Articles
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS BADAN HUKUM YAYASAN DALAM PENGELOLAAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH ]]>
<![CDATA[Prawardhani, Winuratri Gita]]>;
<![CDATA[Sulistiyono, Adi]]>
<![CDATA[ PRIVATE LAW Vol 2, No 5 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum UNS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya harmonisasi hukum dalam dasar pengaturan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah terkait penerapan Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah Kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1987 dan implikasinya dalam upaya menemukan konstruksi hukum yang tepat untuk optimalisasi pengelolaan dan pengembangan Taman Mini Indonesia Indah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui teknik pengumpulan berupa studi kepustakaan. Analisis bahan hukum melalui metode deduksi silogisme dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. Berdasarkan Keputusan Presiden dan Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah, Yayasan Harapan Kita sebagai pengelola Taman Mini Indonesia Indah akan terancam kehilangan kewenangannya tersebut. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, sehingga perlu dicari konstruksi hukum yang tepat terkait pengelolaan  Taman Mini Indonesia Indah saat ini.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Utami, Sri]]>;
<![CDATA[Purwadi,, Hari]]>;
<![CDATA[Sulistiyono, Adi]]>
<![CDATA[ REPERTORIUM Vol 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[REPERTORIUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakatsehingga perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses peradilan pidanamenurut UUJN dan hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bersifat sosiologis dengan pendekatanyuridis sosiologis. Adapun analisis data dilakukan dengan teknik analisis model interaktif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses peradilan pidana menurutUUJN adalah penggunaan hak atau kewajiban ingkar Notaris, pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntutumum dan hakim harus dilakukan dengan persetujuan MKN, pengawasan, melekatkan sidik jari pada minutaakta dan perlindungan hukum dari induk organisasi Notaris (INI). Adapun hambatan dalam pelaksanaannyaadalah belum terbentuknya Peraturan Pelaksana UUJN Perubahan, belum terbentuknya MKN, dan peranINI untuk melakukan sosialisasi tentang UUJN Perubahan masih kurang. Adapun cara mengatasi hambatantersebut adalah pemerintah segera membentuk Peraturan Pelaksana UUJN supaya tidak menimbulkanmultitafsir, baik di kalangan Notaris sendiri maupun klien Notaris, memberikan pendampingan terhadapNotaris yang diduga melakukan tindak pidana sepanjang MKN belum terbentuk dan meningkatkan peranINI, baik secara internal maupun eksternal.]]>
<![CDATA[AKTUALISASI KEBIJAKAN INVESTASI BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP MELALUI POLA PEMBANGUNAN KOTA DI SURAKARTA ]]>
<![CDATA[Arsyad Aldyan dan Nikolas Wicaksono Prakoso P, Dwi Saputro]]>
<![CDATA[ GEMA Vol 27, No 50 (2015): GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[GEMA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (11.269 KB)
<![CDATA[Â Di Indonesia, sejak tahun 1992 telah berupaya menjalankan pembangunan berkelanjutan dan hingga kini tetap memperjuangkannya, bahkan tantangan kedepan semakin besar namun banyak ruang untuk perbaikan. Ruang dimaksud bagi suatu pemerintahan, terdapat segmen yang sangat strategis untuk ditekankan secara massif guna mendukung sosial, budaya maupun perekonomian, yakni suatu regulasi yang bersahabat dengan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. memberikan celah bilamana pihak swasta didorong ke arah perbaikan dan perlindungan lingkungan hidup demi kesejahteraan masyarakat menunjukkan pentingnya model kebijakan yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan.Tinjauan Pustaka yang kami gunakan antara lain tinjauan umum tentang sustainable development, tinjauan umum tentang pemerintahan daerah, tinjauan umu tentang kebijakan investasi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis data data sekunder. Sumber data yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait dan sekunder berupa buku referansi dan media massa.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode hermeneutika. Dalam merumuskan kesimpulan dan rekomendasi dari penulisan ini penulis mengunakan logika deduktif.Kebijakan investasi berbasis lingkungan hidup melalui pola pembangunan di Pemerintah Kota Surakarta dilihat dari Rencana Pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Kota Surakarta. Penulis dalam karya tulis ini menyimpulkan bahwa Pola pembangunan di wilayah pemerintah kota surakarta telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Surakarta, Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kota Surakarta, yang kesemuanya memuat pembangunan dan kemudahan investasi, serta pola pembangunan berbasis lingkungan melalui Komitmen kota hijau yang tidak hanya sekedar âmenghijaukanâ kota serta model kebijakan Ekonomi barter yang di bungkusdengan kepraktisan yaitu menarik investor berinvestasi dalam pembangunan berbasis lingkungan hidup âditukarâ dengan pemberian fasilitas dan kemudahan investasi serta merekomendasikan suasana pembahasan Rancangan Peraturan daerah tentang Investasi di daerah Pemerintah Kota Surakarta, maka model kebijakan investasi barang modal dan bangunan berkonsep barter ini dapat dijadikan masukan. Selain itu penerapan komitmen Surakarta sebagai Kota Hijau memerlukan peran serta semua pihak.]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMISAHAN WEWENANG PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN ANTARA BANK INDONESIA DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN ]]>
<![CDATA[Rahman, Reza Fazlur]]>;
