum dilihat sebagai gejala perilaku dan pola masyarakat dalam kehidupan, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder dengan interpretasi perundang-undangan.
KONDISI SOSIAL MASYARAKAT SUB DAS MERAWU DAN SUB DAS BATANG BUNGO Nana Haryanti; Paimin Paimin; Sukresno Sukresno
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.3.231-244

Abstract

Fungsi daerah aliras sungai (DAS) sebagai suatu ekosistem tidak hanya bertumpu pada kawasan hutan saja, namun juga meliputi kawasan budidaya tanaman dan kawasan pemukiman. Oleh karena itu pengelolaan DAS perlu memberikan perhatian pada manusia dan aktivitasnya sebagai bagian dari sistem DAS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi sosial masyarakat di sub DAS Merawu dan Bungo, dan pola bagaimana mereka mengelola sumber daya alamnya. Penelitian dilakukan di sub DAS Merawu dan Batang Bungo. Metode observasi dan interview digunakan untuk mengumpulkan data. Tujuan dari observasi dan interview adalah untuk mengeksplorasi kondisi sosial dari petani dan mengembangkan kejadian-kejadian, aktivitas, dan persepsi dari subyek penelitian. Data kemudian dianalisa secara deskriptif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa terdapat perbedaan kondisi sosial pada masyarakat sub DAS Merawu dan Batang Bungo, yang dipengaruhi oleh interaksi antara kondisi sosial dan alam. Hutu sub DAS Merawu adalah lahan kering dan dimanfaatkan untuk pertanian tanaman semusim, dan Iahan di hilir sub DAS Merawu adalah persawahan. Laban di sub DAS Bungo dimanfaatkan untuk perkebunan karet, keadaan ini disebabkan lahan tidak memungkinkan dimanfaatkan untuk pertanian tanaman semusim secara intensif. Kegiatan dasar wilayah baik di sub DAS Merawu dan Bungo adalah sektor pertanian. Tingkat pendidikan responden umumnya masih rendah, berakibat pada rendahnya praktek konservasi tanah karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai konservasi terutama di sub DAS Bungo. Sementara itu rendahnya praktek konservasi tanah di sub DAS Merawu lebih disebabkan oleh pertanian lahan kering. Kontribusi pertanian pada pendapatan rumah tangga di sub DAS Merawu adalah 95% berasal dari pertanian lahan kering, sedangkan di sub DAS Bungo kontribusi sektor pertanian mencapai 68% berasal dari perkebunan karet. Jumlah petani besar dengan kepemilikan lahan lebih dari I Ha di Sub DAS Merawu sebesar 33,3%, dan jumlah petani besar dengan kepemilikan lahan lebih dari 3 Ha di sub DAS Bungo adalah 36,2%. Luas kepemilikan lahan di Jawa akan berpengaruh pada status sosial dalam masyarakat, sedangkan di Sumatra status sosial dalam masyarakat lebih dipengaruhi oleh kemampuan dan kecakapan.
MODERNIZATION LAW AS A CRIME CORRUPTION VERY EXCEPTIONAL THROUGH ENFORCEMENT OF ETHICS Sukresno Sukresno
The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020" Table Of Content
Publisher : The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In this era of modernization of every country are not directly have the same definition that corruption as a form of crime that is extraordinary (Extra-ordinary crime). Similarity orupsi definition of the offenses is one of them motivated by implication posed a systemic nature and sustainability on corruption. However, in practice many countries in the world use the shortcut in conducting countermeasures against corruption which one of them through the efforts of law enforcement or form. Whereas in the practical level, the form of law enforcement in resolving corruption are often not cut the chain of corruption developments actually make corruption is getting stronger. As an alternative enforcement etikan is a right step in which the main principles of ethics enforcement is prevention so that the chain will not be endemic corruption. As a form of penagakan ethical justification for decent doiterapkan given the tendency of ethics violation is a violation of the law, so that through the enforcement of ethical corruption will be lost in such a manner.   Keywords: Law Enforcement, Corruption And Ethics