<![CDATA[Sulistiyono, Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v5i1.19330
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan pemisahan wewenang pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk mengetahui koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pengawasan lembaga keuangan perbankan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan metode studi pustaka sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, yakni kesatu, dasar pertimbangan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dan pemisahan wewenang pengawasan lembaga keuangan perbankan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia. Kesimpulan kedua, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia harus berkoordinasi dalam membuat peraturan pengawasan dibidang perbankan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.Kata kunci: Pemisahan Wewenang, Perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS DAN PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE DALAM KASUS KARTEL SEPEDA MOTOR DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fitriyah, Sarah]]>;
<![CDATA[Sulistiyono, Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v6i1.19224
<![CDATA[Abstract This article discusses the price fixing of automatic scooter motorcycle that cause unfair competition, including cartels and verification systems are used in resolving the matter in perspective of competition based on No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Cartels are very difficult to be proved, because cartels case are rare or has no hard evidence. Therefore, the emergence of indirect evidence approved as evidence to used by The Commision to decide the cartels case. Indirect evidence that are used in this motorcycle cartel case are a price movement that indicate a similar trend between the reported. In conclusion, there is a coordination between the two companies in determining the price. The Commission’s decision No.04/KPPU-I/2016 relating to price fixing are perfomed by well-known automotive companies. Automotive companies have met the elements of Article 5 concerning the price fixing. The method used in this study is normative legal research or literature searches in data collection. The results suggest improvements in increased oversight of the business, improving education, and provided space for an indirect evidence for the unfair business competition case in Indonesia.Keyword: Indirect Evidence; Cartels; Business Competition AbstrakArtikel ini membahas mengenai penetapan harga sepeda motor skuter matik yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, termasuk kartel dan sistem pembuktian yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dalam perspektif hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktek kartel merupakan pelanggaran yang sangat sulit untuk dibuktikan, dikarenakan kasus kartel jarang atau tidak memiliki bukti langsung (hard evidence). Karena hal tersebut, munculnya bukti tidak langsung (indirect evidence) sebagai alat bukti digunakan KPPU untuk memutus perkara kartel. Bukti tidak langsung yang digunakan pada kasus kartel sepeda motor ini adalah adanya pergerakan harga menunjukkan adanya tren yang sama diantara para terlapor. Hasil ini menyimpulkan bahwa adanya koordinasi antara kedua perusahaan dalam menentukan harga. Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016 berkaitan dengan penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan otomotif terkenal. Perusahaan-perusahaan otomotif tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 5 mengenai penetapan harga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelusuran kepustakaan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menyarankan perbaikan dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha, meningkatkan edukasi, serta diberikan ruang bagi pembuktian tidak langsung untuk perkara persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.Kata Kunci: Bukti Tidak Langsung; Kartel; Persaingan Usaha]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BIDANG DESAIN INDUSTRI (Studi Industri Mebel dan Kerajinan Kabupaten Jepara) ]]>
<![CDATA[Renaldi, Ivan]]>;
<![CDATA[Sulistiyono, Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v6i1.19254
<![CDATA[AbstractThe purpose of this article is to determine the cause of intellectual property right alternative dispute resolution for industrial design in the field of furniture and craft industry Jepara Regency which not optimal and its legal efforts to optimize the intellectual property right alternative dispute resolution in the field of furniture and craft industry Jepara Regency by businessmen , Government and law enforcement. The research method used is empirical (sociological / non doctrinal) law research with descriptive research character and prescriptive form with research on law effectiveness and qualitative analysis approach. The result of the research indicates that the intellectual property right alternative dispute resolution has not been run well supported by the many cases of intellectual property rights processed through the court (litigation) whereas the Indonesian people and especially the society in Jepara Regency have the spirit of discussion and prioritize the simple social approach in facing the dispute. The application of the theory of Structure is used to develop non-litigation paradigm (PnLg) in society especially in Jepara so that the litigation paradigm (PLg) is becoming abandoned. One of the legal efforts to optimize the alternative dispute resolution is the structuring of intellectual property right alternative dispute resolution especially in the field of industrial design in furniture and craft industry Jepara Regency.Keywords: Alternative dispute resolution, Intellectual property right, Industrial designAbstrakTujuan artikel ini adalah untuk mengetahui penyebab belum optimalnya alternatif penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual bidang desain industri di lingkungan industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara dan upaya hukumnya untuk mengoptimalkan alternatif penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual bidang desain industri di lingkungan industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara oleh pengusaha, pemerintah maupun penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis/ non doktrinal) dengan sifat penelitian deskriptif dan bentuk preskriptif serta penelitian terhadap efektivitas hukum dan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual belum berjalan dengan baik didukung oleh banyaknya perkara hak kekayaan intelektual yang diproses melalui jalur pengadilan (litigasi) padahal masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat di Kabupaten Jepara memiliki jiwa musyawarah dan mengedepankan kekeluargaan dalam menghadapi sengketa. Penerapan teori Strukturisasi digunakan untuk mengembangkan paradigma non-litigasi (PnLg) di masyarakat khususnya di Jepara agar paradigma litigasi (PLg) mulai ditinggalkan. Salah satu upaya hukum untuk mengoptimalkan alternatif penyelesaian sengketa adalah strukturisasi penyelesaian sengketa alternatif hak kekayaan intelektual khususnya bidang desain industri di lingkungan industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara.Kata Kunci: Alternatif penyelesaian sengketa, Hak kekayaan intelektual, Desain industri]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI YANG DIABAIKAN OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA ]]>
<![CDATA[Rochim, Bayu Nur]]>;
<![CDATA[Sulistiyono, Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstractThe purpose of this article is to know and explain the position of the peace deed made before the notary as evidence in the settlement of civil disputes, and to know and explain the basis of the judge's consideration of the peace deed made before a notary neglected by the judge as evidence in the decision of the Court Supreme Number 935 K/PDT/2010. This article is a doctrinal legal research or normative juridical method, which examines the research problem of existing law and its implementation related to the position of the peace deed made before the notary and the judges' consideration in deciding a case. Methods of data collection is done by library research. Current Article uses deductive reasoning methods that are used to draw conclusions from general terms into specific things that are then drawn into conclusions. The results of this study indicate that a peace deed made before a notary public as a form of a peace effort outside the court may be evidence of appropriate evidence that meets the formal and material requirements of the authentic deed made as set forth in the Civil Code and Act No. 2 Year 2014 joncto Law Number 30 Year 2004. In the case concerned, the peace deed is ignored as evidence because the peace deed does not meet the validity requirements of the agreement because one of the parties is unbalanced because it is in custody so that the deed does not meet one of the formal requirements . In this case, there is no rule that clearly stipulates that an agreement does not meet formal requirements because one of the parties is in custody.Keywords: Acta Van Dading; Agreement; Dispute resolutionAbstrakTujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata, dan untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim terhadap akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris yang diabaikan oleh hakim sebagai alat bukti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/PDT/2010. Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal (doctrinal legal research) atau metode yuridis normatif, yang meneliti masalah penelitian dari undang-undang yang ada dan implementasinya berkaitan dengan kedudukan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris dan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Artikel saat ini menggunakan metode penalaran deduksi yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju ke dalam hal yang bersifat khusus yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa akta perdamaian dibuat di hadapan notaris sebagai bentuk upaya perdamaian di luar pengadilan dapat menjadi bukti bukti yang tepat yang memenuhi persyaratan formal dan material dari akta otentik yang dibuat sebagaimana diatur dalam Kitap Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 joncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Dalam kasus yang bersangkutan, akta perdamaian diabaikan sebagai alat bukti karena akta perdamaian tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena salah satu pihak kedudukannya tidak seimbang karena berada di tahanan sehingga akta tersebut tidak memenuhi salah satu persyaratan formal. Dalam hal ini, tidak ada peraturan yang secara jelas mengatur bahwa suatu perjanjian tidak memenuhi syarat formil karena salah satu pihak berada dalam tahanan.Kata Kunci : Akta Perdamaian; Perjanjian; Penyelesaian Sengketa]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DARI PT. GUSHER TARAKAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Wardhani, Rachmalia Rosa]]>;
<![CDATA[Sulistiyono, Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (874.395 KB)
|
DOI: 10.20961/privat.v6i2.25612
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine the responsibilites of share holders of PT. Gusher Tarakan in transactions with the third parties and to find out how the dispute settlemt of losses experienced by PT. Gusher Tarakan due to bad credit. This study is a descriptive empirical law research. This research location is in the PT. Gusher Tarakan. The type and source of research data included primary data and secondary data. The technique of collecting data through interviews and literature study. Technique of data analysis is conducted qualitatively. The results of this study, it is known that the shareholder’s liability to Limited Liability Company is in accordance with Article 3 paragraph (1) and Article 3 paragraph (2) letter b of Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 regarding Limited Liabilty Company stating that the company’s shareholders shall not be personally liable for any engagement made on behalf of the Company and shall not be liable for the loss of the Company over its shares. Shareholder is solely responsible for the deposit of all his shares and does not cover his personal property, and does not apply if the Shareholders concerned either directly or indirectly in bad faith utilize for personal benefit.Keywords: Shareholders; Bad Debts; Limited Liability CompanyAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab para pemegang saham dari PT. Gusher Tarakan dalam bertransaksi dengan pihak ketiga serta untuk mengetahui. bagaimana penyelesaian sengketa mengenai kerugian yang dialami PT. Gusher Tarakan akibat kredit macet. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di PT. Gusher Tarakan. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa pertanggung jawaban pemegang saham terhadap Perseroan Terbatas telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya, serta tidak berlaku apabila Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.Kata Kunci: Pemegang Saham; Kredit Macet; Perseroan Terbatas]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP YAYASAN YANG BELUM MENYESUAIKAN ANGGARAN DASAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN ]]>
<![CDATA[AL Hakim, Dimas]]>;
<![CDATA[Sulistiyono, Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (794.796 KB)
|
DOI: 10.20961/privat.v7i2.39321
<![CDATA[AbstractThis article discusses the juridical review of the foundation that has not adjusted its articles of association by Law Number 28 of 2004 on amendments to Law No. 16 of 2001 on the Foundation. The provisions contained in Article 71 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2004 on Amendment to Law Number 16 Year 2001 regarding the Foundation, regarding the legal consequences of a foundation that does not adjust the Articles of Association with Law No. 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 of 2001 concerning the Foundation that the Foundation can no longer use the word “Foundation” in front of its name so that it is no longer a legal entity, and may be dissolved by a court verdict. The research methods are normative, prescriptive research, with legal approaches based on primary and secondary legal materials.Keywords: Foundation; articles of association; removal of foundation status; dissolution of the foundationAbstrakArtikel ini membahas tentang tinjauan yuridis terhadap yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Ketentuan yang ada dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, mengenai akibat hukum suatu yayasan tidak menyesuaikan Anggaran Dasar dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yaitu Yayasan tersebut tidak lagi dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya sehingga bukan lagi menjadi suatu badan hukum, dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Metode penelitian menggunakan metode normatif, sifat penelitian preskriptif, dengan pendekatan undang-undang berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder.Kata kunci: Yayasan; penyesuaian anggaran dasar; penghilangan status yayasan; pembubaran yayasan]]>
<![CDATA[URGENSI DIKELUARKANNYA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN ]]>
<![CDATA[Salsabila, Sekar Salma]]>;
<![CDATA[Sulistiyono, Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (826.172 KB)
|
DOI: 10.20961/privat.v7i2.39338
<![CDATA[AbstractThis article aims to know urgency issued of Peraturan Bank Indonesia Number 20/6/PBI/2018 about electronic money as the legal non-cash payment instrument. This research is normative legal research particulary prescriptive research. The data research are in the form of primary materials and secondary materials. The technique of collecting legal materials is literature study technique. The approaches in this research are legislation approach and concept approach. The conceptual framework is deductive. The results of the research urgency issued of Peraturan Bank Indonesia Number 20/6/PBI/2018 about electronic money is innovation of technology more developed so that many businessman to join in electronic money industry so need strengthening institusional aspect to choose the credible electronic money publisher, give benefide to national economic, suistainable and give protection to users of electronic money.Keywords: Electronic Money; Urgency; Strength of Institusional Aspect. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang urgensi dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai yang sah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskiptif. Sumber data penelitian yaitu berupa bahan primer dan bahan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Metode berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang urgensi dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik adalah inovasi teknologi yang semakin berkembang mendorong banyaknya pelaku usaha yang masuk dalam industri uang elektronik sehingga diperlukan adanya penguatan aspek kelembagaan untuk memilih penyelenggara uang elektronik yang kredibel, bermanfat bagi perekonomian nasional, berkelanjutan dan memberi perlindungan kepada pengguna uang elektronik.Kata Kunci: Uang Elektronik; Urgensi; Penguatan Aspek Kelembagaan.]]>
